Lebih dari 1.000 siswa di Bandung Barat diduga keracunan MBG – 'Anak saya kejang-kejang, sesak nafas'

Sejumlah korban keracunan usai mengonsumsi MBG masih berdatangan ke Posko KLB Keracunan MBG, Kecamatan Cipongkor, Kamis siang (25/09). Otoritas kesehatan setempat melaporkan jumlah korban keracunan terbaru, lebih dari 1.000 orang.

Setidaknya lima siswa dari sekolah yang berbeda datang dengan keluhan sesak nafas, sakit perut, pusing, dan mual.

Mereka adalah siswa yang sempat menjalani perawatan Rabu kemarin (24/09).

"Namun karena kondisi kesehatannya tidak cukup baik, mereka datang kembali untuk menjalani pengobatan," kata wartawan Yuli Saputra yang melaporkan untuk BBC News Indonesia dari Posko KLB Keracunan MBG di Bandung Barat.

Kepala Puskesmas Cipongkor, Yuyun Sarihotima menyebut jumlah korban pada kasus keracunan yang dirangkum sejak Senin dan Rabu kemarin lebih dari 1.000 korban.

Angka ini masih dinamis karena sejumlah korban masih mendatangi posko. Angka ini meningkat dari laporan sebelumnya.

Mereka ditangani di Posko KLB keracunan MBG Cipongkor.

Yuyun menjelaskan, korban mengalami gejala keracunan, tapi ada gejala sesak nafas yang tidak lazim terjadi pada kasus keracunan. Selain itu, korban juga tidak mengalami diare yang merupakan gejala umum keracunan.

Beberapa orang tua korban, awalnya mengaku senang dengan program MBG. Tapi setelah anak mereka terkapar usai menyantap MBG, mereka minta program ini distop.

Mereka menyerukan skemanya lain yaitu dengan memberikan uang tunai ke orang tua, agar bisa mengolah makanannya sendiri untuk anak-anaknya.

'Kejang-kejang, tangan terkunci semua'

Neng Nesa Agustin, 18 tahun, masih belum pulih sepenuhnya setelah mengalami kejang-kejang usai mengonsumsi MBG di sekolahnya, Senin (22/09).

"Ya [sudah] baik sedikit, tapi masih agak sesak. Mual juga kadang sih, tiba-tiba sakit perut juga," katanya.

Di hari nahas, ia mengaku tak curiga dengan menu MBG. Tapi "ada bau sedikit dari ayamnya" dan merasakan potongan buah melon dengan rasa tak wajar.

"Manis banget beda sama buah-buahan yang pernah aku makan sebelumnya," tambahnya.

Agus, ayah Nesa, bercerita putrinya itu sempat dirawat dua hari.

"Kejang-kejang, terus sama sesak napas. Kejang, jadi ini tangan semuanya terkunci," katanya.

Pada Selasa malam (23/09), Nesa pulang setelah menghabiskan tiga botol infus dan bantuan oksigen. Rabunya ia kembali ke posko karena masih ada sesak.

"Setelah itu adanya MBG, Alhamdulillah emang merasa kebantu beban orang tua. Tapi kalau seandainya makanannya seperti ini, mengakibatkan parah seperti ini, saya tidak mengharapkan lagi," kata Agus.

Di ranjang lainnya, Siti Aisyah mendampingi anaknya yang berusia 10 tahun. Ia kembali lagi karena kondisi kesehatan anaknya memburuk.

"Pas dzuhur langsung sakit, terasanya sakit banget. Sampai nangis-nangis anaknya. Melilit sakitnya, lemes, nggak bisa berdiri," kata Aisyah.

Kata dia, putrinya itu sempat mendapat perawatan di posko ini, Rabu kemarin usai melahap MBG. Saat itu kondisi badannya sakit-sakit, lemas dan pusing. Perawatan di Posko KLB berlangsung beberapa jam, kemudian putri Aisyah diberikan obat, lalu pulang.

Melihat putrinya yang masih terbaring lemas, Aisyah melarang anaknya mengonsumsi MBG ke depannya. "Takut terjadi lagi," katanya.

Ia berharap program MBG dihentikan karena "membahayakan banyak orang". Ia mengusulkan agar skema MBG diubah dengan cara uang tunai diberikan kepada orang tua.

"Biar dimasakin di rumah, bekal [makan] ke sekolah, lebih aman," katanya.

Rabu kemarin (24/09),Plt. Kepala Dinas Kabupaten Bandung Barat, Lia N Sukandar melaporkan lebih dari 800 siswa sekolah di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, mengalami keracunan MBG.

"Total [korban diduga MBG] 842 orang," kata Lia N Sukandar kepada wartawan di Cipongkor.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, penyebab keracunan MBG di Cipongkor adalah kesalahan teknis dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

SPPG disebut memasak terlalu awal, sehingga makanan tersimpan terlalu lama sebelum didistribusikan.

