Pemilu 2024: Tiga pasangan capres-cawapres akan bertarung dalam Pilpres, apa saja visi dan misi mereka?
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (cawapres) peserta Pilpres 2024 yang telah lolos proses verifikasi pada Senin (13/11).
Komisioner KPU Idham Holik menyatakan bahwa ketiga pasangan capres-cawapres yang telah mendaftar ke KPU "memenuhi syarat dan dinyatakan pasangan capres-cawapres untuk pemilu serentak 2024".
Sebelumnya, tiga pasangan bakal capres dan cawapres telah mendaftar ke KPU untuk bertarung dalam Pilpres 2024 adalah pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Sebelum ditetapkan sebagai pasangan capres-cawapres oleh KPU, mereka harus melalui proses verifikasi. Proses ini penting untuk memastikan semua capres dan cawapres memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan oleh KPU sebelum diumumkan sebagai peserta resmi Pilpres 2024.
Sektor ekonomi menjadi prioritas pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, meski masing-masing memiliki fokus berbeda. Sementara pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dianggap tanpa "gebrakan" karena hanya bertumpu pada klaim keberhasilan pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Keterangan video, Pilpres 2024: Adu visi-misi tiga capres-cawapres
Kata-kata seperti "ekonomi", "adil dan makmur", serta "bangun" menjadi frasa yang paling sering muncul dalam dokumen visi dan misi pasangan capres-capres. Sayangnya, isu krisis iklim dan lingkungan belum menjadi perhatian ketiga pasangan capres-cawapres yang bertarung dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Visi dan misi ini dapat membantu memahami prioritas masing-masing pasangan dan mendapatkan gambaran rencana kerja mereka, menurut Derry Wijaya, ilmuwan data dari Monash University Indonesia, yang melakukan analisis data dokumen visi misi pasangan capres-cawapres.
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Gadjah Mada, Nyarwi Ahmad, menyebut dokumen visi misi ini menunjukkan "kualitas, perspektif, dan pemikiran kenegarawanan" masing-masing pasangan capres-cawapres.
Sebelum terjun ke dunia politik, Anies sempat menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina dan menggagas Indonesia Mengajar, gerakan untuk memajukan pendidikan di pelosok Indonesia.
Dia kemudian diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada pemerintahan periode pertama Presiden Joko Widodo. Setelah dua tahun menjabat, posisinya sebagai menteri dicopot pada Juli 2016 dalam reshuffle kabinet.
Anies kemudian menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada periode 2017 hingga 2022.
Pada awal September silam, koalisi yang mendukungnya mendeklarasikan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, sebagai pasangan bakal capres dan cawapres. Mereka menjadi pasangan bakal capres-cawapres pertama yang mendeklarasikan diri dalam kontestasi pemilu mendatang.
Muhaimin Iskandar
Politisi yang kerap disapa Cak Imin ini punya pengalaman lebih dari 20 tahun di dunia politik, dimulai dengan menjadi aktivis, pengurus partai, anggota dewan, hingga menteri. Karier politiknya dimulai bersamaan lahirnya era Reformasi.
Pada 1998, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, termasuk Abdurrahman Wahid, mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pada pemilu 1999, Muhaimin terpilih sebagai anggota DPR RI dari PKB.
Ia pernah menjabat sebagai wakil ketua Majelis Permusyawarahan Rakyat (MPR), serta menteri tenaga kerja dan transmigrasi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Sejak 2005 hingga saat ini, dia menjadi ketua umum PKB – walau sempat terjadi konflik internal di tubuh partai yang menyebabkan dualisme kepengurusan PKB dan bersitegang dengan keluarga Gus Dur.
Ganjar Pranowo & Mahfud MD
Partai pengusung: PDI-Perjuangan, PPP, Perindo, Hanura
Ganjar Pranowo
Ganjar Pranowo telah lama berkecimpung dalam dunia politik. Ia menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah sejak 2013 hingga 2023. Sebelumnya, dia menjabat sebagai anggota parlemen selama dua periode, sejak 2004 hingga 2013.
Ganjar dicalonkan oleh partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) – partai politik terbesar di Indonesia sekaligus partai Presiden Joko "Jokowi" Widodo – dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada April silam.
Ganjar dipandang memiliki karakteristik yang sama dengan Jokowi: seorang sipil dengan gaya komunikasi yang membumi, dan sama-sama berasal dari Jawa Tengah, yang mungkin penting bagi banyak pemilih.
Setelah pencalonannya, pegiat lingkungan menyoroti keberpihakannya pada lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat terkait sejumlah konflik atau sengketa lingkungan antara warga Jawa Tengah dan korporasi.
Mahfud MD
Akademisi, hakim dan politisi ini secara resmi diusung oleh PDI-Perjuangan sebagai calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo, pada 18 Oktober 2023.
Mengawali kiprahnya di dunia akademisi, Mahfud MD kemudian terjun ke dunia politik menjadi kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sepanjang karier politiknya, Mahfud pernah duduk di kursi eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Mahfud, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, memiliki latar belakang Nahdlatul Ulama (NU). Dalam kontestasi Pilpres kali ini, suara para Nahdliyin sangat diperhitungkan sebagai organisasi masyarakat dengan basis massa terbesar di Indonesia.
Mahfud juga pernah nyaris menjadi cawapres Joko Widodo ketika mencalonkan diri pada Pilpres 2019. Namun kala itu, Ma'ruf Amin lah yang akhirnya didapuk mendampingi Jokowi. Meski gagal menjadi wakil presiden Jokowi, Mahfud ditunjuk menjadi Menkopolhukam.
Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka
Partai pengusung: Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI
Prabowo Subianto
Pemilu mendatang akan menjadi ketiga kalinya Prabowo Subianto mencalonkan diri menjadi presiden dan keempat kalinya Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Dalam dua pemilu terakhir, dia kalah dari Jokowi.
Oleh Jokowi, mantan petinggi Angkatan Darat sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra itu ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan pada 2019.
Prabowo Subianto dianggap berperan dalam penculikan dan penghilangan mahasiswa dan aktivis yang menentang rezim otoriter Suharto pada akhir 1990-an. Saat itu, dia adalah perwira di Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD. Ia kemudian diberhentikan dari dinas militer dan tinggal di luar negeri.
Setelah kembali ke Indonesia dan terjun ke dunia politik, Prabowo mendapatkan popularitas di kalangan Gen Z dan milenial berkat perubahan citranya.
Gibran Rakabuming Raka
Putra sulung Presiden Joko Widodo ini merupakan calon wakil presiden termuda dari Indonesia. Karier dan pengalaman politiknya terbilang masih sangat pendek, sekitar dua tahun.
Gibran sempat gamang terjun ke dunia politik. Namun pada 2020, dia mendaftarkan diri sebagai bakal calon wali kota Surakarta. Tindakan ini menuai kritik dari banyak pihak yang menuduh Presiden Joko Widodo melakukan praktik politik dinasti. Pada 2021, dia terpilih sebagai Wali Kota Surakarta.
