Debat capres Pilpres 2024: Adu gagasan soal bansos dan stunting, saling sindir soal internet gratis dan 'otak lambat' – Apa yang luput dibahas dalam debat capres terakhir?

Debat Pilpres 2024 seri kelima – dan yang terakhir – diadakan Minggu (04/02) dengan menghadirkan tiga calon presiden yang akan beradu gagasan tentang sejumlah isu utama, seperti kesejahteraan sosial, kebudayaan, teknologi informasi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia dan inklusi.

Dalam debat yang digelar sepuluh hari sebelum Pilpres 2024 pada 14 Februari mendatang, isu tentang bansos kembali mengemuka, menyusul dugaan politisasi bansos yang dinilai kian masif jelang Pilpres 2024. Selain itu, ketiga capres juga saling adu argumen tentang stunting dan nasib pekerja migran, serta saling sindir soal pendidikan.

Akan tetapi, peneliti Pusat Riset Kependudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Anggi Afriansyah menilai perdebatan yang berlangsung masih cenderung normatif dan kurang memberi gambaran utuh dari visi misi capres yang sudah ada di dalam dokumen tekstual.

“Keterbatasan waktu dan variasi tema lainnya sepertinya turut mempengaruhi bobot pendidikan yang kurang menggambarkan visi dan misi capres-cawapres bidang pendidikan serta kurang memberikan penekanan pada upaya menyelesaikan kompleksitas dan problematika pendidikan di Indonesia,” jelas Anggi, Minggu (04/02).

Anggi menyebut ketiga capres cenderung saling menyetujui satu sama lain. Hal ini menurutnya membuat kurangnya elaborasi kekuatan dari visi dan misi bidang pendidikan yang ada di dokumen masing-masing.

Sementara itu, Direktur Setara Institute, Halili Hasan, menyayangkan para capres dalam debat pamungkas ini tidak banyak memberikan perhatian kepada penerimaan dan pengakuan bagi mereka yang terpinggirkan, termasuk kelompok disabilitas, di ranah sosial.

"Inklusi adalah puncak dari toleransi, awal dari toleransi adalah penerimaan dan pengakuan. Oleh karena itu, ketika berbicara mengenai inklusi terhadap disabilitas, mestinya dimulai dari penerimaan seutuhnya kepada mereka, baik di level pemerintah maupun di level sosial. Demikian pula soal soal pengakuan," ujar Halili.

Senada, peneliti kebijakan sosial dari lembaga riset Prakarsa Darmawan Prasetya, menyayangkan para capres tidak membahas lebih dalam soal isu lapangan kerja bagi para penyandang disabilitas.

Apalagi, Undang-Undang Penyandang Disabilitas 2016 telah mengatur kuota minimal 1% untuk penyandang disabilitas dari jumlah total pegawai di perusahaan swasta dan 2% untuk pegawai negeri ataupun BUMN.

"Sejauh ini, dari 2016 sampai 2024, belum ada laporan tentang penyerapan penyandang disabilitas di setiap perusahaan di Indonesia," kata Darmawan.

Sebelumnya, para tim sukses capres-cawapres optimistis debat terakhir – serta rangkaian debat sebelumnya – dapat berpengaruh secara signifikan membuat pemilih yang masih berubah pilihannya serta pemilih mengambang atau yang disebut swing voters dan undecided voters menentukan pilihan. Namun sejumlah pakar tak sependapat.

Berikut rangkuman Debat Pilpres 2024 seri kelima yang dihimpun BBC News Indonesia beserta tanggapan para pakar.

‘Nanti kekenyangan’

Dalam sesi tanya-jawab Debat Pilpres 2024 kali ini, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mendapat kesempatan untuk melempar pertanyaan kepada capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Prabowo menyoroti permasalahan stunting di Indonesia.

“Saya ingin bertanya apakah Bapak setuju dengan gagasan saya untuk memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia untuk mengatasi masalah stunting,” tanya Prabowo.

“Kalau ngasih makannya kepada anak-anak untuk mencegah stunting. Saya sama sekali tidak setuju, Bapak,” jawab Ganjar.

“Karena Bapak terlambat.”

Menurut Ganjar, stunting seharusnya diatasi semenjak bayi berada di dalam kandungan. Jadi, sambung dia, seharusnya ibulah yang diprioritaskan untuk mendapatkan gizi.

“Kalau Bapak ngasih gizi ke ibu hamil, itu baru saya setuju. Kalau sudah lahir dan tumbuh, mungkin bukan stunting, Pak, tapi gizi buruk. Kalau gizi buruk Bapak mau memperbaiki boleh. Jadi, jangan sampai confused antara stunting dan pemberian makan. ”

"Jadi makannya jangan banyak-banyak, Pak. Nanti kekenyangan. Jangan sampai nanti terjadi obesitas. Ini lebih bahaya lagi nanti.”

Bahkan, menurut Ganjar, stunting bisa dicegah dari sebelum generasi muda menikah dengan memastikan cek kesehatan calon istri dan suami, menghindari pernikahan dini, dan juga gizi.

Prabowo bersikeras bahwa apa yang ditanyakannya persis dengan tanggapan Ganjar. Pemberian makanan bergizi kepada ibu-ibu hamil, menurut Prabowo, ada di dalam programnya.

“Tapi memang stunting itu karena kurang gizi, Pak Ganjar, itu karena ibu dan dianya [anaknya] kurang gizi, dia stunting. Itu terjadi di seluruh bagian dari Indonesia, anak-anak umur 10 tahun badannya seperti umur 4 tahun. Kita harus intervensi,” tegas Prabowo, yang juga menambahkan persoalan kemiskinan sebagai alasan terjadinya stunting.

“Jadi maksudnya Bapak mengoreksi pertanyaan Bapak ke saya, ya?” tutur Ganjar menanggapi ini.

Prabowo dengan cepat menjawab: “Tidak. Bapak setuju atau tidak dengan program makan siang, gitu loh”.

Pemandu debat sempat mengingatkan capres untuk berbicara pada waktunya saja, tetapi Ganjar mengatakan dirinya mengizinkan Prabowo untuk berbicara karena ini adalah debat.

“Karena beliau tidak mengoreksi saya ingatkan saja pertanyaannya. Bapak mau kasih makan untuk mencegah stunting buat anak-anak. Terlambat itu. Kalau Bapak mau mencegah stunting, sekali lagi Pak, perhatikan proses menikah mulai dari mereka remaja.”