"Keterangan awal kan menunjukkan bahwa SPPG itu memasak terlalu awal sehingga masakan terlalu lama," kata Dadan, usai meninjau Posko Penanganan kasus dugaan keracunan makanan Program MBG di Cipongkor, Rabu kemarin.

Dadan berkata, BGN menghentikan sementara SPPG di Cipongkor.

Sementara itu, Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail mengatakan pihaknya telah menerapkan keracunan massal MBG di Cipongkor sebagai kejadian luar biasa (KLB).

"Kita sudah menetapkan statusnya KLB, kejadian luar biasa, supaya penanganannya lebih cepat dan lebih menyeluruh, seperti itu," kata Jeje kepada wartawan, Selasa (23/09).

Sebagian korban dugaan keracunan telah dirawat di RSUD Cililin hingga di puskesmas setempat.

Kronologi darurat keracunan MBG di Bandung Barat

Senin, 22 September

Laporan-laporan media menyebutkan kasus dugaan keracunan pertama terjadi di Kecamatan Cipongkor, Senin (22/09).

Keracunan massal di Kecamatan Cipongkor, awalnya terjadi pada puluhan orang, tapi korban dilaporkan bertambah hingga 475 siswa.

Selasa, 23 September

Pemkab Bandung Barat menetapkan kasus keracunan massal sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Pemkab dan pihak terkait membuka penyelidikan terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sebanyak 85 dapur SPPG dievaluasi.

Rabu, 24 September

Keracunan massal terjadi lagi di Kecamatan Cipongkor. Sekda Jabar, Herman Suryatman mengatakan sebanyak 500 pelajar keracunan usai menyantap MBG.

Di saat bersamaan, insiden serupa terjadi di Kecamatan Cihampelas. Korban keracunan usai mengonsumsi MBG mencapai 60 orang, dan terus bertambah.

Dilaporkan, Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat telah mengambil sampel bekas muntahan dari siswa yang keracunan usai menyantap menu MBG.

Disebutkan menu yang dikonsumsi, antara lain, ayam kecap, tahu goreng, sayuran, dan buah-buahan.

Kamis, 25 September

Sejumlah siswa dari sekolah berbeda mendatangi Posko KLB Cipongkor. Mereka kembali setelah sempat dirawat dan datang karena mengalami keluhan kesehatan.

Pertaruhan ribuan nyawa siswa

BGN melaporkan sejak Januari hingga 22 September, terjadi 4.711 kasus keracunan MBG. Kasus keracunan paling banyak terjadi di Pulau Jawa.

Namun, angka lebih besar dilaporkan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). LSM ini mencatat per 21 September 2025, korban keracunan terus bertambah menjadi 6.452 anak.

"Kondisi yang tak normal ini mestinya pemerintah harus menetapkan sebagai KLB dan program dihentikan sementara untuk evaluasi menyeluruh," kata Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji.

Angka yang dilaporkan JPPI ini belum termasuk insiden terbaru yaitu kejadian "keracunan" luar biasa di Bandung Barat dan wilayah lainnya.

Di wilayah lain, di Kecamatan Tapalang, Mamuju, Sulawesi Barat belasan siswa juga keracunan. Diduga karena mereka keracunan saus kedaluwarsa.

Di Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Ketapang, sedikitnya 25 siswa dan guru dilaporkan keracunan usai menyantap MBG, Selasa (23/09). Salah satu menu MBG adalah ikan hiu goreng.

Kepala Regional MBG Kalbar, Agus Kurniawi, mengakui penyajian menu tersebut merupakan kelalaian serius dapur SPPG Mulia Kerta.

"Soal menu ikan hiu, itu murni kesalahan dan keteledoran dari SPPG kami. Mereka tidak teliti memilih menu. Ikan hiu itu dibeli dari TPI Rangga Sentap, produk lokal," kata Agus kepada wartawan, Rabu (24/9).

Apa bisa diselesaikan dengan sertifikat?

Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari mengungkap, dari 8.583 dapur MBG hanya 34 yang memiliki sertifikat kebersihan. Lisensi bernama sertifikasi laik higiene dan sanitasi (SLHS) dan prosedur keamanan pangan merupakan mandat yang harus dikantongi SPPG.

"Jadi singkatnya, SPPG itu harus punya SLHS dari Kemenkes sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG. Ya ini kan contoh bagaimana satu program itu nggak bisa berdiri sendiri, terlibat juga K/L yang lain," kata Qodari.

Data yang dikutip Qodari ini berasal dari Kemenkes per 22 September.

Untuk SOP keamanan pangan, Qodari menyebut dari 1.379 SPPG, hanya 413 yang memiliki SOP tersebut. SOP ini juga hanya dijalankan 312 SPPG.

M. Qodari, menyebut empat penyebab utama keracunan MBG: higienitas makanan buruk, suhu dan pengolahan pangan yang tidak sesuai, kontaminasi silang dari petugas, dan indikasi alergi pada penerima manfaat.