Dia kemudian digadang-gadang sebagai pendamping Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 oleh sejumlah relawan yang pada Pemilu 2019 mendukung Presiden Joko Widodo.
Putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia capres-capres yang membolehkan warga berusia di bawah 40 tahun untuk maju Pilpres asal memiliki pengalaman sebagai kepala daerah, menjadi "karpet merah" bagi wali kota berusia 36 tahun itu untuk bertarung dalam Pilpres 2024.
Siapa kandidat presiden dalam Pemilu 2024?
Ketuk foto di bawah untuk membuka profil mereka
Anies Baswedan & Muhaimin Iskandar
Anies Baswedan
Sebelum terjun ke dunia politik, Anies sempat menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina dan menggagas Indonesia Mengajar, gerakan untuk memajukan pendidikan di pelosok Indonesia.
Dia kemudian diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada pemerintahan periode pertama Presiden Joko Widodo. Setelah dua tahun menjabat, posisinya sebagai menteri dicopot pada Juli 2016 dalam reshuffle kabinet.
Anies kemudian menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada periode 2017 hingga 2022.
Pada awal September silam, koalisi yang mendukungnya mendeklarasikan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, sebagai pasangan bakal capres dan cawapres. Mereka menjadi pasangan bakal capres-cawapres pertama yang mendeklarasikan diri dalam kontestasi pemilu mendatang.
Muhaimin Iskandar
Politisi yang kerap disapa Cak Imin ini punya pengalaman lebih dari 20 tahun di dunia politik, dimulai dengan menjadi aktivis, pengurus partai, anggota dewan, hingga menteri. Karier politiknya dimulai bersamaan lahirnya era Reformasi.
Pada 1998, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, termasuk Abdurrahman Wahid, mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pada pemilu 1999, Muhaimin terpilih sebagai anggota DPR RI dari PKB.
Ia pernah menjabat sebagai wakil ketua Majelis Permusyawarahan Rakyat (MPR), serta menteri tenaga kerja dan transmigrasi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Sejak 2005 hingga saat ini, dia menjadi ketua umum PKB – walau sempat terjadi konflik internal di tubuh partai yang menyebabkan dualisme kepengurusan PKB dan bersitegang dengan keluarga Gus Dur.
Ganjar Pranowo & Mahfud MD
Ganjar Pranowo
Ganjar Pranowo telah lama berkecimpung dalam dunia politik. Ia menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah sejak 2013 hingga 2023. Sebelumnya, dia menjabat sebagai anggota parlemen selama dua periode, sejak 2004 hingga 2013.
Ganjar dicalonkan oleh partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) – partai politik terbesar di Indonesia sekaligus partai Presiden Joko "Jokowi" Widodo – dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada April silam.
Ganjar dipandang memiliki karakteristik yang sama dengan Jokowi: seorang sipil dengan gaya komunikasi yang membumi, dan sama-sama berasal dari Jawa Tengah, yang mungkin penting bagi banyak pemilih.
Setelah pencalonannya, pegiat lingkungan menyoroti keberpihakannya pada lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat terkait sejumlah konflik atau sengketa lingkungan antara warga Jawa Tengah dan korporasi.
Mahfud MD
Akademisi, hakim dan politisi ini secara resmi diusung oleh PDI-Perjuangan sebagai calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo, pada 18 Oktober 2023.
Mengawali kiprahnya di dunia akademisi, Mahfud MD kemudian terjun ke dunia politik menjadi kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sepanjang karier politiknya, Mahfud pernah duduk di kursi eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Mahfud, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, memiliki latar belakang Nahdlatul Ulama (NU). Dalam kontestasi Pilpres kali ini, suara para Nahdliyin sangat diperhitungkan sebagai organisasi masyarakat dengan basis massa terbesar di Indonesia.
Mahfud juga pernah nyaris menjadi cawapres Joko Widodo ketika mencalonkan diri pada Pilpres 2019. Namun kala itu, Ma'ruf Amin lah yang akhirnya didapuk mendampingi Jokowi. Meski gagal menjadi wakil presiden Jokowi, Mahfud ditunjuk menjadi Menkopolhukam.
Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka
Prabowo Subianto
Pemilu mendatang akan menjadi ketiga kalinya Prabowo Subianto mencalonkan diri menjadi presiden dan keempat kalinya Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Dalam dua pemilu terakhir, dia kalah dari Jokowi.
Oleh Jokowi, mantan petinggi Angkatan Darat sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra itu ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan pada 2019.
Prabowo Subianto dianggap berperan dalam penculikan dan penghilangan mahasiswa dan aktivis yang menentang rezim otoriter Suharto pada akhir 1990-an. Saat itu, dia adalah perwira di Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD. Ia kemudian diberhentikan dari dinas militer dan tinggal di luar negeri.
Setelah kembali ke Indonesia dan terjun ke dunia politik, Prabowo mendapatkan popularitas di kalangan Gen Z dan milenial berkat perubahan citranya.
Gibran Rakabuming Raka
Putra sulung Presiden Joko Widodo ini merupakan calon wakil presiden termuda dari Indonesia. Karier dan pengalaman politiknya terbilang masih sangat pendek, sekitar dua tahun.
Gibran sempat gamang terjun ke dunia politik. Namun pada 2020, dia mendaftarkan diri sebagai bakal calon wali kota Surakarta. Tindakan ini menuai kritik dari banyak pihak yang menuduh Presiden Joko Widodo melakukan praktik politik dinasti. Pada 2021, dia terpilih sebagai Wali Kota Surakarta.
Dia kemudian digadang-gadang sebagai pendamping Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 oleh sejumlah relawan yang pada Pemilu 2019 mendukung Presiden Joko Widodo.
Putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia capres-capres yang membolehkan warga berusia di bawah 40 tahun untuk maju Pilpres asal memiliki pengalaman sebagai kepala daerah, menjadi "karpet merah" bagi wali kota berusia 36 tahun itu untuk bertarung dalam Pilpres 2024.
Adapun, peneliti senior pusat riset politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menganggap apa yang dia sebut sebagai "manifesto politik" ini penting bagi pemilih untuk mengetahui "karakter ideologi" dan "janji" masing-masing pasangan capres-cawapres. Sayangnya, masih sedikit yang menyadari pentingnya visi dan misi ini.
"Kesadaran pentingnya visi misi atau manifesto politik ini belum menyeluruh ke rakyat Indonesia dan rakyat Indonesia hanya sebagian saja yang paham makna visi misi, sebagian besar tidak peduli atau bahkan tidak tahu," ujar Firman kepada BBC News Indonesia, Jumat (10/11).
"Yang mereka tahu hal-hal yang sifatnya di permukaan saja, seperti statement-statement lepas," kata Firman kemudian.
Apa janji para calon kepada Anda?
