Suntikan dana pemerintah Rp200 triliun ke perbankan, apa yang patut diketahui?

Kebijakan menggelontorkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun ke bank-bank komersial diragukan sejumlah ekonom bisa mengerek perekonomian nasional. Persoalannya bukan banyaknya ketersediaan uang di bank, tapi lesunya minat para peminjam karena daya beli masyarakat yang diyakini lesu.

Presiden Prabowo Subianto memberi lampu hijau kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menyuntik kas negara ke bank-bank komersial. Angkanya Rp200 triliun dari dari total simpanan pemerintah Rp440 triliun di Bank Indonesia.

"[Presiden] sudah setuju. Sistemnya bukan saya kasih pinjam ke bank dan lain-lain. Ini seperti Anda menaruh deposito di bank. Kira-kira begitu kasarnya," kata Menkeu Purbaya, Rabu (10/09). "Tapi kalau saya mau pakai, saya [bisa langsung] ambil".

Apa itu suntikan dana Rp200 triliun ke bank?

Mengikuti logika Purbaya, dana Rp200 triliun nantinya bisa menambah ketersediaan uang tunai di bank-bank. Jadi, bank sudah siap kalau ada nasabah atau pihak lain yang membutuhkan duit kontan. Contohnya, tarik deposito, tabungan, pinjaman atau pinjaman jatuh tempo.

"Tujuannya, bank punya duit banyak cash," kata Purbaya.

Duit yang sudah berputar di bank ini juga tidak lagi ditarik ke BI untuk menjadi kas negara. "Jadi, kita memaksa mekanismenya berjalan," tambahnya.

Dalam keterangan lainnya, menteri keuangan juga melarang bank menggunakan duit tersebut membeli Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SBRI).

"Kami sudah bicara dengan pihak bank jangan beli SRBI atau SBN," tambah Purbaya.

Keduanya adalah cara konvensional bank memperoleh untung tetap dari bunga tiap tahun—hampir tanpa risiko gagal bayar karena dijamin negara. Contohnya, bank membeli SBN Rp100 miliar dengan kupon 6% per tahun, maka setiap tahun bank menerima Rp6 miliar.

Cara ini lebih aman dan menguntungkan, tapi tidak akan pernah menciptakan usaha baru.

Apa yang diinginkan pemerintah, duit tersebut semestinya disalurkan demi menggerakan roda perekonomian di dunia nyata, dan mendorong sektor swasta untuk belanja. Kami mengambil contoh pinjaman pada UMKM.

Saat bank menyalurkan duit dalam bentuk pinjaman kepada pengusaha kecil untuk membuka cabang baru sebuah rumah makan, maka ini punya efek domino seperti penyerapan tenaga kerja, dan tentu belanja barang-barang.

Situasinya lebih meyakinkan karena Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah pihak yang meminjam uang dari bank mengalami perlambatan pertumbuhan.

Pada Juli 2025, kredit perbankan hanya tumbuh 7,03% secara tahunan. Jumlah ini lebih rendah dari bulan-bulan sebelumnya seperti Januari 2025 yang mencapai 10,27% secara tahunan.

Purbaya menjelaskan, ketika bank menerima tambahan dana, mereka harus menyalurkannya ke pasar. "Kalau ditaruh di brankas, rugi dia (bank). Misalnya enggak diletakkan di BI lagi. Dia akan terpaksa menyalurkan dalam bentuk kredit," katanya.

Purbaya bilang, pemerintah sengaja menggenjot perekonomian lewat penempatan dana di perbankan. "Diberi bahan bakar supaya market mechanism berjalan," ujarnya.

Purbaya juga yakin, langkah ini tidak akan menimbulkan gejolak inflasi. Musababnya, kondisi perekonomian Indonesia masih punya ruang pertumbuhan yang luas tanpa menimbulkan tekanan harga.

Dengan pertumbuhan ekonomi saat ini sekitar 5%, kata dia, tambahan stimulus ini tidak akan mendorong "demand-pull inflation"—permintaan barang dan jasa dalam perekonomian tumbuh lebih cepat dibandingkan kemampuan produksi.

Bagaimana reaksi dari pihak bank?

Pemindahan dana Rp200 triliun mulai dilakukan Jumat (12/09). Rencananya dana ini akan disalurkan ke Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dan PT Bank Syariah Nasional. Keenamnya tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menjelaskan, langkah strategis tersebut dapat memberikan tambahan ruang likuiditas bagi perbankan.

Hal ini pada gilirannya diharapkan mampu mengoptimalkan fungsi intermediasi perbankan dalam menyalurkan pembiayaan kepada sektor-sektor produktif yang menjadi prioritas pemerintah.

