Satu tahun MBG: Seratusan yayasan mitra MBG terafiliasi dengan orang dekat pejabat

Program andalan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis, tepat berusia satu tahun. Ia membuat banyak klaim keberhasilan: MBG telah menyasar 49 juta penerima manfaat dengan 0,0007% kasus keracunan, melibatkan hampir 19.000 pelaku usaha kecil dan koperasi desa, dan menciptakan 1,5 juta pekerjaan baru.

Namun, temuan BBC News Indonesia dan analisis pengamat mengungkap sebaliknya.

Di beberapa daerah, ada dapur MBG yang sama sekali tidak mempekerjakan warga sekitar, upah para pekerja yang disebut "relawan" dianggap tidak transparan, dan minimnya keterlibatan usaha mikro.

Jadi, siapa sebenarnya yang diuntungkan dari mega proyek ini?

'Banyak efek negatif'

Spanduk berwarna kuning kira-kira selebar satu meter terbentang di portal kompleks perumahan Parakan Indah Raya, Kota Bandung, Jawa Barat.

Tulisannya: 'Kami warga RT 04/RW 02 Komplek Parakan mendukung program MBG, tapi kami menolak dapur produksi MBG di lingkungan kami karena banyak efek negatif bagi lingkungan'.

Ketua RW 04, Badri, bercerita spanduk tersebut dipasang awal November 2025. Saat itu beberapa warga menggelar aksi protes soal rencana pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah mereka.

Penolakan warga tersebut dilatari beberapa hal.

Pertama, SPGG berdiri di tengah permukiman yang mayoritas warganya berusia lanjut—yang dikhawatirkan bakal mengganggu waktu istirahat mereka. Sementara, dapur makan bergizi gratis beroperasi 24 jam.

"[Di dapur] nanti kan ada proses produksi, bukan soal keramaian mobil atau motor, kalau itu bisa diatasi. Tapi ini produksinya dari sore sampai malam, sehingga warga lansia lagi nyenyak-nyenyaknya tidur, terganggu, terbangun," beber Badri kepada BBC News Indonesia.

"Itu yang menjadi krusial bagi warga," tambahnya.

Baca juga:

Kedua, soal sampah.

Badri mengatakan warganya sedang membenahi pengelolaan sampah residu dan organik. Jika ada dapur makan bergizi gratis, dikhawatirkan penanganan sampahnya jadi menyulitkan.

Ditambah lagi kapasitas sampah dari produksi makan bergizi gratis kemungkinan akan menambah volume sampah organik di sana.

Ketiga, pihak pemilik SPPG dinilai tidak menunjukkan iktikad baik karena diklaim telah berbohong. Kepada warga, mereka sebelumnya menyampaikan bakal mendirikan kantor yayasan amal zakat, bukan dapur makan bergizi gratis.

"Warga saat itu merasa senang, karena bisa beribadah, bersedekah. Dari awal sama sekali tidak menyebutkan bakal dibangun dapur MBG di sana."

"Kalau dari awal jujur, mungkin kami bisa memberikan opsi lain yang agak jauh, tidak di lokasi padat penduduk," sahutnya.

Hingga akhir November 2025, dapur makan bergizi gratis di Parakan belum beroperasi, bahkan bangunannya masih direnovasi. Tak nampak satupun pekerja di sana, hanya ada satu unit mobil boks bertuliskan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terparkir di halaman.

BBC News Indonesia sudah berupaya menghubungi pemilik SPPG, namun tak kunjung berbalas.

Dapur MBG tidak merekrut warga jadi relawan

Di Cirebon, riak-riak penolakan juga mencuat.

Wiwik selaku Ketua RT 01 Perumahan Gunung Salak, Kota Cirebon, bercerita Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecapi yang terletak di Jalan Salak mulai beroperasi pada 13 Oktober 2025.

Tetapi sedari awal, komunikasi dengan warga sangat terbatas, klaimnya.

"Mereka hanya izin secara lisan. Enggak ada surat, enggak ada komunikasi dengan warga. Padahal sebagai ketua RT saya harus dapat surat izin resmi," ungkapnya ketika disambangi BBC News Indonesia pertengahan November lalu.

Sebagai pejabat RT, Wiwik merasa harus tahu kalau ada sesuatu hal terjadi di lingkungannya. Jika ada aktivitas baru, maka mesti melewati penjelasan formal. Setelahnya, dimusyawarahkan bersama warga sekitar yang berdekatan dengan lokasi SPPG.

"Tapi ini, tidak ada surat apapun. Mereka hanya menyampaikan lisan. Sebagai ketua RT, saya tidak pernah diberikan dokumen izin lingkungan," akunya.

Tak cuma dia yang merasa dicuekin, pihak RW sebutnya juga semula tidak tahu soal adanya dapur makan bergizi gratis.

Baca juga:

Gara-gara persoalan inilah, perangkat kampung akhirnya menegur, mengadukan, dan memanggil paksa pemilik SPPG ke kelurahan.

"Selain itu yang kami khawatirkan juga masalah limbahnya, meskipun mereka sudah membangun penampungan tapi saya belum pernah lihat langsung ke dalam, semoga aja limbahnya tidak berdampak ke warga."

Urusan dengan SPPG, rupanya tak berhenti di situ, ujar Wiwik.

