PDIP sebut food estate ‘kejahatan lingkungan’ – manuver politik atau peduli isu lingkungan?

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, membantah pernyataannya yang menyebut program food estate atau lumbung pangan sebagai 'kejahatan lingkungan' memiliki motif politik.

“Apa yang kami lakukan tidak ada kaitannya dengan Pilpres. Karena fakta-fakta yang muncul memang baru belakangan. Kita lihat dari Greenpeace misalnya baru muncul sekitar satu bulan lalu,“ jelas Hasto kepada BBC News Indonesia pada Rabu (16/8).

Hasto mengklaim bahwa selama ini PDIP mendukung program food estate yang diusung oleh Jokowi. Namun, ketika program itu memasuki tingkat implementasi dan menimbulkan kerusakan pada lingkungan barulah partai menunjukkan sikap mereka.

“Sejak awal kan dikatakan bahwa food estate ini akan menggunakan suatu lahan existing. Yang memang di dalam tata ruang sudah dipersiapkan untuk food estate tersebut.

“Tetapi dalam praktik kemudian terjadi perluasan menjadi hampir 44.000 hektare. Dan kemudian merambah hutan-hutan yang merugikan kesinambungan terhadap masa depan. Dan merusak lingkungan. Itu yang menjadi concern PD Perjuangan,“ ungkap Hasto.

Meski begitu, pengamat politik sekaligus dosen sosiologi dari Universitas Gadjah Mada, Dodi Ambardi, menilai pernyataan itu kurang mencerminkan komitmen PDIP untuk mengangkat isu lingkungan sebagai prioritas dalam kontestasi politik.

Melainkan, ia sebut itu merupakan upaya menjatuhkan elektabilitas bakal capres Prabowo Subianto.

“Saya cenderung menafsirkan itu sebagai sebuah isu elektoral. Bagaimana masing-masing menata ulang posisinya dalam kontes pemilu presiden tahun 2024. Soal dukungan Jokowi terhadap Ganjar Pranowo yang menjadi berkurang, terhadap Prabowo menjadi menebal,“ ujar Dodi.

Sementara, Manajer Advokasi & Kampanye Pantau Gambut, Wahyu A Perdana, memandang pengakuan Hasto sebagai “peringatan publik“ yang mungkin dapat menggerakkan para aktor politik agar lebih memperhatikan isu lingkungan.

“Apakah kemudian dalam tahun politik ini, lingkungan betul-betul menjadi concern [bagi] semua aktor politik pada kontestan ini. Ataukah kemudian hanya menjadi komoditas, itu yang jadi penting.

”Tapi harus disyukuri bahwa itu menjadi pertimbangan,” ungkapnya.

Pantau Gambut sebut Hasto ‘terlambat’

Baca juga:

Wahyu A Perdana selaku Manajer Advokasi & Kampanye Pantau Gambut mengatakan Hasto terlambat dalam mengakui kegagalan program food estate. Sebab, menurutnya dampak lingkungan sudah terlanjur terjadi dengan dibangunnya lumbung pangan tersebut.

“Banyak ahli mengingatkan, baik itu ahli yang terkait kehutanan [maupun] pertanian. Karena banyak pada wilayah food estate, khususnya Kalimantan Tengah dan sebagian Papua, berada di ekosistem gambut yang tidak selalu cocok dengan jenis pertanian tertentu,“ jelas Wahyu kepada BBC News Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan temuan studi lapangan, ekosistem di wilayah lumbung pangan memiliki tingkat keasaman yang tinggi, sehingga benih-benih yang ditanam pun akhirnya gagal panen.

“Praktik dan kearifan lokal yang berubah padahal jenis dan benih yang dibawa itu belum tentu cocok dengan ekosistem gambut. Bayangkan saja singkong yang akhirnya dipanen dalam temuan kami, hanya sebesar wortel,“ katanya.

Lebih lanjut, ia menyebut Kajian Pantau Gambut Maret 2023 menemukan indikasi deforestasi meluas.

Pada Rencana pelaksanaan Food Estate tahap I tahun 2020-2021 di Kalimantan Tengah seluas 31.000 hektare dibagi masing-masing seluas 10.000 hektare di tiga Kabupaten yaitu Pulang Pisau, Kapuas, dan Gunung Mas.

Hasil pemantauan melalui citra satelit menunjukan adanya deforestasi dimana area seluas 700 hektare di Desa Tewai Baru menjadi area ekstensifikasi terluas.

Wahyu mengatakan PDIP, sebagai partai yang memiliki banyak kursi di DPR, seharusnya sadar lebih awal akan dampak terhadap lingkungan yang dapat muncul dari program food estate.

“Harusnya itu bisa dilakukan jauh hari ketika kebijakan itu masih dalam tahap perencanaan. Proyek food estate masuk proyek strategis nasional.

