Danantara bentuk BUMN tekstil, pengusaha konveksi UMKM khawatir

Rencana Danantara membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor tekstil memicu kritik dan penolakan dari pelaku usaha konveksi. Mereka khawatir perusahaan milik pemerintah itu bakal mencaplok pangsa pasar mereka yang sedang kempis di tengah melemahnya daya beli masyarakat dan tekanan barang-barang impor.

Apa alasan pembentukan BUMN tekstil?

Pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tekstil pertama kali digaungkan Menteri Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Ia berkata, keputusan tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, yang ingin menghidupkan kembali perusahaan negara di sektor padat karya, tekstil.

Sebagai awalan, perusahaan itu akan diberikan suntikan modal dari Danantara Indonesia senilai US$ 6 miliar atau setara Rp101 triliun.

"Bapak Presiden mengingatkan kita pernah mempunyai BUMN tekstil dan ini akan dihidupkan kembali. Sehingga pendanaan US$ 6 miliar nanti akan disiapkan oleh Danantara," ucap Airlangga, Rabu (14/01).

Airlangga kemudian menjabarkan, alasan lain di balik rencana ini adalah supaya meningkatkan ketahanan domestik terhadap tarif resiprokal dari Amerika Serikat.

Ia juga mengklaim pemerintah sudah membuat roadmap terkait peningkatan ekspor tekstil, dengan target ekspor tekstil meningkat dari US$ 4 miliar menjadi US$ 40 miliar dalam 10 tahun.

CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, mengatakan pihaknya menyiapkan beberapa opsi pembentukan BUMN sektor tekstil.

Pilihan itu di antaranya pendirian entitas baru, penguatan perusahaan yang sudah ada, hingga kerja sama dengan investor strategis.

Seluruh skema itu, klaimnya, masih dalam tahap kajian dan belum diputuskan secara final.

"Seperti yang kita lakukan misalnya di perusahaan-perusahaan BUMN lainnya, yang memang perlu mendapatkan penyehatan secara keseluruhan. Tidak hanya dari permodalan saja, tapi juga marketnya, dari offtakernya dan lain-lain. Jadi kita terbuka untuk itu," ujar Rosan, Jumat (16/01).

Ia menambahkan, rencana pembentukan BUMN tekstil ini juga bagian dari strategi pemerintah memperkuat industri padat karya sekaligus menangani perusahaan tekstil yang masuk kategori aset bermasalah.

Namun, ia menekankan, setiap keputusan yang dilakukan pemerintah melalui Danantara telah melewati uji kelayakan dan penilaian yang menyeluruh, baik dari sisi bisnis, pasar, maupun dampak sosial ekonomi.

Meskipun diakuinya, investasi ini tingkat pengembaliannya bakal lebih rendah.

"Kita terbuka untuk menerima misalnya investasi yang secara return mungkin lebih rendah daripada parameter kita apabila penciptaan lapangan pekerjaan lebih tinggi," imbuhnya.

"Mungkin tekstil kan salah satu yang dari segi pencapaian lapangan pekerjaan itu sangat besar," tambahnya.

Asosiasi dukung pembentukan BUMN tekstil

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Jemmy Kartika Sastraatmaja, mendukung rencana pendirian BUMN tekstil selama tujuannya untuk penyerapan tenaga kerja.

Ia juga mengklaim tidak khawatir kalau perusahaan milik negara ini bakal menyaingi pengusaha konveksi yang sudah terjun terlebih dahulu. Sebab, pasar di Indonesia sangat besar.

"Penduduk di Indonesia kan 280 juta, kalau barang-barang impor ini bisa disuplai oleh industri dalam negeri, saya pikir sesuatu hal yang bagus," kata Jemmy kepada BBC News Indonesia, Jumat (16/01).

Kendati begitu, dia mengaku belum mengetahui pangsa pasar mana yang bakal disasar oleh BUMN tersebut, apakah di dalam negeri atau luar negeri.