"BNI menyambut baik setiap kebijakan pemerintah yang bertujuan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Penempatan dana di perbankan tentu akan menambah ruang likuiditas dan menjadi stimulus positif dalam mendukung pembiayaan di sektor riil," ujar Okki dikutip Detik, Jumat (12/9).

Corporate Secretary Bank Mandiri M. Ashidiq Iswara menyatakan langkah ini dapat meningkatkan sumber pendanaan bank untuk menyalurkan kredit.

"Bank Mandiri melihat penempatan dana saldo anggaran lebih (SAL) pemerintah di sistem perbankan berpotensi memperkuat pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK), sekaligus mendorong peningkatan penyaluran kredit," katanya seperti dikutip Tempo, Jumat (12/09).

Apakah kebijakan ini berdasarkan kebutuhan perbankan?

Faktanya, ketersediaan uang tunai di bank masih pada level aman, kata pengamat ekonomi dan perbankan nasional, Doddy Ariefianto.

"LDR kita berada pada level 86,4% posisi terakhir Juli 2025. Biasanya [kalau] dibilang ketat yaitu 92% ke atas," katanya.

LDR yang dimaksud adalah Loan to Deposit Ratio. Ini merupakan salah satu acuan mengukur kesehatan bank dari sisi ketersediaan uang tunai yang mereka punya (likuiditas).

Sebagai ilustrasi, LDR=80% artinya dari setiap Rp100 dana yang dihimpun bank, Rp80 disalurkan sebagai pinjaman. Sisanya, 20% berupa uang tunai/cadangan. BI menentukan LDR yang sehat pada kisaran 78%-92%.

Kata Doddy, persoalannya saat ini bukan seberapa banyak ketersediaan uang tunai di bank untuk disalurkan sebagai pinjaman, tapi seberapa banyak orang atau sektor swasta yang mau ambil pinjaman ke bank.

"Lemahnya daya ambil kredit, ya karena lemahnya daya beli," katanya.

Lemahnya daya beli masyarakat ini tergambar dari deflasi tahunan yang terjadi untuk pertama kalinya sejak dua dekade terakhir.

Meski deflasi mengindikasikan turunnya harga-harga barang dan jasa, tapi para ekonom mengingatkan deflasi tahunan ini "semu" dan "daya beli masyarakat" justru sedang turun.

Untuk kebutuhan apa saja orang pinjam duit ke bank?

Pengambil kredit di bank ada dua jenis, kata Doddy, yaitu untuk kegiatan produktif dan konsumtif.

Pinjaman produktif biasanya digunakan membuka atau pengembangan usaha. Tapi di tengah "perekonomian tidak baik-baik saja", sektor swasta akan pikir-pikir pinjam duit ke bank. Mereka khawatir pasarnya lesu alias sepi pembeli.

"Sektor real business nggak jalan karena demand-nya [permintaan] lemah," katanya.

Pinjaman bank untuk kebutuhan konsumsi biasanya buat beli rumah atau mobil. Akan tetapi si peminjam harus percaya diri dengan masa depannya—bisa terus bekerja dan melunasi kreditannya.

"Yang ada [sekarang] deg-degan, saya besok masuk dalam daftar layoff (PHK) enggak? Itu disuruh beli rumahnya, nggak bakal," kata Doddy.

Apakah ada skenario lain dari kebijakan injeksi Rp200 triliun ke perbankan?

Ada. Potensinya bisa digunakan untuk proyek-proyek pemerintah, kata Doddy.

"Cerita di balik ini kan, banyak proyek-proyek yang ambisius dari pemerintah sekarang, yang kekurangan duit. Dapat duit dari mana?" katanya bertanya-tanya. Beberapa contohnya Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hilirisasi dan lain-lain.

"Saya khawatir kayak begitu. Ya karena kan harus ada yang danai. Kalau semuanya [dibiayai], negara boncos [rugi]," jelas Doddy.

Ia menambahkan, pinjaman dari bank untuk program pemerintah ini juga tak luput dari risiko. "Ya, pada akhirnya, pemegang resikonya LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)," katanya.

LPS punya peran menjamin simpanan berupa tabungan, giro, deposito, sertifikat deposito dan bentuk simpanan lainnya. Batas maksimal penjaminan adalah Rp2 miliar per nasabah per bank. Pada 2024, aset LPS sebesar Rp243,16 triliun.

Bagaimanapun, skema pinjaman dari bank plat merah untuk proyek pemerintah sebenarnya sudah berjalan.

Mulai 1 September, pemerintah menempatkan Rp16 triliun sebagian kas negara ke sejumlah bank BUMN untuk disalurkan dalam bentuk pinjaman ke Koperasi Desa Merah Putih. Peraturan ini tertuang dalam Permenkeu No.63/2025 yang diteken Sri Mulyani.

