Impor produk Indonesia dikenai tarif 19% oleh AS – 'Posisi Indonesia justru lemah'

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Indonesia dan Amerika Serikat (AS) telah menyepakati penurunan tarif resiprokal dari semula 32% menjadi 19%, setelah melalui perundingan yang alot. Meski turun, ekonom mengatakan ini "bukan negosiasi yang menguntungkan bagi Indonesia".

Presiden Prabowo menyampaikan keputusan tarif resiprokal 19% yang diumumkan Presiden AS, Donald Trump merupakan hasil perundingan alot.

"Beliau seorang negosiator cukup keras juga. Akhirnya ada kesepakatan. Kita akan istilahnya memahami kepentingan mereka, dan mereka memahami kepentingan kita," ucap Prabowo usai kembali dari lawatan di beberapa negara, Rabu (16/07).

Mengenai persyaratan yang diberikan oleh Trump, Prabowo menyinggung pembelian Boeing dari AS. Kata dia, pembelian ini diperlukan "untuk membesarkan Garuda Indonesia" yang butuh armada baru.

Begitu pula dengan komoditas lain, seperti gandum, kedelai, dan migas yang memang masih memerlukan suntikan impor.

Di sisi lain, Prabowo menuturkan pertemuan di Brussels, Belgia yang dihadirinya mengantarkan pada kesepakatan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang justru memberi ruang pada barang Indonesia bisa masuk dengan tarif 0% ke negara-negara Uni Eropa dan juga sebaliknya.

Presiden Trump sebelumnya mengatakan produk-produk asal AS tidak akan dikenakan tarif apapun atau nol persen saat masuk ke Indonesia.

"Mereka (Indonesia) akan membayar 19% dan kami (AS) tidak akan membayar apa pun," ujar Trump sebagaimana dilansir kantor berita Reuters, Rabu (16/07).

Ekonom: 'Indonesia terhitung tetap merugi'

Direktur Eksekutif Centre of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan posisi Indonesia menjadi lemah dan dikhawatirkan menjadi contoh bagi negara lain.

"Bisa menjadi template juga. Berarti kalau mau menekan posisi Indonesia ya ikuti cara Donald Trump. Tekan Indonesia agar mengimpor lebih banyak produk-produk dari luar negeri, bahkan tarifnya bisa 0%," ujar Bhima.

"Sementara barang Indonesia ke negara tujuan ekspor kena 19%. Jadi, sebenarnya ini preseden yang kurang begitu bagus," imbuh Bhima.

Syarat lain yang mengharuskan Indonesia harus melakukan impor BBM, LPG, gandum, produk-produk pertanian dengan nilai kontrak yang cukup besar dalam jangka panjang juga disebutnya "bukan negosiasi yang menguntungkan bagi Indonesia".

Bhima menyarankan agar dilakukan evaluasi mengapa harus terlalu bergantung pada pasar Amerika untuk beberapa jenis produk.

Baca juga:

Ditambah lagi, keputusan tarif resiprokal ini apabila dibandingkan dengan Vietnam yang juga merupakan negara pengekspor utama di Asia Tenggara, Indonesia dinilai terhitung tetap merugi.

Sebelumnya, Vietnam dipatok tarif sebesar 46%, tapi hasil negosiasi belakangan bisa turun menjadi 20%.

"Kalau selisihnya hanya 1% dengan Vietnam, itu kita daya saingnya kan kalah dengan Vietnam soal industri manufaktur. Belum lagi ongkos produksi dan biaya logistik yang rendah di sana. Berarti yang menang tetap Vietnam, relokasi tetap ke Vietnam," jelas Bhima.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, berpendapat meski terdapat perbedaan struktur ekspor dengan Vietnam, Indonesia tetap perlu bersiasat untuk bisa menghadirkan iklim investasi yang menguntungkan agar bisa membantu pertumbuhan ekspor.

Kendati demikian, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai peluang yang ada perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para eksportir. "Sejauh ini, menurut saya, ini deal yang terbaik yang bisa diambil."

Optimalisasi ekspor, lanjut dia, bisa digenjot melalui produk pertanian dan produk consumer goods yang menjadi unggulan ekspor Indonesia ke beberapa negara, termasuk AS.

Begitu pula terkait ekspor dan impor migas. Tawar menawar harus dilakukan dengan seksama.

"Pintar-pintar diplomasi kita lah. Kita perlu Amerika karena pertumbuhannya bagus, populasinya kan besar, dan daya belinya juga besar. Jangan sampai Trump ngamuk, karena kita yang kena gebuk," ungkap Hariyadi.

Trump: 'Kami memiliki akses penuh ke Indonesia'

Trump mengutarakan kegembiraannya setelah mencapai kesepakatan dengan Indonesia. Dalam pernyataan kepada pers di Gedung Putih, Trump menyanjung Presiden Prabowo.

