Prabowo-Trump sepakati tarif dagang 19% ke AS – Apa dampak kesepakatan ini?

Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat sepakat menurunkan tarif barang asal Indonesia ke AS menjadi 19%, sementara Indonesia menghapus 99% hambatan tarif bagi produk-produk AS.

Kesepakatan ini diteken oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Perwakilan Perdagangan AS Jamieson Greer, pada Jumat (20/02) pagi WIB, menyusul negosiasi selama berbulan-bulan.

"Perjanjian ini akan berlaku 90 hari setelah proses hukum diselesaikan kedua belah pihak," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam jumpa pers yang disiarkan langsung Sekretariat Presiden melalui You Tube, Jumat (20/02).

Ditambahkan Hartarto, perjanjian ini akan dikonsultasikan dengan DPR.

Rincian perjanjian tidak disertakan dalam pernyataan Hartarto dan pejabat terkait.

Dalam kesepakatan itu, ekspor dari Indonesia ke AS akan dikenai tarif resiprokal 19%, kecuali untuk produk-produk tertentu yang akan menerima tarif timbal balik 0%.

Tarif 19% merupakan hasil negosiasi berbulan-bulan, setelah Indonesia dikenai tarif awal 32% yang ditetapkan AS.

Adapun komoditas unggulan seperti minyak sawit, kopi, dan kakao mendapat pengecualian tarif masuk ke pasar AS.

Di sisi lain, dalam kesepakatan ini, Indonesia akan membebaskan tarif bea masuk produk AS.

Menurut kesepakatan itu, Indonesia akan menghilangkan hambatan tarif pada lebih dari 99% produk AS yang diekspor ke Indonesia di semua sektor.

Di dalamnya, termasuk produk pertanian, produk kesehatan, makanan laut, teknologi informasi dan komunikasi, produk otomotif, serta bahan kimia.

Melalui keterangan tertulis, Gedung Putih menyatakan penurunan tarif 19% disertai kesanggupan pemerintah Indonesia:

Pemerintah Indonesia juga menandatangani 11 nota kesepahaman (MoU) sebagai turunan kerja sama perdagangan resiprokal di beberapa sektor pada Rabu (18/02).

Nilai total MoU terhitung sekitar US$38,4 miliar atau setara dengan Rp648,19 triliun dari sektor pertanian, energi, sampai teknologi.

Salah satunya adalah nota kesepahaman dengan Freeport-McMoran untuk memperpanjang izin penambangan dan memperluas operasi di Grasberg, Papua.

Apa isi keterangan pers Menko Perekonomian Airlangga Hartarto?

Lebih lanjut Airlangga mengatakan, kesepakatan ini didasarkan saling menguntungkan bagi rakyat Indonesia dan AS.

"Filosofi dari kesepakatan ini adalah harus sama-sama menang. Menguntungkan bagi rakyat Indonesia maupun rakyat AS. Kami ingin mencapai era keemasan bagi kedua negara, bukan hanya satu negara," kata Airlangga.

Dijelaskan pula bahwa kesepakatan kedua negara ini merupakan hasil proses negosiasi semenjak pengumuman kebijakan tarif resiprokal AS pada April 2025.

Indonesia disebutnya telah mengirim empat surat resmi pada 2025 dan sekitar 90% usulan Indonesia disetujui AS.

Hartarto mengklaim, pihaknya melakukan tujuh kali kunjungan ke Washington dan lebih dari 19 kali pertemuan teknis dengan USTR.

"Kesepakatan ini berbeda dengan ART negara lain karena AS sepakat mencabut pasal non-ekonomi seperti kerja sama reaktor nuklir, pertahanan, dan keamanan sehingga perjanjian murni fokus pada perdagangan," ungkap Airlangga.

Menurutnya, dalam kesepakatan tersebut, sekitar 1.819 pos tarif produk Indonesia memperoleh fasilitas.

Ini mencakup sektor pertanian dan industri seperti kelapa sawit, kopi dan kakao, rempah-rempah, elektronik dan semikonduktor, hingga alat pesawat terbang.

Produk-produk tersebut mendapatkan tarif hingga 0% di pasar AS.

Adapun sektor apparel dan tekstil juga memperoleh tarif 0% melalui mekanisme tariff-rate quota (TRQ).

Hartarto berkata, skema ini memberi manfaat langsung bagi sekitar 4 juta pekerja dan berdampak pada lebih dari 20 juta masyarakat Indonesia.

Sebagai bagian dari prinsip resiprokal, Indonesia juga memberikan tarif 0% bagi sejumlah produk AS seperti gandum dan kedelai.

Kebijakan ini dinilai menjaga stabilitas harga pangan domestik, termasuk bahan baku mi, tahu, dan tempe sehingga tidak menambah beban konsumen.

Supaya perjanjian ini berjalan adil, Airlangga berkata bahwa kedua pihak membuat council of trade investment apabila ada kenaikan harga yang lebih tinggi dari kesepakatan.