Pilih topik yang Anda minati
Visi dan Misi
Anies-Muhaimin
Memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah melalui kemandirian pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air.
Mengentaskan kemiskinan dengan memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja, mewujudkan upah berkeadilan, menjamin kemajuan ekonomi berbasis kemandirian dan pemerataan, serta mendukung korporasi Indonesia berhasil di negeri sendiri dan bertumbuh di kancah global.
Mewujudkan keadilan ekologis berkelanjutan untuk generasi mendatang.
Membangun kota dan desa berbasis kawasan yang manusiawi, berkeadilan dan saling memajukan.
Mewujudkan manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, berakhlak, serta berbudaya.
Mewujudkan keluarga Indonesia yang sejahtera dan bahagia sebagai akar kekuatan bangsa.
Memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara, serta meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kancah politik global untuk mewujudkan kepentingan nasional dan perdamaian dunia.
Memulihkan kualitas demokrasi, menegakkan hukum dan HAM, memberantas korupsi tanpa tebang pilih, serta menyelenggarakan pemerintahan yang berpihak pada rakyat.
Ganjar-Mahfud
Mempercepat pembangunan manusia Indonesia unggul yang berkualitas, produktif, dan berkepribadian.
Mempercepat penguasaan sains dan teknologi melalui percepatan riset dan inovasi berdikari.
Mempercepat pembangunan ekonomi berdikari berbasis pengetahuan dan nilai tambah.
Mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi.
Mempercepat pembangunan sistem digital nasional.
Mempercepat perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan biru.
Mempercepat pelaksanaan demokrasi substantif, penghormatan HAM, supremasi hukum yang berkeadilan, dan keamanan yang profesional.
Mempercepat peningkatan peran Indonesia dalam mewujudkan tata dunia baru yang lebih berkeadilan melalui politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat pertahanan negara.
Prabowo-Gibran
Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
Ekonomi
Anies-Muhaimin
Pertumbuhan ekonomi naik menjadi rata-rata 5,5%-6,5% per tahun pada 2025-2029.
Tingkat pengangguran turun menjadi 3,5%-4% pada 2029.
Tingkat kemiskinan turun jadi 4%-5% pada 2029 dan tingkat kemiskinan ekstrem turun menjadi 0% pada 2026.
Tingkat inflasi turun menjadi 2%-3% per tahun pada 2025-2029.
Penciptaan lapangan kerja naik menjadi lebih dari 15 juta pada 2025-2029.
Rasio pekerja sektor informal terhadap total pekerja turun menjadi 50% pada 2029.
Indeks gini menjadi 0,36-0,37 pada 2029.
Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB naik jadi 22%-23% pada 2029.
Tax ratio naik jadi 13%-16% pada 2029.
Rasio utang pemerintah terhadap PDB turun menjadi kurang dari 30% pada 2029.
Ganjar-Mahfud
Pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7% untuk keluar dari middle income trap.
Pertumbuhan industri manufaktur di 7,5-8%.
Mengurangi jumlah pengangguran dengan menciptakan 17 juta lapangan kerja baru.
Tingkat kemiskinan turun menjadi 2,5% dan kemiskinan ekstrem 0%.
Alokasi kredit perbankan ditargetkan mencapai minimal 35% untuk koperasi, UMKM, dan perusahaan rintisan.
Menyediakan 40% tempat usaha bagi usaha mikro dan kecil di lingkungan infrastruktur publik.
Mengalokasikan 50% anggaran belanja barang/jasa pemerintah dan BUMN/BUMD untuk koperasi dan UMKM.
Meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan domestik dan pertumbuhan industri nasional.
Target jumlah wisatawan mancanegara sebesar 30 juta pada tahun 2029.
Menjadikan Indonesia pusat ekonomi syariah dan industri halal.
Prabowo-Gibran
Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di angka 6-7% mulai 2025 untuk mencapai Indonesia Emas 2045.
Angka kemiskinan ekstrem menjadi 0% dalam dua tahun pertama pemerintahan, angka kemiskinan di bawah 6% pada akhir 2029.
Target rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 30% dengan mendirikan Badan Penerimaan Negara untuk meningkatkan penerimaan negara dalam negeri.
Pengembangan program food estate, terutama untuk padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu, dengan target minimal 4 juta tambahan luas panen tanaman pangan tercapai pada 2029.
Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya.
Mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah melalui penguatan lembaga keuangan syariah, memperluas ekosistem usaha syariah, pendidikan dan penelitian, serta optimalisasi pemanfaatan dana sosial (zakat, infaq, sedekah, dan wakaf).
Infrastruktur
Anies-Muhaimin
Mengembangkan infrastruktur nasional yang terintegrasi melalui perencanaan yang matang untuk mengoptimalkan efek ganda bagi ekonomi kawasan.
Target peningkatan indeks kinerja logistik (LPI) dari 3,0 (2023) menjadi 3,5 (2029) dan penurunan rasio biaya logistik terhadap PDB dari 23,8% (2020) menjadi 16,0%-18,0% (2029).
Melanjutkan pembangunan infrastruktur khususnya di luar Jawa, dengan lebih memprioritaskan pengembangan jalan nasional dan daerah tak berbayar.
Membangun sistem informasi logistik terintegrasi untuk memastikan tata kelola serta efisiensi proses perpindahan barang dan manusia lintas moda transportasi melalui pendekatan teknologi, kebijakan, dan kelembagaan.
Ganjar-Mahfud
Melanjutkan pemerataan dan meningkatkan nilai tambah dari infrastruktur yang telah terbangun dengan menggerakkan ekonomi rakyat di seluruh simpul konektivitas di Indonesia yang sudah terhubung satu sama lain.
Menciptakan biaya logistik murah, mengintegrasikan peta jalan industri dan logistik, mengharmonisasikan pelaksanaan sistem logistik nasional hingga ke tingkat desa, serta optimalisasi Sea Lines of Communication (SLoc) dan Alur Laut Kepulauan.
Prabowo-Gibran
Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, bantuan langsung tunai (BLT) dan menyediakan rumah murah, ditargetkan membangun/merenovasi rumah sebanyak 40 rumah per desa/kelurahan per tahun dengan total nasional mencapai 3 juta rumah mulai tahun kedua.
Mengembangkan infrastruktur dan jaringan jalan pada koridor utama dan koridor penghubung serta mendukung akses ke kawasan ekonomi dan simpul transportasi.
Mengembangkan konektivitas kereta api pada koridor logistik untuk angkutan barang.
Mendorong standarisasi infrastruktur dan fasilitas di seluruh pelabuhan dan bandara yang menjadi simpul utama.
Membangun pelabuhan gerbang ekspor-impor serta pusat alih muatan (transhipment hub) internasional, terutama pada pelabuhan-pelabuhan dengan pangsa angkutan ekspor-impor yang signifikan.
