Pemilu 2024: Pemilih muda, politik dinasti, dan potensi polarisasi - Sejumlah hal yang perlu Anda ketahui
Indonesia, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, akan menggelar pemilihan umum yang diklaim terbesar di dunia pada 2024 mendatang. Jumlah total pemilih diperkirakan mencapai 74% dari total populasi Indonesia, sebagian di antaranya adalah pemilih pemula.
Lebih dari 200 juta pemilih di dalam negeri dan 1,75 juta diaspora Indonesia di seluruh dunia akan mendatangi tempat pemungutan suara untuk memilih presiden dan wakil presiden berikutnya. Pemilihan legislatif juga akan digelar bersamaan pada hari yang sama.
Sejauh ini, tiga koalisi besar terbentuk mengikuti figur yang bertarung pada Pemilu 2024: Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto.
Potensi penyalahgunaan wewenang, terbajaknya sistem demokrasi, hingga ancaman suburnya politik dinasti dinilai pengamat politik akan mewarnai jalannya Pilpres 2024, menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia capres-cawapres pada Senin (16/10).
Putusan ini dianggap membuka jalan bagi putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka — wali kota Surakarta yang baru berusia 36 tahun — untuk bertarung dalam Pilpres mendatang, sekaligus menguatkan tudingan bahwa Jokowi dan Gibran melanggengkan politik dinasti.
Pada Senin (27/11), Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Deklarasi Kampanye Damai Pemilu Tahun 2024 dihadiri tiga pasangan capres-cawapres yang bertarung dalam Pilpres 2024.
Mereka adalah pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN); pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming; dan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Deklarasi kampanye damai pemilu ini menandai awal mula masa kampanye Pilpres 2024 yang dimulai dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Selama masa kampanye, KPU menggelar debat capres-cawapres sebanyak lima kali.
Keterangan gambar, Tiga pasangan capres-cawapres yang bertarung dalam Pilpres 2024
Dalam Pemilu 2024, generasi muda berusia usia 22-30 tahun akan mendominasi pemilih secara nasional, dengan porsi 56%, atau sekitar 114 juta. Separuh dari mereka akan menjadi pemilih pemula.
Selain dinasti politik, potensi polarisasi, misinformasi dan disinformasi di media sosial masih menjadi isu utama menjelang pemilu 2024.
Berikut ini adalah sejumlah hal yang perlu Anda ketahui tentang Pemilu 2024.
Siapa kandidat presiden dalam Pemilu 2024?
Ketuk foto di bawah untuk membuka profil mereka
Anies Baswedan & Muhaimin Iskandar
Partai pengusung: Partai Nasdem, PKB, PKS
Anies Baswedan
Sebelum terjun ke dunia politik, Anies sempat menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina dan menggagas Indonesia Mengajar, gerakan untuk memajukan pendidikan di pelosok Indonesia.
Dia kemudian diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada pemerintahan periode pertama Presiden Joko Widodo. Setelah dua tahun menjabat, posisinya sebagai menteri dicopot pada Juli 2016 dalam reshuffle kabinet.
Anies kemudian menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada periode 2017 hingga 2022.
Pada awal September silam, koalisi yang mendukungnya mendeklarasikan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, sebagai pasangan bakal capres dan cawapres. Mereka menjadi pasangan bakal capres-cawapres pertama yang mendeklarasikan diri dalam kontestasi pemilu mendatang.
Muhaimin Iskandar
Politisi yang kerap disapa Cak Imin ini punya pengalaman lebih dari 20 tahun di dunia politik, dimulai dengan menjadi aktivis, pengurus partai, anggota dewan, hingga menteri. Karier politiknya dimulai bersamaan lahirnya era Reformasi.
Pada 1998, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, termasuk Abdurrahman Wahid, mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pada pemilu 1999, Muhaimin terpilih sebagai anggota DPR RI dari PKB.
Ia pernah menjabat sebagai wakil ketua Majelis Permusyawarahan Rakyat (MPR), serta menteri tenaga kerja dan transmigrasi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Sejak 2005 hingga saat ini, dia menjadi ketua umum PKB – walau sempat terjadi konflik internal di tubuh partai yang menyebabkan dualisme kepengurusan PKB dan bersitegang dengan keluarga Gus Dur.
Ganjar Pranowo & Mahfud MD
Partai pengusung: PDI-Perjuangan, PPP, Perindo, Hanura
Ganjar Pranowo
Ganjar Pranowo telah lama berkecimpung dalam dunia politik. Ia menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah sejak 2013 hingga 2023. Sebelumnya, dia menjabat sebagai anggota parlemen selama dua periode, sejak 2004 hingga 2013.
Ganjar dicalonkan oleh partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) – partai politik terbesar di Indonesia sekaligus partai Presiden Joko "Jokowi" Widodo – dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada April silam.
Ganjar dipandang memiliki karakteristik yang sama dengan Jokowi: seorang sipil dengan gaya komunikasi yang membumi, dan sama-sama berasal dari Jawa Tengah, yang mungkin penting bagi banyak pemilih.
Setelah pencalonannya, pegiat lingkungan menyoroti keberpihakannya pada lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat terkait sejumlah konflik atau sengketa lingkungan antara warga Jawa Tengah dan korporasi.
Mahfud MD
Akademisi, hakim dan politisi ini secara resmi diusung oleh PDI-Perjuangan sebagai calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo, pada 18 Oktober 2023.
Mengawali kiprahnya di dunia akademisi, Mahfud MD kemudian terjun ke dunia politik menjadi kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sepanjang karier politiknya, Mahfud pernah duduk di kursi eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Mahfud, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, memiliki latar belakang Nahdlatul Ulama (NU). Dalam kontestasi Pilpres kali ini, suara para Nahdliyin sangat diperhitungkan sebagai organisasi masyarakat dengan basis massa terbesar di Indonesia.
Mahfud juga pernah nyaris menjadi cawapres Joko Widodo ketika mencalonkan diri pada Pilpres 2019. Namun kala itu, Ma'ruf Amin lah yang akhirnya didapuk mendampingi Jokowi. Meski gagal menjadi wakil presiden Jokowi, Mahfud ditunjuk menjadi Menkopolhukam.
Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka
Partai pengusung: Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI
Prabowo Subianto
Pemilu mendatang akan menjadi ketiga kalinya Prabowo Subianto mencalonkan diri menjadi presiden dan keempat kalinya Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Dalam dua pemilu terakhir, dia kalah dari Jokowi.
Oleh Jokowi, mantan petinggi Angkatan Darat sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra itu ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan pada 2019.
Prabowo Subianto dianggap berperan dalam penculikan dan penghilangan mahasiswa dan aktivis yang menentang rezim otoriter Suharto pada akhir 1990-an. Saat itu, dia adalah perwira di Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD. Ia kemudian diberhentikan dari dinas militer dan tinggal di luar negeri.