Baca juga:

Mengamati pembahasan soal stunting ini, Dicky Budiman, ahli kesehatan dari Centre for Environmental and Population Health Griffith University, menyebut pemahaman stunting hanya diselesaikan dengan makanan itu salah kaprah.

“Itulah yang terjadi di Indonesia selama ini. Penyelesaiannya dianggap solutif tapi parsial, sehingga tidak selesai stunting di Indonesia,” ujarnya.

Ganjar sindir Prabowo soal internet gratis dan 'otak lambat'

Saat diberi kesempatan bertanya, Ganjar Pranowo membukanya dengan jejak digital Prabowo saat menyampaikan 'orang pilih internet gratis, otaknya lamban'. Padahal kata Ganjar, internet gratis bisa mengatasi kesenjangan pendidikan, kesehatan dan kemiskinan.

Ganjar juga menuding adanya ketimpangan digital sangat tinggi, dan menyampaikan pertanyaan kepada Prabowo: "Setuju atau tidak Anda memperbaiki ketimpangan digital ini, dan bagaimana caranya?"

Prabowo menjawab dengan klarifikasi, dan menuduh Ganjar tidak lengkap mendengar keterangan yang ia sampaikan itu.

"Yang saya katakan adalah yang mana lebih penting, internet gratis atau makan gratis untuk orang yang sudah susah. Untuk orang miskin. untuk orang kalangan bawah. Itu yang saya maksud," kata Prabowo, yang menyatakan setuju dengan internet gratis.

Namun, Ganjar membalasnya kalau klarifikasi itu "sudah lewat". "Statement itu sangat sadis," katanya.

Ia juga menyebut 12.000 desa masih belum terjangkau internet, dan ini merupakan pekerjaan rumah ke depan.

Profesor Ridi Ferdiana, guru besar sekaligus Direktur Teknologi Informasi di UGM menanggapi sesi ini.

Ridi menyitir data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang menjelaskan tingkat penetrasi internet di Indonesia pada 2023 mencapai 78,19% dari total populasi nasional.

"Ini adalah rekor tertinggi baru, namun sebaran penetrasinya masih belum merata. Berdasarkan laporan APJII, tingkat penetrasi internet di kawasan perkotaan pada 2023 mencapai 87,55%. Sementara di perdesaan lebih rendah, yakni 79,79%," katanya.

Ia menambahkan, dari data data ini, maka sebenarnya gap internet di Indonesia dari sudut pandang penyebarannya tidaklah tinggi.

"Kekhawatiran justru pada penyedia internet yang harus berinvestasi mengurangi jurang dengan memikirkan cost dan benefit ratio yang terjadi diakibatkan penyiapan infrastruktur seperti fiber, menara telekomunikasi, satelit yang tidak berbiaya sedikit terutama biaya perawatan yang belum tentu sebanding dengan penggunaannya," tambah Ridi.

Ia menilai, capres ke depan harus mengurangi beban investasi semisalnya mengurangi biaya izin, memudahkan akses transportasi peralatan, hingga mempersingkat proses perizinan.

"Selain itu masyarakat, penyedia, dan pemerintah harus bersinergi untuk memberi nilai ekonomi dari sebuah koneksi internet seperri misalnya mendorong lahirnya konten lokal, penjualan berbasis elektronik, yang intinya menjadikan internet bukan fasilitas belajar saja tetapi sebagai sarana perbaikan ekonomi," jelas Ridi.

'Semua main aman dan tidak punya keberpihakan yang jelas' soal kisruh UKT

Uang Kuliah Tunggal (UKT) di kampus menjadi poin pertanyaan capres nomor urut 1 Anies Baswedan kepada Ganjar.

Dalam kasus terbaru, terdapat mahasiswa yang tak sanggup membayar UKT justru dianjurkan untuk mencari pinjaman online.

"Bagaimana pendapat dan pandangan Pak Ganjar melihat problem pendidikan tinggi di Indonesia ini?" tanya Anies.

Ganjar menegaskan langkah yang perlu dilakukan adalah "menghentikan liberalisasi pendidikan".

"Hentikan hari ini," katanya.

Ganjar menyinggung programnya yaitu "satu keluarga miskin, satu sarjana". "Agar mereka tidak direpotkan pada persoalan ini," katanya.

Selain itu, Ganjar juga menyinggung gagasan Kredit Mahasiswa Indonesia, skema yang pernah dilakukan di kampus tertentu. Namun, semuanya perlu ada proporsinya: "Mana yang mampu dan mana yang kurang mampu. Yang kurang mampu mesti dapat intervensi dari pemerintah".

Kembali ke Anies, yang menyatakan pendidikan sebagai ruang pembentukan kelas menengah, dan sekaligus 'investasi'.

"Mereka menjadi kelas menengah, mereka bekerja, mereka memberikan pajak bagi negara. Tapi bukan pendapatan ketika masih sekolah," kata Anies.

Pertanyaan soal kisruh UKT di perguruan tinggi (PT), sayangnya juga direspon secara normatif oleh para kandidat. Semua main aman dan tidak punya keberpihakan yang jelas, kata Direktur Nasional di Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji.

Baca juga:

"Saya justru mempertanyakan, bagaimana ini ide semua bisa terwujud, jika status PT kita masih PTNBH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum) yang dipayungi oleh UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi?"

Menurut Ubaid, jika para kandidat menginginkan perubahan sistem yang kini dianggap sebagai liberalisasi pendidikan, maka ide terobosannya adalah harus berani menghapus status PTNBH. Ia menyebut konsep ini "sebagai biang kerok mahalnya biaya kuliah".

"Sayangnya, tidak ada satupun kandidat yang mempersoalkan soal status PTNBH dan sistem yang tidak berkeadilan yang termaktub dalam UU No.12 tahun 2012," jelas Ubaid.

Lantas, apa saja janji para capres tentang pendidikan, kesehatan dan tema debat lainnya?

Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, menjadi kandidat pertama yang menyuarakan visi dan misinya dalam Debat Pilpres 2024 seri kelima yang digelar di Balai Sidang Jakarta Convention Centre (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (04/02) malam.

Prabowo dan pasangannya, Gibran Rakabuming Raka, punya rencana besar dengan nama "strategi transformasi bangsa".

"Inti dari strategi ini adalah meningkatkan kemakmuran bangsa Indonesia, terutama memperbaiki kualitas hidup manusia Indonesia," kata Prabowo.