Dia menuturkan keberadaan dapur makan bergizi gratis di wilayahnya ternyata tidak memberikan manfaat apa-apa kepada warga setempat.

Dari 200 kepala keluarga di RW 11, cuma satu orang yang direkrut menjadi relawan.

"Itu juga pekerja katanya direkrut dari orang yang kenal baik dengan pemilik dapur," tutur Wiwik seraya menambahkan bahwa pekerja itu bukan warga RT 01.

Pria sepuh ini juga mengungkapkan, sejak awal beroperasi hingga sekarang tidak ada informasi lowongan kerja dari SPPG tersebut. Padahal, banyak warga sekitar yang bertanya-tanya kepadanya soal kesempatan bekerja di situ.

"Warga datang ke saya, tanya pendaftaran. Saya bilang, [SPPG] tidak pernah membuka pelamar karena SPPG itu sudah ada pekerjanya. Saya arahkan warga untuk langsung melamar sendiri…"

Baca juga:

"[Surat] lamarannya diterima, tapi enggak dipanggil-panggil. Saya pernah menawarkan petugas sampah ke SPPG juga ditolak, mereka pakai petugas sampah sendiri," akunya.

Tanggapan dingin kembali dirasakan Wiwik kala menawarkan ke pengelola dapur soal kemungkinan warganya menyuplai bahan-bahan baku kebutuhan pangan.

Lagi-lagi, tak direspons baik.

"Saya dengar bahan-bahan [baku pangan] dibeli di pasar atau ada penyuplai sendiri. Jadi kami hanya meminta iuran wajib kampung, itu juga kalau kami minta… kalau enggak diminta, enggak dikasih."

BBC News Indonesia sudah berusaha menghubungi pemilik SPPG, tapi tidak memperoleh balasan.

Bising dan limbah bikin warga tak nyaman

Di Kelurahan Sumber, Solo, Jawa Tengah, beberapa orang kuli tampak sibuk membereskan pengerjaan bangunan baru yang terletak di sudut simpang empat Jalan Pajajaran Utara III.

Di tembok bangunan itu, terpasang spanduk biru bertuliskan rencana pendirian SPPG Pajajaran Utara III No. 46 Sumber, lengkap dengan identitas proyek.

Kemunculan spanduk itu pada 8 September 2025, langsung memicu kegelisahan warga.

Masyarakat yang tinggal di kampung itu mengaku tak tahu-menahu soal rencana pendirian dapur makan bergizi gratis.

Pemilik SPPG, klaim warga, seolah cuek dan enggan bersilaturahmi dengan warga.

Rumah warga yang berdampingan dengan calon dapur MBG juga sama sekali tidak diajak bicara oleh pemilik dapur, termasuk dirinya, kata Ketua RT 01/RW 10 Kelurahan Sumber, Suyatno.

"Tanggal 8 September menempel spanduk, warga kaget. Sudah ada [spanduk] kok enggak ada informasi [pemberitahuan pendirian SPPG]," sebutnya ketika ditemui di rumahnya.

Setelah pemasangan spanduk, pemilik SPPG lantas menyerahkan surat pemberitahuan yang memuat rencana pembangunan fisik dapur dan surat domisili dan KTP atas nama Prapto.

Baca juga:

Namun, kata Suyatno, tidak ada ajakan untuk sosialisasi.

Selang dua hari, pemilik dapur mendatangkan bahan material bangunan. Padahal, warga masih menunggu respons mereka.

Di situlah, kesabaran warga habis dan menyatakan menolak pembangunan dapur makan bergizi gratis. Selain karena dianggap tak acuh, lokasi dapur dianggap tidak pas di tengah-tengah permukiman padat penduduk.

Akses jalan juga dinilai tidak memadai untuk masuk-keluar kendaraan.

Warga, intinya, tak mau kondisi yang sudah nyaman berubah gara-gara dapur makan bergizi gratis.

"Operasionalnya kan 24 jam, jadi bisa menyebabkan kebisingan di malam hari. Coba kalau nanti truk supplier datang jam 12 malam, warga istirahatnya bagaimana?" tanyanya.

Selain bising, warga resah soal pembuangan limbahnya. Mereka was-was limbahnya dibuang ke drainase kompleks. Sementara, saluran pembuangan milik mereka dangkal.

Sependek ingatan Suyatno, pemilik SPPG sempat menggelar mediasi dengan warga, tapi tidak pernah mencapai titik temu. Terakhir, Satgas Makan Bergizi Ggratis Pemkot Solo sidak ke lokasi pembangunan dapur.

Baca juga:

Hasilnya, pembangunan dapur dihentikan sementara karena belum mengantongi izin resmi.

Warga, sedikit lega.

Tapi tak beberapa lama, Suyatno didatangi pihak yang diduga pemilik SPPG dengan didampingi Babinsa dan Linmas. Mereka membawa Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang diterbitkan dinas lingkungan hidup dan surat Persetujuan Bangunan Gedung dari pemkot.

Surat-surat itu tak bisa lagi disangkal warga, ujar Suyatno.

"Kami ya mak plenggong [pasrah] sudah enggak ada kekuatan lagi. Itu surat yang kami minta [sudah dipenuhi]. Warga ya gelem enggak gelem nompo [mau tidak mau harus menerima]. Tapi kami ya masih keberatan seandainya dapur SPPG berjalan di tempat kami," keluhnya.

