Purbaya dilantik jadi menteri keuangan, apa saja PR yang harus dituntaskan?

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan bakal mendorong pertumbuhan ekonomi 6%-7% agar ketidakpuasan publik tidak meledak seperti yang terjadi dalam gelombang demonstrasi di sejumlah daerah baru-baru ini.

Tapi sejumlah ekonom sangsi cara itu akan menyelesaikan akar masalah, yaitu soal ketidakadilan anggaran negara. Lantas, apa saja pekerjaan rumah Menteri Purbaya?

Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai menteri keuangan untuk menggantikan Sri Mulyani Indrawati, pada Senin (08/09).

Pergantian ini disebut bersejarah mengingat Sri Mulyani sudah menduduki jabatan itu selama 14 tahun sejak era mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Kabar pergantian mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut dari Kabinet Merah Putih sebetulnya sudah berembus di media sosial setelah insiden penjarahan di rumah pribadinya di kawasan Tangerang Selatan, pada Minggu dini hari (31/08). Kendati, tak ada penjelasan dari pihak Istana.

Reshuffle atau perombakan kabinet kedua yang dilangsungkan pada Senin lalu seakan mengamini isu yang beredar itu.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menolak kejadian demonstrasi yang berujung pada kerusuhan akhir Agustus lalu disebut menjadi salah satu pertimbangan Presiden Prabowo merombak kabinetnya, termasuk mengganti Sri Mulyani.

"Bukan mundur, bukan dicopot. Pak Presiden [Prabowo] selaku kepala negara dan kepala pemerintahan tentu saja kita semua paham beliau punya hak prerogatif. Maka kemudian atas evaluasi beliau memutuskan ada perubahan formasi," kata Prasetyo.

Usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, dan berkunjung ke Gedung Kementerian Keuangan, Purbaya menyatakan akan "menciptakan pertumbuhan ekonomi 6%-7%".

Dengan begitu, menurutnya, tidak bakal ada lagi gejolak di masyarakat seperti aksi demonstrasi pada akhir Agustus lalu.

Ia bahkan menyebut tuntutan publik yang tertuang dalam '17+8' sebagai suara sebagian kecil rakyat saja.

"Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita, kenapa? Mungkin sebagian merasa keganggu hidupnya masih kurang ya. Once, saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%-7% itu [demonstrasi] akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo," ujarnya.

"Pesan Presiden adalah balik arah ekonomi, ciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Itu yang akan kita kerjakan ke depan," sambungnya.

Baca juga:

Purbaya tak menjelaskan detail apa saja strateginya untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi 6%-7%, yang pasti dia bakal mengoptimalkan instrumen yang ada tanpa harus merombak kebijakan fiskal yang sudah dirancang pendahulunya, Sri Mulyani.

Semisal, mempercepat belanja pemerintah, yang dinilainya agak lambat dalam dua triwulan ke belakang.

"Itu enggak tahu salahnya di mana, [akibat] efisiensi atau bukan, tapi yang jelas itu memberi dampak negatif ke perekonomian karena pertumbuhannya melambat di situ," paparnya.

"Saya ahli fiskal, jadi saya mengerti betul fiskal yang baik seperti apa," sambungnya penuh percaya diri di hadapan wartawan.

Apa saja PR Purbaya?

Sejumlah pengamat ekonomi memandang pernyataan Menteri Keuangan Purbaya dalam merespons 'kemarahan publik' menunjukkan bahwa dia belum memahami betul akar masalahnya.

Direktur Riset dari Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, bahkan menyebut Purbaya sebagai "orang yang tidak merasakan keresahan masyarakat".

Ekonom senior dari CORE Indonesia, Hendri Saparini, menilai "Purbaya terkesan menyederhanakan masalah".

Lebih dari itu, keduanya menilai ada beberapa pekerjaan rumah yang mesti dicarikan solusi:

Persoalan ini, kata Hendri, didasari oleh postur RAPBN 2026 yang dinilai oleh beberapa kalangan "rentan" lantaran belanja negara lebih besar dibandingkan dengan pendapatan negara, yang jika dibiarkan berlanjut bisa meningkatkan pembiayaan utang negara.

Jika merujuk pada Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026, proyeksi pendapatan negara sebesar Rp3.147,7 triliun dan belanja negara Rp3.786,5 triliun.

Dengan demikian, defisit diperkirakan mencapai Rp638,8 triliun.

Pemerintah pun berencana menarik utang baru senilai Rp781,9 triliun pada 2026 demi kelangsungan program-program pemerintah.

Tetapi risiko dari peningkatan utang tersebut adalah semakin tingginya rasio pembayaran utang terhadap penerimaan negara.

Artinya, dengan adanya utang baru maka beban pembayaran bunga utang bisa menembus Rp600 triliun lebih pada 2026 atau 19% dari total belanja negara.