Energi
Anies-Muhaimin
Membudayakan perilaku hemat energi, melalui edukasi masyarakat dan insentif kebijakan.
Memperbaiki ketepatan sasaran subsidi energi melalui perbaikan data dan pendekatan teknologi.
Mewujudkan perencanaan produksi dan ekspor energi yang berorientasi kepentingan nasional, dengan mempertimbangkan keamanan suplai dan cadangan dalam negeri.
Menjalin kerja sama dengan negara-negara produsen energi, termasuk negara-negara di Afrika, Eropa Timur, Amerika Latin, Asia Tengah dan Timur Tengah, untuk mendapatkan energi murah.
Meningkatkan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional hingga ke tingkat yang aman, untuk menjamin ketersediaan BBM dan memungkinkan dilakukannya perencanaan impor yang matang, untuk mendapatkan harga terbaik.
Memperkuat tata kelola importasi energi, terutama migas, untuk menekan ruang gerak para spekulan guna memberikan harga terbaik bagi rakyat.
Menerapkan teknologi terkini, untuk memaksimalkan efisiensi eksploitasi, termasuk menerapkan Enhanced Oil Recovery di berbagai sumur minyak bumi di Indonesia, yang sudah tua.
Melakukan renegosiasi dan merealisasikan kesepakatan produksi energi yang tertunda, termasuk proyek Masela.
Melaksanakan program “Indonesia Menuju EBT” melalui diversifikasi energi, termasuk bioenergi, panas bumi, air terjun, angin, hidrogen, dan tenaga surya, dengan dukungan pemerintah dari sisi pembiayaan maupun pemetaan potensi, serta dengan memaksimalkan transfer teknologi.
Memaksimalkan peran panas bumi, di mana Indonesia memiliki sekitar 40% cadangan dunia, sebagai sumber energi penting, dengan mendorong penemuan cadangan terbukti oleh pemerintah, untuk menurunkan risiko dan meningkatkan daya tarik investasi.
Membuka peluang bagi masyarakat dan komunitas, untuk memproduksi EBT dan memasarkannya ke Perusahaan Listrik Negara (PLN), guna mendorong pertumbuhan EBT.
Mendorong inovasi pembiayaan EBT melalui berbagai pendekatan, termasuk: project development funding, viability gap financing, dan credit enhancement funding.
Memanfaatkan green financing dengan bunga yang kompetitif, dan merealisasikan peluang carbon trading dan bursa karbon guna mendapatkan sumber pendanaan murah dari luar negeri.
Membentuk Dana Abadi (Resource Endowment Fund) berasal dari pendapatan sumber daya alam (SDA), yang dialokasikan untuk riset EBT, peningkatan kualitas manusia, dan untuk memberikan insentif bagi penerapan EBT.
Mendorong penggunaan kendaraan umum oleh masyarakat melalui edukasi, perbaikan sarana-prasarana, peningkatan layanan dan keekonomian harga tiket, yang diikuti dengan konversi menuju kendaraan umum listrik.
Ganjar-Mahfud
Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai generator pembaharuan yang potensinya sekitar 3.700 GW secara bertahap untuk kebutuhan energi dalam negeri.
Porsi EBT dalam bauran energi menjadi 25-30% hingga tahun 2029.
Desa mampu mendayagunakan sumber energi lokal berbasis energi baru terbarukan untuk memasok kebutuhan energinya, sehingga menjadi bagian dari gugus penghijauan ekonomi Indonesia.
Limbah jadi berkah, pengelolaan sampah dan limbah yang terintegrasi dan ramah lingkungan agar berkah ekologi dapat terwujud.
Mengubah sampah menjadi peluang tambahan penghasilan alternatif bagi rakyat alias berkah ekonomi (waste to cash).
Prabowo-Gibran
Mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, sekaligus menjadikan Indonesia sebagai raja energi hijau dunia dalam bidang energi baru dan terbarukan (EBT) dan energi berbahan baku nabati.
Mengembalikan tata kelola migas dan pertambangan nasional sesuai amanat Konstitusi, terutama Pasal 33 UUD 1945.
Memperbaiki skema insentif untuk mendorong aktivitas temuan cadangan sumber energi baru untuk meningkatkan ketahanan dan kedaulatan energi.
Merevisi semua tatanan aturan yang menghambat untuk meningkatkan investasi baru di sektor energi baru dan terbarukan (EBT)
Mendirikan kilang minyak bumi, pabrik etanol, serta infrastruktur terminal penerima gas dan jaringan transmisi/distribusi gas, baik oleh BUMN atau swasta.
Menambah porsi EBT dalam bauran listrik PLN.
Lingkungan
Anies-Muhaimin
Penguatan tata kelola lingkungan hidup.
Mencapai target emisi tahunan (2030) demi menyukseskan target Net Zero Emission (NZE) tahun 2060 dan mendukung champion projects berkolaborasi dengan beberapa Pemda untuk mengupayakan NZE di tahun 2050.
Ganjar-Mahfud
Mengurangi emisi gas rumah kaca dengan pemeliharaan hutan, pemangkasan polusi udara dari emisi kendaraan dan industri, pembatasan penggunaan plastik, serta transisi energi menuju net zero emission.
Moratorium deforestasi dan mempercepat reforestasi, reboisasi, restorasi, dan rehabilitasi.
Meningkatkan konservasi kawasan hutan sebagai sumber pangan lokal, obat-obatan herbal, air, oksigen, fungsi klimatologis, dan layanan alam bagi kehidupan masyarakat di sekitar hutan.
Revitalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS), danau, pengembangan kota hijau, industri hijau, dan gerakan kesadaran gaya hidup bebas sampah, serta penerapan regulasi ketat terhadap perusakan lingkungan.
Adaptasi dan mitigasi krisis iklim melalui penghijauan wilayah pesisir, ruang terbuka hijau memadai, mitigasi bencana, serta transportasi umum yang nyaman, aman, dan ramah lingkungan diikuti penerapan teknologi digital bagi petani dan nelayan.
Pengintegrasian penilaian risiko lingkungan, sosial dan tata kelola (Environmental, Social, Governance/ESG) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem ekonomi dan sistem keuangan.
Program KadarKlim (Kampung Sadar Iklim), program di tingkat kampung untuk menahan laju perubahan iklim, dengan fasilitas sanitasi dan drainase yang baik, ruang terbuka hijau, kawasan pejalan kaki, fasilitas publik, dan pengelolaan sampah terintegrasi.
Prabowo-Gibran
Kecukupan air akan dijamin melalui manajemen air yang baik sehingga tersedia pada saat kemarau dan tidak menyebabkan bencana saat musim hujan.
Penurunan jejak karbon (carbon footprint) dan jejak air (water footprint) untuk berbagai produk, pemanfaatan bioplastik dalam kehidupan sehari-hari.
Menghentikan semua rencana reklamasi yang tidak sesuai dengan tata aturan, merusak kualitas ekosistem, dan lingkungan hidup, serta kehidupan ekonomi, sosial, dan masyarakat.
