Relawan Projo dukung Prabowo: Apa kepentingan Jokowi jika dukung Prabowo?

Sejumlah pengamat politik memaknai deklarasi dukungan organisasi relawan Pro Joko Widodo (Projo) terhadap bakal calon presiden Prabowo Subianto, turut "mencerminkan" preferensi politik Jokowi dalam Pemilihan Presiden 2024.

Peneliti pusat riset politik BRIN, Firman Noor menilai manuver itu juga mengindikasikan bahwa dukungan politik Jokowi kini "berseberangan" dengan PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo.

Sedangkan pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin, mengatakan hal ini memperkuat indikasi bahwa hubungan Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri "sedang tidak baik-baik saja".

Jokowi, kata dia, terlihat ingin berperan sebagai “king maker” dan penentu pertarungan elektoral. Namun, dia dinilai "tidak memiliki pengaruh cukup kuat" di partainya sendiri.

Arah dukungan Jokowi kepada Prabowo, kata Ujang, bertujuan untuk "mengamankan masa depan politiknya" usai lengser dari jabatan.

Hal itu juga akan menguat jika putra pertamanya, Gibran Rakabuming (36), dipinang Prabowo sebagai bakal calon presidennya.

Jika hal itu terwujud, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang diketuai oleh putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangerap, kemungkinan besar akan merapat ke koalisi Prabowo.

Namun saat ini, situasinya akan sangat bergantung pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (16/10) terkait gugatan uji materil untuk mengubah batas minimal usia capres-cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun.

“Seandainya MK memberikan karpet merah atau jalan tol kepada Gibran, maka kemungkinan besar calon wakil presiden Prabowo adalah Gibran," kata Ujang kepada BBC News Indonesia.

"Dukungan itu akan menjadi satu. Ada Kaesang juga dari PSI yang kemungkinan mendukung Prabowo, jadi kalau Gibran dilegalkan oleh MK, maka Jokowi dan keluarganya ada dalam satu kekuatan poros,” sambungnya.

Sebelumnya pada Sabtu (14/10), relawan Projo yang diketuai oleh Budi Arie Setiawan mendeklarasikan dukungan mereka terhadap Prabowo Subianto.

Rakernas digelar di Senayan, Jakarta Pusat dan dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Gibran turut hadir dalam rakernas tersebut.

Dalam sambutannya, Jokowi berpesan agar para pendukungnya “jangan tergesa-gesa” menentukan pilihan.

Namun usai rakernas tersebut, para pendukungnya bertolak ke kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan. Di situ lah mereka mendeklarasikan dukungan terhadap Ketua Umum Gerindra tersebut.

Budi Arie menyimpulkan bahwa sosok Prabowo sesuai dengan kriteria calon presiden yang didukung oleh Jokowi.

"Kami tegak lurus pada Pak Jokowi. Kalau sudah ke sana ke mari, berarti bukan relawan Jokowi. Tapi relawan partai," kata Budi.

Prabowo merespons dengan menyatakan bahwa dia menerima dukungan Projo.

Sejauh ini, PDIP dan tim pemenangan Ganjar Pranowo menyatakan “menghormati keputusan politik masing-masing relawan untuk menentukan arah dukungan politiknya pada Pilpres 2024”.

“Itu hak demokrasi masing-masing organ relawan,” kata Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres PDI Perjuangan Ahmad Basarah.

“Kami juga ada yang namanya Projo Ganjar, sudah mendaftarkan resmi sebagai relawan yang mendukung Ganjar Pranowo,” sambungnya.

Perpecahan di Projo

Pasca-deklarasi Projo yang dipimpin oleh Budi Arie, tiga Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Projo di Jakarta justru menyatakan komitmennya untuk mendukung Ganjar pada Minggu (15/10).

"Kami berkomitmen untuk bekerja secara sungguh-sungguh untuk mengantar bapak Ganjar maju ke pilpres 2024,” kata Ketua DPC Jakarta Selatan, Herry Purwanto dikutip dari Detik.com.

Sikap serupa disampaikan oleh relawan Ketua Relawan Projo Ganjar, Haposan Situmorang. Dia mengaku “bingung” dengan dasar Projo Budi Arie mendukung Prabowo.

Menurutnya, Projo “dilahirkan oleh kader-kader PDIP” untuk mendukung Jokowi dalam Pilpres sebelumnya.

