Indonesia akan impor 1.000 ton beras dari AS – Apakah ini anomali di tengah klaim swasembada dan program food estate?

Indonesia sepakat untuk mengimpor beras sebanyak 1.000 ton dari Amerika Serikat, sebagai bagian dari perjanjian perdagangan resiprokal. Apa arti kesepakatan itu di tengah capaian swasembada dan program lumbung pangan?

Dalam dokumen perjanjian perdagangan timbal balik (Agreements on Reciprocal Trade) yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Donald Trump dijelaskan bahwa Indonesia akan mengimpor komoditi pertanian dari AS dengan nilai US$4,5 miliar (sekitar Rp75 triliun).

Salah satu komoditinya adalah beras. Indonesia berkomitmen akan mengimpor 1.000 ton beras per tahun dari AS. Beras itu dituliskan meliputi kategori dari gabah, beras lepas kulit, beras putih dan beras pecah (menir).

Pemerintah menjelaskan beras yang akan diimpor dari AS memiliki jenis klasifikasi khusus. Beras khusus menurut pemerintah adalah beras berdasarkan jenis atau varietas tertentu, dan hanya dapat beredar dengan izin pemerintah.

Contoh di antaranya beras ketan, japonica (beras dari Jepang), dan basmati (beras dari India).

"Pemerintah setuju memberikan alokasi impor untuk beras klasifikasi khusus asal AS, namun tetap realisasinya tergantung permintaan dalam negeri," kata Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto, Senin (23/02).

Haryo menambahkan, Indonesia tercatat tidak mengimpor beras dari AS dalam lima tahun tahun terakhir. Ditambah lagi, jumlah komitmen itu tidak signifikan.

"Komitmen impor beras AS hanya sebesar 1.000 ton, tidak signifikan atau hanya sekitar 0,00003% dari total produksi beras nasional yang mencapai 34,69 juta ton tahun 2025," kata Haryo.

Selain beras, kata Haryo, Indonesia juga akan mengimpor komoditi peternakan, seperti induk ayam dan daging ayam giling yang bernilai puluhan juta dolar.

Pemerintah menegaskan kebijakan impor tersebut tidak mengorbankan industri domestik.

Selain komoditi-komoditi itu, Indonesia juga akan memfasilitasi aturan komersial impor dari AS selama lima tahun ke depan, yaitu berupa 163.000 ton kapas, 3,5 juta ton kedelai, 3,8 juta ton tepung kedelai, dan dua juta ton gandum.

Indonesia juga akan meningkatkan impor apel lebih dari 26.000 ton per tahun, daging sapi 50.000 ton per tahun, dan jeruk 3.000 ton per tahun.

Lalu, jagung lebih dari 100.000 ton per tahun, tepung jagung 150.000 ton pertahun, kapas 150.000 ton per tahun, etanol 1.000 ton per tahun, serta anggur 5.000 ton per tahun.

Kesepakatan impor di tengah swasembada beras

Kesepakatan impor beras itu terjadi di tengah capaian swasembada beras pada 2025. Di awal tahun ini, Presiden Prabowo mengumumkan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada beras per 31 Desember 2025.

"Tahun 2025, kita tidak impor beras sama sekali. Tahun 2025. Target empat tahun, kita bisa capai dalam waktu satu tahun," kata Presiden Prabowo Subianto.

Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut swasembada terjadi apabila negara dapat memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakatnya minimal 90% dari produksi dalam negeri.

Kementan menyebut kebutuhan konsumsi beras domestik pada 2025 sebesar 30,97 juta ton dan produksi dalam negeri mencapai 34,34 juta ton.

Sedangkan tahun 2026, Kementan mencatat stok cadangan beras pemerintah (CBP) secara nasional mencapai sekitar 3,5 juta ton dan diproyeksikan terus meningkat seiring panen raya serta tren produksi yang naik sekitar 15% hingga Maret.

Mungkin Anda tertarik:

Selain memperkuat ketahanan pangan dalam negeri, Prabowo berkata keputusan Indonesia untuk tidak mengimpor beras pada 2025 turut menurunkan harga beras dunia secara signifikan.

Selain beras, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berkata swasembada juga terjadi di bawang merah, ayam, telur, minyak goreng.

Bukan hanya swasembada, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan Indonesia akan ekspor beras ke Arab Saudi pada Februari 2026, dengan nilai mencapai Rp 150 miliar.

