Food estate: Respons Prabowo setelah PDIP sebut lumbung pangan program Presiden Jokowi 'kejahatan lingkungan'

Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, merespons pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, soal program lumbung pangan atau food estate yang digagas Presiden Joko Widodo.

"Oh yang bener," kata Prabowo selepas sebuah acara seminar di Jakarta, Selasa (15/08).

Bakal calon presiden itu kemudian berlalu, tak lagi menanggapi pertanyaan para wartawan dan malah melayani sejumlah orang yang ingin berfoto bersamanya.

Pada hari yang sama, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyebut adanya penyalahgunaan pengembangan program lumbung pangan.

"Kami memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate," kata Hasto di Bogor, Jawa Barat, Selasa (15/08).

Baca juga:

Pernyataan tersebut mengemuka ketika Hasto dimintai pendapat perihal dugaan aliran dana kejahatan lingkungan Rp1 triliun yang masuk ke partai politik untuk pembiayaan Pemilu 2024.

Hasto mengingatkan bahwa politik seharusnya merawat kehidupan dan menjaga Bumi Pertiwi.

Namun, dalam konteks program lumbung pangan, dia menyebut terjadi penyalahgunaan sehingga, misalnya, penebangan hutan hingga habis.

"Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ucap Hasto.

Padahal, dalam pidatonya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Juli 2022 lalu, Hasto mengajak pemerintah maupun masyarakat meningkatkan semangat dan optimisme dalam mewujudkan kedaulatan di bidang pangan dengan memberikan dukungan pada program food estate.

"Untuk itu kita memberikan dukungan sepenuhnya terhadap upaya Presiden Joko Widodo membangun food estate di Kalteng," ujarnya, sebagaimana dikutip kantor berita Antara.

Menugaskan Prabowo

Program food estate digagas Presiden Joko Widodo sejak awal kepemimpinan pada periode kedua.

Presiden Jokowi menugaskan Kementerian Pertanian, yang dipimpin politikus Partai Nasdem, Syahrul Yasin Limpo, untuk memimpin program tersebut.

Presiden Jokowi juga menugasi Kementerian Pertahanan, di bawah kendali Prabowo Subianto, untuk membantu program ini.

Jokowi beralasan bahwa sektor pertahanan tak serta-merta hanya mengurus perihal alat utama sistem persenjataan (alutsista) saja.

"Namanya pertahanan itu bukan hanya urusan alutsista, tetapi juga ketahanan di bidang pangan menjadi salah satu bagian dari itu," ujar Jokowi kepada wartawan di Istana Merdeka, Senin (13/7/2020), dikutip dari Kontan.

Baca juga:

Mengacu Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, program food estate menjadi proyek prioritas strategis.

Sejumlah provinsi dijadikan sebagai sentra produksi pangan ini, yakni Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Selatan.

Dalam pelaksanaannya, masing-masing wilayah lumbung pangan mengembangkan komoditas yang berbeda-beda.

Gagal panen

Kenyataannya, program lumbung pangan mengalami tantangan serius. Hal ini yang terjadi dalam proyek lumbung pangan di Kalimantan Tengah.

Perkebunan singkong seluas 600 hektare mangkrak dan 17.000 hektare sawah baru tak kunjung panen.

Penelusuran BBC News Indonesia bersama LSM Pantau Gambut menemukan proyek lumbung pangan di wilayah ini hanya memicu persoalan baru, bencana banjir kian meluas dan berkepanjangan, serta memaksa masyarakat Dayak mengubah kebiasaan mereka menanam.

Pejabat Kementerian Pertanian mengakui ada kekurangan dalam pelaksanaan program food estate. Tapi dia mengatakan lumbung pangan di Kalimantan Tengah tak sepenuhnya gagal.

Pejabat Kementerian Pertahanan mengeklaim mangkraknya kebun singkong disebabkan ketiadaan anggaran dan regulasi pembentukan Badan Cadangan Logistik Strategis.

Anda bisa menyaksikan video berikut: