Apa konsekuensi jika Prabowo memilih Gibran Rakabuming atau Erick Thohir sebagai bakal cawapres?

Dalam beberapa hari ke depan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto diperkirakan akan mengumumkan bakal calon wakil presiden (cawapres) yang menjadi pendampingnya pada Pilpres, 14 Februari 2024 mendatang.

Di antara beberapa sosok yang mengemuka, terdapat dua nama yang paling dispekulasikan publik untuk dipilih Prabowo, yakni Wali Kota Solo yang juga putra sulung Presiden Joko Widodo, yaituGibran Rakabuming Raka, serta Menteri BUMN Erick Thohir.

Keputusan untuk memilih satu di antara mereka memiliki potensi konsekuensi masing-masing.

Jika Prabowo memilih Gibran, pakar hukum tata negara hingga pengamat politik menilai, legalitas pasangan itu berpotensi digugat secara hukum dan akan dijadikan amunisi untuk mendegradasi kredibilitas mereka.

Putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi yang menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai pejabat negara atau kepala daerah, dianggap membuka jalan Gibran untuk bertarung dalam pilpres.

Sedangkan jika Prabowo memilih Erick Thohir, pengamat politik menilai menteri BUMN itu memiliki elektabilitas yang cukup tinggi hingga kekuatan finansial.

Namun, Erick juga disebut memiliki beberapa kontroversi, dari dugaan konflik kepentingan di balik investasi saham oleh PT Telkomsel ke PT GoTo Gojek Tokopedia hingga dugaan keterlibatan dalam bisnis tes PCR.

Apa konsekuensi hukum dan politik jika Prabowo memilih Gibran?

Pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, melihat terdapat dua pintu hukum yang kemungkinan digunakan untuk mengugat legalitas jika Prabowo akhirnya memutuskan meminang Gibran.

Pertama adalah potensi dugaan ada tidaknya konflik kepentingan dalam putusan MK terkait batas usia yang menjadi pintu masuk Gibran menjadi pendamping Prabowo.

“Dalam UU MK ada pasal yang mengatakan bila ada benturan kepentingan maka putusan itu tidak sah. Ini masih belum masuk radar, dan belum ada yang memasalahkan, tapi potensi itu ada,” kata Bivitri kepada BBC News Indonesia, Jumat (20/10).

Kedua adalah dengan mempermasalahkan cara KPU yang mengirimkan surat ke partai politik sebagai cara menyikapi putusan MK, bukan dengan perubahan PKPU.

“Yang akan diangkat juga adalah persyaratan capres dan cawapres sah atau tidak, karena hanya melalui surat KPU, bukan perubahan peraturan KPU."

"Dua legalitas itu yang menjadi ranah abu-abu yang berpotensi dimanfaatkan,” kata Bivitri.

Sementara dari sisi politik, Direktur Eksekutif Indostrategic, Ahmad Khoirul Umam, melihat putusan MK tentang batas usia berpotensi menjadi amunisi politik dalam menjatuhkan pasangan Prabowo dan Gibran.

“Hal itu akan menjadi amunisi yang sangat efektif untuk mendegradasi dan menghancurkan kredibilitas pencapresan mereka,“ tambahnya.

Baca juga:

Konsekuensi lainnya, menurut analis sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun, penunjukan Gibran menyempurnakan dinasti politik Joko Widodo.

“Putusan MK pintu sempurnanya dinasti politik Jokowi karena dengan putusan itu pintu untuk anak Jokowi, Gibran menjadi bakal cawapres. Putusan itu diketuk oleh paman iparnya sendiri sebagai Ketua MK,“ kata Ubedilah.

Menurut Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting Pangi Syarwi Chaniago, penunjukkan Gibran juga mendatangkan potensi penyalahgunaan kekuasaan.

“Terutama karena presiden masih berkuasa dan memegang kendali penuh hingga hari pencoblosan. Hal ini mengancam prinsip dasar demokrasi yang harus dijunjung, yaitu kesetaraan dalam demokrasi,“ tambahnya.

Apa plus-minus menggaet Erick Thohir?

Analis politik dari Indonesia Public Institute, Karyono Wibowo, menyebut terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh Prabowo dengan menggaet Erick Thohir sebagai wakilnya.

Pertama, katanya, Erick memiliki jejak pengalaman dan kapabilitas yang memadai untuk menjadi cawapres lantaran dia memiliki pengalaman menjabat sebagai Menteri BUMN hingga Ketum PSSI.

“Erick juga memiliki elektabilitas yang lumayan dan bisa mendongkrak elektabilitas Prabowo,“ kata Karyono.

Baca juga:

Nilai plus lain, menurut Karyono, Erick memiliki kemampuan finansial yang mampu mendukung Prabowo dalam menghadapi pertarungan Pilpres 2024 mendatang.