"Perdana ya, untuk perdana ini kira-kira 2.280 ton ya, nanti lanjut akan Malaysia dan lain-lain, tapi ini perdana ke Arab Saudi 2.280 ton. Tanggal 28 ini kira-kira sudah akan diberangkatkan," ujar Zulhas di Jakarta, Senin (23/02).

Apa artinya swasembada kalau impor?

Namun Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah, melihat ada anomali dari rangkaian keputusan pemerintah soal beras itu.

Di satu sisi pemerintah menyebut telah swasembada beras dan bahkan akan ekspor, tapi di sisi lain memutuskan untuk impor dari AS.

"Kalau selama ini pemerintah berupaya sekuat tenaga tidak impor demi glorifikasi ketahanan pangan, dan sekarang keran impor dibuka, lalu apa maknanya swasembada bagi pemerintah?" kata Said.

Kemudian dari anomali itu, Said mempertanyakan apa yang ingin dicapai dan siapa yang menjadi subjek utama dalam kesepakatan itu: apakah kepentingan AS atau para petani di Indonesia.

"Apakah hanya sekedar menjaga kesenangan dan keseimbangan dengan Amerika atau ada keinginan enggak sih memperbaiki kehidupan petani yang selama cenderung stagnan," ujarnya.

Said mengutip UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengamanatkan terwujudnya kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan nasional dengan mengutamakan produksi dalam negeri serta kesejahteraan petani.

Kemudian satu hal lain yang menurut Said "aneh cara berpikirnya" adalah impor beras itu terjadi di tengah mega proyek lumbung pangan dan energi (food estate), yang diproyeksi akan membabat jutaan hektare hutan dan gambut.

"Ini kan jadi anomali. Kenapa kita perlu investasi sebesar itu untuk membuka hutan, bahkan area gambut, kalau kita juga masih memberi ruang impor. Ini jadi aneh cara berpikirnya, lalu apa maknanya buka food estate dan segala macamnya?" ujar Said.

Swasembada beras merupakan satu dari target utama pemerintah untuk menciptakan ketahanan pangan dan energi.

Ketahanan itu dijalankan dengan ekstensifikasi pertanian, yaitu dengan rencana pembukaan 20 juta hektare hutan—seluas dua kali Pulau Jawa—untuk proyek lumbung pangan dan energi.

Salah satunya di Merauke, Papua.

Proyek swasembada pangan dan energi di Merauke mengancam total 2,47 juta hektare hutan alam, lahan basah, dan sabana. Greenpeace Indonesia menyebutnya sebagai proyek deforestasi terbesar di dunia.

Selain merusak alam, beberapa laporan BBC juga menyoroti potensi terjadinya "etnosida" atau pemusnahan budaya, terhadap salah satu suku terbesar di Papua Selatan, suku Malind Anim.

Namun, Kantor Komunikasi Presiden membuat klaim PSN di Merauke merupakan "salah satu program terbaik" Presiden Prabowo Subianto. Merauke pun telah ditetapkan menjadi pusat lumbung pangan yang tengah dikerjakan pemerintah.

Apa potensi dampak dari kesepakatan impor itu?

Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, memandang keputusan impor itu berpotensi mencoreng reputasi pemerintah yang "mengamplifikasi dan glorifikasi" swasembada beras.

"Jadi tercoreng di mata publik. Pemerintah yang mengklaim swasembada ternyata masih impor," ujarnya.

Kedua, kata dia, kesepakatan itu menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia dapat didikte untuk melakukan impor dan tak memiliki kedaulatan atas pangan.

"Padahal pemerintah ketika membuat kebijakan itu tidak boleh didikte, harus punya keleluasan serta otoritas demi kepentingan nasional," kata Khudori.

Walaupun demikian, Khudori mengakui bahwa 1.000 ton beras tidak signifikan dibandingkan jumlah konsumsi nasional.

"Impor itu tidak akan mengganggu karena seribu ton itu kecil. Paling yang berpengaruh ke isu harga beli oleh swasta karena mungkin harga dari AS lebih besar misalnya dibanding dari India atau Thailand," ujarnya.

Terlepas dari itu, Khudori menyoroti paradoks harga beras di tengah capaian swasembada.

"Swasembada kan identik dengan pasokan yang melimpah. Tapi kenapa harganya masih tinggi? Tinggi diatas HET [harga eceran tertinggi]," kata Khudori.

Sementara itu Said dari KRKP mengakui bahwa keberadaan beras khusus tidak menganggu pasar beras secara umum. Namun, katanya, publik perlu diberi tahu jenis beras khusus apa yang akan diimpor dari AS itu.

