BEM UI dan Front Mahasiswa Nasional gelar demo, diadang aparat dekat Bundaran HI – 'Hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri'

Sejumlah mahasiswa yang tergabung Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia dan Front Mahasiswa Nasional (FMN) menggelar demonstrasi dan menyampaikan delapan tuntutan, pada Selasa (18/08) petang.

Hingga akhir demo, para mahasiswa tak berhasil mencapai tujuan lokasi aksi mereka di Bundaran Hotel Indonesia karena barisan aparat mengadang mereka sekitar satu kilometer dari Bundaran Hotel Indonesia.

Beberapa kali terdengar perintah polisi agar mahasiswa tidak memaksa maju, seperti dilaporkan jurnalis BBC Indonesia, Quin Pasaribu.

Namun, para mahasiswa terus berjalan dan bergerak maju, sembari berorasi dan menyanyikan yel-yel "pembunuh, pembunuh, pembunuh", disusul "buka, buka jalannya sekarang juga".

"Tolak tolak MBG sekarang juga," kata para mahasiswa yang mengenakan jaket kuning.

Dalam aksinya, mereka mengajukan delapan tuntutan yang terpampang dalam poster bergambar sindiran maupun kritikan terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut penuturan Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI Namora Diarta, kedatangan mereka sempat terkendala lantaran puluhan bus yang awalnya mereka sewa tiba-tiba menyatakan batal.

Para mahasiswa menyatakan terpaksa menggunakan transportasi umum dari Depok menuju Bundaran Hotel Indonesia.

Perwakilan mahasiswa UI sempat bernegosiasi dengan perwakilan polisi agar dibiarkan menuju Bundaran HI, tetapi ditolak polisi.

Seperti dilaporkan jurnalis BBC Indonesia, Tri Wahyuni, massa mahasiswa sempat berorasi di depan barikade aparat.

Apa saja tuntutan para mahasiswa?

Dalam demonstrasi kali ini, BEM UI dan FNM mengajukan delapan tuntutan:

1. Hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri.

2. Hentikan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

3. Wujudkan reforma agraria sejati.

4. Turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.

5. Evaluasi total PSN serta hentikan MBG dan KDMP.

6. Hentikan pemusatan kekuasaan, pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), dan kembalikan otonomi daerah.

7. Tetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatra dan Flores serta percepat pemulihan wilayah terdampak bencana.

8. Hentikan represifitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta bubarkan YON TP.

Para mahasiswa UI pun mempersoalkan apa yang mereka sebut sebagai "seremoni kenegaraan" menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia pada Senin (17/08).

"Kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya dengan lantang: kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan? Kemerdekaan yang diperjuangkan pendiri bangsa 81 tahun lalu?" kata Ketua BEM UI Yatalathof Imawan kepada media, Senin (17/08).

Daftar tuntutan mahasiswa pada demonstrasi hari ini saling terkait, kata wakil ketua BEM UI, Fatimah Azzahra.

"Semua tuntutan kami punya benang merah, menunjukkan negara yang semakin kuat, dan rakyat yang semakin lemah," terang Fatimah.

Namun, menurutnya, kekuatan negara tidak dipakai dengan benar justru membuat posisi rakyat semakin lemah.

Apalagi, tidak ada keseimbangan demokrasi dalam eksekutif dan legislatif, dan anggota DPR menjadi jubir partai masing-masing. Hal ini, menurutnya, akhirnya berdampak pada eksekutif dengan koalisinya.

"Mereka [pemerintah dan DPR] harus melihat bahwa ada konsekuensi pelanggaran keseimbangan itu, termasuk keseimbangan alam, dan semuanya ada dalam delapan tuntutan kami," ungkap Fatimah.

Mahasiswa lainnya yang turut dalam aksi, Tiara, juga menyebut soal desakan terhadap negara untuk menetapkan bencana Sumatra sebagai bencana nasional, termasuk gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Apalagi, sikap presiden menurutnya, tidak sensitif terhadap korban terdampak bencana.

"Presiden Prabowo tidak menyikapi bencana itu dengan serius, pada HUT RI 17 Agustus kemarin, tidak ada ucapan belasungkawa yang sungguh-sungguh," kata Tiara.

Sementara itu Aslan, mahasiswa yang berada di lokasi demonstrasi melihat, efisiensi anggaran pemerintah telah membuat transfer dana ke daerah tidak maksimal, dan membuat daerah "tidak bisa bergerak".

"Ketika terjadi bencana, karena dananya dipangkas, maka daerah kesulitan melakukan pemulihan, tidak ada otonomi bagi daerah untuk bergerak," jelas Aslan.

Sementara itu, Rafa, mahasiswa lain yang berunjuk rasa, mengaku bahwa salah satu tuntutan yang memiliki arti mendalam untuknya adalah tentang definisi penghapusan penjajahan.

"Dengan adanya PSN, MBG, KDMP, ekstraksi tambang sampai Papua, negara ini sudah menjadi penjajah di negeri kita sendiri," kata Rafa.