Pasangan ini berjanji akan memberi makan bergizi seluruh anak-anak Indonesia, termasuk yang masih dalam kandungan ibunya.

"Dan selama sekolah dari usia dini sampai dewasa," tambah Prabowo.

Ia menambahkan, program ini bisa mengatasi angka kematian ibu waktu melahirkan, tengkes (stunting), kemiskinan ekstrem, dan menyerap hasil panen petani dan nelayan.

"Ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita minimal 1,5-2%," tambah Prabowo.

Di bidang kesehatan, pasangan 'Prabu' akan membangun rumah sakit modern di setiap kabupaten dan kota, dan puskemas di setiap desa.

Prabowo juga mengatakan akan mempercepat kekurangan dokter di Indonesia yang ia sebut "kita kekurangan 140.000 dokter".

Caranya, menambah fakultas kedokteran di Indonesia, memberi beasiswa kepada 10.000 lulusan SMA dan setara ke luar negeri untuk belajar kedokteran.

"Dan, 10.000 lagi kita kirim untuk belajar sains, teknologi, engineering, dan matematika, kimia, fisika," tambah Prabowo.

Baca juga:

Selain itu, Prabowo berjanji akan membangun 3 juta rumah bagi masyarakat yang belum punya. Masing-masing 1 juta di desa, 1 juta di pesisir dan 1 juta di perkotaan.

Di bidang pendidikan, Prabowo-Gibran akan "memperbaiki gaji guru, gaji honorer" dan meningkatkan kompetensi guru.

"Dan juga seluruh penyelenggara negara, ASN, TNI/Polri, penyuluh-penyuluh pertanian di mana-mana, harus kita perbaiki gajinya," kata Prabowo.

Ia juga menegaskan, melakukan tranformasi bangsa di atas landasan ekonomi yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo.

Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menekankan pentingnya membuka akses kesehatan yang setara kepada seluruh kelompok masyarakat, termasuk lansia, kelompok disabilitas, masyarakat adat, dan mereka yang berada di daerah-daerah terpencil.

Menurut Ganjar, penting untuk menyediakan setidaknya satu fasilitas kesehatan dan satu tenaga kesehatan di satu desa.

Terkait pendidikan, Ganjar mengatakan sekolah-sekolah harus makin inklusif dan tidak diskriminatif agar bisa memberi ruang kepada mereka yang selama ini terpinggirkan, utamanya kelompok perempuan dan penyandang disabilitas.

Selain itu, ia juga membahas seruan buruh untuk meninjau ulang Undang-Undang Cipta Kerja, pentingnya mendorong digitalisasi, serta pembangunan yang berorientasi sumber daya manusia dengan budi pekerti baik.

Menyoal politik dan demokrasi, menurutnya harus ada contoh atau teladan dari pemimpin yang baik tanpa konflik kepentingan.

"Seperti Pak Mahfud contohkan, dia mundur [dari jabatan menteri], agar ini membangun integritas yang baik," kata Ganjar, merujuk pada cawapres Mahfud MD yang mendampinginya.

Baca juga:

Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, mendapat urutan terakhir dalam penyampaian visi dan misi. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut menggaris bawahi persoalan terbesar bangsa saat ini adalah ketimpangan, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan.

Beberapa kontradiksi ini, kata Anies, antara lain ketimpangan Jakarta-luar Jakarta, Jawa-luar Jawa, kaya-miskin, desa-perkotaan, dan pendidikan umum-pendidikan agama.

Semua ini, menurut Anies, adalah “fenomena membahayakan bagi negeri ini”.

“Segelintir orang menguasai sebagian besar perekonomian kita,” ujar Anies.

Menurut dia, ini berbeda dengan visi dan misi para pendiri negara Indonesia yang berada di Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang – sekalipun orang-orang terdidik dan kaum dengan privilese – membangun negeri untuk semua rakyat Indonesia dan bukan untuk dirinya, golongan atau keluarga mereka saja.

“Sekarang kita jauh dari cita-cita Republik ini,” ujar Anies.

Beberapa permasalahan yang digarisbawahi Anies antara lain, 45 juta orang belum bekerja dengan layak, 70 juta orang tidak punya jaminan sosial, dan pendidikan yang masih timpang antara desa dan kota.

Dia juga menyoroti isu kesehatan mental dan kekerasan seksual, yang menurut Anies, "lebih [dari] 15 juta orang menjadi korban".

Semua masalah ini, sambung dia, tidak menjadi perhatian kelompok elit tetapi sesungguhnya menjadi perhatian rakyat banyak.

“Persatuan membutuhkan rasa keadilan,” tegasnya.

Anies juga sempat 'menyentil' bantuan sosial (bansos) yang menurutnya perlu diberikan “sesuai kebutuhan” mereka yang memerlukan.

“Bukan memberikan bansos untuk kepentingan yang memberi, tapi untuk kepentingan yang diberi,” tegasnya.

Adu gagasan soal isu kesehatan

Pertanyaan pertama dalam sesi panelis kali ini mengambil subtema kesehatan. Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, memperoleh kesempatan pertama untuk menjawab pertanyaan.

Menurut World Population Prospects tahun 2022, angka harapan hidup manusia Indonesia berada di urutan 10 dari 11 negara ASEAN. Salah satu penyebabnya: Kebijakan program dan anggaran kesehatan lebih berorientasi pada aspek kuratif daripada promotif dan preventif, kata moderator debat.

"Pertanyaannya: Bagaimana strategi paslon untuk memprioritaskan anggaran dan program promotif-preventif?”

Dalam jawabannya, Ganjar menyebut upaya promotif-preventif mesti diwujudkan dalam bentuk pengetahuan tentang kesehatan “minimal untuk kesehatan sendiri” seperti dengan berolahraga, makan sehat, dan hidup bersih sehat sebelum pada tingkat selanjutnya fasilitas kesehatan sampai ke desa-desa.

“Seperti yang tadi saya sebutkan [dalam penyampaian visi misi] satu desa, satu faskes, satu nakes,” ujar Ganjar.

Ganjar menyebut anggaran untuk kesehatan sebelumnya terpotong dan ini mesti dikembalikan. Tentu, sambung dia, ini bisa dilakukan secara bertahap dan komprehensif untuk membuat harapan hidup bisa menjadi lebih panjang.

“Angka 5 sampai 10% menjadi angka yang bisa memastikan dalam politik kesehatan kita layanan itu bisa jauh lebih baik,” ujarnya.