BBC News Indonesia juga telah berupaya menghubungi pengelola dapur makan bergizi gratis tersebut, namun tidak mendapat respons.

Tak ada kontrak kerja dan pelatihan

Problem menyangkut program andalan Presiden Prabowo Subianto ini rupanya merembet ke para pekerja atau yang disebut sebagai "relawan".

Yeni Mulyaningsih, relawan di salah satu SPPG di Kota Cirebon, mengaku sudah dua bulan bekerja di bagian pemorsian.

Dulu, dia bilang sama sekali tidak tahu bakal ada dapur makan bergizi gratis di sekitar rumahnya. Hingga suatu kali, dia diminta oleh sang kakak untuk mengisi formulir untuk melamar sebagai relawan di SPPG.

"Jadi yang punya SPPG ini teman satu sekolah kakak saya dan saya disuruh bikin lamaran," katanya singkat.

Yeni menuruti saja pesan kakaknya, dan diterima bekerja.

Perempuan berhijab ini bercerita mulai bekerja pukul 02.00 WIB dini hari, persis setelah proses memasak rampung dan dilanjutkan ke tahap selanjutnya: memasukkan tiap-tiap menu ke dalam 3.500 ompreng.

Baca juga:

Selama bekerja, ia mengaku tidak pernah mendapatkan kontrak tertulis dari pemilik yayasan karena sudah kadung percaya pada pengelola yang merupakan kawan dekat kakaknya.

Ia hanya diberi arahan: bekerja delapan jam—tanpa pelatihan atau semacamnya.

Kalau lembur pun, klaimnya, sering tidak dibayar. Sementara upahnya cuma Rp100.000 per hari, yang dibayar per dua minggu.

"Kontrak kerja juga enggak ada, apalagi [jaminan sosial] BPJS. Bahkan yang rencana mau gajian lewat transfer belum juga terealisasi," keluhnya.

Bekerja di bagian permosian, kata Yeni, cukup melelahkan. Dia harus berdiri selama berjam-jam untuk mengisi ribuan ompreng dengan lauk pauk yang disiapkan.

Untuk orang seusianya, dia merasa perlu asupan tambahan, seperti vitamin, supaya staminanya terjaga selama bekerja atau saat lembur.

Usulan itu sudah pernah disampaikan oleh beberapa relawan ke pemilik dapur, tapi tak pernah dikabulkan.

"Kalau malam kan beda suasananya, biasa malam untuk istirahat, ini harus bangun dan bekerja. Jadi wajar kami minta kopi, minuman sereal, atau semacamnya. Itu pun diiyain aja," imbuhnya.

Baca juga:

"Saya sendiri enggak tahu standar operasionalnya seperti apa, cuma tahunya kerja aja di bagian pemorsian," cetus Yeni.

Yeni bilang hingga saat ini masih nyaman bekerja di dapur makan bergizi gratis. Meskipun, menurutnya, mereka butuh tambahan tenaga.

Beberapa tetangganya sempat bertanya soal lowongan kerja di sana, tapi tak ada pembukaan relawan baru.

"Bagian pemorsian ada sembilan orang dan yang mengikat ompreng cuma dua. Harusnya ada sepuluh di bagian dapur, katanya kurang, tapi enggak ada tambahan."

Tak ada kontrak kerja maupun uang lembur

Di Bandung, Jawa Barat, Edi Junaedi diterima sebagai relawan dapur makan bergizi gratis. Posisinya, koordinator divisi pencucian ompreng.

Mulanya, dia bercerita ditempatkan di bagian pengolahan atau bertugas di dapur. Tapi, karena tak punya keahlian di situ, pihak manajemen memintanya pindah ke bagian pencucian.

"Bagi saya sih untuk kerja di bagian apapun siap," celetuknya seraya menambahkan dia menerima pekerjaan ini lantaran sudah lama menganggur dan punya pengalaman kerja selama 15 tahun sebagai sopir di perusahaan ekspedisi.

Di bagian pencucian, Edi bersama 15 orang anak buahnya ditugaskan mencuci 3.500 ompreng.

Waktu pertama kali dapur ini beroperasi, mereka bekerja dari pukul 14.00 WIB dan baru kelar jam 03.00 WIB dini hari. Itu artinya 13 jam bekerja.

Selama menjalankan tugasnya, ia juga mengaku tidak pernah mendapatkan pelatihan.

"Jadi kami belum tahu teknisnya bagaimana supaya lebih cepat pengerjaan. Semakin ke sini, saya pelajari, ternyata bisa beresdengan strategi lain," akunya.

"Kami usahakan bisa beres jam 10 atau 11 malam, ternyata di minggu kedua, selesainya jam 11.30 malam. Barulah, setelah tiga bulan, kami bisa pulang jam 10 malam, sesuai jam kerja," sambung Edi.

Baca juga:

Edi mendapat upah harian sebesar Rp100.000, untuk delapan jam kerja. Tapi kalau lembur, dia menerima Rp10.000 per jam. Itu pun hanya dihitung untuk dua jam lembur.

"Waktu itu pernah pulang jam 03.00 dini hari, dapat lebihannya agak besar. Cuma dihitungnya Rp10.000 per jamnya. Jadi kami mau lembur berapa jam dihitungnya dua jam saja. Makanya kami belajar gimana supaya tidak sampai lewat jam 10 malam," ungkapnya.

Pria berusia kepala empat ini bekerja selama lima hari dalam minggu.