Berkat kesepakatan dengannya, kata Trump, AS mendapat akses penuh ke Indonesia yang belum pernah dicapai sebelumnya.

"Saya berbicara dengan presiden mereka yang sangat hebat, sangat populer, sangat kuat, cerdas, dan kami membuat kesepakatan. Kami memiliki akses penuh ke Indonesia, semuanya," papar Trump dalam pernyataan yang disiarkan melalui kanal YouTube.

"Kami tidak akan membayar tarif. Jadi mereka memberi kami akses ke Indonesia yang belum pernah dicapai sebelumnya. Itu mungkin bagian terbesar dari kesepakatan ini dan bagian lainnya adalah mereka akan membayar [tarif] 19% dan kami tidak akan membayar apa pun. Saya pikir ini akan menjadi kesepakatan yang bagus untuk kedua belah pihak, tetapi kami akan memiliki akses penuh ke Indonesia," sambung Trump.

Setelah bicara soal akses, Trump menyebut produk tambang yang dimiliki Indonesia.

"Indonesia punya sejumlah produk bagus dan mereka juga punya logam tanah jarang yang sangat berharga serta beragam materi lainnya. Salah satunya, mereka dikenal memiliki tembaga yang sangat berkualitas tinggi, yang akan kami gunakan."

Pernyataan Trump soal akses ke Indonesia diulanginya ketika tiba di Pangkalan Udara Andrews, Negara Bagian Maryland.

Menurut Trump, Presiden Prabowo adalah presiden yang hebat dan telah sepakat "membuka seluruh negaranya" untuk berdagang dengan AS.

Indonesia akan beli produk AS seharga miliaran dollar

Sementara itu, Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick, menyampaikan, Indonesia akan membayar tarif untuk produk-produknya yang masuk ke Amerika.

Akan tetapi untuk barang dari AS yang masuk ke Indonesia tidak dikenai tarif.

"Tidak ada tarif di sana. Mereka membayar tarif di sini, mengubah asimetri ke arah kita. Mari kita bangkitkan kembali industri, dan itu akan membebaskan petani, peternak, nelayan, dan industri kita," kata Lutnick.

Selain wajib membayar tarif sebesar 19%, Indonesia harus menjalankan sejumlah kewajiban lainnya.

Indonesia, menurut Trump, akan membeli produk energi AS senilai US$15 miliar atau sekitar Rp244 triliun, sebagaimana dilansir CNN Business.

Lalu, Indonesia harus membeli produk pertanian AS bernilai US$4,5 miliar atau sekitar Rp73 triliun.

Selain itu, Trump mengatakan Indonesia akan membeli 50 pesawat Boeing, terutama Boeing 777.

Prabowo: 'Hubungan perdagangan yang saling menguntungkan kedua negara'

Melalui akun Instagram, Presiden Prabowo mengatakan dirinya telah berbincang dengan Presiden Trump soal perdagangan kedua negara.

"Kami sepakat untuk membawa hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat ke era baru yang saling menguntungkan bagi kedua negara kita yang besar," sebut Prabowo dalam unggahan tersebut.

"Presiden Trump menyampaikan salam hangatnya kepada seluruh rakyat Indonesia," tambahnya.

Trump sebelumnya mengumumkan bahwa pemerintah AS dan Indonesia sudah menyepakati ketentuan tarif impor baru.

Pengumuman itu disampaikan lewat unggahan di akun media sosial Truth Social miliknya pada Selasa waktu setempat.

Trump mengatakan, kesepakatan dengan Indonesia merupakan capaian yang hebat.

Kesepakatan itu hanya dibuat dengan Indonesia.

Trump bahkan menyebut peran Presiden Indonesia dalam kesepakatan itu.

Meski demikian, Trump tidak menyebut nama Prabowo Subianto secara langsung.

"Kesepakatan hebat, untuk semua orang, hanya dibuat dengan Indonesia. Saya berhubungan langsung dengan Presiden mereka yang sangat dihormati. DETAILNYA AKAN DISAMPAIKAN SELANJUTNYA!!!"

Pada Senin (07/07) lalu, Trump mengumumkan pemberlakuan tarif impor untuk 14 negara, termasuk Indonesia.

Tarif yang dikenakan untuk Indonesia sebesar 32%, yang berarti sama dengan ketetapan sebelumnya pada 2 April 2025.

Menurut Presiden Trump, tarif impor yang diumumkan pada 7 Juli itu bakal berlaku mulai 1 Agustus 2025.

Setelah pengumuman tersebut, Presiden Prabowo mengutus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, ke Washington DC untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah AS.

Artikel ini akan diperbarui secara berkala