Menindak tegas praktik pertambangan yang merusak lingkungan dan mendorong upaya restorasi, rehabilitasi, dan pemulihan lingkungan terdegradasi untuk mengembalikan fungsi ekologis lahan produktif.
Memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pemilik perusahaan yang terlibat dalam pembalakan liar, kebakaran hutan dan pembunuhan hewan langka yang dilindungi.
Mengkampanyekan budaya ramah lingkungan seperti mengganti penggunaan kantong plastik dengan bahan yang ramah lingkungan dan bisa didaur ulang.
Reforma Agraria
Anies-Muhaimin
Mengakselerasi program redistribusi tanah yang adil dan partisipatif, khususnya untuk petani tak bertanah, petani gurem dalam skema rumah tangga petani dan koperasi produksi pertanian.
Pemberdayaan masyarakat yang tepat sasaran dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat penerima tanah.
Mempercepat penyelesaian konflik-konflik agraria serta tumpang tindih penguasaan lahan secara menyeluruh melalui pendekatan lintas sektor yang partisipatif dan berkeadilan.
Mempercepat pemberian kepastian hak atas tanah bagi masyarakat melalui upaya proaktif dari pemerintah.
Memperkuat pengakuan hak ulayat masyarakat adat atas wilayah dan hutan adat serta seluruh sumber daya alam di dalamnya melalui penyederhanaan proses administrasi dan peningkatan fasilitasi pendampingan.
Melakukan penataan kelembagaan dalam rangka pelaksanaan reforma agraria yang lebih cepat dan terpadu.
Ganjar-Mahfud
Penataan alokasi lahan yang efisien dan berkeadilan termasuk redistribusi dan legalisasi tanah yang bebas dari mafia tanah untuk memastikan proses administrasi dan dokumentasi lahan yang transparan, cepat, akurat, dan murah.
Prabowo-Gibran
Tidak disebut dalam dokumen visi misi.
Kesehatan
Anies-Muhaimin
Menambah puskesmas baru dengan kualitas dan fasilitas yang layak di pedesaan.
Membangun satu rumah sakit kelas A di tiap provinsi dengan keterpaduan layanan rujukan untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat dan penyakit yang berkembang.
Meningkatkan peran posyandu dan kader kesehatan dengan dukungan digitalisasi serta pemberian insentif bagi kader.
Memastikan seluruh rakyat Indonesia terlindungi oleh program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Mewujudkan sistem rujukan pelayanan bagi peserta JKN yang lebih mudah dan berorientasi keselamatan pasien.
Ganjar-Mahfud
Satu desa, satu puskesmas, satu dokter/tenaga medis.
Memetakan kebutuhan penyediaan ataupun revitalisasi puskesmas di setiap desa. Disertai dengan ketersediaan dokter, tenaga kesehatan, dan obat esensial, serta percepatan digitalisasi layanan kesehatan (telemedicine).
Layanan Konsul Keliling (KOLING), tenaga kesehatan berkeliling dari pintu ke pintu rakyat untuk memberikan pelayanan dan pendataan status kesehatan, serta asistensi rujukan.
Dukungan gizi dan akses layanan kesehatan selama masa kehamilan dan menyusui dengan program 1.000 hari pertama, serta pasokan gizi untuk anak hingga usia lima tahun.
Target prevalensi tengkes (stunting) di bawah 9%.
Penguatan kesehatan mental dengan penyediaan nomor darurat 24 jam 7 hari seminggu bebas biaya.
Membentuk lembaga komunikasi krisis untuk menangani masalah kesehatan mental secara responsif dan holistik, dengan membangun pos-pos konseling di semua kampus, layanan kesehatan jiwa di semua puskesmas, dan fasilitas layanan jiwa di seluruh rumah sakit umum.
Perluasan dan kemudahan layanan kesehatan, menetapkan standar waktu pelayanan pasien BPJS Kesehatan mulai dari pendaftaran, pemeriksaan oleh dokter, hingga penebusan obat baik di posyandu, puskesmas, juga rumah sakit.
Prabowo-Gibran
Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil, lebih dari 80 juta penerima manfaat menerima manfaat dengan cakupan 100% pada 2029.
Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus tuberculosis 50% pada 2029, serta membangun rumah sakit berkualitas di kabupaten.
Memperbaiki tata kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk mencegah defisit.
Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan perumusan kebijakan BPJS yang lebih pro-rakyat, pro-tenaga kesehatan, pro-fasilitas kesehatan, dan pro-pengadaan farmasi
Memperjuangkan kemandirian industri obat dan vaksin nasional secara bertahap.
Meningkatkan industri obat tradisional untuk mewujudkan harga obat yang terjangkau dan berbiaya murah, serta vaksin yang halal untuk masyarakat.
Menurunkan, bahkan menghapus, bea masuk sejumlah alat kesehatan yang masih belum mampu diproduksi di dalam negeri melalui perubahan kategori barang mewah.
Pendidikan
Anies-Muhaimin
Memastikan siswa lulusan Sekolah Dasar (SD) atau yang sederajat dapat melanjutkan pendidikan hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat, dengan meningkatkan daya tampung di sekolah negeri maupun melibatkan sekolah swasta.
Mempercepat pelaksanaan Wajib Belajar 1+12 tahun dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat.
Mendirikan institusi yang bertanggung jawab dalam pengembangan vokasi untuk memastikan partisipasi dunia industri dalam pendidikan dan pelatihan vokasi yang adaptif dengan kebutuhan dan relevan dengan potensi wilayah.
Memfasilitasi kemitraan antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Perguruan Tinggi Vokasi (PTV) dengan dunia industri dan dunia kerja.
Merevitalisasi peran Balai Besar Vokasi sebagai sistem pendukung.
Mendorong dunia industri dan dunia kerja untuk hadir mengajar di SMK/PTV dan memastikan para guru/dosen memperoleh pengakuan dengan mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.
Ganjar-Mahfud
Wajib belajar 12 tahun gratis.
Transformasi pendidikan termasuk penggunaan tele-education di sekolah negeri dan swasta yang memenuhi persyaratan bantuan dari pemerintah, termasuk bagi santri dan pesantren.
Memastikan setiap keluarga miskin menyekolahkan minimal satu orang anaknya hingga sarjana untuk memutus rantai kemiskinan.
Pendapatan guru dan dosen harus meningkat dan harus sejahtera, melalui penyempurnaan sertifikasi guru dan dosen secara lebih sederhana.
Menyambungkan kebutuhan dunia usaha dengan kurikulum pendidikan, pelatihan disertai dengan dukungan pemagangan yang nyata terhadap sekolah vokasi.
Menciptakan program CERAH Digital – Cerdas dan Ahli Digital, program pendidikan dan beasiswa yang mendukung peningkatan SDM digital yang berdaya saing dan peningkatan literasi digital bagi aparatur pemerintah dan seluruh rakyat.
Prabowo-Gibran
Meningkatkan dana riset dan inovasi sehingga dapat mencapai 1.5-2.0% dari PDB dalam 5 tahun.
Menyediakan beasiswa bagi putra-putri petani, nelayan, guru, dan buruh, untuk melanjutkan jenjang pendidikan S1 hingga S3.
Pengembangan dana abadi pendidikan, dana abadi pesantren, dana abadi kebudayaan, dan dana abadi lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Melanjutkan program Kartu Indonesia Pintar dan memperluas cakupan program hingga ke pesantren dan perguruan tinggi.
Memperluas program pendidikan baik formal maupun non-formal dan pendampingan kepada para pekerja dan komunitas seni akan pentingnya kewirausahaan di bidang seni, budaya, dan kreatif untuk menghasilkan seniman yang berjiwa entrepreneurship.
Membenahi kurikulum Perguruan Tinggi, Pendidikan Vokasi dan Politeknik berbasis riset, inovatif, aplikatif, dan inkubasi yang terhubung dengan industri.
Menghadirkan kepastian hukum yang tidak diskriminatif dan mencegah Aparat Penegak Hukum (APH) dijadikan alat politik.
Memastikan penegakan hukum berjalan secara manusiawi dan berkeadilan melalui fungsi kontrol yang ketat kepada APH.
Mempercepat reformasi hukum di empat area prioritas, yaitu peradilan dan penegakan hukum, agraria dan sumber daya alam, pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan perundang-undangan.
Memperkuat kesadaran hukum masyarakat demi mewujudkan budaya hukum yang kokoh.
Bersama dengan Mahkamah Agung mendorong penyempurnaan sistem informasi terintegrasi di lingkungan peradilan, (pidana, perdata, tata usaha negara, kekayaan intelektual, dan hubungan industrial) yang mencakup seluruh kamar dan tingkatan
Menguatkan lembaga HAM nasional, menuntaskan kasus pelanggaran HAM dan mendorong pemulihan sosial-ekonomi korban pelanggaran HAM.
Memberikan penghormatan dan jaminan terhadap hukum adat dan hak-hak masyarakat adat dalam seluruh tahapan pembangunan sehingga tidak terjadi penyingkiran dari ruang hidupnya.
Ganjar-Mahfud
Pengakuan masyarakat adat atas hak ulayat, hutan, tanah, dan sumber daya lainnya sebagai satu kesatuan ekosistem untuk menyejahterakan masyarakat adat.
Mempercepat pengembangan dan penerapan alternatif pemidanaan dengan pendekatan seimbang antara korban dan pelaku melalui keadilan restoratif.
Penerapan hukum sosial (kerja sosial, denda, serta bentuk sanksi hukum lainnya) atau jalur non-yudisial atas pelanggaran hukum ringan.
Memastikan hukum berkeadilan dengan penegak hukum yang bersih, serta menegaskan komitmen untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM diikuti regulasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman.
Menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM secara berkeadilan, terutama kasus pelanggaran HAM yang menjadi beban peradaban bagi bangsa dan negara
Gencarkan partisipasi dan gagas pendapat publik melalui penyediaan ruang bagi partisipasi publik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.
Menyiapkan mekanisme yang dapat memastikan respons yang semestinya atas setiap partisipasi publik.
Meningkatkan kesejahteraan bagi aparat penegak hukum dan menyediakan insentif untuk peningkatan kinerja.
Menyediakan saluran pengaduan yang aman dan terjamin untuk melaporkan perilaku penyalahgunaan kekuasaan
Prabowo-Gibran
Menjamin dan menegakan proses penanganan masalah hukum secara profesional secara transparan dan berintegritas, serta mencegah hukum dijadikan sebagai alat politik kekuasaan
Menegakkan supremasi hukum tanpa diskriminasi, adil, dan transparan, serta mencegah pemanfaatan hukum sebagai alat politik kekuasaan.
Memprioritaskan pembuatan undang-undang yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak serta memperkuat penegakan hukum.
Mencegah aksi terorisme dan radikalisme dengan reformasi sektor keamanan, pembenahan regulasi keamanan, reorientasi pendidikan aparat penegak hukum dan melakukan kampanye sosial-kultural secara menyeluruh.
Pencegahan Korupsi
Anies-Muhaimin
Menekan tingkat korupsi melalui perbaikan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, yang membaik dari 34 (2022) ke 44-46 (2029).
Memperbaiki regulasi yang berpotensi menimbulkan salah interpretasi yang dapat menghambat upaya menjamin kebebasan berbicara, berkumpul dan berekspresi.
Mendorong pelaksanaan demokrasi berbiaya murah, agar warga negara yang berkualitas punya kesempatan yang sama untuk dipilih.
Mendorong pengesahan RUU Pendanaan Politik dalam rangka perbaikan tata kelola partai politik yang mencakup aspek pembiayaan, pengelolaan partai dan partisipasi Pemilu, Pilpres, dan Pilkada.
Menjamin netralitas penyelenggara pemilu dalam menjunjung proses demokrasi yang bersih dan transparan.
Ganjar-Mahfud
Membasmi korupsi dengan mempercepat dukungan teknologi informasi.
Penguatan KPK bersama dengan kejaksaan dan POLRI secara sinergis dan harmonis.
Mengamankan aset negara dari tangan koruptor.
Prabowo-Gibran
Memperkuat pemberantasan korupsi secara lebih sistematis dengan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman.
Menjadikan KPK sebagai center of excellence dalam upaya pemberantasan korupsi yang bersifat preventif melalui kerja sama untuk melakukan edukasi langsung dengan sektor pendidikan dasar, menengah dan tinggi.
Menjamin tidak mengintervensi KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman dalam penegakan kasus-kasus korupsi.
Memperkuat program edukasi anti-korupsi bagi generasi muda, serta bekerja sama dengan swasta untuk menguatkan sinergi gerakan anti-korupsi di sektor swasta dan publik.
Memberikan prioritas pemberantasan korupsi pada sektor yang punya korelasi dengan peningkatan hajat hidup orang banyak dan perlindungan sumber daya publik, seperti pertanian, pedesaan, perikanan, pendidikan, kesehatan, kehutanan, SDA dan perburuhan.
Membangun pengendalian korupsi pada Sistem Logistik Nasional yang mengintegrasikan sektor perhubungan, perdagangan dengan pertanian, perikanan, kelautan dan pedesaan sehingga tidak saja mendorong ease of doing business, tetapi juga efisiensi pada biaya produksi.
Ibu Kota Nusantara
Anies-Muhaimin
Tidak disebut dalam dokumen visi misi.
Ganjar-Mahfud
Komitmen melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara secara bertahap hingga IKN menjadi titik keseimbangan baru keadilan pembangunan sekaligus simbol Indonesia yang futuristik.
Prabowo-Gibran
Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Pembangunan Indonesia harus lebih merata melalui penciptaan pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa, salah satunya pembangunan IKN.