Upahnya diterima setiap dua pekan, yang kalau dijumlahkan bisa Rp1 juta plus uang lembur.

Belakangan, dia juga dapat upah tambahan sebagai koordinator di bagian pencucian sebesar Rp300.000 per bulan.

Pihak manajemen baru-baru ini menaikkan upah mereka menjadi Rp110.000 per hari, namun menghilangkan uang lembur.

Upah para relawan yang ditransfer ke rekening, juga menimbulkan masalah baru.

"Kami ditanya sama istri, sebetulnya gajinya berapa? Upah kami kan ditransfer, jadi kadang gajinya tidak terambil semua. Di sisi lain, bawahan saya pada nanyain, kok segini [upahnya] sekarang…"

"Masalah uang lembur juga dipertanyakan, jadi kami ingin transparan lah."

Baca juga:

Edi mengatakan tak bisa berbuat banyak meladeni keluhan anak buahnya, sebab dia sendiri tak punya kontrak kerja tertulis dan statusnya masih dalam masa percobaan.

Pihak manajemen membuat klaim bakal mengangkat para relawan dapur MBG sebagai pegawai tetap setelah enam bulan melewati masa percobaan—sekaligus mendaftarkan mereka sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Terlepas dari itu semua, ia bilang masih betah bekerja di sini, sebab tak perlu keluar ongkos menuju tempatnya kerja. Meskipun, upahnya tidak terlampau besar, dia mengaku cukup bersyukur dengan yang ada sekarang.

Tak ada kontrak, kerja delapan jam sehari

Ratna Kumalaningrum, menjadi relawan di salah satu SPPG di Kota Solo, Jawa Tengah, setelah menganggur cukup lama gara-gara kedai warung makan yang selama ini menjadi tempat mencari nafkah tutup.

Perempuan berusia 54 tahun ini tahu ada informasi lowongan sebagai relawan dapur makan bergizi gratis dari tetangganya. Mulanya, dia mengaku ragu bakal diterima mengingat usianya sudah menginjak kepala lima.

Tapi, dia nekat saja mencoba melamar sebagai relawan. Betul saja, ditolak.

Namun, nasib baik berpihak padanya. Salah satu relawan mendadak mengundurkan diri, dan ibu tiga anak ini diterima bekerja.

Bertugas di bagian pencucian ompreng, Ratna mulai bekerja pukul 13.00 WIB.

Tumpukan ompreng kotor sisa bekas makan para siswa, dicucinya satu per satu bersama 13 relawan lainnya.

Mereka bekerja delapan jam sehari, artinya pukul 21.00 WIB sudah beres kerja. Ada kalanya, Ratna bilang, mereka bisa kelar mencuci ompreng lebih cepat.

"Kalau jam 7 malam sudah selesai, boleh pulang jam 8 malam. Setiap hari kami mencuci 3.660 ompreng," ucapnya.

Upah sebagai pencuci ompreng sebesar Rp150.000 per hari. Nominal itu, baginya, lebih tinggi dibandingkan saat bekerja di kedai warung yang hanya Rp60.000 per hari.

Baca juga:

Dengan upah sebesar itu, dia mengaku sangat cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari.

Dan, meskipun sama sekali tidak ada kontrak kerja tertulis, Ratna tak khawatir karena merasa pihak yayasan sangat memerhatikan mereka. Bahkan memberikan jaminan asuransi untuk semua relawan.

"Enggak [ada kontrak kerja tertulis]. Setahu saya memang enggak ada kontrak. Kami merasa baik-baik saja di sini, kami juga diberikan BPJS Ketenagakerjaan," akunya.

Selama dua bulan bekerja, tak pernah sekalipun ada keterlambatan pembayaran gaji ataupun kurang bayar.

Pelaku usaha kecil: omset melorot, pasokan langka

Sedari awal menggeber mega proyek makan bergizi gratis, Presiden Prabowo Subianto dan para pembantunya berjanji bahwa program tersebut bakal melibatkan ribuan pelaku usaha kecil dan koperasi di seluruh Indonesia.

Artinya, proyek tersebut bakal menggerakkan perekonomian lokal.

Hanya saja, Arul yang merupakan Ketua Koperasi UKM Cirebon mengaku belum pernah merasakan dampak dari program jagoan presiden ini.

Arul punya usaha kerupuk mlarat khas Cirebon.

Namun, ia tak menyangkal ada pelaku usaha kecil lain di Cirebon yang kecipratan uang dari makan bergizi gratis. Salah satunya produk frozen food yang terbuat dari bahan utama ikan.

"Sayangnya UMKM yang berdampak juga tidak melalui jalur resmi, seperti instansi atau koperasi, tapi lebih kepada kedekatan pribadi dengan pelaku usaha UMKM-nya," ucap Arul.

Baca juga:

Jumlah pelaku usaha di bawah naungannya ada puluhan. Ia bisa tahu adanya anggota koperasi yang mendapatkan pesanan untuk makan bergizi gratis dari grup WhatsApp.

Dari situlah, para anggota biasanya akan berbagi cerita ada atau tidaknya pesanan.

"Itupun hanya satu-dua [pesanan] dan melalui perorangan."

Di Bandung, salah satu pelaku usaha kecil bernama Asep Kurniawan mengaku omset penjualannya turun 20% lantaran makan bergizi gratis.

