Bagaimana mencegah polarisasi di masyarakat akibat pemilihan presiden?

Polarisasi atau terbelahnya masyarakat akan terus berulang jika perdebatan di seputar pemilihan presiden di Indonesia masih di seputar kandidat, bukan soal visi atau program kerja, kata pengamat.

"Kita harus mengubah perilaku pemilih menjadi rasional, sehingga mereka memilih berdasarkan apa misi kandidat ke depan, apa prestasi kandidat, dan apa dilakukan kandidat sebelumnya," kata Cecep Hidayat, pengamat politik dari Universitas Indonesia kepada wartawan BBC News Indonesia, Mohamad Susilo.

"Pemilih yang rasional akan menjatukan keputusan berdasarkan visi, misi, dan program kerja calon. Sedangkan pemilih yang tidak rasional akan menentukan pilihan berdasarkan basis-basis irasional, misalnya kesukuan, agama dan seterusnya," kata Cecep.

Ia menjelaskan, memang isu-isu yang fundamental, seperti agama, adalah isu yang paling mudah dipicu untuk melahirkan sentimen-sentimen dasar dalam politik.

"Dan ini ditunjang oleh politisasi SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), sehingga kemudian isu-isu SARA berkelindan dengan isu-isu politik. Ini membuat sebagian besar masyarakat menjadi ada yang rasional dan irasional. Jadi ada pembelahan," kata Cecep.

Polarisasi kian tajam sejak pemilihan presiden pada 2014 yang diikuti oleh dua calon, yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Kontestasi dua politisi berulang kembali pada pemilihan presiden 2019.

Sedemikian tajamnya sehingga muncul seruan apa yang disebut sebagai rekonsiliasi nasional.

Seruan ini kembali dikemukakan setelah Mahkamah Konstitusi pada Kamis (27/06) menolak seluruh gugatan capres Prabowo Subianto.

'Tak boleh kalahkan check and balances'

Namun, pengamat politik Universitas Andalas, Padang, Sumatra Barat, Asrinaldi, mengingatkan rekonsiliasi tidak boleh mengkompromikan prinsip checks and balances dalam menjalankan pemerintahan.

"Rekonsiliasi bukan berarti dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dibentuk Jokowi nanti, semua elemen yang berkontestasi dilibatkan dalam pemerintahan. Itu juga tidak baik untuk demokrasi," kata Asrinaldi kepada Nuraki Aziz yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

"Pak Prabowo dengan Gerindra yang cukup banyak suaranya di DPR bisa memainkan peran lain, dalam hal ini kalau kita bicara demokrasi tentu ada prinsip checks and balances. Ini yang harus dimainkan," tambahnya.

Akar rumput mengekor elite?

Sembilan orang meninggal dunia dalam unjuk rasa yang diwarnai kerusuhan Mei lalu setelah Komisi Pemilihan Umum menyatakan bahwa pemilihan presiden dimenangkan oleh Joko Widodo.

Digelar aksi unjuk rasa saat pembacaan putusan oleh MK pada Kamis (27/06), namun aksi ini berjalan damai. Massa membubarkan diri sekitar pukul 17.30 WIB.

Tidak lama setelah MK selesai membacakan putusan, Prabowo menyatakan pihaknya menghormati MK yang menolak seluruh gugatannya.

Jadi apakah keputusan MK yang secara hukum sudah final ini akan dipatuhi masyarakat di akar rumput?

Sumatera Barat adalah salah satu provinsi yang sebagian besar pemilihnya mendukung Prabowo.

Asrinaldi mengatakan meskipun para pendukung Prabowo mungkin kecewa dengan putusan MK, namun elite pendukung Prabowo bisa melakukan sesuatu untuk menjaga agar "situasi di lapangan tetap kondusif".

"Harus ada upaya oleh Prabowo dan elite-elite lain di sekeliling Prabowo untuk meyakinkan para pendukung yang di bawah itu bahwa kontestasi sudah berakhir," kata Asrinaldi.

Ahmad Atang, dosen ilmu politik Universitas Muhamadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur, mengatakan kegaduhan yang terjadi baik di elite maupun akar rumput biasanya akan berakhir dengan perdamaian.

"Dalam kultur politik Indonesia, biasanya eskalasi politik itu selalu muncul di proses. Tetapi ketika keputusan telah diambil, keputusan hukum telah menetapkan siapa menjadi pemenang, itu kemudian berakhir dengan happy ending," kata Ahmad.