“Peran posyandu, peran dasa wisma, peran kelurahan, RT, itu menjadi kekuatan yang luar biasa di samping tentu saja pemerintah akan mendampingi dalam setiap kebijakan yang ada.”

Capres urutan nomor 1, Anies Baswedan, mendapat kesempatan pertama untuk menanggapi jawaban Ganjar. Menurut dia, jawaban Ganjar sudah “cukup baik” dan dia memilih untuk meneruskannya.

Anies menyebut persoalan utamanya adalah pusat kesehatan masyarakat Indonesia saat ini terlalu difokuskan kepada hal-hal kuratif. Selain itu, urusan kesehatan seolah hanya menjadi urusan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan.

“Yang disebut sebagai promotif-preventif-kuratif ini harus seimbang. Kesehatan itu harus lintas sektoral. Kami pernah melakukan ini di Jakarta,” ujar dia.

Anies kemudian menyebut hal-hal yang dilakukannya selama menjadi Gubernur Jakarta untuk membangun infrastruktur kesehatan untuk membangun pola hidup sehat seperti membangun taman-taman, membangun air bersih di Kepulauan Seribu, jalur sepeda, trotoar supaya orang berjalan kaki, dan festival olahraga.

“Lintas-sektoral supaya dana itu bukan hanya pada dinas kesehatan, pada semua bidang yang terkait dengan preventif-promotif,” ujar Anies.

Capres urutan 2, Prabowo Subianto, mendapat kesempatan berikutnya untuk menanggapi. Dalam menjawab pertanyaan mengenai anggaran program promotif-preventif, Prabowo lebih menyoroti persoalan kurangnya dokter di Indonesia.

“Saya lebih ke arah solutif langsung dan cepat. Kita kurang 140.000 dokter. Bayangkan kalau ada yang kena stroke atau serangan jantung. Dua sebab yang paling besar kematian di beberapa kabupaten [adalah] tidak ada [dokter] spesialis jantung dan stroke. Kedua, tidak ada perlengkapan yang memadai,” ujar dia.

Selain itu, Prabowo juga menyoroti upaya penyediaan makanan bergizi untuk anak-anak dan ibu-ibu melahirkan yang menurut dia bisa meningkatkan imunitas dan mencegah penyakit.

Ganjar Pranowo kemudian memperoleh kesempatan untuk menanggapi tanggapan dari Anies dan Prabowo. Dia mengatakan dirinya masih berprinsip pada preventif-promotif itu jauh lebih baik.

“Kalau kita tidak kobol-kobol [bahasa Jawa: kehabisan uang banyak] biaya kita akan habis untuk menangani orang sakit. Kalau kita bisa mencegah, maka inilah yang akan bisa membikin manusia bisa hidup sehat,” ujar Ganjar.

“Sekali lagi, anggaran kesehatan itu bisa kembali pada formula awal dan yang kemudian kita menciptakan ruang-ruang layanan yang lebih baik untuk preventif-promotif.”

Menanggapi jawaban Prabowo tentang pertanyaan mengenai anggaran kesehatan bidang promotif-preventif yang dijawabnya dengan kurangnya jumlah dokter di Indonesia, Dicky Budiman dari Griffith University di Australia mengatakan: "Saya melihatnya ini jawaban alam bawah sadar, respon spontan yang memang lebih ke arah kuratif orientasi atau fokusnya."

Adu gagasan soal teknologi informasi

Dari pertanyaan terkait topik teknologi-informasi, moderator menjelaskan soal impor ponsel tahun 2023 mencapai Rp30 triliun, padahal untuk membangun pabrik ponsel hanya membutuhkan investasi sekitar Rp500 juta.

"Apa langkah strategis paslon membangun kedaulatan manufaktur telekomunikasi dan teknologi-informasi di Indonesia?" tanya moderator kepada Anies Baswedan.

Menurut Anies, hal ini harus diawali dengan peningkatan kualitas manusia dan inovasi di sektor teknologi informasi.

"Dengan cara pairing atau berpasangan mendatangkan pakar untuk bisa melakukan alih teknologi bersama-sama," katanya.

Kedua, memprioritaskan investasi yang masuk dalam bentuk investasi padat karya yang didukung dengan perbaikan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi.

"Ini akan memberikan lowongan kerja untuk masyarakat lokal," kata Anies.

Terakhir, Anies menyampaikan pentingnya perlindungan atas hak intelektual.

Menanggapi hal itu, Prabowo Subianto mengatakan ini persoalan "kehendak politik".

"Kalau hanya setengah triliun, ya perlu bangun itu pabrik segera," katanya.

Kemudian, ia mengulangi program kerjanya yaitu memberi beasiswa kepada 10.000 siswa untuk kuliah di bidang sains, teknologi, engineering, dan matematika.

Di sisi lain, Ganjar Pranowo menjelaskan solusinya adalah melibatkan industri dalam negeri. Ia juga mengurai pengalaman Indonesia untuk mendukung pembuatan pabrik ponsel nasional di Jawa Tengah.

"Kalau itu masuk dalam e-catalog kita sebenarnya itu bisa membantu kita," katanya.

"[Atau] pilihannya adalah bergandengan tangan dengan industri yang ada di luar dengan brand-brand internasional, tapi pabriknya di Indonesia," katanya.

Menurut Heru Sutadi, Direktur Eksekutif dari ICT Institute, pertanyaan dari panelis ini terlalu spesifik dan tidak dapat memotret tantangan teknologi dan informasi sekarang dan ke depan.

"Dan jawaban yang diberikan juga dari perspektif yang berbeda dan hanya fokus manufacturing ponsel, sangat disayangkan forum ini membahas topik sangat sempit," jelas Heru menanggapi topik ini.

Sementara itu, Profesor Ridi Ferdiana, guru besar di Universitas Gadjah Mada mengatakan sebenarnya di Indonesia sudah ada beberapa pabrikan ponsel.

"Oppo merupakan pabrikan ponsel terbesar di Indonesia pada tahun 2023, dengan market share sebesar 22,9%. Di posisi kedua ada Samsung dengan 18,2%, diikuti oleh Vivo dengan 17,3%," kata Ridi Ferdiana.

"Realme berada di posisi keempat dengan 13,0%, dan Xiaomi di posisi kelima dengan 11,8% Infinix juga mencatat pertumbuhan yang signifikan dengan 10,1%," ujarnya kemudian.