"Dulu sehari saya bisa dapat Rp5 juta sampai Rp6 juta, sekarang kalau dapat Rp4,5 juta sudah bagus," kata Asep memelas.

Penurunan omset itu, disebabkan oleh berkurangnya jumlah pembeli—terutama ibu-ibu yang biasa berbelanja sayur mayur untuk bekal anak-anak sekolah.

Ibu-ibu itu, katanya, dulu selalu mampir ke warungnya sedari subuh. Sejak ada makan bergizi gratis, mereka bilang tidak perlu menyiapkan sarapan karena sudah disediakan di sekolah.

Baca juga:

Tidak cuma itu keluhan Asep, gara-gara makan bergizi gratis, terjadi kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok lantaran banyak bahan pangan yang diprioritaskan ke dapur-dapur SPPG.

"Jadi banyak dikirim untuk makan bergizi gratis. Akibatnya penyaluran ke pasar-pasar pedagang berkurang. Otomatis kalau barang berkurang atau kosong, harganya melambung," keluhnya.

Dia mencontohkan harga ayam potong yang biasanya Rp28.000-Rp34.000 per kilogram, sekarang menjadi Rp39.000.

Kondisi itu membuatnya terpaksa memberhentikan dua pegawainya tiga bulan lalu karena tak kuat membayar upah mereka.

Keluhan yang sama juga datang dari Solo, Jawa Tengah.

Pedagang sayur di Pasar Legi, Mistiyah, menuturkan adanya program makan bergizi gratis ternyata tak berdampak banyak. Ia menyebut, sejumlah komoditas sayur jadi langka di pasaran karena pasokan dari tengkulak habis diborong dapur SPPG.

Pedagang seperti dirinya, jadi tak kebagian stok.

Baca juga:

"Mencari dagangan [sayur] sekarang susah. Kami yang pedagang kecil sudah enggak dapat [apa-apa] buat dijual. Misalkan wortel diborong dapur makan bergizi gratis, pedagang kecil yang mengecer enggak dapat karena sudah diambil," ucapnya kesal.

Perempuan 52 tahun ini sudah berpuluh tahun berjualan di lantai dasar Pasar Legi dan cuma bisa pasrah.

Seingatnya, dia hanya beberapa kali kedapatan pesanan dari dapur makan bergizi gratis. Itupun di awal-awal program bergulir. Setelahnya, mereka memilih membeli langsung dari pengepul.

Mei Yudi Astuti, pedagang bumbu dapur juga mengutarakan hal yang sama.

Sejak ada makan bergizi gratis, dagangannya tak terlalu moncer lantaran pelanggannya dulu—penjual di kantin sekolah—gulung tikar usai kehadiran proyek jagoan presiden.

"Kantin-kantin sekolah sekarang enggak jualan nasi. Ya kami kena imbas, penurunan omset banyak, sampai 50%," akunya.

Selama berdagang, Mei mengklaim tidak pernah ada dapur makan bergizi gratis di Solo yang membeli bumbu darinya. Kalaupun ada, seingatnya, SPPG yang berasal dari luar kota.

Baca juga:

"Ada dua [dapur makan bergizi gratis] dari Wonogiri dan Karanggede, Boyolali. Mereka biasa beli bawang merah, merica, kecap. Belanjanya seminggu sekali."

Meskipun mendapatkan dua pembeli baru dari dapur makan bergizi gratis, tapi Mei menyebut omsetnya belum bisa menutupi penurunan ketika pelanggan dari kantin-kantin sekolah gulung tikar.

Demi cita-cita menuju Indonesia Emas 2045

Badan Gizi Nasional telah menerbitkan Perubahan Ketiga Atas Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Untuk Program Makan Bergizi Gratis pada November lalu.

Di dalamnya memuat segala hal yang berkaitan dengan syarat-syarat pendirian dapur, penyajian makan bergizi gratis, kriteria relawan, hingga sanksi yang dijatuhkan jika terjadi kasus keracunan.

Tertera di situ, makan bergizi gratis berperan dalam membentuk kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Untuk itulah penting memastikan seluruh warga negara, terutama anak-anak, memiliki akses terhadap gizi yang baik demi mendukung pertumbuhan dan perkembangan kognitif mereka—yang pada akhirnya akan menciptakan masyarakat yang sehat dan produktif.

Karena itulah, BGN memasang target mendirikan 32.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan melayani sekitar 82,9 juta penerima manfaat hingga Desember 2025.

Baca juga:

Namun, nyatanya per 12 November 2025, jumlah SPPG yang terbentuk baru 14.773 di 38 provinsi. Kepala BGN, Dadan Hindayana, memaparkan dalam rapat bersama DPR akan terus menambah dapur makan bergizi gratis.

Saat ini, klaimnya, sudah ada 14.189 mitra yang mendaftar dan sedang dalam proses verifikasi. Selama proses berlangsung, BGN memutuskan menutup pendaftaran mitra karena jumlah pendaftar sudah melebihi target.

BBC News Indonesia berupaya mengecek nama-nama dapur makan bergizi gratis di situs resmi BGN, tapi tak bisa diakses.

Insentif, alur penyajian, dan test food

Merujuk pada aturan, penerima makan bergizi gratis adalah seluruh peserta didik di satuan pendidikan pada jenjang PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK, SLB, pesantren, sekolah keagamaan dan Pendidikan layanan khusus (misalnya sekolah rimba, rumah singgah dan lain-lain) baik formal dan non-formal.

