Ayatollah Ali Khamenei wafat, siapa penerusnya dan apa yang mungkin terjadi selanjutnya?

Pemerintah Iran mengumumkan, Presiden Masoud Pezeshkian, Kepala Yudisial Gholamhossein Mohseni Ejei, dan seorang anggota Dewan Garda akan mengawasi periode transisi menyusul wafatnya Ayatollah Ali Khamenei.

Menurut konstitusi Iran, pengganti Khamenei harus dipilih oleh lembaga yang sama yang dahulu memilihnya: Majelis Ahli Kepemimpinan.

Lembaga ini terdiri atas 88 ulama yang secara formal dipilih rakyat setiap delapan tahun. Pada praktiknya hanya ulama yang dianggap paling loyal kepada Republik Islam yang diizinkan mencalonkan diri. Karena itu, mayoritas anggota majelis saat ini merupakan ulama garis keras seperti Ayatollah Khamenei.

Konstitusi juga mengatur, majelis tersebut harus memilih Pemimpin Tertinggi yang baru secepatnya. Khamenei sendiri dipilih pada hari yang sama ketika Ruhollah Ayatollah Khomeini wafat pada 1989.

Namun menghimpun seluruh anggotanya dengan cepat—ketika Iran sedang diserang Amerika Serikat dan Israel—diperkirakan akan sulit karena alasan keamanan.

Untuk sementara waktu, tugas-tugas Pemimpin Tertinggi diambil alih oleh presiden, ketua lembaga kehakiman, serta seorang ulama anggota Dewan Garda yang berpengaruh.

Penerus sudah disiapkan

Para ulama dan komandan paling berpengaruh di Iran telah lama bersiap menghadapi peristiwa ini, sebagaimana dilaporkan kepala koresponden internasional BBC, Lyse Doucet.

Fokus mereka menguat sejak perang 12 hari pada Juni 2025 lalu.

Pada malam pertama saja, Israel membunuh sembilan ilmuwan nuklir serta sejumlah kepala keamanan. Dalam hari hari berikutnya, lebih banyak ilmuwan senior dan sedikitnya 30 komandan terkemuka turut tewas.

Situasi tersebut memperjelas bahwa Ayatollah Khamenei juga menjadi target.

Saat itu diberitakan bahwa Khamenei, yang menghabiskan masa perang di bunker khusus, menyusun daftar pejabat keamanan yang dapat segera menggantikan posisi strategis untuk mencegah kekosongan kekuasaan di tingkat tertinggi.

Bahkan sebelum pertikaian tahun lalu, laporan menyebut bahwa Khamenei telah memerintahkan Majelis Ahli—lembaga berisi sekitar 88 ulama senior yang bertugas memilih pemimpin tertinggi — agar siap menghadapi segala kemungkinan.

Surat kabar the New York Times melaporkan, Khamenei telah memilih "tiga ulama senior" sebagai calon pengganti jika ia dibunuh.

Selama bertahun tahun, spekulasi terus berkembang mengenai siapa yang dapat menggantikannya, termasuk putranya, Mojtaba.

Mode bertahan hidup

Selain Ayatollah Khamenei, serangan AS dan Israel pada Sabtu (28/02) juga menewaskan Panglima Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran, Mohammad Pakpour, serta sekretaris Dewan Pertahanan Iran, Ali Shamkhani, menurut laporan kantor berita resmi IRNA.

Orang-orang yang masih menjabat, atau yang kini harus naik ke posisi lebih senior, ingin menunjukkan kepada dunia bahwa mereka tetap memegang kendali dan proses suksesi akan berlangsung mulus.

Dalam sebuah pernyataan, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengatakan Teheran akan menggunakan "seluruh kemampuan pertahanan dan militernya berdasarkan hak sah untuk membela diri" demi menjaga keutuhan negara.

Serangan terbaru AS dan Israel, menurut para analis, telah mendorong struktur kekuasaan Iran memasuki "mode bertahan hidup."

"Ini adalah momen eksistensial bagi kepemimpinan Republik Islam," ujar Ellie Geranmayeh, peneliti senior di lembaga European Council on Foreign Relations (ECFR).

"Baik fondasi keamanan maupun ideologi Iran kini bersiap menghadapi perang berkepanjangan melawan Amerika Serikat dan Israel," sambungnya.

Geranmayeh menilai Teheran kini memandang "eskalasi maksimum" sebagai upaya untuk bertahan hidup, bukan sebagai alat tawar menawar.

H A Hellyer, peneliti senior di Royal United Services Institute (RUSI) di UK, sependapat.

Ia menilai respons cepat Iran "mencerminkan betapa seriusnya Teheran memandang ancaman ini."