“Landasan regulasinya itu hampir banyak didukung oleh aturan-aturan yang merujuk pada Undang-Undang Cipta Kerja. Ketika itu disahkan, mayoritas di DPR setuju, termasuk di antara PDIP,“ kata Wahyu.

Oleh karena itu, ia merasa penting bagi para pembuat kebijakan untuk mengedepankan faktor lingkungan secara strategis dalam menyusun program. Sebab, kerusakan lingkungan memiliki dampak yang berkelanjutan.

“Tidak hanya sebagai komoditas jangka pendek, dianggap sebagai sumber daya alam yang bisa dieksploitasi, tapi dia harus dijaga karena faktor antargenerasinya cukup panjang,“ ungkapnya.

PDIP membidik Presiden Jokowi sekaligus Prabowo

Baca juga:

Pengamat politik sekaligus dosen sosiologi dari Universitas Gadjah Mada, Dodi Ambardi, menyebut pernyataan Hasto ibarat ‘pedang bermata dua‘ yang diacungkan menjelang akhir masa jabatan Presiden Jokowi sekaligus menjelang Pilpres 2024.

“Dengan kritik itu, mereka semacam menemukan posisi tawar yang baru [terhadap Jokowi], bahwa dukungan PDIP juga kondisional, sifatnya setengah-setengah dukungannya terhadap seorang PDIP.

“Kemudian yang kedua, karena kebetulan Departemen Pertahanan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto ikut juga mewujudkan food estate itu, maka kemudian itu bidikan yang kedua kepada Prabowo,“ ujar Dodi.

Menurut dia, pernyataan Hasto menunjukkan hubungan PDIP dengan Presiden Jokowi kini mulai “merenggang“ seiring mereka berusaha untuk meningkatkan elektabilitas bagi calon presiden yang mereka usung, yakni Ganjar Pranowo.

“Pak Jokowi sendiri saya kira terlepas dari berapa besar jumlahnya, berapa menyusutnya itu bisa mempengaruhi pilihan politik pemilih.

“Kalau seandainya sinyal yang diberikan itu mixed atau sinyal ang diberikan itu malah condong ke Prabowo, saya kira itu secara elektoral merugikan dukungan yang akan diperoleh oleh calon Presiden yang diajukan oleh PDIP,“ katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan partai politik belum terlalu kuat dalam mengusung isu lingkungan. Seringkali hal tersebut menjadi fokus pemerintah ataupun lembaga masyarakat yang peduli lingkungan.

Selama ini menurutnya, kepedulian partai terhadap lingkungan cenderung bersifat normatif dan masih harus dibuktikan dengan implementasi saat menjabat.

“Seberapa mereka ingin terlihat punya concern pada hal-hal yang baik. Sikapnya berarti itu defaultnya harus bersikap baik. Tetapi ketika itu sampai pada pemeriksaan, apakah niat dan sikap yang baik itu akan diperjuangkan dalam bentuk kebijakan,” kata Dodi.

Hasto sebut food estate tidak direncanakan dengan baik

Baca juga:

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengeklaim bahwa partainya mulai menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap berjalannya program food estate setelah melihat dampak kerusakan yang terjadi pada lingkungan.

“Food estate-nya tidak digarap dengan baik. Food estate dalam kerangka untuk mewujudkan Indonesia berbuat bidang pangan merupakan sikap politik dari PD Perjuangan. Yang kami kritisi adalah setelah berjalan sekian lama, ternyata hutan yang sudah ditebang itu terbengkelai,” kata Hasto kepada BBC News Indonesia.

Terkait mengapa dirinya pada Juli 2022 lalu masih menyuarakan dukungannya terhadap program tersebut, ia mengaku belum mengetahui secara detail tentang dampak kerusakan lingkungan yang timbul dari Food Estate.

“Karena prosesnya kan sebelumnya tidak transparan, relatif tertutup… . Karena fakta-fakta yang muncul memang baru belakangan. Kita lihat dari Greenpeace misalnya baru muncul sekitar satu bulan lalu. Kemudian kami perlukan rekonfirmasi, kami di Kalimantan Tengah ternyata betul kerusakan hutan itu sangat nyata,” kata Hasto.

Ia juga membantah anggapan bahwa pernyataannya yang menyebut lumbung pangan sebagai ‘kejahatan lingkungan’ merupakan tindakan yang bertujuan untuk menjauhkan diri dengan Jokowi akibat dukungannya pada Prabowo.

“Kami percaya bahwa Presiden Jokowi itu akan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Sehingga sebagai Presiden, beliau harus bersikap netral untuk memastikan pemilu dapat berjalan secara demokratis, secara langsung, umum, bebas, rahasia,” katanya.

Hasto juga menambahkan bahwa PDIP mengedepankan isu lingkungan. Hal tersebut, sambungnya, dapat dilihat dari ideologi partai mereka untuk merawat ibu pertiwi serta rekam jejak program-program mereka.