Ada juga, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita di sekitar lokasi SPPG dalam radius 6 kilometer.

Setiap SPPG, dalam juknis tersebut, dibatasi melayani maksimal 2.500 penerima manfaat, yang terdiri dari 2.000 peserta didik dan 500 non-peserta didik.

Jumlah itu, bisa dimaksimalkan hingga 3.000 orang apabila memiliki jurutama masak terampil bersertifikat.

Pemerintah menganggarkan Rp15.000 untuk setiap paket makan bergizi gratis. Tapi, nominal itu dibagi untuk: satu porsi makanan berkisar antara Rp8.000–Rp10.000, ongkos operasional Rp3.000, dan sisanya Rp2.000 masuk ke kantong yayasan.

Baru-baru ini, BGN memberikan insentif kepada SPPG sebesar Rp6 juta per hari sebagai bentuk apresiasi jika berkinerja baik.

Dalam juknis tertera tabel Angka Kecukupan Gizi (AKG) Harian menurut kelompok umur, yang menjadi acuan dapur-dapur makan bergizi gratis.

Termasuk, alur penyiapan dan penyalurannya.

BGN mensyaratkan dapur untuk mulai penyiapan dimulai pukul 02.00 WIB atau dini hari. Satu jam setelahnya, proses memasak. Ketentuan baru ini diberlakukan demi menghindari kasus keracunan lantaran memasak terlalu cepat.

Yang juga baru, BGN mewajibkan adanya test food. Tujuannya memastikan rasa, kualitas, porsi, dan presentasi sesuai ekspektasi, serta memastikan keamanan pangan sebelum disajikan.

Selanjutnya pengiriman makan bergizi gratis ke penerima manfaat dimulai dari pukul 07.30 WIB hingga 10.30 WIB.

Syarat SPPG mandiri dan yayasan

Teruntuk SPPG mandiri yang dimiliki swasta, BGN memberikan sejumlah syarat.

Luas tanah, bisa menyesuaikan luas bangunan; status tanah adalah SHM atau sewa minimal lima tahun; lokasinya harus dengan dekat sekolah dalam radius 6 kilometer atau jarak tempuh 30 menit.

Listrik terjangkau PLN, akses jalan mesti memadai, berada di lingkungan sekitar yang higienis alias tidak berdekatan dengan tempat pembuangan akhir sampah, dan tidak dalam konflik sengketa.

Soal spesifikasi bangunan, luasnya minimal 150 meter persegi, tersedia alat dapur sesuai standar BGN, alat makan, alsatri, alsintor, seragam relawan beserta name tag.

Adapun SPPG yang dibentuk oleh yayasan, BGN memberikan catatan hanya diperkenankan menaungi maksimal 10 unit dapur yang beroperasi di satu provinsi yang sama atau dapat membuka cabang dapur di provinsi lain maksimal lima dapur di provinsi tempat yayasan tersebut didirikan.

Baca juga:

Ketentuan itu tidak berlaku bagi yayasan instansi pemerintah dan organisasi yang telah memiliki MoU atau kesepakatan dengan BGN.

Jumlah personel di setiap SPPG maksimal 52 orang yang terdiri dari: kepala SPPG, ahli gizi, akuntan, pengawas pemeliharaan dan sanitasi, jurutama masak, dan pengawas pengantaran, persiapan bahan makanan (4 orang).

Kemudian, pengolahan bahan makanan (10 orang), pemorsian (9 orang), pengemasan, distribusi (4 orang), petugas kebersihan (2 orang), pencuci alat makan (14 orang), serta petugas keamanan (2 orang).

Tertulis juga dalam juknis tanggung jawab masing-masing orang yang bekerja dalam dapur.

Bagian pentingnya ada di sini: dari total tenaga relawan yang direkrut oleh SPPG, 30% di antaranya berasal dari golongan masyarakat lokal atau setempat dari desil 1 (masyarakat miskin sangat ekstrem) dan desil 2 (miskin) untuk menciptakan lapangan kerja baru.

Tenaga relawan harus dilaksanakan pelatihan dan pembekalan tentang tupoksi masing-masing, kebersihan, pengetahuan tata boga, dan pengetahuan lain sebelum SPPG beroperasi.

Tenaga relawan, pada saat bekerja, diberikan perlengkapan sesuai kebutuhan untuk menjaga kebersihan makanan.

BGN juga mensyaratkan adanya giliran secara berkala dalam rangka pemerataan beban kerja, menghindari kejenuhan, dan menambah pengalaman kerja.

Honor tenaga relawan diberikan sesuai dengan wilayah masing-masing dan beban kerja, dengan besaran antara Rp100.000 sampai Rp200.000 per orang per hari. Pembayarannya ditanggung oleh yayasan dan mereka diberikan asuransi kecelakaan kerja.

Untuk belanja bahan baku, seluruh dapur yang terbentuk wajib memprioritaskan BUMDes, koperasi, UMKM, dan usaha mikro lokal.

Pemasok skala besar, hanya bisa digunakan jika kebutuhan bahan baku tidak dapat dipenuhi oleh entitas ekonomi lokal.

Ketika menyandingkan antara apa yang tercantum dalam petunjuk teknis teranyar BGN dengan pengakuan warga, relawan, dan pelaku usaha mikro, faktanya belum sepenuhnya dijalankan.