”Erick juga merupakan tokoh NU sehingga setidaknya bisa mendapatkan dukungan dari kalangan Nahdliyin,“ kata Karyono.

Sebelumnya, Erick resmi dilantik menjadi anggota kehormatan Barisan Ansor Serbaguna (Banser).

Terakhir, ujarnya, Erick merupakan representasi dari luar Jawa yang dapat menarik suara masyarakat non-Jawa.

Baca juga:

Lalu apa yang minus dari sosok Erick?

Analis sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, menilai Erick memiliki kelemahan yang lebih banyak dibandingkan keunggulannya jika dicalonkan sebagai cawapres.

“Misalnya basis masa Erick Thohir sangat cair atau lemah karena Erick Thohir bukan ketua partai politik."

“Selain itu, soal dugaan kuat kakaknya [Boy Thohir] yang disebut sibuk berbisnis dengan institusi BUMN, dan soal posisi politiknya yang dinilai terlalu manut ke Jokowi yang sedang dipersepsikan negatif oleh publik,“ kata Ubedilah.

Di sisi lain, terdapat juga beberapa kontroversi yang menyelimuti perjalanan karie Erick Thohir.

Erick Thohir sebelumnya sempat menjadi sorotan dan mendapat desakan untuk mundur dari kursi Menteri BUMN menyusul tudingan adanya konflik kepentingan di balik investasi saham oleh PT Telkomsel ke PT GoTo Gojek Tokopedia pada November 2020.

Pasalnya, akibat investasi itu, PT Telkom sebagai induk usaha PT Telkomsel berpotensi mengalami kerugian yang belum terealisasi sebesar Rp881 miliar.

Ekonom Yanuar Rizky mengatakan aksi korporasi Telkomsel membeli saham dan investasi berupa obligasi konversi GoTo tak bisa dilepaskan dari hubungan antara Menteri BUMN Erick Thohir dengan Garibaldi Thohir yang menjabat sebagai Komisaris Utama PT GoTo.

Kemudian, Erick Thohir bersama dengan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bisar Pandjaitan juga pernah dilaporkan ke KPK atas dugaan keterlibatan dalam bisnis tes PCR saat pandemi Covid-19, walau kemudian dua menteri itu membantah tudingan tersebut.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesehatan dan Keadilan mencatat setidaknya ada lebih dari Rp23 triliun uang yang berputar dalam bisnis PCR. Total potensi keuntungan yang didapatkan adalah sekitar Rp 10 triliun lebih.

Bagaimana elektabilitas Erick Thohir dan Gibran?

Dalam beberapa survei, elektabilitas Erick Thohir selalu lebih tinggi dari Gibran. Bahkan nama Erick mengungguli nama-nama cawapres lain, seperti Mahfud MD dan juga Muhaimin Iskandar.

Pada September 2023, survei Poltracking Indonesia menunjukkan elektabilitas Erick Thohir menempati posisi teratas sebesar 18,6%, di atas Muhaimin Iskandar 7,6%, Gibran Rakabuming Raka 7,3%, dan Mahfud MD 6,6%.

Jika dikhususkan ke wilayah Jawa Timur yang menjadi basis massa NU dan juga salah satu kantong pemilih terbesar di Indonesia, elektabilitas Erick Thohir sebesar 19,8%, unggul dari Mahfud MD 15,2%, Muhaimin Iskandar 14,7%, dan Gibran Rakabuming Raka 6,1%.

Sementar itu, survei Pusat Studi Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang pada September 2023 menunjukkan, elektabilitas tertinggi di Jawa Timur ditempati oleh Mahfud MD 19,4%, lalu Muhaimin Iskandar 10,2%, Erick Thohir 10%, dan Gibran hanya 4,2%.

Lalu, hasil survei dari Polling Institute pada Agustus 2023 juga menunjukkan elektabilitas Erick Thohir mencapai 15,1%, unggul dari Mahfud MD 8,8% dan Gibran 8,6%.

Survei Indikator Politik Indonesia (IPI) pada Juni 2023 menunjukkan dari 17 nama yang diajukan, Erick berada di posisi tertinggi sebesar 19,0%, mengungguli Mahfud MD 5,5%, dan Muhaimin Iskandar 0,7%.

Kemudian menurut Survei dan Polling Indonesia (SPIN) awal Mei lalu, elektabilitas Erick Thohir berada di angka 18,2%, mengungguli Mahfud MD 4,8, dan Muhaimin 2,3%.

Survei Politik Research and Consulting (PRC) pada April 2023 menempatkan elektabilitas Erick 6%, di atas Mahfud MD 3,6%, dan dibawah Sandiaga Uno 11,4%.