Bagaimana demo ini dibanding demo mahasiswa dua bulan lalu?

Dua bulan lalu, demonstrasi BEM UI juga diadang aparat TNI dan polisi saat menuju Bundaran HI.

Di kota-kota lainnya, saat itu mahasiswa juga menggelar demonstrasi menolak berbagai kebijakan pemerintah, mulai MBG, KDMP hingga militerisme di wilayah sipil.

Baca juga:

Kala itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menyebut Bundaran HI merupakan "tempat perekonomian".

"Seputaran Bundaran HI itu bukan merupakan tempat yang untuk menyampaikan aspirasi," kata Budi, seperti dikutip Detik.com.

Alasannya, lanjutnya, di sekitaran Bundaran HI, "ada kegiatan-kegiatan perekonomian, kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya. Sehingga kita sama-sama memaklumi, memahami untuk saling menghormati."

Bagaimana perencanaan demo 18 Agustus?

Dalam rencana demonstrasi pada Selasa (18/08), BEM UI dilaporkan telah menginformasikan demo #MerebutKemerdekaan kepada Polres Metro Jakpus melalui surat pemberitahuan.

Beberapa media melaporkan, selain melibatkan BEM UI, mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) juga akan menggelar demonstrasi di BUndaran HI, Selasa (18/08).

Melalui media sosialnya, BEM Fisip UBK mengumumkan rencana aksi tersebut.

Dilaporkan massa BEM UI berencana menggelar demontrasi sekitar pukul 13.00 WIB di Bundaran HI.

"Jam 11 [berangkat] dari UI [Depok]. Jam 1 [satu siang] di HI," kata Ketua BEM UI Yatalathof Imawan ketika dikonfirmasi, Senin (17/08.

Yatalathof lalu mengingatkan, bahwa proklamasi kemerdekaan 81 tahun lalu yang diperjuangkan oleh para pendiri bangsa itu demi seluruh rakyat Indonesia.

Dan, "bukan untuk kepentingan sekelompok tertentu.''

Baca juga:

Dia menilai, saat ini kedaulatan negara tergadaikan oleh melalui berbagai perjanjian dagang dengan negara lain yang menguntungkan asing.

Sebaliknya, lanjut Yatalathof, "suara rakyat sendiri justru dibungkam, hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, lapangan kerja langka, akses pendidikan dan kesehatan gratis hanya sekadar janji."

"Ini bukan sekadar krisis ekonomi. Ini krisis kedaulatan," ujarnya.

Polisi tangkap 21 orang yang diklaim 'hendak bikin rusuh'

Di tengah persiapan demonstrasi BEM UI di Bundaran HI, Selasa (18/08), polisi mengeluarkan pernyataan bahwa mereka telah menangkap 21 orang yang diklaim akan "menciptakan konflik antara aparat polisi dan mahasiswa."

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto berkata, 21 orang itu sedang diperiksa.

BBC News Indonesia belum bisa mengklarifikasi keterangan polisi ini.

Budi mengklaim bahwa puluhan orang itu "membawa petasan, flare serta botol bom molotov."

Polisi tidak merinci tentang identitas orang-orang yang ditangkap tersebut.

Namun polisi menduga orang-orang tersebut hendak memicu konflik antara petugas dan massa aksi.

"Tujuannya adalah membuat konflik antara petugas pengamanan dengan peserta yang menyampaikan pendapat di muka umum," ungkap Budi.

Budi mengatakan polisi masih mendalami tujuan membawa flare, petasan, hingga botol yang diduga akan digunakan sebagai bom molotov.

Lebih dari 9.000 polisi dan TNI diturunkan

Menjelang demo BEM UI dan massa lainnya, Polda Metro Jaya telah menurunkan sebanyak 9.242 personel gabungan polisi dan TNI.

Sebanyak 5.670 personel Polda Metro Jaya, 222 personel polres, 1.500 personel TNI, dan 1.850 personel BKO Mabes Polri diturunkan selama demonstrasi pada Selasa (18/08).

Mereka akan diturunkan untuk mengamankan 31 demontrasi di Jakarta Timur, Jakarta Pusat dan Selatan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan, puluhan kegiatan tersebut tersebar di Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan.

"Hari ini ada 31 aksi penyampaian pendapat dan 16 kegiatan masyarakat," kata Budi kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Selasa (18/08).

Tentang lokasi demonstrasi di Bundaran HI, Budi berkata agar pendemo tetap memperhatikan masyarakat yang menjalankan aktivitas pendidikan, pekerjaan, perekonomian, hingga pelayanan kesehatan.

Menueutnya, polisi dan TNI akan melakukan rekayasa lalu lintas secara situasional apabila terjadi kemacetan.

"Apabila terjadi kepadatan arus, kita akan melakukan pengalihan ataupun rekayasa lalu lintas secara situasional," ujar Budi.

Artikel ini akan diperbarui secara berkala.