“Mereka pengkhianat,” kata Haposan dikutip dari Detik.com.

Sekretaris Dewan Penasehat Projo Ganjar, Hamonangan Sirait pun menilai sikap Budi Arie mendukung capres selain Ganjar adalah “aneh”.

"Menurut kami, aneh dan tidak wajar kalau ormas yang didirikan kader PDIP kemudian mendukung Prabowo yang dalam Pilpres nanti adalah lawan Ganjar Pranowo yang diusung PDIP,” kata Haposan.

Menanggapi hal itu, Budi Arie dalam konferensi pers di Jakarta pada Minggu, mengatakan bahwa pihak yang mendeklarasikan Ganjar “bukan anggota Projo”.

"Kalau ada sekelompok kecil masyarakat ingin memakai Projo dan mengarahkan ke capres tertentu, yang kasihan capresnya karena pakai barang KW 4," kata Budi.

Dalam kelanjutan rakernas pada Minggu, Budi mengatakan bahwa Projo telah membahas strategi pemenangan Prabowo.

Mereka juga akan "menggerakkan mesin politik di pusat maupun daerah" demi memenangkan Prabowo.

Mengapa Jokowi dimaknai dukung Prabowo?

Peneliti Indikator Politik, Bawono Kumoro dan peneliti pusat riset politik BRIN Firman Noor menilai kecenderungan arah dukungan Jokowi ke Prabowo sudah terlihat sejak lama.

Hubungan Jokowi dan Prabowo dinilai kian dekat dalam beberapa bulan terakhir. Prabowo sendiri telah menegaskan kedekatannya dengan Jokowi.

Dalam pidatonya di hadapan kelompok relawan Matahari 08 pada Minggu (15/10), Prabowo menyatakan bahwa dia “ingin melanjutkan pembangunan yang telah dirintis Presiden Joko Widodo”.

“Saya telah bersatu dengan Presiden Joko Widodo,” kata Prabowo.

Selain itu, para pengamat menilai sosok Budi Arie sebagai "orang dekat" Jokowi juga mengindikasikan bahwa langkah Projo tersebut telah direstui.

"Jadi tidak berlebih bila disimpulkan dukungan relawan Projo terhadap Prabowo merupakan cerminan dari preferensi politik dari Presiden Joko Widodo dalam pemilihan presiden 2024," kata Bawono.

Firman juga mengatakan bahwa Projo adalah entitas terpisah dari PDIP dan pasti akan memusatkan langkahnya pada kepentingan Jokowi, dibanding kepentingan partai.

"Apa yang dilakukan dengan anak-anaknya [Gibran dan Kaesang] juga tidak menunjukkan loyalitas kepada partai, baik Kaesang maupun Gibran," ujar Firman.

Apa kepentingan Jokowi jika dukung Prabowo?

Menurut Bawono Kumoro dari Indikator Politik, Jokowi ingin mengirim pesan kepada PDIP dan publik bahwa dia masih memiliki pengaruh dan kekuatan dukungan politik yang cukup besar di luar partai, yakni melalui kelompok relawan.

Jokowi juga perlu memastikan legasinya sebagai presiden akan diteruskan.

“Bukan tidak mungkin ada ketidakleluasaan yang dirasakan Jokowi untuk turut memainkan peran di PDIP dalam memastikan apabila Ganjar terpilih sebagai presiden, akan melanjutkan capaian-capaian dari pembangunan selama dua periode pemerintahan Jokowi,” kata Bawono.

Senada, Ujang Komaruddin menilai posisi Jokowi di PDIP belum cukup kuat untuk memastikan masa depan politiknya aman. Itulah sebabnya, Jokowi membutuhkan "back up" politik pasca-lengser sebagai presiden.

Namun kepastian itu, menurut Ujang, tidak didapat Jokowi dari internal PDIP.

Hal itu terlihat dari bagaimana Jokowi dan PDIP berkali-kali berbeda sikap.

Misalnya ketika PDIP menolak wacana Jokowi tiga periode, menolak Tim Israel dalam Piala Dunia U-20 sehingga Indonesia gagal menjadi tuan rumah, serta tak sepakat dengan gugatan uji materi untuk menurunkan batas usia capres dan cawapres.

"Jokowi merasa tidak nyaman, tidak punya pengaruh, tidak punya kekuatan, posisinya lemah, sehingga dia ingin menjadi king maker, menjadi penentu," kata Ujang.