Setelah kembali ke Indonesia dan terjun ke dunia politik, Prabowo mendapatkan popularitas di kalangan Gen Z dan milenial berkat perubahan citranya.
Gibran Rakabuming Raka
Putra sulung Presiden Joko Widodo ini merupakan calon wakil presiden termuda dari Indonesia. Karier dan pengalaman politiknya terbilang masih sangat pendek, sekitar dua tahun.
Gibran sempat gamang terjun ke dunia politik. Namun pada 2020, dia mendaftarkan diri sebagai bakal calon wali kota Surakarta. Tindakan ini menuai kritik dari banyak pihak yang menuduh Presiden Joko Widodo melakukan praktik politik dinasti. Pada 2021, dia terpilih sebagai Wali Kota Surakarta.
Dia kemudian digadang-gadang sebagai pendamping Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 oleh sejumlah relawan yang pada Pemilu 2019 mendukung Presiden Joko Widodo.
Putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia capres-capres yang membolehkan warga berusia di bawah 40 tahun untuk maju Pilpres asal memiliki pengalaman sebagai kepala daerah, menjadi "karpet merah" bagi wali kota berusia 36 tahun itu untuk bertarung dalam Pilpres 2024.
Siapa kandidat presiden dalam Pemilu 2024?
Ketuk foto di bawah untuk membuka profil mereka
Anies Baswedan & Muhaimin Iskandar
Anies Baswedan
Sebelum terjun ke dunia politik, Anies sempat menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina dan menggagas Indonesia Mengajar, gerakan untuk memajukan pendidikan di pelosok Indonesia.
Dia kemudian diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada pemerintahan periode pertama Presiden Joko Widodo. Setelah dua tahun menjabat, posisinya sebagai menteri dicopot pada Juli 2016 dalam reshuffle kabinet.
Anies kemudian menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada periode 2017 hingga 2022.
Pada awal September silam, koalisi yang mendukungnya mendeklarasikan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, sebagai pasangan bakal capres dan cawapres. Mereka menjadi pasangan bakal capres-cawapres pertama yang mendeklarasikan diri dalam kontestasi pemilu mendatang.
Muhaimin Iskandar
Politisi yang kerap disapa Cak Imin ini punya pengalaman lebih dari 20 tahun di dunia politik, dimulai dengan menjadi aktivis, pengurus partai, anggota dewan, hingga menteri. Karier politiknya dimulai bersamaan lahirnya era Reformasi.
Pada 1998, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, termasuk Abdurrahman Wahid, mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pada pemilu 1999, Muhaimin terpilih sebagai anggota DPR RI dari PKB.
Ia pernah menjabat sebagai wakil ketua Majelis Permusyawarahan Rakyat (MPR), serta menteri tenaga kerja dan transmigrasi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Sejak 2005 hingga saat ini, dia menjadi ketua umum PKB – walau sempat terjadi konflik internal di tubuh partai yang menyebabkan dualisme kepengurusan PKB dan bersitegang dengan keluarga Gus Dur.
Ganjar Pranowo & Mahfud MD
Ganjar Pranowo
Ganjar Pranowo telah lama berkecimpung dalam dunia politik. Ia menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah sejak 2013 hingga 2023. Sebelumnya, dia menjabat sebagai anggota parlemen selama dua periode, sejak 2004 hingga 2013.
Ganjar dicalonkan oleh partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) – partai politik terbesar di Indonesia sekaligus partai Presiden Joko "Jokowi" Widodo – dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada April silam.
Ganjar dipandang memiliki karakteristik yang sama dengan Jokowi: seorang sipil dengan gaya komunikasi yang membumi, dan sama-sama berasal dari Jawa Tengah, yang mungkin penting bagi banyak pemilih.
Setelah pencalonannya, pegiat lingkungan menyoroti keberpihakannya pada lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat terkait sejumlah konflik atau sengketa lingkungan antara warga Jawa Tengah dan korporasi.
Mahfud MD
Akademisi, hakim dan politisi ini secara resmi diusung oleh PDI-Perjuangan sebagai calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo, pada 18 Oktober 2023.
Mengawali kiprahnya di dunia akademisi, Mahfud MD kemudian terjun ke dunia politik menjadi kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sepanjang karier politiknya, Mahfud pernah duduk di kursi eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Mahfud, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, memiliki latar belakang Nahdlatul Ulama (NU). Dalam kontestasi Pilpres kali ini, suara para Nahdliyin sangat diperhitungkan sebagai organisasi masyarakat dengan basis massa terbesar di Indonesia.
Mahfud juga pernah nyaris menjadi cawapres Joko Widodo ketika mencalonkan diri pada Pilpres 2019. Namun kala itu, Ma'ruf Amin lah yang akhirnya didapuk mendampingi Jokowi. Meski gagal menjadi wakil presiden Jokowi, Mahfud ditunjuk menjadi Menkopolhukam.
Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka
Prabowo Subianto
Pemilu mendatang akan menjadi ketiga kalinya Prabowo Subianto mencalonkan diri menjadi presiden dan keempat kalinya Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Dalam dua pemilu terakhir, dia kalah dari Jokowi.
Oleh Jokowi, mantan petinggi Angkatan Darat sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra itu ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan pada 2019.
Prabowo Subianto dianggap berperan dalam penculikan dan penghilangan mahasiswa dan aktivis yang menentang rezim otoriter Suharto pada akhir 1990-an. Saat itu, dia adalah perwira di Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD. Ia kemudian diberhentikan dari dinas militer dan tinggal di luar negeri.
Setelah kembali ke Indonesia dan terjun ke dunia politik, Prabowo mendapatkan popularitas di kalangan Gen Z dan milenial berkat perubahan citranya.
Gibran Rakabuming Raka
Putra sulung Presiden Joko Widodo ini merupakan calon wakil presiden termuda dari Indonesia. Karier dan pengalaman politiknya terbilang masih sangat pendek, sekitar dua tahun.
Gibran sempat gamang terjun ke dunia politik. Namun pada 2020, dia mendaftarkan diri sebagai bakal calon wali kota Surakarta. Tindakan ini menuai kritik dari banyak pihak yang menuduh Presiden Joko Widodo melakukan praktik politik dinasti. Pada 2021, dia terpilih sebagai Wali Kota Surakarta.
Dia kemudian digadang-gadang sebagai pendamping Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 oleh sejumlah relawan yang pada Pemilu 2019 mendukung Presiden Joko Widodo.
Putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia capres-capres yang membolehkan warga berusia di bawah 40 tahun untuk maju Pilpres asal memiliki pengalaman sebagai kepala daerah, menjadi "karpet merah" bagi wali kota berusia 36 tahun itu untuk bertarung dalam Pilpres 2024.