Ketua Umum Asosiasi Industri UMKM Indonesia, Hermawati Setyorinny, bahkan menyebut keterlibatan pelaku usaha mikro dalam menyuplai bahan baku ke dapur-dapur makan bergizi gratis tidak sampai 10%.

Itu pun, harus punya pendekatan personal dengan pemilik dapur, baru bisa mendapatkan pesanan.

"Jadi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dia [pelaku usaha mikro] harus deketin dulu tukangnya atau mandornya yang bangun dapur. Terus pemiliknya datang, baru dikenalin…"

"Setelah itu dijanjikan bisa menyuplai. Prosesnya enggak sederhana. Kalau sekonyong-konyong [enggak bisa], karena mereka [pemilik dapur] sepertinya sudah punya vendor sendiri," klaimnya.

Pemantauannya, pelaku usaha mikro yang menyuplai bahan baku ke dapur makan bergizi gratis antara lain peternak telur ayam atau ayam potong. Tapi, dengan catatan, mereka mampu menyediakan dalam jumlah besar.

Baca juga:

Itu kenapa, para peternak atau petani mesti menggandeng sesama rekannya untuk memenuhi permintaan tersebut.

Jika tak bisa memenuhi pesanan, kata Hermawati, pengelola dapur bakal mengambil dari tengkulak.

"Karena tengkulak suplainya banyak. Nah itu yang sangat memprihatinkan, sebab enggak banyak pelaku usaha mikro yang terlibat..."

"Kalau kami harapannya 40% pelaku usaha mikro bisa terlibat, sudah cukup," harapnya seraya menambahkan belum ada satupun pengusaha UMKM yang memiliki dapur makan bergizi gratis karena ketiadaan modal.

"Saya berharap dibenahi lah, supaya perputaran ekonomi ini juga dirasakan oleh pelaku usaha mikro. Mereka ikut sejahtera, gitu."

Perkaranya, ada seratusan yayasan atau mitra SPPG yang mendapatkan proyek tersebut karena diduga punya koneksi dengan lingkaran pejabat, menurut Indonesia Corruption Watch (ICW).

Mereka merinci dari 102 yayasan di 38 provinsi di Indonesia:

Peneliti ICW, Seira Tamara, mengatakan temuan mereka ini merupakan hasil pemantauan yang dilakukan secara acak pada periode Oktober-November 2025.

Dia juga menyebut data yayasan yang dipantau ICW diperoleh dari laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum.

Sedangkan, nama-nama individu yang terafiliasi dengan yayasan-yayasan tersebut ditelusuri berdasarkan apa yang tercantum dalam struktur resmi yayasan.

"Kesimpulan kami pelaksanaan makan bergizi gratis dipenuhi dengan praktik patronase, serta konflik kepentingan. Hal ini menjadikan makan bergizi gratis sebagai wadah berbagi proyek dan dijalankan oleh pihak tanpa kompetensi yang relevan," tegas Seira.

"Masalahnya pengawasan tidak bisa berjalan secara optimal, salah satunya karena bagian dari BGN justru ikut menjadi eksekutor program," tandasnya.

Baca juga:

Perkara dugaan bagi-bagi jatah dapur makan bergizi gratis sempat disentil anggota Komisi IX DPR, Lucy Kurniasari, dalam rapat dengar pendapat dengan BGN pertengahan November 2025.

Dengan lugas, dia mempertanyakan dasar hukum dari target pembangunan 1.000 SPPG Polri di seluruh Indonesia.

"Kenapa Polri dapat jatah pembangunan seribu SPPG? Apakah pemberian jatah sebanyak itu ada dasar hukumnya?" desak Lucy Kurniasari.

"Yang jelas DPR Komisi IX tidak pernah mendapatkan jatah SPPG. Saya sampai hari ini tidak pernah intervensi satu SPPG pun," tambahnya.

Sebelumnya, target seribu dapur Polri itu keluar dari mulut Wakapolri Dedi Prasetyo.

Ia bilang Polri akan membangun sebanyak 400 SPPG pada 2026 di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan tahun 2025 akan didirikan 1.100 dapur.

Dedi juga menyebut jumlah dapur makan bergizi gratis yang dibangun Polri selama 2025 hingga 2026 mencapai 1.500. Dia berjanji Polri akan sangat ketat dalam pengawasan pembangunan dapur hingga penyajian makanan.

Baca juga:

Sementara itu, jumlah dapur makan bergizi gratis yang dikelola TNI mencapai 452 unit yang tersebar di seluruh daerah Indonesia dari total target 2.000 dapur.

Panglima TNI, Agus Subiyanto, bilang keterlibatan TNI dalam program ini sebagai bentuk pengabdian untuk membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.

Kepada para komandan satuan di berbagai wilayah, dia berpesan agar menjaga kualitas dapur.

Orang-orang tertentu yang dekat dengan lingkaran kekuasaan, kata pengamat.

Direktur Riset di Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, bilang begitu karena pangkal masalahnya terletak pendekatan yang dipakai Presiden Prabowo Subianto untuk menjalankan program ini.

"Sangat top-down sekali. Mulai dari dibentuknya Badan Gizi Nasional sebagai komando dan badan ini yang menentukan siapa-siapa saja yang bertanggung jawab membangun dapur di masing-masing daerah," paparnya.