Ia menambahkan, penting untuk dicatat bahwa pengapalan smartphone secara keseluruhan di Indonesia pada Q1 2023 mengalami penurunan sebesar 7,6% dibandingkan dengan Q1 2022.

"Dengan kata lain, isu dari hadirnya impor ponsel dikarenakan beberapa pabrikan memang belum berkenan membangun di Indonesia misalnya Apple, atau produk yang hadir dan buatan Indonesia belum diminati dikarenakan dukungan perangkat keras yang kurang handal atau perangkat lunak yang memiliki dukungan terbatas," tambah Prof. Ridi.

Menurutnya, saat ini pemerintah hanya perlu mendorong kebijakan agar adopsi brand kemitraan dan juga produk lokal. Misalnya, memberi kebijakan bagi BUMN untuk membeli dan menggunakan produk lokal atau brand mitra yang ada di Indonesia.

Baca juga:

Selain itu, pemerintah juga bisa menjamin e-catalog menjadi ruang pasar yang memiliki harga kompetitif dan mendukung adopsi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang dapat dicapai.

"Pemerintah tidak hanya perlu memberi investasi padat karya dan juga SDM yang mampu tetapi juga perlu memberikan ruang, waktu, dan izin peralatan pembuatan ponsel yang masuk ke Indonesia agar lebih mudah," kata Ridi Ferdiana.

Kata dia misalnya, inisiatif satu juta laptop/tablet yang disebut capres Ganjar, bukan hanya produksinya saja, tetapi juga menjamin pascaproduksi dan jaminan SDM yang akan mengoperasikan pabrik yang akan memberikan keuntungan bagi Indonesia, "bukan menjadi beban bagi Indonesia".

Adu gagasan soal pekerja migran

Saat ditanya soal berbagai masalah yang dihadapi pekerja migran Indonesia di luar negeri, Ganjar Pranowo menekankan pentingnya pencegahan dari sebelum keberangkatan.

Ini termasuk dengan mengecek baik-baik isi kontrak, mengidentifikasi keterampilan yang dimiliki para pekerja, serta memberdayakan seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk menjalankan fungsi kontrol, kata Ganjar.

Bila setelah berangkat para pekerja migran menemui masalah, menurutnya harus ada tempat melapor yang bisa diandalkan, entah melalui duta besar di negara terkait, nomor pengaduan, atau bahkan media sosial.

Di sisi lain, Anies Baswedan menilai yang paling paham soal masalah-masalah di lapangan justru para aktivis, bukan pemerintah.

"Memiliki kewenangan di pemerintahan tidak berarti memiliki pengetahuan tentang permasalahan," kata Anies.

"Harus dilibatkan aktivis pekerja migran. Mereka yang tahu lubang-lubang masalah di dalam melindungi pekerja migran."

Di sesi ini, Prabowo kembali sepakat dengan pendapat dua capres lain, utamanya soal peran penting aktivis dalam membela hak-hak pekerja migran.

Peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Fathimah Fildzah Izzati menilai hal yang luput dari perdebatan adalah kepastian soal perlindungan di tempat kerja.

Baca juga:

Ia memberi contoh orang-orang Indonesia yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga (PRT) di luar negeri.

"Para PRT pekerja migran ini tinggal di rumah atau ruang privat majikan mereka. Kekerasan dan bullying kerap terjadi di ruang privat ini. Namun, tidak ada mekanisme perlindungan yang konkret," kata Fildzah, yang kini juga kandidat doktor di SOAS, University of London.

"Banyak TKI ditahan paspornya oleh agensi atau majikan mereka dengan gaji yang juga dipotong agensi, biasanya dengan dalih untuk mengganti biaya pelatihan sebelum keberangkatan. Hasilnya, para TKI kita berada dalam posisi yang sangat rentan."

Menurut Fildzah, kolaborasi dengan aktivis adalah ide yang baik. Namun, yang tidak kalah penting adalah usaha melibatkan buruh migran dalam perumusan kebijakan, tambahnya.

Adu gagasan soal pendidikan

Debat capres terakhir terkait pendidikan, memunculkan pertanyaan: "Bagaimana komitmen dan program yang akan dilakukan paslon untuk meningkatkan kesejahteraan serta kompetensi guru dan dosen?"

Capres nomor urut 1, Anies Baswedan mengatakan akan melakukan percepatan sertifikasi guru, dan "pengangkatan 700.000 guru honorer menjadi guru P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)," katanya.

Selain itu, Anies juga menyampaikan program untuk memberikan beasiswa kepada anak dari guru dan dosen serta tenaga pendidik.

Ia juga menyampaikan untuk memberi penghargaan dan tunjangan bagi dosen dan peneliti yang berbasis pada kinerja, serta mengurangi beban administrasi.

Sementara itu, Prabowo Subianto mengurai persoalan alokasi dana yang ia sebut "banyak kebocoran".

"Kita harus koreksi diri, kita harus audit," katanya.

Di sisi lain, Ganjar Pranowo menyampaikan pengalaman pribadinya saat menjabat gubernur Jawa Tengah. Ia menyampaikan agar guru perlu ditingkatkan gajinya setara upah minimum provinsi atau kabupaten.

"Tambah 10%," katanya.

Ia juga menggagas salah satu aplikasi di Jawa Tengah terkait dengan bimbingan teknis online, dan pendampingan bantuan kepada guru, dan memanfaatkan teknologi untuk memberikan pengajaran yang bermutu.

"Maka ketika praktik baik ini bisa kita lakukan, maka guru akan bisa bekerja dengan baik," kata Ganjar.

Menurut Ubaid Matraji, Direktur Nasional di Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), semua capres tidak menawarkan program apa-apa sebenarnya.

"Semua sudah sering dipidatokan presiden dan menteri pendidikan, jadi ide terobosan atau tawaran baru dari cawapres ini apa? Gak ada yang jelas," kata Ubaid.

Baca juga:

Ia menilai gagasan Anies mengangkat guru honorer sudah dijanjikan sejak presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai Joko Widodo.

"Hingga kini, masih jutaan guru honorer yang nasibnya masih terkatung-katung," tambah Ubaid, sambil menambahkan, "Soal kebocoran dana pendidikan, seperti yang digaungkan capres 02, ini juga isu lama."

Sementara Capres nomor urut 3 lebih menyoroti soal kesejahteraan guru, solusinya adalah peningkatan gaji guru. Sedangkan untuk peningkatan mutu, solusinya dengan pemanfaatan teknologi.