Bagaimana jadwal tahapan Pilpres 2024?
Berikut jadwal tahapan Pilpres 2024, sebagaimana dikutip dari Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023.
13 November 2023: Penetapan pasangan calon presiden - calon wakil presiden.
14 November 2023: Pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon presiden - calon wakil presiden.
28 November 2023-10 Februari 2024: Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, debat pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan media sosial.
21 Januari-10 Februari 2024: Kampanye rapat umum, iklan media massa cetak media massa elektronik, dan media daring.
11-13 Februari 2024: Masa tenang.
14 Februari 2024: Pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden.
2-22 Juni 2024: Kampanye tambahan jika terjadi pilpres putaran kedua.
23-25 Juni 2024: Masa tenang.
26 Juni 2024: Pilpres putaran kedua jika diperlukan
Apa saja visi dan misi capres-cawapres yang bertarung dalam pilpres?
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (cawapres) peserta Pilpres 2024 yang telah lolos proses verifikasi pada Senin (13/11).
Komisioner KPU Idham Holik menyatakan bahwa ketiga pasangan capres-cawapres yang telah mendaftar ke KPU "memenuhi syarat dan dinyatakan pasangan capres-cawapres untuk pemilu serentak 2024".
Sebelumnya, tiga pasangan bakal capres dan cawapres telah mendaftar ke KPU untuk bertarung dalam Pilpres 2024 adalah pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Sebelum ditetapkan sebagai pasangan capres-cawapres oleh KPU, mereka harus melalui proses verifikasi. Proses ini penting untuk memastikan semua capres dan cawapres memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan oleh KPU sebelum diumumkan sebagai peserta resmi Pilpres 2024.
Apa janji para calon kepada Anda?
Pilih topik yang Anda minati
Visi dan Misi
Anies-Muhaimin
Memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah melalui kemandirian pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air.
Mengentaskan kemiskinan dengan memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja, mewujudkan upah berkeadilan, menjamin kemajuan ekonomi berbasis kemandirian dan pemerataan, serta mendukung korporasi Indonesia berhasil di negeri sendiri dan bertumbuh di kancah global.
Mewujudkan keadilan ekologis berkelanjutan untuk generasi mendatang.
Membangun kota dan desa berbasis kawasan yang manusiawi, berkeadilan dan saling memajukan.
Mewujudkan manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, berakhlak, serta berbudaya.
Mewujudkan keluarga Indonesia yang sejahtera dan bahagia sebagai akar kekuatan bangsa.
Memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara, serta meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kancah politik global untuk mewujudkan kepentingan nasional dan perdamaian dunia.
Memulihkan kualitas demokrasi, menegakkan hukum dan HAM, memberantas korupsi tanpa tebang pilih, serta menyelenggarakan pemerintahan yang berpihak pada rakyat.
Ganjar-Mahfud
Mempercepat pembangunan manusia Indonesia unggul yang berkualitas, produktif, dan berkepribadian.
Mempercepat penguasaan sains dan teknologi melalui percepatan riset dan inovasi berdikari.
Mempercepat pembangunan ekonomi berdikari berbasis pengetahuan dan nilai tambah.
Mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi.
Mempercepat pembangunan sistem digital nasional.
Mempercepat perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan biru.
Mempercepat pelaksanaan demokrasi substantif, penghormatan HAM, supremasi hukum yang berkeadilan, dan keamanan yang profesional.
Mempercepat peningkatan peran Indonesia dalam mewujudkan tata dunia baru yang lebih berkeadilan melalui politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat pertahanan negara.
Prabowo-Gibran
Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
Ekonomi
Anies-Muhaimin
Pertumbuhan ekonomi naik menjadi rata-rata 5,5%-6,5% per tahun pada 2025-2029.
Tingkat pengangguran turun menjadi 3,5%-4% pada 2029.
Tingkat kemiskinan turun jadi 4%-5% pada 2029 dan tingkat kemiskinan ekstrem turun menjadi 0% pada 2026.
Tingkat inflasi turun menjadi 2%-3% per tahun pada 2025-2029.
Penciptaan lapangan kerja naik menjadi lebih dari 15 juta pada 2025-2029.
Rasio pekerja sektor informal terhadap total pekerja turun menjadi 50% pada 2029.
Indeks gini menjadi 0,36-0,37 pada 2029.
Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB naik jadi 22%-23% pada 2029.
Tax ratio naik jadi 13%-16% pada 2029.
Rasio utang pemerintah terhadap PDB turun menjadi kurang dari 30% pada 2029.
Ganjar-Mahfud
Pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7% untuk keluar dari middle income trap.
Pertumbuhan industri manufaktur di 7,5-8%.
Mengurangi jumlah pengangguran dengan menciptakan 17 juta lapangan kerja baru.
Tingkat kemiskinan turun menjadi 2,5% dan kemiskinan ekstrem 0%.
Alokasi kredit perbankan ditargetkan mencapai minimal 35% untuk koperasi, UMKM, dan perusahaan rintisan.
Menyediakan 40% tempat usaha bagi usaha mikro dan kecil di lingkungan infrastruktur publik.
Mengalokasikan 50% anggaran belanja barang/jasa pemerintah dan BUMN/BUMD untuk koperasi dan UMKM.
Meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan domestik dan pertumbuhan industri nasional.
Target jumlah wisatawan mancanegara sebesar 30 juta pada tahun 2029.
Menjadikan Indonesia pusat ekonomi syariah dan industri halal.
Prabowo-Gibran
Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di angka 6-7% mulai 2025 untuk mencapai Indonesia Emas 2045.
Angka kemiskinan ekstrem menjadi 0% dalam dua tahun pertama pemerintahan, angka kemiskinan di bawah 6% pada akhir 2029.
Target rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 30% dengan mendirikan Badan Penerimaan Negara untuk meningkatkan penerimaan negara dalam negeri.
Pengembangan program food estate, terutama untuk padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu, dengan target minimal 4 juta tambahan luas panen tanaman pangan tercapai pada 2029.
Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya.
Mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah melalui penguatan lembaga keuangan syariah, memperluas ekosistem usaha syariah, pendidikan dan penelitian, serta optimalisasi pemanfaatan dana sosial (zakat, infaq, sedekah, dan wakaf).
Infrastruktur
Anies-Muhaimin
Mengembangkan infrastruktur nasional yang terintegrasi melalui perencanaan yang matang untuk mengoptimalkan efek ganda bagi ekonomi kawasan.
Target peningkatan indeks kinerja logistik (LPI) dari 3,0 (2023) menjadi 3,5 (2029) dan penurunan rasio biaya logistik terhadap PDB dari 23,8% (2020) menjadi 16,0%-18,0% (2029).