Di samping itu, BGN juga mewacanakan kewajiban setiap koki di SPPG memiliki sertifikat. Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, mengakui selama ini juru masak di SPPG "banyak melanggar SOP" terkait teknik memasak.

Pakar kesehatan masyarakat, Profesor Tjandra Yoga Aditama menilai sertifikasi ini penting dan wajib. "Ini satu bagian, tapi belum tentu menyelesaikan semua masalah," katanya.

Ia bilang, sertifikasi hanya bagian dari apa yang disebut rantai keselamatan pangan. Rantai ini dimulai dari produksi bahan pangan sampai diolah menjadi makanan dan tersedia di atas nampan.

"Jadi dari mulai apakah bahan mentahnya itu sehat, bagus enggak, ada insektisida, bukan hewan sakit. Apakah transportasi dari bahan mentah itu ke gudangnya bagus".

Baca Juga:

Setelah itu, tempat penyimpanan atau gudang juga menjadi bagian tak terpisahkan dari prosedur keamanan pangan.

"Kalau bahan pangannya rusak, mau dibawa ke dapurnya kayak apapun juga kan nggak beres juga," kata Prof Yoga.

Ia mengusulkan kasus keracunan diinvestigasi untuk mencari penyebabnya, agar penanganannya bisa tepat. "Jadi kita harus cari sebenarnya dari rantai food security atau rantai keselamatan pangan itu yang mana bocornya," katanya.

Dokter Tan Shot Yen, ahli gizi, juga mendukung proses penyelidikan untuk menemukan penyebab pasti kasus keracunan usai mengonsumsi MBG yang terjadi di pelbagai daerah. Ia menyebutnya sebagai "penelisikan secara epidemiologi".

"Apakah dari handling-nya (penanganannya), apakah dari manusianya, kontaminasi silang, dan seterusnya," kata Tan.

Ia mengajukan pandangan lebih jauh terkait dengan program MBG yang sejatinya memberi gizi pada anak, tapi justru ada kasus menu makanan ultraproses. Efeknya bisa dirasakan tahun-tahun mendatang.

"Anak-anak ini akan menjadi korban malnutrisi karena yang masuk ke dalamnya itu bukan cuma sekedar hitungan kalori, tapi kualitas makanannya nggak benar. Kita tahu produk UPF itu menyebabkan bukan cuma sekedar gemukan atau obesity, tetapi juga membuat anak mengubah pola makannya," katanya.

Balik lagi pada persoalan sertifikat. Pertanyaannya, mengapa banyak SPPG yang belum punya bersertifikat hiegienis tapi tetap diberikan lampu hijau menyediakan MBG?

Pertanyaan ini kami kirim ke Kepala BGN, Dadan Hindayana, tapi belum dibalas.

Dalam keterangannya, Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang mengatakan, "Dari kita ngaku saja sudah, BGN salah dalam hal ini". Pernyataan ini merujuk pada kasus dugaan keracunan MBG di sejumlah daerah, khususnya di Bandung Barat.

Nanik menyatakan, insiden keracunan ini juga menjadi kesalahan dari mitra BGN baik dapur, maupun yayasan karena tidak mengawasi dengan baik.

Kata dia, BGN berkomitmen terus menekan angka keracunan bahkan sampai tidak ada kasus.

"Satu nyawa pun BGN sangat concern. Satu orang pun yang terkena, kami sangat concern untuk melakukan perbaikan," katanya.

Kebijakan MBG tetap digas?

Belum ada tanda-tanda kebijakan MBG akan dihentikan sementara.

"Tidak ada, tidak ada rencana penyetopan, saya belum mendengar," kata Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, Rabu (24/09).

Tapi pria yang akrab disapa Cak Imin sepakat program ini perlu dievaluasi.

"Yang pertama tentu semua jenis kejadian harus dijadikan bahan evaluasi. Yang kena keracunan, yang sistemnya lamban, yang berbagai hal harus dijadikan pembenahan," katanya.

Di tengah maraknya kasus keracunan, proposal untuk mengubah skema MBG mencuat.

Anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris misalnya, mengusulkan agar uang MBG disalurkan langsung ke orang tua siswa. Tujuannya, agar orang tua bisa memasak sesuai kebutuhan anaknya.

Usulan ini ditolak Kepala BGN, Dadan Hindayana.

Di tengah maraknya kasus keracunan massal, kelompok masyarakat sipil juga menyerukan agar MBG dihentikan sementara atau anggarannya dialihkan untuk pendidikan.

Bagaimanapun, program andalan pemerintahan Prabowo-Gibran ini sudah dikunci APBN 2026 yang sudah disahkan. Dalam APBN tahun depan, pemerintah dan DPR setuju anggaran MBG digelontorkan Rp355 triliun.

Dengan demikian, sudah tak ada celah menggantikan program tersebut dengan skema bantuan uang tunai, kata Staf Khusus Menteri BPN/Kepala Bappenas, Sukmo Harsono.