Apa tanggapan dari asosiasi pelaku usaha?

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, berkata pihaknya sebagai representasi dunia usaha selalu dilibatkan oleh pemerintah sejak awal dalam proses negosiasi tarif resiprokal dengan AS.

Beberapa hal yang dilakukan, antara lain: memberikan masukan konkret dari industri di lapangan, menginventarisasi hambatan yang dihadapi pelaku usaha, serta membangun komunikasi dengan kolega dunia usaha di AS agar bisa mendorong terwujudnya kesepakatan bisnis yang riil dan saling menguntungkan.

"Masukannya jelas berbasis data dan pengalaman industri. Dalam proses ini, juga berusaha memastikan hasil negosiasi benar-benar memperkuat daya saing dan keberlanjutan ekonomi nasional," ucap Shinta.

Ia menambahkan, daya saing industri nasional bisa diperkuat melalui efisiensi biaya produksi, modernisasi teknologi, kesiapan SDM, serta kepastian regulasi. "Tanpa perbaikan pada aspek-aspek tersebut, manfaat kesepakatan dagang tidak akan optimal," ujar Shinta.

Kesepakatan ini dinilainya punya peluang untuk membangun rantai pasok yang lebih stabil dan terintegrasi dengan pasar di AS yang berpotensi meningkatkan nilai tambah ekspor dan mendongkrak daya saing industri nasional ke tingkat global. Namun menurut Shinta, berbagai peluang dalam kesepakatan ini sangat bergantung pada kesiapan domestik.

Mengingat kesepakatan ini telah dikunci melalui penandatanganan yang dilakukan pada Kamis (19/02), Shinta menekankan beberapa hal krusial yang perlu menjadi perhatian pemerintah agar kesepakatan ini benar-benar memberikan dampak positif bagi industri nasional:

Pertama, keseimbangan antara pembukaan pasar dan perlindungan industri dalam negeri. Industri strategis padat karya di Indonesia saat ini menyerap jutaan tenaga kerja, sehingga kebijakan perdagangan harus tetap mempertimbangkan keberlanjutan industri domestik.

Kedua, ketelitian dalam pengaturan aspek teknis perdagangan, termasuk struktur tarif, aturan asal barang (rules of origin), serta kebijakan non-tarif. Detail teknis ini sangat menentukan posisi daya saing Indonesia dibandingkan negara pesaing seperti Vietnam, Bangladesh, dan India.

Ketiga, perbaikan ease of doing business di dalam negeri. Selain faktor tarif, peningkatan ekspor dan pembelian bahan baku dari AS juga sangat ditentukan oleh penyederhanaan regulasi dan perizinan, efisiensi biaya tenaga kerja, harmonisasi kepabeanan, serta kemudahan akses pembiayaan untuk modernisasi mesin dan penguatan industri hulu.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Danang Girindrawardana dan Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Yoseph Billie meminta waktu untuk menelaah hasil kesepakatan tersebut beserta dampaknya bagi industrinya.

Apa dampak kesepakatan tarif dagang ini?

Para ekonom melihat kesepakatan yang terjadi kali ini tetap tidak beranjak dari situasi pada Juli 2025, ketika AS memutuskan memangkas tarif resiprokal Indonesia yang semula 32% menjadi 19%.

"Kesepakatan ini sudah terkunci. Jadi, harus betul-betul kita bisa manfaatkan peluang yang ada. Seperti, tarif tekstil produk padat karya kita dapat 0% itu bisa kita optimakan dan memastikan seperti janji investasinya," kata ekonom dari Universitas Indonesia (UI), Telisa Falianty.

Ia juga menekankan pentingnya tetap bernegosiasi dalam skala business to business (B2B). Menurut dia, bisnis di AS tetap membutuhkan sebagian bahan baku yang memang berasal dari Indonesia sehingga hal ini bisa dimanfaatkan dengan bernegosiasi mengenai sharing burden.

Untuk itu, Telisa berkata kemampuan diplomasi di bidang bisnis ini menjadi sangat penting.

Di sisi lain, ada hal yang perlu diperhatikan usai kesepakatan ini efektif berlaku setelah penandatanganan. "Sebelum ditandatangani dan pasar belum adopsi secara penuh, neraca dagang kita masih surplus. Itu kalau bisa dipertahankan agar tidak sampai defisit," ujar Telisa.

Surplus neraca dagang ini, lanjut Telisa, merupakan salah satu sumber devisa. Ia menjelaskan besaran devisa sempat melemah pada periode semester lalu karena harga komoditas yang menjadi andalan seperti sawit sedang stagnan.

“Kalau kemudian defisit neraca dagangnya, rupiah akan mengalami depresiasi lagi. Depresiasi rupiah atau melemahnya nilai ini bisa menekan APBN,” ujar Telisa.