Melanjutkan pembangunan infrastruktur khususnya di luar Jawa, dengan lebih memprioritaskan pengembangan jalan nasional dan daerah tak berbayar.
Membangun sistem informasi logistik terintegrasi untuk memastikan tata kelola serta efisiensi proses perpindahan barang dan manusia lintas moda transportasi melalui pendekatan teknologi, kebijakan, dan kelembagaan.
Ganjar-Mahfud
Melanjutkan pemerataan dan meningkatkan nilai tambah dari infrastruktur yang telah terbangun dengan menggerakkan ekonomi rakyat di seluruh simpul konektivitas di Indonesia yang sudah terhubung satu sama lain.
Menciptakan biaya logistik murah, mengintegrasikan peta jalan industri dan logistik, mengharmonisasikan pelaksanaan sistem logistik nasional hingga ke tingkat desa, serta optimalisasi Sea Lines of Communication (SLoc) dan Alur Laut Kepulauan.
Prabowo-Gibran
Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, bantuan langsung tunai (BLT) dan menyediakan rumah murah, ditargetkan membangun/merenovasi rumah sebanyak 40 rumah per desa/kelurahan per tahun dengan total nasional mencapai 3 juta rumah mulai tahun kedua.
Mengembangkan infrastruktur dan jaringan jalan pada koridor utama dan koridor penghubung serta mendukung akses ke kawasan ekonomi dan simpul transportasi.
Mengembangkan konektivitas kereta api pada koridor logistik untuk angkutan barang.
Mendorong standarisasi infrastruktur dan fasilitas di seluruh pelabuhan dan bandara yang menjadi simpul utama.
Membangun pelabuhan gerbang ekspor-impor serta pusat alih muatan (transhipment hub) internasional, terutama pada pelabuhan-pelabuhan dengan pangsa angkutan ekspor-impor yang signifikan.
Energi
Anies-Muhaimin
Membudayakan perilaku hemat energi, melalui edukasi masyarakat dan insentif kebijakan.
Memperbaiki ketepatan sasaran subsidi energi melalui perbaikan data dan pendekatan teknologi.
Mewujudkan perencanaan produksi dan ekspor energi yang berorientasi kepentingan nasional, dengan mempertimbangkan keamanan suplai dan cadangan dalam negeri.
Menjalin kerja sama dengan negara-negara produsen energi, termasuk negara-negara di Afrika, Eropa Timur, Amerika Latin, Asia Tengah dan Timur Tengah, untuk mendapatkan energi murah.
Meningkatkan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional hingga ke tingkat yang aman, untuk menjamin ketersediaan BBM dan memungkinkan dilakukannya perencanaan impor yang matang, untuk mendapatkan harga terbaik.
Memperkuat tata kelola importasi energi, terutama migas, untuk menekan ruang gerak para spekulan guna memberikan harga terbaik bagi rakyat.
Menerapkan teknologi terkini, untuk memaksimalkan efisiensi eksploitasi, termasuk menerapkan Enhanced Oil Recovery di berbagai sumur minyak bumi di Indonesia, yang sudah tua.
Melakukan renegosiasi dan merealisasikan kesepakatan produksi energi yang tertunda, termasuk proyek Masela.
Melaksanakan program “Indonesia Menuju EBT” melalui diversifikasi energi, termasuk bioenergi, panas bumi, air terjun, angin, hidrogen, dan tenaga surya, dengan dukungan pemerintah dari sisi pembiayaan maupun pemetaan potensi, serta dengan memaksimalkan transfer teknologi.
Memaksimalkan peran panas bumi, di mana Indonesia memiliki sekitar 40% cadangan dunia, sebagai sumber energi penting, dengan mendorong penemuan cadangan terbukti oleh pemerintah, untuk menurunkan risiko dan meningkatkan daya tarik investasi.
Membuka peluang bagi masyarakat dan komunitas, untuk memproduksi EBT dan memasarkannya ke Perusahaan Listrik Negara (PLN), guna mendorong pertumbuhan EBT.
Mendorong inovasi pembiayaan EBT melalui berbagai pendekatan, termasuk: project development funding, viability gap financing, dan credit enhancement funding.
Memanfaatkan green financing dengan bunga yang kompetitif, dan merealisasikan peluang carbon trading dan bursa karbon guna mendapatkan sumber pendanaan murah dari luar negeri.
Membentuk Dana Abadi (Resource Endowment Fund) berasal dari pendapatan sumber daya alam (SDA), yang dialokasikan untuk riset EBT, peningkatan kualitas manusia, dan untuk memberikan insentif bagi penerapan EBT.
Mendorong penggunaan kendaraan umum oleh masyarakat melalui edukasi, perbaikan sarana-prasarana, peningkatan layanan dan keekonomian harga tiket, yang diikuti dengan konversi menuju kendaraan umum listrik.
Ganjar-Mahfud
Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai generator pembaharuan yang potensinya sekitar 3.700 GW secara bertahap untuk kebutuhan energi dalam negeri.
Porsi EBT dalam bauran energi menjadi 25-30% hingga tahun 2029.
Desa mampu mendayagunakan sumber energi lokal berbasis energi baru terbarukan untuk memasok kebutuhan energinya, sehingga menjadi bagian dari gugus penghijauan ekonomi Indonesia.
Limbah jadi berkah, pengelolaan sampah dan limbah yang terintegrasi dan ramah lingkungan agar berkah ekologi dapat terwujud.
Mengubah sampah menjadi peluang tambahan penghasilan alternatif bagi rakyat alias berkah ekonomi (waste to cash).
Prabowo-Gibran
Mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, sekaligus menjadikan Indonesia sebagai raja energi hijau dunia dalam bidang energi baru dan terbarukan (EBT) dan energi berbahan baku nabati.
Mengembalikan tata kelola migas dan pertambangan nasional sesuai amanat Konstitusi, terutama Pasal 33 UUD 1945.
Memperbaiki skema insentif untuk mendorong aktivitas temuan cadangan sumber energi baru untuk meningkatkan ketahanan dan kedaulatan energi.
Merevisi semua tatanan aturan yang menghambat untuk meningkatkan investasi baru di sektor energi baru dan terbarukan (EBT)
Mendirikan kilang minyak bumi, pabrik etanol, serta infrastruktur terminal penerima gas dan jaringan transmisi/distribusi gas, baik oleh BUMN atau swasta.
Menambah porsi EBT dalam bauran listrik PLN.
Lingkungan
Anies-Muhaimin
Penguatan tata kelola lingkungan hidup.
Mencapai target emisi tahunan (2030) demi menyukseskan target Net Zero Emission (NZE) tahun 2060 dan mendukung champion projects berkolaborasi dengan beberapa Pemda untuk mengupayakan NZE di tahun 2050.