"Kecepatan dan koordinasi yang terlihat menunjukkan adanya kewenangan yang sudah didelegasikan sebelumnya serta respons penuh kekuatan secara segera," ujarnya.

Menurut Geranmayeh, serangan balasan cepat Iran memiliki dua tujuan: "Menunjukkan bahwa mereka menepati janji untuk memperluas setiap perang yang dipicu AS ke tingkat regional, serta menggunakan aset mereka sebelum aset tersebut hilang dalam perang ini."

"Teheran ingin meningkatkan biaya yang harus ditanggung AS dan Israel secepat mungkin, dengan harapan memaksa keduanya mundur sebelum rezim terancam dari dalam," katanya.

Sanam Vakil, direktur Program Timur Tengah dan Afrika Utara di Chatham House, juga sependapat.

Ia menilai, saat Republik Islam berjuang "demi kelangsungan hidupnya", "satu satunya cara mereka bertahan adalah dengan segera mengekspor perang ini ke seluruh kawasan, mengacaukan sebanyak mungkin negara, dan menjadikannya konflik yang berdampak besar bagi Timur Tengah secara keseluruhan."

Konfrontasi bisa melebar

Geranmayeh memperingatkan para sekutu regional yang berafiliasi dengan Iran—yang dikenal sebagai Poros Perlawanan—dapat bergerak meski akhir-akhir ini mengalami kemunduran.

Mereka, menurut Geranmayeh, khawatir akan bernasib serupa. Hal itu meningkatkan risiko pecahnya konflik di banyak front pada saat bersamaan.

Makin panjang dan meluasnya serangan, makin besar kemungkinan jaringan milisi regional tersebut akan diaktifkan, "memperluas baik wilayah maupun durasi konflik," ujar Danny Citrinowicz, peneliti senior urusan Iran di Institute for National Security Studies (INSS) Israel, yang pernah bertugas 25 tahun di intelijen pertahanan Israel, dalam analisisnya untuk Atlantic Council.

Ia menambahkan, Amerika Serikat dan Israel memilih untuk menyerang sekarang dengan asumsi bahwa rezim Iran "lemah dan rapuh."

Kedua sekutu itu meyakini kampanye besar-besaran yang dilakukan bersama dapat mengacaukan stabilitas Iran secara signifikan, bahkan mungkin memicu perubahan internal.

Namun jika perkiraan itu keliru, konsekuensinya dapat sangat serius.

"Apa yang dapat disebut sebagai kemenangan, dan bagaimana kampanye seperti ini dapat diakhiri? Pertanyaan ini penting mengingat ofensif saat ini kecil kemungkinannya memaksa rezim Iran menyerah atau menandatangani kesepakatan baru dengan Amerika Serikat. Jalur diplomatik, pada tahap ini, tampak suram," ujarnya.

"Ini adalah konfrontasi 'hidup atau mati', dan karena itu tingkat risikonya jauh lebih besar dibandingkan perang 12 hari sebelumnya," tambahnya.

'Awal dari perang yang panjang'

Para analis menilai bahwa akhir pertempuran ini masih tidak pasti dan sarat risiko.

"Ini bisa menjadi awal dari perang panjang baru bagi Amerika Serikat di Timur Tengah," ujar Geranmayeh.

Ia menambahkan, "Akan ada perjalanan yang panjang dan penuh guncangan sejak dimulainya serangan ini hingga tercapainya tujuan Trump untuk perubahan rezim—dan ada kemungkinan besar situasinya dengan cepat memburuk."

Hellyer sependapat. "Konflik ini kemungkinan akan berlanjut selama berhari-hari atau berminggu-minggu, dengan eskalasi terkoordinasi di berbagai front serta tekanan besar pada kekuatan regional untuk mengelola risiko terhadap warga sipil dan menjaga stabilitas."

"Bahkan sekutu dekat AS, meskipun kritis terhadap Iran, kini menghadapi risiko serangan balasan dan potensi ketidakstabilan jika rezim Iran runtuh secara kacau," ujarnya.

Ia berpendapat, meskipun perubahan rezim Iran mungkin "pada prinsipnya" mendapat sambutan baik, negara-negara tersebut menolak eskalasi dan justru ingin menahan ketegangan, "meskipun jalannya belum jelas."

Geranmayeh mendesak komunitas internasional untuk "bergerak cepat guna meminimalkan dampak perang ini," dengan memberi tekanan kuat kepada Washington dan Teheran agar menemukan "jalan diplomatik sebelum mereka terseret ke dalam kubangan konflik berdarah."

Kini, perhatian terpusat pada sosok pengganti Khamenei. Apakah pergantian di puncak kekuasaan akan menandai perubahan arah bagi republik Islam yang telah berusia 47 tahun itu?