'Digital', 'adil dan makmur', dan 'bangun'
Salah satu yang disyaratkan oleh KPU adalah kandidat capres-cawapres harus menyerahkan dokumen visi, misi, dan program ketika menjalankan pemerintahan di masa mendatang.
Analisis yang dilakukan Data & Democracy Research Hub Monash University Indonesia, visi dan misi pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sama-sama memiliki fokus pada sektor ekonomi.
Meski begitu, pasangan Anies-Muhaimin menekankan pada keadilan dan kemakmuran, sementara visi dan misi Ganjar-Mahfud menekankan pada aspek digital dan digitalisasi masyarakat. Adapun pasangan Prabowo-Gibran, berfokus pada usaha membangun bangsa dan masyarakat yang kuat.
Co-Director Data & Democracy Research Hub, Monash University Indonesia, Derry Wijaya mengatakan bahwa hasil tersebut diperoleh setelah menganalisis visi misi tersebut berdasar jumlah kata yang paling banyak digunakan dalam dokumen visi misi masing-masing pasangan.
Mula-mula, file visi-misi berformat pdf di convert terlebih dahulu menjadi format .txt untuk diekstrak teksnya. Kemudian, dilakukan cleaning pada teks tersebut, dengan:
Stemming/lemmatization, yaitu pengubahan setiap kata menjadi kata akar/baku-nya.
Tokenization, yaitu pemisahan teks menjadi token-token per kata.
Penghapusan stopwords (kata sambung) dan common words, seperti: "dengan", "merupakan", "visi", "misi", yang tidak memberikan topik dan makna pada teks yang ada.
"Kita ranking dari frekuensinya yang paling tinggi sampai yang rendah. Kemudian kita bikin semacam visualisasi word cloud ini, di mana kata-kata yang sering muncul itu tulisannya dalam bentuk lebih besar font-nya dan lebih tebal.
Analisis data mengungkap bahwa kata-kata yang paling sering muncul dalam dokumen visi dan misi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD - yang disokong oleh PDI-Perjuangan dan sejumlah partai koalisinya - adalah kata "ekonomi", "cepat" dan "digital".
Sumber gambar, Data & Democracy Research Hub
Frasa "digital" memang banyak ditemukan dalam dokumen visi misi setelah 60 halaman milik Ganjar-Mahfud.
"Memang fokus mereka ke arah digitalisasi, digitalisasi perekonomian, digitalisasi birokrasi, digitalisasi UMKM, pelayanan masyarakat dan lain sebagainya," ujar Derry.
Kata "ekonomi" juga sering disebut dalam dokumen visi-misi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar - yang kerap disapa Cak Imin. Akan tetapi, kata Derry, frasa "adil dan Makmur lebih sering muncul ketimbang frasa "ekonomi".
Sumber gambar, Data & Democracy Research Hub
"Mereka juga memfokuskan pada keadilan dan kemakmuran. Jadi ekonomi yang berbasis keadilan dan kemakmuran," ucap Derry, yang juga seorang pakar pemrosesan bahasa, atau natural language processing (NLP).
Sementara dalam dokumen visi-misi pasangan Prabowo-Gibran - yang diusung oleh koalisi sejumlah partai besar bernama Koalisi Indonesia Maju - sejumlah kata yang sering muncul adalah "bangun", "kuat", "negara" dan "masyarakat".
"Ada kata yang menarik juga, yaitu "perintah", itu base form dari "pemerintah". Jadi ada fokus juga terhadap apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sekarang dan apa yang bisa diteruskan," ujar Derry.
Sumber gambar, Data & Democracy Research Hub
Firman Noor, peneliti senior pusat riset politik BRIN mengamini bahwa manifesto politik Prabowo-Gibran yang sangat dipengaruhi oleh pemerintahan Jokowi.
"Visi misi Prabowo banyak mengakomodir pemikiran, keinginan dari Jokowi, sehingga kita bisa katakan ini visi misi yang sifatnya visi misi kelanjutan pemerintah Jokowi.
"Di situ memang bisa kita lihat istilah-istilah Jokowi cukup bertebaran, termasuk istilah infrastruktur dan melanjutkan IKN. Itu secara clear disebutkan," kata dia.
Sementara, visi misi yang diusung oleh Anies dan Cak Imin justru menawarkan manifesto politik yang "berbeda hampir seluruhnya dengan visi misi Jokowi".
Sumber gambar, Antara Foto/Hafidz Mubarak A
Keterangan gambar, Visi misi yang diusung oleh Anies dan Cak Imin justru menawarkan manifesto politik yang "berbeda hampir seluruhnya dengan visi misi Jokowi", menurut peneliti politik dari BRIN, Firman Noor.
Menurut Firman, visi misi pasnagan ini kental dengan jargon "perubahan" yang intinya ada dua, yakni bagaimana pembangunan ekonomi menciptakan kemakmuran untuk semua orang dan ingin membangun demokrasi yang lebih baik.
Adapun visi misi Ganjar-Mahfud, menurut Firman, "sebagian ingin melanjutkan apa yang sudah dilakukan Jokowi".
"Mereka melihat ada beberapa hal positif untuk dilanjutkan, tapi ada beberapa pembaruan dan kritik, mereka juga mengkritik food estate."
"Belakangan mereka menyayangkan adanya politik yang sifatnya nepotis dan dinastik, manipulasi politik, makanya dalam manifesto politik mereka ada istilah ingin mengembalikan demokrasi," katanya.
Komitmen iklim, bagaimana dengan IKN dan topik lainnya?
Meski ketiganya menunjukkan fokus yang berbeda, namun semua pasangan sama-sama menaruh perhatian yang sangat kecil terhadap isu perubahan iklim dan pelestarian lingkungan.
Dengan menggunakan empat kata kunci, yakni "lingkungan", "iklim", "ekologi", dan "energi", ternyata dokumen visi-misi ketiga pasang capres hanya memuat sekitar 1% kata-kata yang terafiliasi dengan kebijakan perubahan iklim dan lingkungan.
Pasangan Ganjar-Mahfud paling banyak mencantumkan keempat kata tersebut yakni sebanyak 47 kata atau sekitar 1,09%, diikuti oleh pasangan Anies-Muhaimin sebanyak 44 kata (0,6%) dan pasangan Prabowo-Gibran sebanyak 44 kata (0,58%).
"Jadi kelihatan sekali memang kurang dari segi visi-misinya tentang isu perubahan iklim dan lingkungan," ungkap Derry.
Adapun, analisis yang dilakukan BBC News Indonesia berdasar topik dan kata kunci, menunjukkan bahwa pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Prabowo Subianto memiliki komitmen melanjutkan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dalam visi misinya.
Seperti diketahui, proyek IKN merupakan salah satu proyek ambisius pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang akan habis masa jabatannya pada 2024 mendatang.