"Ketika dia sudah tidak jadi presiden lagi, maka Jokowi tidak punya back up politik. Lalu akan bersandar ke mana? Karena pasti dia akan dikerjai oleh lawannya politik ketika tidak jadi presiden lagi."

Menurut Firman Noor dari BRIN ada sejumlah faktor yang membuat Jokowi "tidak pernah bisa menjamah partainya sendiri yang kokoh berdiri di belakang Megawati,

Sosok Megawati "tak tergantikan" di PDIP karena faktor trah Soekarno, bagaimana dia melawan Orde Baru, dan mempertahankan partainya yang terpecah belah.

"Dalam banyak aspek, dia tidak tergantikan oleh Jokowi yang baru kemarin sore jadi kader PDIP," kata Firman.

“Mau tidak mau, langkah Jokowi harus bertahan di pusaran eksekutif, posisi yang mungkin bisa dia perkuat untuk menjamin masa depan politiknya."

Bagaimana dampaknya bagi kubu Ganjar?

Ujang meyakini manuver Jokowi dan keluarganya “dapat merugikan PDIP” yang mengusung Ganjar.

Sebagai presiden, Jokowi dinilai memiliki sumber daya non elektoral untuk memenangkan calon presiden yang didukungnya.

Dukungan Jokowi juga berpotensi memecah suara relawan dan simpatisannya yang beririsan dengan PDIP. Dan hal itu, sudah terlihat pada perpecahan yang terjadi di tubuh Projo.

Menurut Ujang, kekuatan yang digalang Jokowi melalui keluarga dan relawannya dapat memperkuat posisi elektoral Prabowo.

"Poros besar itu, koalisi Prabowo kan 45% kekuatan di parlemen. Kekuatan Jokowi itu punya power sebagai presiden, instrumen non-elektoral untuk memenangkan capres-cawapres yang didukungnya, punya kekuatan hukum, dan semua sumber daya dia miliki sebagai presiden," papar Ujang.

Namun menurut Firman Noor dari BRIN, kalaupun Jokowi berakhir mendukung Prabowo, hal itu tidak akan sampai memecah suara PDIP. Sebab PDIP memiliki kader dan mesin politik "yang loyalitasnya sudah teruji".

"Saya yakin tetap menjurunya ke Megawati meskipun sebagian simpati dengan Jokowi. Tapi tidak sampai menyebabkan keterbelahan 50:50 di akar rumput," kata Firman.

Selain itu, preferensi politik Jokowi dia sebut "belum teruji" apakah dapat memegaruhi pilihan para pemilih.

"Jokowi itu mungkin masih leading dalam konteks kalau dia menjadi capres, tapi apakah dia influencer yang kuat, saya kira itu belum teruji," tutur Firman.

Bagaimana putusan MK memengaruhi kontestasi Pilpres?

Ujang mengatakan bahwa putusan MK soal batas usia capres dan cawapres menjadi "salah satu penentu yang dapat mengubah lanskap pertarungan politik saat ini".

Jika MK mengabulkan gugatan itu, maka Gibran akan seperti "mendapat karpet merah" untuk dipinang oleh Prabowo.

Namun apabila gugatan itu ditolak MK sehingga Gibran tidak mungkin menjadi cawapres, maka arah dukungan Jokowi bisa jadi bergantung pada sosok lain yang dipinang Prabowo.

"Apakah itu berarti Erick Thohir? Kalau iya, bisa jadi [Jokowi tetap dukung Prabowo," kata dia.

Dan jika Gibran dipinang oleh Prabowo, besar kemungkinan pula PSI yang diketuai oleh putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, akan bergabung dengan koalisi Prabowo.

PSI sampai saat ini belum menegaskan arah dukungan mereka. Namun Kaesang telah bertemu dengan Prabowo dan Puan Maharani secara terpisah.

Meski demikian, Ujang juga mengatakan situasinya juga bisa berubah jika ada "rekonsiliasi" antara Jokowi dan Megawati, sehingga dukungan Jokowi mengarah ke Ganjar Pranowo.

"Tapi [rekonsiliasi] itu bisa terjadi, bisa tidak. Kalau misalnya kejadiannya Jokowi ke Prabowo, suka tidak suka, PDIP harus kerja keras," kata dia.