Imbasnya sudah pasti bakal memengaruhi alokasi anggaran yang sedianya ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

"Kalau [utang] menjadi salah satu masalah Presiden Prabowo mengganti Sri Mulyani, semestinya ada koreksi dari sisi belanja. Untuk Pak Purbaya jangan buat utang lebih banyak karena itu menjadi risiko," papar Hendri.

"Tapi kalau ternyata Pak Prabowo justru membutuhkan dana lebih banyak karena belanjanya mau digenjot lagi, ya Menteri Keuangannya tinggal menjalankan apa yang dimau kan."

Ketika awal menjabat Presiden Prabowo Subianto menetapkan keputusan untuk melakukan efisiensi anggaran agar keuangan negara bisa fokus untuk kepentingan rakyat.

Keputusan itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Penghematan anggaran ini akan dilakukan hingga tiga putaran dengan total mencapai Rp750 triliun.

Hasil dari penghematan itu bakal digunakan untuk mendanai proyek prioritas Prabowo yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) dan memberikan modal kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Tapi gara-gara efisiensi, anggaran sejumlah kementerian dipangkas yang berimbas pada sejumlah hal: mulai dari ancaman PHK pekerja hotel dan kontributor di kantor berita milik pemerintah; pengurangan dana penelitian dosen hingga biaya perkuliahan; termasuk penghematan fasilitas kerja para aparatur sipil negara.

Tak cuma itu saja karena utak-atik efisiensi belanja negara, pemerintah pusat memangkas dana Transfer Ke Daerah (TKD) yang membuat 104 daerah mencari sumber pendapatan dengan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) berkali-kali lipat.

Akibatnya, penolakan dari warga meledak di sejumlah wilayah—yang dimulai dari Pati, Jawa Tengah.

Di tengah gembar-gembor efisiensi, gaji dan tunjangan anggota DPR tetap utuh yakni menembus angka lebih dari Rp100 juta per bulan.

Andri Perdana mengatakan ketidakadilan fiskal itu membuat rakyat murka. Apalagi Kementerian Keuangan bakal menggenjot pajak-pajak baru yang menyasar kelas menengah ke bawah lebih gencar lagi.

"Pajak PBB itu walaupun yang menentukan kepala darah, tapi Kementerian Keuangan yang memutuskan dana TKD. Kalau TKD tidak dipangkas, pajak [PBB] tidak akan naik," jelasnya.

"Menteri Keuangan mestinya bisa menjelaskan ke Presiden mana program yang bisa diblokir atau dievaluasi. Dengan pengeluaran untuk MBG yang besar, lalu Koperasi Merah Putih, ditambah pembangunan tiga juta rumah, maka fiskal tidak akan berkelanjutan."

"Itulah pentingnya fiskal yang berkeadilan," cetusnya.

Pada Juli lalu, Sri Mulyani yang masih menjabat sebagai Menteri Keuangan memperkirakan penerimaan pajak tahun ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBN 2025.

Dalam APBN 2025, penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp2.189,3 triliun sampai akhir tahun. Namun, realisasinya diproyeksi hanya 94,9% dari target atau sekitar Rp2.076,9 triliun.

Sri Mulyani berkata target penerimaan pajak tak mencapai 100% karena keputusan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% batal diterapkan ke seluruh barang dan jasa, alias terbatas hanya ke barang mewah.

Akibat dari turunnya penerimaan pajak ini menyebabkan pendapatan negara tahun ini juga berpotensi tidak mencapai target sebesar Rp3.005,1 triliun.

Persoalan lain adalah dividen BUMN yang selama ini masuk ke kas negara, sekarang dialihkan ke Danantara.

Sri memperkirakan penerimaan negara pada 2025 hanya akan mencapai 95,4% atau Rp2.865,5 triliun.

Andri Perdana menyebut Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Purbaya harus bisa memperbaiki kondisi itu dengan mengejar wajib pajak dari orang kaya dan wajib pajak yang bandel.

Dengan menerapkan pajak kekayaan 1%-2% dari 50 orang terkaya di Indonesia, negara bisa mengantongi setidaknya Rp80 triliun per tahun.

Angka itu klaimnya lebih tinggi dari kenaikan pajak PPN.

"Ada banyak juga wajib pajak yang menghindari pajak dengan berkongkalikong dengan pegawai pajak sehingga penerimaan pajak tidak sesuai target. Itu harus bisa diperbaiki," ungkap Andri.

'Kita tidak memerlukan orang yang lebih pintar dari Sri Mulyani'

Tapi terlepas dari itu semua, ekonom senior Hendri Saparini menilai persoalannya bergantung pada Presiden Prabowo Subianto. Apakah dia memahami permasalahan yang dihadapi masyarakat, dan tidak melulu terpaku pada target pertumbuhan ekonomi.

Sebab, target pertumbuhan ekonomi 6%-7% atau bahkan 8% bukan mustahil tercapai. Hanya saja, kata Hendri, akan "tumbuh secara eksklusif".