“Kami punya rekam jejak yang panjang terkait dengan hal itu. Sebagai sikap konsistensi partai bahwa ini tidak terkait dengan menjatuhkan elektoral pihak lain.”

Apa kata Prabowo soal kritikan Hasto terhadap food estate?

Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, merespons pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, soal program lumbung pangan atau food estate yang digagas Presiden Joko Widodo.

"Oh yang bener," kata Prabowo selepas sebuah acara seminar di Jakarta, Selasa (15/08).

Bakal calon presiden itu kemudian berlalu, tak lagi menanggapi pertanyaan para wartawan dan malah melayani sejumlah orang yang ingin berfoto bersamanya.

Presiden Jokowi sendiri menugaskan Kementerian Pertahanan untuk membantu Kementerian Pertanian dalam mengembangkan program Food Estate tersebut.

Jokowi beralasan bahwa sektor pertahanan tak serta-merta hanya mengurus perihal alat utama sistem persenjataan (alutsista) saja.

"Namanya pertahanan itu bukan hanya urusan alutsista, tetapi juga ketahanan di bidang pangan menjadi salah satu bagian dari itu," ujar Jokowi kepada wartawan di Istana Merdeka, Senin (13/7), dikutip dari Kontan.

Mengacu Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, program food estate menjadi proyek prioritas strategis.

Sejumlah provinsi dijadikan sebagai sentra produksi pangan ini, yakni Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Selatan.

BBC News Indonesia sudah berusaha untuk menghubungi Edwin Adrian Sumantha selaku Karo Humas Kementerian Pertahanan, Juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak serta mengirim permintaan tanggapan tertulis kepada PPID Kemenhan.

Namun hingga berita ini dinaikkan, pihak Kementerian Pertahanan belum memberikan tanggapan.

Apakah isu lingkungan akan menjadi prioritas dalam Pemilu 2024?

Pengamat politik Dodi Ambardi mengatakan bahwa menjelang Pemilu 2024, banyak isu akan berpotensi menjadi pusat perhatian bagi masing-masing partai yang ikut dalam kontestasi Pemilu. Tak terkecuali, isu lingkungan.

“Karena itu secara normatif kan baik. Tapi sejauh mana kemudian isu itu menjadi dimiliki dan diutamakan. Nah itu kan kita bisa membaca itu. Dan saya kira banyak partai yang sebetulnya juga suam-suam kuku terhadap isu lingkungan,” kata Dodi.

Maka, menurut Dodi isu food estate itu sendiri bisa saja dijadikan salah satu titik pijak yang dapat digunakan pihak-pihak untuk menuai kritik ataupun memenangkan hati pemilih.

“Saya kira setiap partai dan setiap tim pemenangan itu akan mendaftar pada titik-titik mana kandidat atau para endorser itu memiliki titik lemah dan itu akan didaftar dan itu nanti menjadi menu di media atau media sosial untuk dikritik kalau seandainya itu menjadi lawan politik saya kira dalam derajat tertentu adalah normal,” ujarnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa masyarakat perlu memperhatikan dengan cermat sejauh mana isu-isu yang digaungkan menjelang atau saat pemilu berlangsung benar-benar ditindaklanjuti.

“Partai politik Indonesia rata-rata itu saya kira untuk bisa sampai pada titik ideologis yang menempatkan lingkungan itu nomor satu saya kira jarang ya,” ujar Dodi.

Meskipun bagi para elit ini hanya permainan politik, namun dampak kerusakan lingkungan dari lumbung pangan memang nyata dan dirasakan oleh banyak orang.

Manajer Advokasi & Kampanye Pantau Gambut, Wahyu A Perdana, mengatakan bahwa masyarakat yang tinggal di daerah sekitar food estate kehilangan praktik dan kearifan lokal dalam mengelola pertanian.

“Kalau itu dibiarkan dan terjadi krisis, masyarakat yang sebelumnya cukup punya pangan dengan pendekatan kearifan lokal, pertanian lokal mereka menjadi punya risiko terhadap kerentanan pangan,” katanya.

Tak hanya itu, Wahyu mengatakan masyarakat juga menjadi rentan terhadap bencana alam seperti banjir.

“Kerentanan banjirnya itu mencapai luasan 111.000 hektare di Kahayang Kuala, di Sebang Kuala, dan di Pulang Pisau, 465,65 hektare itu berada pada kerentanan tinggi banjir.

“Kemudian juga di Gunung Mas di Kahayang Mulutara itu mencapai 2.212 yang kerentanan banjir tinggi,” jelas Wahyu.

Ke depannya, ia berharap para politikus berhenti memperlakukan isu lingkungan sebagai komoditas ataupun isu pinggiran. Sebab, dampak dari kerusakan lingkungan tidak bisa diperbaiki.

“Kita berbaik sangka begitu bahwa para aktor politik cukup ditekan publik, dengan anak muda sekarang cukup peduli terhadap soal lingkungan dan semoga tidak mengulang kesalahan yang kedua kali,” kata Wahyu.