Dalam dokumen visi misi bertajuk "Menuju Indonesia Unggul", pasangan Ganjar-Mahfud secara eksplisit menyebut "komitmen melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara secara bertahap" dengan tujuan IKN menjadi "titik keseimbangan baru keadilan pembangunan" dan "simbol Indonesia yang futuristik".
Sumber gambar, Antara Foto/Hafidz Mubarak A
Keterangan gambar, Suasana pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (2/11/2023)
Sementara, itu pasangan Prabowo dan Gibran - putra sulung Jokowi - dalam dokumen visi misi bertajuk "Indonesia Maju", menegaskan akan melanjutkan "pembangunan Indonesia harus lebih merata melalui penciptaan pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa, salah satunya pembangunan IKN".
Sementara, kata kunci "Ibu Kota Negara" atau "IKN" sama sekali tak disebut dalam dokumen visi dan misi "Indonesia Adil dan Makmur untuk Semua" setebal 133 halaman milik pasangan Anies-Cak Imin, sama sekali tak menyebut
Akan tetapi, pasangan tersebut mencantumkan sejumlah program kerja berkaitan reforma agraria, termasuk "mempercepat penyelesaian konflik-konflik agraria serta tumpang tindih penguasaan lahan" dan "memperkuat pengakuan hak ulayat masyarakat adat atas wilayah dan hutan adat serta seluruh sumber daya alam di dalamnya".
Sumber gambar, ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Keterangan gambar, Pasangan bakal calon presiden Anies Baswedan bersama bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar menyalami para pendukungnya saat melakukan pawai bersama simpatisan mereka sebelum mendaftarkan diri ke KPU di Jakarta, Kamis (19/10/2023).
Sementara pasangan Ganjar-Mahfud menyebut "redistribusi dan legalisasi tanah yang bebas dari mafia tanah" menjadi misi mereka terkait reforma agraria.
Adapun kata kunci "reforma agraria" tidak disebut sama sekali dalam dokumen visi dan misi pasangan Prabowo dan Gibran.
Seperti diketahui, konflik lahan dan agraria - terutama berkaitan lahan masyarakat adat - mewarnai pemerintahan Jokowi, terutama di periode kedua, ketika administrasinya menggenjot sejumlah proyek strategis nasional seperti konflik agraria di Rempang, Kepulauan Riau dan Air Bangis, Sumatra Barat.
Kendati begitu, Prabowo dan Gibran mengedepankan isu pangan yang kurang menjadi perhatian dua pasangan lain. Dalam visi dan misinya, mereka memasukkan "pengembangan program food estate" dengan target minimal 4 juta tambahan luas panen tanaman pangan tercapai pada 2029.
Sumber gambar, ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRA
Keterangan gambar, Bakal calon presiden Ganjar Pranowo (kanan) didampingi bakal calon wakil presiden Mahfud MD (kiri) bersama para pendukungnya tiba di Gedung KPU, Jakarta, Kamis (19/10/2023).
Food Estate adalah program 'ketahanan pangan' yang salah satunya dikelola oleh Kementerian Pertahanan. Prabowo Subianto adalah menteri pertahanan pada periode kedua pemerintahan Jokowi.
Ketika ditanya apakah dokumen visi dan misi ini menggambarkan komitmen masing-masing pasangan capres-cawapres terhadap topik tertentu, Derry menjawab: "Apakah itu artinya akan lebih rendah prioritasnya, saya enggak bisa bilang itu dari segi jumlah frekuensi aja".
"Analisa ini secara big picture apa sih sebenarnya yang paling mereka fokuskan."
Senada, peneliti senior pusat riset politik BRIN, Firman Noor, mengatakan bahwa visi misi ini mencerminkan skala prioritas masing-masing pasangan capres-cawapres. "Tapi ketika itu tidak ada [dalam visi misi] bukan berarti tidak prioritas," kata dia.
Sumber gambar, Antara Foto/Aprillio Akbar
Keterangan gambar, Prabowo dan Gibran mengedepankan isu pangan yang kurang menjadi perhatian dua pasangan lain. Dalam visi dan misinya, mereka memasukkan "pengembangan program food estate" dengan target minimal 4 juta tambahan luas panen tanaman pangan tercapai pada 2029.
Lebih lanjut, Firman menjelaskan bahwa apa yang dia sebut sebagai "manifesto politik" ini sangat penting. Di negara-negara maju, pemilih lebih mengutamakan melihat manifesto politik kandidat pemimpin masa depan.
"Manifesto ini adalah hasil pemikiran yang digodok masing-masing partai atau koalisi, yang juga mencerminkan karakter maupun ideologi dari partai atau koalisi itu," kata dia.
"Meski sebetulnya meski visi misi ini penting, tapi bagi masyarakat Indonesia sayangnya belum penting dan ini berkorelasi dengan bagaimana akhirnya kualitas demokrasi Indonesia. Kita belum advance dalam konteks demokrasi, arena belum dianggap penting visi misi ini," ujar Firman kepada BBC News Indonesia, Jumat (10/11).
Citra visual dan strategi kampanye
Hal lain yang mengemuka dari dokumen visi dan misi tersebut, visual dari dokumen visi dan misi itu menggambarkan citra yang ingin direpresentasikan oleh masing-masing pasangan.
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, Nyarwi Ahmad menambahkan apa yang tertuang dalam dokumen visi dan misi adalah bagian dari "strategi marketing" dan "branding" dari masing-masing pasangan capres-cawapres.
Dicontohkan oleh Derry Wijaya dari Monash University Indonesia, pasangan Anies-Cak Imin banyak menampilkan foto mereka sedang bekerja atau berada di tengah masyarakat. Menurutnya, pasangan ini ingin menunjukkan "kerja nyata".
Sumber gambar, ARIF FIRMANSYAH
Keterangan gambar, Indonesia akan menggelar pemilu serentak pada 14 Februari mendatang. Sejumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bogor Timur melakukan sosialisasi Pemilu 2024 di depan Terminal Baranangsiang, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (7/11/2023).
Sementara pasangan Ganjar-Mahfud banyak menggunakan digital art dalam dokumen visi dan misinya, sesuai dengan prioritas digitalisasi yang digaungkan pasangan ini. Adapun pasangan Prabowo-Gibran, lebih banyak menggunakan stok foto.
"Dokumen visi-misi ini menunjukkan strategi mereka untuk kampanyenya," cetus Derry.
28 November 2023 mendatang menjadi awal fase kampanye, ketika pasangan capres-cawapres yang bertarung dalam Pilpres mendatang melakukan kampanye kepada publik dan di media sosial hingga 10 Februari.
Lebih dari 200 juta pemilih akan mendatangi tempat pemungutan suara pada 14 Februari 2024 untuk memilih presiden dan wakil presiden berikutnya. Sebagian besar dari pemilih adalah milenial dan Gen-Z, dengan di antara mereka adalah pemilih pemula.