Ganjar-Mahfud
Mengurangi emisi gas rumah kaca dengan pemeliharaan hutan, pemangkasan polusi udara dari emisi kendaraan dan industri, pembatasan penggunaan plastik, serta transisi energi menuju net zero emission.
Moratorium deforestasi dan mempercepat reforestasi, reboisasi, restorasi, dan rehabilitasi.
Meningkatkan konservasi kawasan hutan sebagai sumber pangan lokal, obat-obatan herbal, air, oksigen, fungsi klimatologis, dan layanan alam bagi kehidupan masyarakat di sekitar hutan.
Revitalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS), danau, pengembangan kota hijau, industri hijau, dan gerakan kesadaran gaya hidup bebas sampah, serta penerapan regulasi ketat terhadap perusakan lingkungan.
Adaptasi dan mitigasi krisis iklim melalui penghijauan wilayah pesisir, ruang terbuka hijau memadai, mitigasi bencana, serta transportasi umum yang nyaman, aman, dan ramah lingkungan diikuti penerapan teknologi digital bagi petani dan nelayan.
Pengintegrasian penilaian risiko lingkungan, sosial dan tata kelola (Environmental, Social, Governance/ESG) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem ekonomi dan sistem keuangan.
Program KadarKlim (Kampung Sadar Iklim), program di tingkat kampung untuk menahan laju perubahan iklim, dengan fasilitas sanitasi dan drainase yang baik, ruang terbuka hijau, kawasan pejalan kaki, fasilitas publik, dan pengelolaan sampah terintegrasi.
Prabowo-Gibran
Kecukupan air akan dijamin melalui manajemen air yang baik sehingga tersedia pada saat kemarau dan tidak menyebabkan bencana saat musim hujan.
Penurunan jejak karbon (carbon footprint) dan jejak air (water footprint) untuk berbagai produk, pemanfaatan bioplastik dalam kehidupan sehari-hari.
Menghentikan semua rencana reklamasi yang tidak sesuai dengan tata aturan, merusak kualitas ekosistem, dan lingkungan hidup, serta kehidupan ekonomi, sosial, dan masyarakat.
Menindak tegas praktik pertambangan yang merusak lingkungan dan mendorong upaya restorasi, rehabilitasi, dan pemulihan lingkungan terdegradasi untuk mengembalikan fungsi ekologis lahan produktif.
Memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pemilik perusahaan yang terlibat dalam pembalakan liar, kebakaran hutan dan pembunuhan hewan langka yang dilindungi.
Mengkampanyekan budaya ramah lingkungan seperti mengganti penggunaan kantong plastik dengan bahan yang ramah lingkungan dan bisa didaur ulang.
Reforma Agraria
Anies-Muhaimin
Mengakselerasi program redistribusi tanah yang adil dan partisipatif, khususnya untuk petani tak bertanah, petani gurem dalam skema rumah tangga petani dan koperasi produksi pertanian.
Pemberdayaan masyarakat yang tepat sasaran dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat penerima tanah.
Mempercepat penyelesaian konflik-konflik agraria serta tumpang tindih penguasaan lahan secara menyeluruh melalui pendekatan lintas sektor yang partisipatif dan berkeadilan.
Mempercepat pemberian kepastian hak atas tanah bagi masyarakat melalui upaya proaktif dari pemerintah.
Memperkuat pengakuan hak ulayat masyarakat adat atas wilayah dan hutan adat serta seluruh sumber daya alam di dalamnya melalui penyederhanaan proses administrasi dan peningkatan fasilitasi pendampingan.
Melakukan penataan kelembagaan dalam rangka pelaksanaan reforma agraria yang lebih cepat dan terpadu.
Ganjar-Mahfud
Penataan alokasi lahan yang efisien dan berkeadilan termasuk redistribusi dan legalisasi tanah yang bebas dari mafia tanah untuk memastikan proses administrasi dan dokumentasi lahan yang transparan, cepat, akurat, dan murah.
Prabowo-Gibran
Tidak disebut dalam dokumen visi misi.
Kesehatan
Anies-Muhaimin
Menambah puskesmas baru dengan kualitas dan fasilitas yang layak di pedesaan.
Membangun satu rumah sakit kelas A di tiap provinsi dengan keterpaduan layanan rujukan untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat dan penyakit yang berkembang.
Meningkatkan peran posyandu dan kader kesehatan dengan dukungan digitalisasi serta pemberian insentif bagi kader.
Memastikan seluruh rakyat Indonesia terlindungi oleh program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Mewujudkan sistem rujukan pelayanan bagi peserta JKN yang lebih mudah dan berorientasi keselamatan pasien.
Ganjar-Mahfud
Satu desa, satu puskesmas, satu dokter/tenaga medis.
Memetakan kebutuhan penyediaan ataupun revitalisasi puskesmas di setiap desa. Disertai dengan ketersediaan dokter, tenaga kesehatan, dan obat esensial, serta percepatan digitalisasi layanan kesehatan (telemedicine).
Layanan Konsul Keliling (KOLING), tenaga kesehatan berkeliling dari pintu ke pintu rakyat untuk memberikan pelayanan dan pendataan status kesehatan, serta asistensi rujukan.
Dukungan gizi dan akses layanan kesehatan selama masa kehamilan dan menyusui dengan program 1.000 hari pertama, serta pasokan gizi untuk anak hingga usia lima tahun.
Target prevalensi tengkes (stunting) di bawah 9%.
Penguatan kesehatan mental dengan penyediaan nomor darurat 24 jam 7 hari seminggu bebas biaya.
Membentuk lembaga komunikasi krisis untuk menangani masalah kesehatan mental secara responsif dan holistik, dengan membangun pos-pos konseling di semua kampus, layanan kesehatan jiwa di semua puskesmas, dan fasilitas layanan jiwa di seluruh rumah sakit umum.
Perluasan dan kemudahan layanan kesehatan, menetapkan standar waktu pelayanan pasien BPJS Kesehatan mulai dari pendaftaran, pemeriksaan oleh dokter, hingga penebusan obat baik di posyandu, puskesmas, juga rumah sakit.
Prabowo-Gibran
Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil, lebih dari 80 juta penerima manfaat menerima manfaat dengan cakupan 100% pada 2029.
Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus tuberculosis 50% pada 2029, serta membangun rumah sakit berkualitas di kabupaten.
Memperbaiki tata kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk mencegah defisit.
Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan perumusan kebijakan BPJS yang lebih pro-rakyat, pro-tenaga kesehatan, pro-fasilitas kesehatan, dan pro-pengadaan farmasi
Memperjuangkan kemandirian industri obat dan vaksin nasional secara bertahap.
Meningkatkan industri obat tradisional untuk mewujudkan harga obat yang terjangkau dan berbiaya murah, serta vaksin yang halal untuk masyarakat.