"Bukan tumbuh inklusif, itu kan dua hal yang sangat berbeda. Jadi menurut saya Pak Purbaya sebaiknya menyegerakan berdiskusi dengan Presiden tentang masalah yang dihadapi ekonomi Indonesia secara jujur," imbuhnya.

"Dan jangan mensimplifikasi masalah-masalah ketidakadilan yang ada pada masyarakat."

Hal lain yang tak kalah penting, menurutnya, Menteri Purbaya harus memerhatikan ucapannya agar tidak menciptakan kemarahan baru di masyarakat.

Hendri merujuk kritiknya pada pernyataan Purbaya yang menyebut tuntutan publik berupa '17+8' sebagai suara sebagian kecil rakyat saja.

"Mudah-mudahan pernyataan itu bukan karena tidak paham atau tidak mau paham, tetapi guyon meskipun tidak boleh. Karena itu sudah menciptakan kemarahan baru, padahal kita sedang mendinginkan ekonomi," ungkapnya.

Pengamat ekonomi Andri Perdana juga berpesan agar Purbaya punya pendirian dan berani menantang Presiden jika keputusannya dianggap kurang realistis dan bisa berdampak buruk terhadap kesehatan fiskal dalam jangka panjang.

"Kita tidak memerlukan orang yang lebih pintar dari Sri Mulyani saat ini, tapi yang lebih berpendirian."

"Tapi apabila Menteri Keuangan yang baru lebih submissive, jangankan bisa lebih baik dari Sri Mulyani, saya rasa akan memperburuk keadaan," tukasnya.

Hendri Saparini sependapat. Baginya penting untuk memberi pemahaman kepada Presiden tentang keresahan masyarakat, terutama yang terkait ketidakadilan fiskal.

Kemudian, memberikan rekomendasi berupa kreasi kebijakan yang tidak memicu gejolak di masyarakat.

Dia mencontohkan proyek mercusuar Prabowo, MBG. Menurutnya, program itu bisa diintegrasikan dengan program lain dan melibatkan pihak luar. Sehingga tak membebani anggaran negara—bahkan sampai memotong anggaran pendidikan.

"Jadikan MBG sebagai program nasional, jadi semua pihak terlibat. Setelah itu Presiden membuat mapping seluruh anak Indonesia yang perlu diselesaikan masalah gizinya," jelas Hendri.

"Persilakan lembaga internasional, swasta, lembaga sosial, filantropi untuk bekerja sama. Kalau begitu, jangan-jangan pemerintah tinggal menambah dari APBN sekitar 40% saja?" ucapnya.

"Kemudian, agar MBG tidak sentralistik dekati UMKM di sekitaran sekolah. Dengan begitu bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif."

"Nah, Pak Purbaya paham enggak kayak gini? Jangan sama pendekatannya dengan Ibu Sri Mulyani."

Menteri Purbaya minta maaf

Dalam pidato serah terima jabatan, Menteri Keuangan Purbaya memaparkan sejumlah hal.

Mulai dari krisis global yang berdampak pada ketidakpastian ekonomi, perlambatan ekonomi di berbagai negara, ketegangan geopolitik, perubahan iklim hingga disrupsi perkembangan teknologi.

Ia juga menyoroti secara khusus masalah perubahan iklim yang melanda dunia. Baginya, tantangan perubahan iklim kini semakin nyata yang memiliki dampak langsung ke berbagai sektor strategis seperti pertanian, perikanan, dan energi.

"Peran Kementerian Keuangan dalam merancang kebijakan fiskal yang mendukung pembangunan berkelanjutan sangat krusial," ujar Purbaya.

Oleh sebab itu, dia memastikan di bawah kepemimpinannya, penyusunan RAPBN 2026 akan tetap disiplin, supaya fiskal pemerintah tetap sehat di tengah besarnya tantangan ekonomi global.

"RAPBN 2026 dirancang untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal dan disiplin, sekaligus berpihak pada rakyat."

Purbaya juga menekankan prinsip kehati-hatian akan tetap dijaga supaya APBN 2025 tetap sehat, kredibel, dan mampu menopang agenda pembangunan nasional.

"Setiap rupiah yang kita kelola adalah uang rakyat, dan kita memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa uang tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat," pungkasnya.

Terakhir Purbaya meminta maaf atas ucapannya yang menyebut tuntutan '17+8' sebagai suara sebagian kecil rakyat.

Dia berjanji pemerintah akan memulihkan kondisi ekonomi, salah satunya lewat menciptakan banyak lapangan kerja.

"Jadi kuncinya di situ. Berapa cepat kita bisa memulihkan ekonomi sehingga lapangan kerja ada banyak. Itu yang kita kejar nanti ke depan. Jadi itu maksudnya saya kemarin. Kalau kemarin salah ngomong, saya minta maaf."