Fluktuasi pasar saham berkaitan dengan MSCI yang lalu juga bisa menambah beban bunga hutang di 2026 akibat naiknya yields. Pertumbuhan ekonomi juga akan terdampak dari persoalan ekspor-impor ini.

Telisa kemudian menyoroti terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dikecualikan bagi barang impor dari AS sesuai kesepakatan dagang ini. Meski dari sektor dan produknya terbatas, ia berpandangan dapat memicu negara lain untuk mengajukan kesepakatan serupa.

“Kalau terjadi, impor bisa makin bebas. Ini juga akan makin menekan industri kita. Ujung-ujungnya berpengaruh pada lapangan kerja,” kata Telisa.

Direktur Eksekuti Center of Reform on Economics (CORE), Muhammad Faisal juga menyinggung perihal TKDN. "Ini kan Amerika Serikat pernah mengeluhkan dan tidak ingin comply terhadap kebijakan TKDN. Lalu, dihapuskan untuk mereka. Ini bisa jadi preseden buruk," kata Faisal.

"Negara lain berpotensi akan meminta perlakuan yang sama juga karena dalam sistem perdagangan internasional juga investasi itu tidak boleh ada perbedaan treatment. Dengan produk dalam negeri saja seharusnya tidak boleh ada perbedaan treatment."

Menurut Faisal, TKDN inidiberlakukan untuk mendorong industrialisasi yang merupakan agenda prioritas nasional. Apabila kemudian ada pengecualian terkait hal ini, maka artinya kesepakatan yang diambil ini tidak sesuai dengan agenda prioritas pemerintah.

TKDN ini berasal dari Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025 yang mewajibkan komponen lokal tinggi, termasuk baterai nikel dan modul elektronik untuk insentif. Dari aturan itu, produsen yang membangun fasilitas di Indonesia dan mempekerjakan tenaga kerja lokal mendapatkan pengakuan TKDN minimal 25%.

Selain itu, pengecualian produk dalam tarif dagang ini banyak menyasar komoditas bahan mentah, seperti sawit, kopi, dan kakao.

"Bukan tidak baik, tapi coba kita bandingkan dengan Vietnam. Pengecualian dari tarif resiprokal yang diterima Vietnam adalah produk-produk bernilai tambah tinggi, seperti produk elektronik sehingga ketika kemarin di bulan agustus sudah efektif berlaku, Vietnam malah ada lonjakan," ujar Faisal.

Berbicara mengenai komoditas bahan mentah, Indonesia selama ini sudah tertekan. Ia memberi contoh kakao memiliki produksi yang terbatas dan fokusnya pada ekspor karena nilainya lebih tinggi ketika dijual keluar daripada di dalam negeri.

"Kalau tidak ada tarifnya, maka makin mudah mengekspor bahan mentah ini dan makin susah mendorong hilirisasi perkebunan yang mana agenda prioritas pemerintah. Ada banyak kontradiksi dengan agenda pemerintah sendiri," kata Faisal.

Apa yang terlihat ini menunjukkan perbedaan negosiasi tentang produk yang diprioritaskan. Apalagi jika memperhatikan Vietnam yang berhasil berunding mengenai produk-produk yang berkaitan dengan tarif dagang. "Jangan heran kalau kita makin lebar perbedaan kinerja ekspor dengan Vietnam."

'Dampak dari minimnya proses diplomasi'

Praktisi dan pengajar hubungan internasional, Dinna Prapto Raharja, berpendapat tarif dagang yang telah dikunci ini memperlihatkan minimnya proses diplomasi yang dilakukan oleh unsur diplomat dan ketiadaan proses pelibatan para ahli ketika masuk meja perundingan.

"Urusan diplomasi saat ini dipusatkan di tangan kepala pemerintahan dan kepala negara. Segala hal berlangsung cepat dengan mindset: Indonesia pasti dipandang, Indonesia sangat dihormati, Indonesia pasti dapat deal," kata Dinna.

Perspektif "deal-breaking" ini, lanjut Dinna, yang menjauhkan Indonesia dari proses diplomasi. Dalam diplomasi, seluruh hal yang pernah disepakati akan ditinjau dahulu agar apapun tawaran dari mitra kerjasama bisa disisir dahulu dan dicarikan titik tengah yang optimal jika bertentangan dengan prioritas dan kepentingan Indonesia.

Dalam proses diplomasi, ada negosiasi dan tawar menawar yang dibuka juga ke publik, terutama yang menyebabkan beban anggaran APBN dan dunia usaha.

"Justru dengan dibuka ke publik, ada daya tawar Indonesia di mata mitra seperti AS. Yang kita saksikan saat ini sejak urusan luar negeri dipusatkan semua di tangan kepala negara, adalah tawar menawar ini tidak terjadi. Kalaupun ada, tidak ada transparansi apa alasannya kepala negara menerima desakan dari AS ini."

Berita ini akan diperbarui secara berkala.