Untuk mengantisipasi risiko kredit macet, pemerintah menggunakan dana desa sebagai jaminan pinjaman.

Ekonom memperingatkan, risiko kredit macet yang berujuk pada dana desa yang diambil bank bisa menuai protes warga, seperti dikutip Tempo.

Apa dampak yang mungkin ditimbulkan dari kebijakan injeksi perbankan?

Menyuntikan uang segar besar-besaran ke perbankan akan mendorong kelebihan uang yang beredar, kata Peneliti dari Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet.

"Terutama jika dana yang diinjeksi ini tidak disalurkan secara produktif, itu kan bisa berpotensi meningkatkan inflasi," katanya.

Sejauh ini, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa belum menjelaskan aturan rinci penyaluran uang kas negara di perbankan tersebut. Dari lisannya, dia melarang bank membeli SBN dan SBRI. Ia juga yakin guyuran dana ke perbankan tidak akan menyebabkan inflasi.

Yusuf tidak menampik niat baik pemerintah untuk memicu roda perekonomian dengan kebijakan ini. Tapi sekali lagi, "kita berharap nanti aturan turunannya itu mengatur secara spesifik. Bagaimana kemudian bank akan menyalurkan bantuan tersebut".

Baca Juga:

Sejumlah ekonom yang kami ajak bicara juga sepakat dengan pendapat Doddy dan Yusuf. Penempatan dana kas negara ke bank-bank komersial masih diragukan bisa berdampak signifikan pada sektor riil, serta mendorong penciptaan lapangan kerja.

Lalu apa yang harusnya jadi prioritas?

Jika tujuan utama pemerintah mengurangi pengangguran, kebijakan itu sebaiknya diarahkan pada akar persoalannya, kata Anggota Dewan Penasihat di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Vivi Alatas.

"Fokusnya bukan sekadar menambah uang beredar, melainkan memperkuat fondasi ekonomi: mendorong UMKM naik kelas, memperluas penciptaan kerja di desa dan daerah tertinggal, serta membuka peluang di sektor-sektor baru seperti green jobs dan digital economy," katanya.

Mantan ekonom di Bank Dunia ini juga menyarankan sasaran kebijakan semestinya fokus pada peningkatan keterampilan tenaga kerja, insentif pajak untuk penelitian dan pengembangan, dukungan inovasi bisnis rintisan, serta literasi digital dan AI.

"Dengan pendekatan ini, kita tidak hanya menambah likuiditas, tetapi benar-benar membangun daya saing dan memperluas kesempatan kerja yang berkualitas dan berkelanjutan. Permasalahan klasik justru ada pada tingginya cost of capital, perizinan yang berbelit, dan high cost economy," kata Vivi.

Sejauh ini, pemerintah mengklaim angka pengangguran di Indonesia turun.

Namun, para pengamat mengkritisi metode perhitungan tingkat pengangguran yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) yang memiliki keterbatasan indikator, problematik, dan tidak mampu menggambarkan realita masyarakat.

Salah satu indikator problematik BPS adalah mendefinisikan seseorang yang bekerja setidaknya satu jam dalam sepekan ke dalam kelompok masyarakat bekerja dan bukan pengangguran.

Dalam hal lain, BPS juga menghadapi tuduhan dari Center of Economic and Law Studies (Celios) karena merilis angka pertumbuhan ekonomi yang tidak sesuai kondisi lapangan. Celios membawa laporan ini ke Badan Statistik PBB.

Apakah kebijakan ini bisa jadi salah satu obat perekonomian?

Ekonom dari Universitas Indonesia, Teuku Riefky mengatakan kebijakan suntikan Rp200 triliun ke perbankan harus dilihat implementasinya. Jika belok dari tujuan awal yaitu membangun perekonomian di sektor riil, maka kebijakan ini mengarah pada "misalokasi anggaran".

"Memang kita melihat ini belum ada study [penelitian dasarnya] atau regulatory impact assessment [penilaian dampak dari peraturan]," katanya.

Teuku Riefky adalah satu dari 383 ekonom dan akademisi yang menamai diri Aliansi Ekonom Indonesia membuat pernyataan publik tentang "Tujuh Desakan Darurat Ekonomi", Selasa (09/09).

Pernyataan ini dikeluarkan sehari setelah Purbaya dilantik menjadi menteri keuangan menggantikan Sri Mulyani. Desakan ini juga dibunyikan pasca demonstrasi berhari-hari yang menimbulkan kericuhan di pelbagai wilayah Indonesia.

Tujuh desakan darurat ekonomi yaitu:

"Kita juga sebenarnya berharap, ini kan tujuh desakan yang harusnya cukup gampang diadopsi oleh pemerintah. Sudah cukup clear apa yang bisa dilakukan," kata Jahen F. Rezki dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) UI yang terlibat dalam aliansi ini.