Menurunkan, bahkan menghapus, bea masuk sejumlah alat kesehatan yang masih belum mampu diproduksi di dalam negeri melalui perubahan kategori barang mewah.
Pendidikan
Anies-Muhaimin
Memastikan siswa lulusan Sekolah Dasar (SD) atau yang sederajat dapat melanjutkan pendidikan hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat, dengan meningkatkan daya tampung di sekolah negeri maupun melibatkan sekolah swasta.
Mempercepat pelaksanaan Wajib Belajar 1+12 tahun dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat.
Mendirikan institusi yang bertanggung jawab dalam pengembangan vokasi untuk memastikan partisipasi dunia industri dalam pendidikan dan pelatihan vokasi yang adaptif dengan kebutuhan dan relevan dengan potensi wilayah.
Memfasilitasi kemitraan antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Perguruan Tinggi Vokasi (PTV) dengan dunia industri dan dunia kerja.
Merevitalisasi peran Balai Besar Vokasi sebagai sistem pendukung.
Mendorong dunia industri dan dunia kerja untuk hadir mengajar di SMK/PTV dan memastikan para guru/dosen memperoleh pengakuan dengan mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.
Ganjar-Mahfud
Wajib belajar 12 tahun gratis.
Transformasi pendidikan termasuk penggunaan tele-education di sekolah negeri dan swasta yang memenuhi persyaratan bantuan dari pemerintah, termasuk bagi santri dan pesantren.
Memastikan setiap keluarga miskin menyekolahkan minimal satu orang anaknya hingga sarjana untuk memutus rantai kemiskinan.
Pendapatan guru dan dosen harus meningkat dan harus sejahtera, melalui penyempurnaan sertifikasi guru dan dosen secara lebih sederhana.
Menyambungkan kebutuhan dunia usaha dengan kurikulum pendidikan, pelatihan disertai dengan dukungan pemagangan yang nyata terhadap sekolah vokasi.
Menciptakan program CERAH Digital – Cerdas dan Ahli Digital, program pendidikan dan beasiswa yang mendukung peningkatan SDM digital yang berdaya saing dan peningkatan literasi digital bagi aparatur pemerintah dan seluruh rakyat.
Prabowo-Gibran
Meningkatkan dana riset dan inovasi sehingga dapat mencapai 1.5-2.0% dari PDB dalam 5 tahun.
Menyediakan beasiswa bagi putra-putri petani, nelayan, guru, dan buruh, untuk melanjutkan jenjang pendidikan S1 hingga S3.
Pengembangan dana abadi pendidikan, dana abadi pesantren, dana abadi kebudayaan, dan dana abadi lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Melanjutkan program Kartu Indonesia Pintar dan memperluas cakupan program hingga ke pesantren dan perguruan tinggi.
Memperluas program pendidikan baik formal maupun non-formal dan pendampingan kepada para pekerja dan komunitas seni akan pentingnya kewirausahaan di bidang seni, budaya, dan kreatif untuk menghasilkan seniman yang berjiwa entrepreneurship.
Membenahi kurikulum Perguruan Tinggi, Pendidikan Vokasi dan Politeknik berbasis riset, inovatif, aplikatif, dan inkubasi yang terhubung dengan industri.
Menghadirkan kepastian hukum yang tidak diskriminatif dan mencegah Aparat Penegak Hukum (APH) dijadikan alat politik.
Memastikan penegakan hukum berjalan secara manusiawi dan berkeadilan melalui fungsi kontrol yang ketat kepada APH.
Mempercepat reformasi hukum di empat area prioritas, yaitu peradilan dan penegakan hukum, agraria dan sumber daya alam, pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan perundang-undangan.
Memperkuat kesadaran hukum masyarakat demi mewujudkan budaya hukum yang kokoh.
Bersama dengan Mahkamah Agung mendorong penyempurnaan sistem informasi terintegrasi di lingkungan peradilan, (pidana, perdata, tata usaha negara, kekayaan intelektual, dan hubungan industrial) yang mencakup seluruh kamar dan tingkatan
Menguatkan lembaga HAM nasional, menuntaskan kasus pelanggaran HAM dan mendorong pemulihan sosial-ekonomi korban pelanggaran HAM.
Memberikan penghormatan dan jaminan terhadap hukum adat dan hak-hak masyarakat adat dalam seluruh tahapan pembangunan sehingga tidak terjadi penyingkiran dari ruang hidupnya.
Ganjar-Mahfud
Pengakuan masyarakat adat atas hak ulayat, hutan, tanah, dan sumber daya lainnya sebagai satu kesatuan ekosistem untuk menyejahterakan masyarakat adat.
Mempercepat pengembangan dan penerapan alternatif pemidanaan dengan pendekatan seimbang antara korban dan pelaku melalui keadilan restoratif.
Penerapan hukum sosial (kerja sosial, denda, serta bentuk sanksi hukum lainnya) atau jalur non-yudisial atas pelanggaran hukum ringan.
Memastikan hukum berkeadilan dengan penegak hukum yang bersih, serta menegaskan komitmen untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM diikuti regulasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman.
Menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM secara berkeadilan, terutama kasus pelanggaran HAM yang menjadi beban peradaban bagi bangsa dan negara
Gencarkan partisipasi dan gagas pendapat publik melalui penyediaan ruang bagi partisipasi publik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.
Menyiapkan mekanisme yang dapat memastikan respons yang semestinya atas setiap partisipasi publik.
Meningkatkan kesejahteraan bagi aparat penegak hukum dan menyediakan insentif untuk peningkatan kinerja.
Menyediakan saluran pengaduan yang aman dan terjamin untuk melaporkan perilaku penyalahgunaan kekuasaan
Prabowo-Gibran
Menjamin dan menegakan proses penanganan masalah hukum secara profesional secara transparan dan berintegritas, serta mencegah hukum dijadikan sebagai alat politik kekuasaan
Menegakkan supremasi hukum tanpa diskriminasi, adil, dan transparan, serta mencegah pemanfaatan hukum sebagai alat politik kekuasaan.
Memprioritaskan pembuatan undang-undang yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak serta memperkuat penegakan hukum.
Mencegah aksi terorisme dan radikalisme dengan reformasi sektor keamanan, pembenahan regulasi keamanan, reorientasi pendidikan aparat penegak hukum dan melakukan kampanye sosial-kultural secara menyeluruh.
Pencegahan Korupsi
Anies-Muhaimin
Menekan tingkat korupsi melalui perbaikan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, yang membaik dari 34 (2022) ke 44-46 (2029).
Memperbaiki regulasi yang berpotensi menimbulkan salah interpretasi yang dapat menghambat upaya menjamin kebebasan berbicara, berkumpul dan berekspresi.
Mendorong pelaksanaan demokrasi berbiaya murah, agar warga negara yang berkualitas punya kesempatan yang sama untuk dipilih.