"Lagi-lagi, ini sejatinya tidak menawarkan apa-apa? Hari ini guru kita sudah muntah-muntah soal kewajiban harus isi dan update aplikasi ini dan itu. Dan ternyata memang, pelatihan guru melalui aplikasi ini gagal meningkatkan mutu guru," kata Ubaid.

Kata Ubaid, saat ini status guru honorer masih rapuh. Menurutnya semestinya, statusnya yang perlu dijelas, baru bicara kesejahteraan.

"Di Jakarta saja, guru di sekolah negeri masih ada yang digaji Rp300.000/bulan. Ini semua terjadi karena statusnya tidak jelas, masih honorer, sehingga mereka rentan diupah murah, bahkan tidak digaji," kata Ubaid.

Ada gagasan soal disabilitas

Saat ditanya soal data penyandang disabilitas, jawaban Prabowo tidak benar-benar menyentuh isu tersebut.

Ia lebih banyak membahas penggunaan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas, serta komitmen untuk menyediakan akses pendidikan dan pekerjaan bagi mereka.

"Kita berkomitmen untuk juga nanti merekrut mereka ini di dalam pekerjaan-pekerjaan yang bisa mereka lakukan di pemerintahan dan juga di komunitas pertahanan," kata Prabowo.

Sementara itu, Ganjar dan Anies menyampaikan strategi berbeda untuk mendorong pengumpulan dan penyediaan data penyandang disabilitas.

Ganjar mengatakan masalah ini bisa teratasi dengan program KTP Sakti yang diusungnya. Ini adalah program kartu terpadu yang bertujuan merapikan pendataan penduduk dan mendorong penyebaran bantuan sosial yang lebih efektif.

Dengan pendataan yang lebih baik, ia bilang pemerintah bisa merancang kebijakan yang lebih baik pula sembari melibatkan para penyandang disabilitas dalam prosesnya.

"Ketika merancang pembangunan, hadirkan mereka, kasih ruang pertama untuk mereka berpendapat," kata Ganjar.

Sementara itu, Anies berencana mendorong kerja sama antara dinas terkait di tiap wilayah dan Dasawisma – unit terkecil dari kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) – untuk pengumpulan data penyandang disabilitas.

Dari data itu, kata Anies, pemerintah bisa mengidentifikasi kebutuhan para penyandang disabilitas dan mengalokasikan anggaran.

"Kita harus melihat bahwa membantu penyandang disabilitas itu bukan charity, tapi pemenuhan hak asasinya," ujar Anies.

Baca juga:

Darmawan Prasetya, peneliti kebijakan sosial dari lembaga riset Prakarsa, menyayangkan para capres tidak membahas lebih dalam soal isu lapangan kerja bagi para penyandang disabilitas.

Apalagi, Undang-Undang Penyandang Disabilitas 2016 telah mengatur kuota minimal 1% untuk penyandang disabilitas dari jumlah total pegawai di perusahaan swasta dan 2% untuk pegawai negeri ataupun BUMN.

"Sejauh ini, dari 2016 sampai 2024, belum ada laporan tentang penyerapan penyandang disabilitas di setiap perusahaan di Indonesia," kata Darmawan.

Selain itu, tren kemunculan green jobs atau pekerjaan ramah lingkungan saat ini juga membutuhkan tenaga kerja berketerampilan tinggi, ujar Darmawan. Padahal, banyak penyandang disabilitas hanya mendapat pendidikan yang terbatas, tambahnya.

"Banyak penyandang disabilitas tidak lulus S1, tidak bisa masuk SMK, tidak punya akses ke Balai Latihan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan. Itu karena SDM-nya belum ada, fasilitasnya belum ada," kata Darmawan.

'Pukulan terakhir' untuk sentil Prabowo-Gibran

Anies Baswedan memperoleh kesempatan yang pertama untuk menyampaikan pernyataan penutup dalam debat terakhir ini.

Anies memulainya dengan ceritanya bersama dengan cawapres Muhaimin Iskandar selama satu tahun belakangan berkeliling Indonesia dan berjumpa dengan jutaan rakyat yang, menurut dia, "bukan mengharap bayaran" melainkan ingin kondisi hidup yang lebih baik.

"Kami berjuang untuk perubahan agar orangtua [...] bisa melihat anaknya tidur sambil berkata: "Syukur alhamdulillah, walau saya miskin, walau kelas menengah, tapi negara hadir untuk membantu anak saya punya masa depan yang cerah,” ujar Anies yang didampingi Muhaimin di podium.

Anies juga menyoroti pertemuannya dengan anggota-anggota TNI, polisi, dan ASN yang bertugas selama berkeliling Indonesia. Dia mengapresiasi mereka dan berkomitmen untuk meningkatkan taraf hidup mereka setiap tahunnya nanti.

Konsisten dengan visi dan misinya, Anies menyebut dirinya menyaksikan mereka yang “menolak” – mereka yang justru “hidup dari ketimpangan ini” dan “merasakan kekuasaan” dari ketimpangan ini.

“Itu yang akan kami lawan. Tapi kami tidak melawan dengan kebencian. Segala angka murka murka akan kalah oleh kebaikan,” ujarnya.

Anies menyebut beberapa contoh dari kesetaraan yang akan mereka perjuangkan antara lain antara laki-laki dan perempuan, antara kaya dan miskin, antara desa dan perkotaan, antara mereka yang berpendidikan umum dan madrasah, antar agama dan suku apa pun.

“Dan kami akan tegaskan. Negara tidak berdagang dengan rakyat. Negara tidak pelit dengan rakyat,” tegasnya.

"Pesan yang kami bawa adalah pesan negara yang menyayangi, negara yang welas asih, dan negara yang membereskan soal ketimpangan, ketidakadilan," tutup Anies.

Sementara itu, didampingi Gibran Rakabuming Raka, Prabowo menyampaikan pesan penutup di debat terakhir dengan penyampaian permohonan maaf kepada paslon lainnya.

"Saya atas nama Prabowo-Gibran, dan atas nama Koalisi Indonesia Maju, minta maaf kepada paslon 01, Pak Anies, Pak Muhaimin, dan paslon 03, Pak Ganjar dan Pak Mahfud, seandainya dalam kampanye ini ada kata-kata kami atau perbuatan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya," kata Prabowo.

Ia meyakini seluruh paslon "ingin yang terbaik untuk rakyat Inodnesia".