"Makanya semakin dekat dengan kekuasaan, itu yang paling banyak mendapatkan 'kue' dari atas. Itu tidak bisa dipungkiri."

Pendekatan semacam ini, kata Andri, pada ujungnya membuat yayasan atau pemilik dapur seakan memiliki kekuasaan untuk menentukan siapa saja yang bisa bekerja di dapurnya dan berapa upahnya.

Termasuk, kepada pihak mana mereka membeli bahan baku.

Di titik inilah, muara dari "rusaknya pasar dan kesejahteraan rakyat" dimulai, klaim Andri.

Ketika pemasok skala besar memprioritaskan bahan baku pangan ke dapur-dapur makan bergizi gratis, pedagang kecil di pasar-pasar tradisional jadi tidak kebagian pasokan.

Baca juga:

Minimnya stok, tentu saja, berdampak pada naiknya harga jual. Dan, saat harga melonjak maka penjualan bakal turun. Omset pun ikut melorot.

"Jadi ini adalah salah satu contoh program yang paling merusak pasar, paling merusak kesejahteraan masyarakat. Pedagang cuma dapat getahnya atau ampasnya, konsumen dapat harga naiknya aja," cetusnya.

"Pada akhirnya ekonomi cuma bertumpu di atas, untuk mengharapkan sampai ke bawah, tidak akan terasa apalagi dengan sistem komando seperti ini."

"Yang sampai ke bawah cuma sisa-sisanya saja, setelah yang di atas sudah merasa cukup [kenyang]," pungkasnya.

Atas dasar itu, Andri menilai program jagoan Presiden Prabowo Subianto tersebut tidak layak dipertahankan.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, sependapat. Ia mendesak agar program ini sebaiknya dihentikan.

Dia menyebut proyek jagoan Prabowo tersebut sebagai "substitutional effect" alias menggantikan ekosistem pasar yang sudah eksis jadi berantakan.

Pengamatannya, sejumlah dapur makan bergizi gratis lebih memilih mengambil suplai bahan baku dari pemasok kelas kakap yang diduga memiliki koneksi dengan pemilik yayasan ketimbang pengusaha kecil dan mikro.

Baca juga:

Imbasnya, sudah barang tentu UMKM kelimpungan mencari suplai.

"Banyak usaha kecil dan mikro dirugikan karena harga pangan naik. Tapi itu enggak dihitung sama BGN. Dampak berantai kepada usaha kecil, misalnya warteg, kerasa sekarang," bebernya.

"Dan yang tadinya makan bergizi gratis ingin mendorong UMKM, diperkirakan ada satu juta lebih orang pekerja kantin atau katering sekolah yang tersingkir karena 'kue' nya direbut MBG."

Persoalan lain yang juga ditangkapnya adalah keberadaan para relawan dapur justru menciptakan pekerja rentan lantaran tak ada kontrak kerja tertulis, upahnya harian, dan sewaktu-waktu bisa berhenti bekerja jika dapurnya stop beroperasi.

Situasi seperti itu, sama sekali tak menguntungkan, kata Bhima.

"Dan mereka sebenarnya bukan industri baru, tetap [pekerja] informal. Jadi enggak ada itu menciptakan 1,5 juta pekerjaan baru," ungkap Bhima.

"Pekerjaan baru tuh [menciptakan industri] AI," celetuknya.

Dengan segala persoalan itu, Celios menilai Presiden Prabowo perlu memoratorium program jagoannya sampai memperbaiki sistem yang kacau tersebut.

Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, menolak menanggapi temuan BBC News Indonesia.

Dalam pesan singkat kepada BBC News Indonesia, ia meminta agar identitas relawan maupun dapur makan bergizi gratis yang diduga bermasalah dibeberkan. Kalau tidak dibeberkan, dia menyebut temuan BBC News Indonesia sebagai hoaks.

Dia kemudian mengirimkan beberapa video dan kisah inspiratif dari pelaku usaha mikro yang terdampak dari proyek makan bergizi gratis.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa program makan bergizi gratis adalah prestasi logistik terbesar di dunia yang telah dicapai Indonesia.

Prabowo berkata pelaksanaan program ini tidak mudah. Baginya, keberhasilan proyek tersebut merupakan prestasi terbesar di dunia.

Dia mencontohkan Brasil yang juga memiliki program serupa, baru bisa mencapai 40 juta penerima manfaat dalam waktu 11 tahun.

Tapi Indonesia, klaimnya, mampu mencapai angka 49 juta penerima manfaat dalam jangka waktu kurang dari satu tahun.

Baca juga:

Ia kemudian membandingkan angka tersebut dengan warga Singapura.

"Saudara-saudara, hari ini sudah 49 juta makanan tiap hari, mulut 49 juta penerima manfaat tiap hari. Lebih dari 7 kali Singapura kita kasih makan tiap hari," kata Prabowo saat pidato di HUT ke-61 Partai Golkar, Jumat (5/12/2025).

Hal ini ditegaskannya sekaligus membantah tudingan sejumlah pihak yang menyebut MBG akan gagal.

"Ada profesor-profesor, ada orang-orang pintar yang mengatakan dalam siaran-siaran mereka MBG pasti gagal," pungkas Prabowo.

Wartawan Yuli Saputra di Bandung, Panji Prayitno di Cirebon, dan Fajar Sodiq di Solo, berkontribusi untuk laporan ini.