Mendorong pengesahan RUU Pendanaan Politik dalam rangka perbaikan tata kelola partai politik yang mencakup aspek pembiayaan, pengelolaan partai dan partisipasi Pemilu, Pilpres, dan Pilkada.
Menjamin netralitas penyelenggara pemilu dalam menjunjung proses demokrasi yang bersih dan transparan.
Ganjar-Mahfud
Membasmi korupsi dengan mempercepat dukungan teknologi informasi.
Penguatan KPK bersama dengan kejaksaan dan POLRI secara sinergis dan harmonis.
Mengamankan aset negara dari tangan koruptor.
Prabowo-Gibran
Memperkuat pemberantasan korupsi secara lebih sistematis dengan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman.
Menjadikan KPK sebagai center of excellence dalam upaya pemberantasan korupsi yang bersifat preventif melalui kerja sama untuk melakukan edukasi langsung dengan sektor pendidikan dasar, menengah dan tinggi.
Menjamin tidak mengintervensi KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman dalam penegakan kasus-kasus korupsi.
Memperkuat program edukasi anti-korupsi bagi generasi muda, serta bekerja sama dengan swasta untuk menguatkan sinergi gerakan anti-korupsi di sektor swasta dan publik.
Memberikan prioritas pemberantasan korupsi pada sektor yang punya korelasi dengan peningkatan hajat hidup orang banyak dan perlindungan sumber daya publik, seperti pertanian, pedesaan, perikanan, pendidikan, kesehatan, kehutanan, SDA dan perburuhan.
Membangun pengendalian korupsi pada Sistem Logistik Nasional yang mengintegrasikan sektor perhubungan, perdagangan dengan pertanian, perikanan, kelautan dan pedesaan sehingga tidak saja mendorong ease of doing business, tetapi juga efisiensi pada biaya produksi.
Ibu Kota Nusantara
Anies-Muhaimin
Tidak disebut dalam dokumen visi misi.
Ganjar-Mahfud
Komitmen melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara secara bertahap hingga IKN menjadi titik keseimbangan baru keadilan pembangunan sekaligus simbol Indonesia yang futuristik.
Prabowo-Gibran
Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Pembangunan Indonesia harus lebih merata melalui penciptaan pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa, salah satunya pembangunan IKN.
Bagaimana peta koalisi saat ini?
Peta koalisi secara mengejutkan mengalami perubahan pada Jumat (01/09), ketika Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) memutuskan untuk mengusung Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, sebagai pendamping Anies Baswedan dalam pemilihan presiden mendatang.
Partai Demokrat memilih hengkang dari koalisi. Partai yang diketuai oleh Agus Harimurti Yudhoyono — putra sulung mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono — kemudian merapat ke kubu Prabowo Subianto dalam Koalisi Indonesia Maju.
Sebelumnya, PKB bersekutu dengan Partai Gerindra dalam Koalisi Indonesia Maju (sebelumnya bernama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya), bersama dengan Partai Golkar dan PAN.
Silakan tunggu
Merapatnya PAN dan Partai Golkar ke koalisi pengusung Prabowo sekaligus menandai bubarnya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Sebelumnya, KIB terdiri dari Golkar, PAN dan PPP.
Pada Minggu (03/09), Partai Bulan Bintang (PBB) mendeklarasikan dukungannya untuk Prabowo, bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju.
Adapun Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memastikan merapat ke PDI-Perjuangan untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden 2024.
Terbaru, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang kini diketuai oleh putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, mendeklarasikan dukungannya kepada kakaknya, Gibran Rakabuming Raka dan Prabowo Subianto.
Apa beda Pemilu 2024 dengan Pemilu 2019?
Pemilu 2024 mendatang akan diikuti oleh 18 partai politik — lebih sedikit dari pemilu sebelumnya — yang lolos sebagai peserta, dan kemungkinan diwarnai pertarungan tiga bakal capres-cawapres. Dalam pemilu sebelumnya, ada 19 partai menjadi peserta.
KPU menetapkan 204,8 juta daftar pemilih tetap pada Pemilu 2024, sekitar 114 juta orang Indonesia yang berhak mencoblos tahun depan berusia di bawah 40 tahun.
Artinya nasib Indonesia, setidaknya dalam lima tahun ke depan, ditentukan oleh pemilih muda yang mendominasi pemilu.
Dari jumlah itu, lebih dari 68 juta adalah kaum milenial yang lahir antara awal 1980-an dan pertengahan 1990-an.
Sebanyak 46 juta sisanya adalah anggota dari apa yang disebut Generasi Z, lahir antara pertengahan 1990-an hingga dekade pertama milenium ini, sebagian dari mereka adalah pemilih pemula.
Pemilu kali ini akan menjadi pertama kalinya warga Indonesia menyaksikan lebih banyak Gen Z — kelompok demografis yang secara luas dianggap apatis secara politik — terlibat dalam pemilu. Karena jumlah pemilih muda sangat besar, partai politik dan kandidat potensial mulai menerapkan strategi media sosial untuk menarik mereka.
Apa yang terjadi pada Pemilu 2019?
Dalam Pilpres 2019, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno melawan petahana Joko Widodo yang kala itu didampingi oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin.
Jokowi-Ma'ruf diusung sembilan parpol dalam Koalisi Indonesia Kerja (PDIP, Golkar, PKB, NasDem, PPP, Hanura, Perindo, PKPI dan PSI).
Sumber gambar, Future Publishing
Keterangan gambar, Presiden Joko Widodo saat kampanye pemilu presiden pada 2019 silam,
Sementara Prabowo-Sandiaga diusung lima parpol di Koalisi Indonesia Adil Makmur (Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, dan Partai Berkarya).
Hasilnya? Jokowi-Ma'ruf menang dengan 55,50% total suara sah nasional, sementara Prabowo-Sandi 44,50%. Total suara sah saat itu tercatat sebanyak 154.257.601.
Di parlemen, koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf menguasai 60,69% atau 349 kursi, yang didapatkan dari perolehan suara untuk PDIP, Golkar, PKB, Nasdem dan PPP.
Sumber gambar, Ed Wray
Keterangan gambar, Dalam pemilu sebelumnya, Prabowo banyak didukung oleh kelompok Islam garis keras
Koalisi Prabowo-Sandi mendapatkan 39,30% atau 226 kursi, masing-masing dari Gerindra, PKS, Demokrat, dan PAN.
Partai Gerindra kemudian merapat ke pemerintah, kala Presiden Joko Widodo memberikan kursi menteri pertahanan kepada Prabowo.
Masyarakat cemas polarisasi politik terjadi lagi dalam Pemilu 2024. Praktik pencemaran nama baik, fitnah, berita bohong, ujaran kebencian, dan politik identitas rentan mewarnainya.