Ia juga menekankan pentingnya membangun kerukunan dan kekeluargaan, "terutama kerukunan di antara pemimpin-pemimpin Indonesia."

Sekali lagi, Prabowo mengulangi visinya untuk menghilangkan kemiskinan dengan memberi makanan bergizi pada rakyat.

Dalam pernyataan penutup di debat capres pamungkas ini, Ganjar Pranowo memberikan "pukulan terakhir" yang menyentil pasangan Prabowo-Gibran.

Ia mengajak rakyat Indonesia untuk memilih capres yang "tidak punya persoalan", serta bersama-sama "melawan politik dinasti" yang didukung mereka yang "menguasai sepertiga kekayaan Indonesia".

Pada Januari lalu, pengusaha Garibaldi Thohir sempat mengeklaim bahwa para pebisnis yang menyumbang sepertiga perekonomian Indonesia siap membantu memenangkan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.

Ganjar bilang rakyat terluka akan pernyataan itu, sembari menyindir pihak yang disebutnya "mengutamakan kepentingan keluarga di atas kepentingan segalanya".

"Lima tahun lalu dalam debat capres 2019, saya tim kampanye Joko Widodo. Beliau menyampaikan, dan kita diingatkan untuk tidak memilih calon yang punya potongan diktator dan otoriter, yang punya rekam jejak pelanggar HAM, yang punya rekam jejak untuk melakukan kekerasan, yang punya rekam jejak masalah korupsi," kata Ganjar.

"Saya sangat setuju apa yang beliau sampaikan."

Topik apa saja dalam debat kelima yang jadi perhatian pemilih muda?

Topik kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan, pendidikan, dan kesehatan adalah beberapa dari sekian banyak tema yang dibahas pada debat capres terakhir.

Berdasarkan sejumlah survei, tema-tema ini akan menjadi perhatian pemilih muda termasuk mereka yang akan memilih untuk pertama kalinya.

Hasil survei yang dilakukan lembaga kajian Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada Agustus 2022 dan melibatkan 1.200 responden berusia antara 17 dan 39 tahun, menemukan 44,4% pemilih muda menyoroti kesejahteraan publik dan 21,3% lainnya memberi perhatian pada topik pekerjaan.

Topik kesehatan juga mendapat perhatian generasi muda dengan angka 6,2%.

Baca juga:

Survei lain dilakukan oleh Research Centre for Politics and Government (PolGov) Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan melibatkan 719 mahasiswa dari sedikitnya 30 universitas pada Juli-Agustus 2023.

Survei ini menemukan bahwa sebanyak 47,3% dari para responden mahasiswa paling peduli pada topik peluang pekerjaan, sedangkan 13,71% menyoroti topik biaya pendidikan. Adapun survei daring Populix yang dilaksanakan pada Agustus-September 2023 dengan 1.000 responden (usia 17-39 tahun) menunjukkan pendidikan merupakan salah satu topik yang paling diperhatikan kaum muda.

Sebanyak 11% pemilih muda di survei ini mengatakan pendidikan adalah topik paling penting untuk mereka. Topik ini adalah tertinggi ketiga setelah ekonomi dan pembangunan (24%) dan korupsi (19%).

Topik tentang pekerjaan sendiri menjadi salah satu topik yang ditunggu-tunggu pembahasannya dalam debat terakhir.

Menurut data BPS paling anyar yakni Agustus 2023, jumlah populasi umur bekerja di Indonesia (15 tahun ke atas) mencapai 212,59 juta orang. Ini meningkat dari 209,42 juta pada Agustus 2022 dan 206,71 juta pada Agustus 2021.

Pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Gajah Mada, Tadjudin Nur Effendi, mengatakan bahwa ketiga capres sebelumnya mengatakan akan menciptakan puluhan juta peluang kerja.

Sementara pengamat komunikasi politik Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Silvanus Alvin, mengatakan pemilih muda akan sangat relate alias ‘nyambung’ dengan topik-topik debat kelima terutama tentang pendidikan dan ketenagakerjaan.

“Saya meyakini pemilih muda yang kritis akan mencermati betul pernyataan yang akan disampaikan para capres di debat mendatang,” tutur Silvanus.

Apa kata timses kubu Anies, Prabowo dan Ganjar soal debat pamungkas ini?

Juru bicara timses Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Surya Tjandra, memandang bahwa debat terakhir ini penting untuk “menyapa swing voters dan undecided voters”.

Menurutnya, mereka adalah “pemilih cerdas yang perlu disapa dengan argumen dan data yang masuk akal”.

“Swing voters dan undecided voters adalah penentu pilpres kali ini, yang menurut beberapa survei jumlahnya meningkat cukup signifikan,” ujar Surya.

Baca juga:

Pada saat debat pertama saja, lanjut Surya, merujuk pada survei yang dilakukan harian Kompas, terjadi perpindahan pilihan sekitar 9%.

“Ini penting karena dengan demikian kualitas, integritas, dan rekam jejak capres/cawapres menjadi amat penting,” tegas Surya.

Dia menggarisbawahi isu kesejahteraan sosial dan inklusi rakyat yang sering terlupakan – seperti buruh dan petani, budayawan, dan penyandang disabilitas – harus menjadi prioritas dalam debat terakhir.

Adapun, stabilitas harga kebutuhan pokok dan daya beli rakyat, kata Surya, adalah masalah konkret yang akan menjadi prioritas pasnagan Anies-Muhaimin.

“Baru kemudian mulai meletakkan sistem pemerataan yang lebih terukur, dimulai dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan bagi rakyat,” ungkap Surya.

Sistem bantuan langsung tunai (BLT) untuk rakyat miskin, sambung Surya, akan terus dilaksanakan apabila Anies-Muhaimin terpilih.

Baca juga:

Mereka juga akan “hadir” untuk masyarakat kelas menengah bawah dan juga pekerja muda, penyandang disabilitas, dan lansia yang rawan apabila terkena serangan ekonomi.

“Jangan lupa mulai 2030 Indonesia akan masuk menjadi ‘ageing society’, di mana penduduk usia non-produktif akan lebih besar dari usia produktif. Generasi sandwich yang tertekan dari bawah, kebutuhan keluarganya sendiri; dan dari atas, kewajiban merawat orang tuanya."

"Negara harus hadir mengurangi beban mereka, agar mereka bisa menjadi kekuatan produktif untuk Indonesia Emas 2045 betul bisa terwujud,” tegasnya.