"Pertama agar jangan sampai nanti impor itu diselewengkan dan bocor ke pasar beras umum karena kita punya pengalaman di masa lalu kebocoran itu," kata Said.

Kedua, ujar Said, untuk mengetahui petani mana yang berpotensi terdampak dari impor itu. Contohnya, adalah ketan hitam, beras khusus yang mayoritas diproduksi oleh petani kecil di Subang dan sekitarnya.

Said menegaskan, walaupun jumlahnya kecil, setiap jenis barang impor yang masuk ke pasar pangan domestik akan menimbulkan pengaruh yang signifikan dalam menekan produksi dalam negeri, seperti pendapatan dan kesejahteraan petani.

Hal itu dikarenakan, katanya, kemampuan dan produk yang dihasilkan petani domestik belum cukup kompetitif melawan produk-produk yang didatangkan dari luar negeri.

Selanjutnya, negara eksportir akan selalu punya jalan untuk membuat produk mereka lebih murah dibandingkan harga domestik, "Karena pemerintah mereka memberikan pembebasan pajak ekspor, subsidi penyimpanan, pengangkutan dan sebagainya."

Said mencontohkan komiditi gandum hingga kedelai, yang tarif impornya 0%.

"Jadi, bagaimana mungkin produk-produk petani kita bisa kompetitif ketika semua hal itu didukung habis-habisan oleh pemerintah negara pengekspor itu."

"Sementara di kita, menjual ke pasar saja biayanya sangat mahal, dari angkutan, infrastruktur penyimpanan, pungutan di jalan, macam-macam lah," ujar Said.

Apa itu beras khusus dan kenapa impor?

Beras khusus menurut pemerintah adalah beras berdasarkan jenis atau varietas tertentu, dan hanya dapat beredar dengan izin pemerintah.

Peraturan Badan Pangan Nasional No.2/2023 menjelaskan beras khusus terdiri dari:

Contoh beras khusus adalah beras aromatik dan kesehatan, seperti Japonica (dari Jepang), Jasmine (dari Thailand) dan Basmati (dari India), yang digunakan untuk konsumsi restoran, hotel dan gaya hidup.

Lalu ada beras pecah atau menir (broken rice) untuk industri tepung, bihun, makanan olahan dan pakan.

Dalam lima tahun terakhir, data BPS, menunjukkan jumlah impor beras Indonesia:

Khudori dari AEPI berkata mayoritas beras khusus itu diimpor karena tidak diproduksi di dalam negeri.

"Kalaupun bisa itu harganya enggak kompetitif dan kebutuhannya enggak besar," katanya.

Selain itu dia juga menyoroti pengaruh zona iklim yang membuat produksi beberapa jenis tanaman tidak maksimal di Indonesia

Seberapa besar AS mengekspor beras?

AS memproduksi kurang dari 2% beras di seluruh dunia, tapi AS menyumbang 5% beras ekspor di pasar global, menrut Layanan Riset Ekonomi di Kementerian Pertanian AS.

Dari seluruh total produksi beras di AS, 40-45% di antaranya diekspor ke keluar negeri.

Ekspor beras AS meliputi beras yang belum digiling, beras setengah matang, beras merah, dan beras yang telah digiling sepenuhnya. Gabah, alias beras yang masih terbungkus kulit padi kini menyumbang sekitar 30% dari ekspor beras AS.

Pada tahun-tahun sebelum ini, AS hanya menjual sedikit beras ke Asia Tenggara. Alasannya, sebagian besar pasokan beras untuk negara kawasan ini berasal dari eksportir Asia yang menjual dengan harga lebih rendah.

Awal Februari lalu, Wakil Menteri Pertanian untuk Urusan Perdagangan dan Pertanian Luar Negeri AS, Luke J. Lindberg, berkunjung ke Jakarta. Dia membawa rombongan berisi perwakilan dari 41 pengusaha AS untuk bertemu pejabat-pejabat Indonesia, dengan tujuan "meningkatkan ekspor pertanian Amerika dan memanfaatkan peluang baru yang tercipta melalui Perjanjian Perdagangan Timbal Balik AS-Indonesia".

"Perjanjian Perdagangan Timbal Balik AS–Indonesia yang bersejarah memperluas peluang bagi petani, peternak, dan produsen AS, dengan menghapus tarif pada hampir semua ekspor produk pertanian AS dan mengurangi hambatan non-tarif yang telah lama ada di pasar strategis ini," demikian pernyataan terkait kunjungan itu, dikutip dari siaran pers Kedutaan Besar AS.