"Berdasarkan hasil sigi Kompas, 56 persen masyarakat khawatir akan terjadi perpecahan atau polarisasi akibat pemilu," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD pada Selasa (08/08), sebagaimana dikutip dari Kompas.
Ini sama seperti pemilu sebelumnya, ketika polarisasi sampai di lingkup keluarga. Salah satunya karena isu identitas yang dimainkan dalam kampanye politik.
"Sampai ada teman saya sendiri diturunkan di jalan oleh pengemudi taksi online karena teman saya berbeda pilihan capres, muslim, dan tidak berhijab!" kata Nursyamsiah, warga yang diwawancarai BBC News Indonesia, 2019 silam.
Pada pemilu 2019, tingkat perceraian suami-istri karena dugaan dipicu beda pilihan politik juga tinggi. Perceraian karena beda pandangan politik sangat mungkin terjadi, terlebih lagi capres-cawapres pada pemilu kala itu hanya dua pilihan, kata Anggota Komnas Perempuan, Nina Nurmila.
Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) khawatir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan peserta pemilu berkampanye di sekolah dan kampus tanpa atribut dan dengan izin pihak sekolah berpotensi mengubah sekolah menjadi "ajang kampanye" yang menargetkan para pemilih pemula.
Aktivis 98 Budiman Sudjatmiko, salah satu pendukung Jokowi terang-terangan merapat ke Prabowo.
Sumber gambar, Antara foto/Makna Zaezar
Keterangan gambar, Prabowo Subianto (kiri) dan Budiman Sudjatmiko (kanan)
Dukungan ini terjadi di tengah spekulasi Presiden Jokowi lebih condong mendukung ketua Partai Gerindra itu pada Pilpres 2024 daripada capres pilihan partainya sendiri, Ganjar Pranowo.
Mereka menyebut Budiman telah mengkhianati perjuangan PRD dan para aktivis reformis lain dalam mencari keadilan terhadap para korban yang hilang menjelang 1998, di mana Prabowo dituding sebagai aktor di balik penculikan itu.
Pegiat anti-korupsi hingga peneliti pemilu mengkritik langkah Jaksa Agung yang menginstruksikan anak buahnya untuk menunda proses hukum para peserta Pemilu 2024 selama gelaran pesta demokrasi itu berlangsung, mulai dari calon anggota legislatif, kepala daerah, hingga calon presiden dan wakilnya.
Transparency International Indonesia (TII) menilai, keputusan Jaksa Agung berpotensi melanggar UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan juga berimplikasi pada akselerasi kenaikan risiko korupsi.
Sumber gambar, Antara Foto
Keterangan gambar, Sejumlah kendaraan melintas di dekat baliho bergambar Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Jalan Pemuda, Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu (15/10).
Mahkamah Konstitusi menyatakan seseorang yang di bawah usia 40 tahun bisa menjadi capres maupun cawapres asalkan sedang atau pernah menduduki jabatan negara yang dipilih melalui pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah.
Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, mengatakan, pihak yang paling diuntungkan oleh putusan MK itu adalah Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo.
Firman menilai, putusan MK itu membuka pintu bagi Gibran untuk menjadi cawapres, terutama mendampingi Prabowo pada Pemilu 2024.
Gibran telah mengungkapkan bahwa Prabowo memintanya berkali-kali agar menjadi pendamping Menteri Pertahanan itu pada Pilpres 2024 mendatang.
Bagaimana dengan pemilu legislatif?
Dalam keterangannya yang dirilis Sabtu (19/08), Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetapkan 9.919 daftar calon sementara (DCS) anggota DPR. Jumlah tersebut dihimpun dari 18 partai politik.
Mayoritas partai politik memenuhi jatah hingga 580 kursi. Namun masih ada yang tidak sampai kuota tersebut.
Sebagai informasi, pemerintah menambah jumlah kursi DPR dari 575 menjadi 580, setelah terbentuknya empat provinsi baru di Papua. Keempat provinsi baru itu yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat.
Silakan tunggu
Pada Juni silam, koalisi masyarakat sipil yang menamai diri mereka Kawal Pemilu Bersih menyiapkan gugatan terhadap pasal-pasal dalam Peraturan KPU yang mengatur syarat calon legislator dan calon senator - yang pernah dipenjara karena korupsi.
Menurut koalisi terdapat pasal-pasal yang melanggar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai bekas narapidana korupsi menjadi peserta pemilu, meskipun belum melewati masa jeda lima tahun.
Di sisi lain, KPU mengatakan aturan tersebut sudah melewati mekanisme uji publik, dan mempersilakan warga untuk menggugatnya ke Mahkamah Agung.
Jokowi, kingmaker baru?
Presiden Jokowi disebut-sebut menginisiasi koalisi besar—menggabungkan KIB dan KKIR. Tapi formasi ini nampaknya semakin kabur setelah PDI Perjuangan mengusung Ganjar sebagai bakal capres 2024. Dalam hal ini, Jokowi juga dinilai sebagai entitas yang berdiri sendiri, tidak mewakili PDI Perjuangan.
"Kita lihat, Jokowi main dua kaki ke PDIP atau ke Prabowo, di situ letak kunci dari permainan politik Pilpres 2024 nanti," tegas Ujang.
Sumber gambar, Ulet Ifansasti
Keterangan gambar, Oleh pengamat, Jokowi dianggap ingin menjadi kingmaker—penentu pemimpin selanjutnya
Dukungan Jokowi memang diperebutkan oleh capres yang berkontestasi dalam pemilu mendatang sebabs dukungan Jokowi dianggap bisa "meningkatkan elektabilitas seseorang sebanyak 5-7%".
Hal ini, sedikit banyak memicu kerenggangan antara Jokowi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Sukarnoputri, yang membuatnya mengingatkan kepada semua kadernya agar berhati-hati terhadap pihak-pihak yang ingin memecah belah partai.
Megawati menegaskan partainya tak segan-segan meminta kadernya untuk mundur atau menjatuhkan sanksi pemecatan jika "membelot" dengan mendukung bakal calon presiden selain Ganjar Pranowo.
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Kuskridho Ambardi, melihat Jokowi lebih cenderung memberi dukungan ke Ganjar, hal ini terlihat dari kehadirannya saat gubernur Jawa Tengah itu resmi diusung PDI Perjuangan.
"Dia ingin meninggalkan legacy (warisan), apa yang sudah dilakukan. Legacy juga bisa dipelihara. Itu kalau presiden selanjutnya sudah menyetujui apa yang sudah dijalankan oleh Jokowi, yang sejauh ini menjadi trademark-nya adalah infrastruktur dan IKN misalnya," ujarnya.
Grafis dan elemen interaktif oleh Tim Jurnalisme Visual Asia Timur: Aghnia Adzkia, Arvin Supriyadi, dan Ayu Idjaja