Juru bicara Anies-Muhaimin lainnya, Amiruddin Al Rahab, secara terpisah mengatakan mereka akan lebih fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menurutnya selama ini “terabaikan”.

Sementara itu, deputi politik Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Andi Widjajanto, mengatakan beberapa paket program yang dijanjikan Ganjar-Mahfud, antara lain bantuan sosial tepat sasaran, penciptaan 17 juta lapangan kerja, dan 10 juta hunian untuk isu kesejahteraan sosial, kata Andi seperti dikutip dari Kompas.com.

Adapun paket kebijakan di bidang pendidikan termasuk belajar gratis 12 tahun dan juga peningkatan anggaran riset.

Andi juga menyoroti isu inklusivitas sebagai salah satu yang akan diperhatikan Ganjar terutama dalam konteks peran penting perempuan dan kaum disabilitas yang tidak bisa terus-menerus terpinggirkan.

Sementara Budiman Sudjatmiko selaku juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, menanggapi tentang seberapa krusial debat pamungkas ini, dia berkata: “Kita tahu bahwa masih ada orang-orang yang undecided."

"Biasanya di fase-fase akhir dari masa kampanye mereka yang baru menentukan di saat-saat akhir adalah rata-rata pemilih kritis.”

Pemilih kritis beda sifatnya dengan pemilih yang fanatik, sambung Budiman, karena mereka tidak mencari kandidat yang sempurna, tetapi yang paling sedikit aspek negatifnya

“Debat terakhir ini mereka [para pemilih kritis] mencoba melihat bagaimana posisi para calon ini dalam menghadapi isu-isu yang saya sebutkan tadi,” ujar Budiman.

Budiman menganggap debat pamungkas ini cukup berpengaruh bagi mereka yang belum menentukan preferensi politiknya.

Lantas, seberapa signifikan debat akan mempengaruhi pilihan?

Menurut pengamat komunikasi politik Universitas Multimedia Nusantara, Silvanus Alvin, debat capres-cawapres memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pilihan. Kendati demikian, dia menggarisbawahi bahwa dampak dari debat itu tergantung dari pemilihnya.

“Bagi yang sudah menentukan pilihan, maka debat hanya berfungsi sebagai peneguhan atas pilihan mereka. Kelompok yang sudah menentukan pilihan lebih ingin melihat bahwa ‘jagoannya’ memberikan performa terbaik di panggung debat,” ujar Silvanus kepada BBC News Indonesia.

Debat pamungkas merupakan kesempatan terakhir bagi para kandidat untuk meyakinkan pemilih dan memberikan penekanan pada isu-isu kunci. Pemilih yang masih meragukan pilihannya, lanjut Silvanus, dapat menggunakan debat terakhir sebagai referensi utama untuk membuat keputusan akhir.

“Capres dapat menggunakan debat terakhir untuk memperjelas posisi mereka dalam isu-isu krusial dan menanggapi kritik yang mungkin muncul sepanjang kampanye,” imbuhnya.

Baca juga:

Silvanus juga mengatakan debat terakhir ini membuka kesempatan bagi para capres untuk memperkuat citra positif dan menanggapi serangan atau tudingan yang mungkin muncul.

“Poin terakhir ini tampak akan sangat dimanfaatkan oleh Paslon 02, karena dalam berbagai survei, paslon ini berada di posisi pertama serta kerap mendapatkan serangan negatif dari Paslon 01 maupun 03,” ujarnya.

Perhelatan debat capres-cawapres sebelumnya diwarnai dengan beberapa gimmick yang dilakukan para kandidat dan juga saling menyindir antar para capres-cawapres.

Silvanus Alvin mengatakan dalam dalam beberapa kajian komunikasi politik, publik lebih fokus melihat sisi personal serta karakter dari kandidat daripada orientasi pada isu-isu utama.

“Bahkan, ada pula riset yang menegaskan bahwa debat capres-cawapres ibarat reality TV Show,” terangnya.

“Oleh karena itu, aspek visual dalam debat menjadi penting, mulai dari ekspresi wajah serta gestur, maupun penampilan busana sangat dinantikan. Hal tersebut pun menjadi daya tarik baik media pers dan publik.”

Silvanus juga menyebut aspek verbal atau bahasa juga tidak kalah penting. Menurut dia, dari berbagai debat yang sudah dilakukan, publik dinilai ingin agar para kandidat bisa menyajikan gagasan dengan bahasa yang mudah dipahami alias colloquial languages.

Sementara Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, mengatakan bahwa dengan iklim politik di Indonesia yang minim dengan pendirian masing-masing kandidat – baik berbasis ideologi dan kebijakan, sulit menjadikan debat sebagai tradisi politik.

Imbasnya, kata Hamdi: “Jadi yang menonjol dalam debat lebih ke unsur teatrikal saja.”

“Paling-paling akan hanya semacam parade visi-misi, terus sedikit klarifikasi, yang dalam debat format juga sulit dikejar klarifikasinya terlalu dalam karena topiknya banyak.”

Hamdi Muluk menilai pengaruh ebat capres-cawapres terhadap elektabilitas paslon rendah.

“Paling daya ubah 1-2%. Ya paling mempengaruhi para swing voters,” ujar dia.

Hamdi menambahkan, para swing voters pun belum tentu menonton debat, seraya mengutip survei Laboratorium Psikologi Politik yang dirilis pada 19 Januari 2024 yang menyebut hanya sekitar 50% masyarakat yang menonton debat.

“Dari 50% itu yang bertahan nonton sampai habis kira-kira cuma 30% saja. Lebih banyak yang nonton sampai 30 menit pertama saja,” tutur Hamdi.

Baca juga:

Laboratorium Psikologi Politik melakukan survei dari rentang waktu 8 Januari (atau sehari setelah Debat Ketiga pada 7 Januari) hingga 16 Januari 2024. Survei ini mengambil jumlah sampel sebanyak 1.810 responden dari 34 Provinsi.

Menurut survei tersebut, sebanyak 67,9% mengaku tidak mengubah pilihan setelah debat. Hanya 9,1% yang mengaku mengubah pilihan berdasarkan debat.

Pengamat komunikasi politik Silvanus Alvin menyoroti kultur di Indonesia, khususnya bagi pemilih pemula, yang sepertinya sebagian akan mengambil keputusan akhir pilihan politik yang faktor terbesarnya datang dari orangtua atau mentor alias opinion leader dan bukanlah di debat terakhir.