Tapi lebih dari itu, Jemmy mengingatkan pemerintah untuk membenahi regulasi dan pengawasannya jika perusahaan milik negara ini ingin sukses.

Pengamatannya, pada kuartal keempat tahun 2025 pasar tekstil di Indonesia lebih baik daripada kuartal pertama, kedua, dan ketiga setelah adanya penegakan hukum yang lebih ketat di pintu-pintu pelabuhan dalam rangka menindak masuknya barang-barang bekas nan ilegal dari luar negeri.

Hal lain yang jadi perhatiannya, jika BUMN tekstil ini berdiri, pemerintah harus menjaga keberlangsungan industri-industri kecil dan menengah tekstil yang tersebar di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Karena, industri kecil dan menengah (IKM) ini lah yang memasok barang-barang tekstil di dalam negeri. Untuk satu IKM, kata dia, biasanya memiliki puluhan penjahit.

"Jadi banyak pabrik relokasi ke Jawa Tengah, karena Upah Minimum Regionalnya lebih murah. Nah mereka yang punya keahlian menjahit membuat kluster-kluster kecil, mungkin 50 penjahit sampai 100 penjahit."

"IKM ini yang menggerakkan ekonomi lokal dan mereka harus dilindungi, kalau enggak mereka yang langsung terkena dampaknya."

"Nah, barang-barang dari IKM itu yang biasa dijual di lokapasar, dijual di pasar Tanah Abang, menyasar masyarakat kelas bawah. Ini yang harus dijaga, karena jumlahnya cukup banyak."

Pengusaha konveksi UMKM tak setuju pendirian BUMN tekstil

Salah satu pengusaha konveksi skala kecil di Jawa Tengah, Bilal Aziz Nugraha, berkata keputusan pendirian BUMN tekstil ini mengagetkan.

Sebagai pengusaha muda yang baru merintis enam tahun lalu, ia menilai pemerintah seharusnya memikirkan para pengusaha sepertinya yang siap membuka lapangan pekerjaan, bukan malah mendirikan perusahaan raksasa yang bakal menjadi lawan mereka.

Apalagi, sejak tahun 2025, omsetnya mengalami penurunan hampir 30% gara-gara keputusan efisiensi anggaran.

"Pemerintah jangan membuat yang sudah ada, tapi potensikan yang sudah ada," kata Bilal Aziz Nugraha.

Ia bercerita, usahanya ini memang belum begitu besar alias masih skala UMKM. Untuk memproduksi pakaian jadi seperti seragam komunitas, sekolah hingga kedinasan, dia dibantu lima orang pekerja.

Itu mengapa, usahanya sangat bergantung pada daya beli masyarakat, utamanya kelas bawah dan anggaran pemerintah daerah.

Tapi tak cuma daya beli masyarakat yang masih lesu, Bilal juga mesti bertarung dengan produk-produk impor dari China yang harganya jauh dari harga pasaran.

"Produk dari China itu cepat habis karena harganya murah, sehingga sangat berdampak kepada kami."

Atas dasar itulah, ia tidak setuju dengan pendirian BUMN tekstil. Ia cemas, perusahaan milik negara itu bakal mengganggu pasar UMKM.

Sebab pemerintah, menurutnya, bisa melakukan segala cara untuk mengambil pasar pakaian jadi dari berbagai kelas masyarakat.

"Pasti pemerintah akan menyasar semua masyarakat, ibaratnya semua golongan," ujar Bilal.

"Daripada membuat BUMN tekstil, pemerintah mending mendorong dan membuat pelatihan kepada masyarakat, seperti pengusaha UMKM," tambahnya.

Pengusaha konveksi lainnya, Rahmad Abidin, juga tak setuju dengan pembentukan BUMN tekstil. Ia merasa rencana itu seakan membunuh usahanya pelan-pelan.

"Secara otomatis nanti ya akan membunuh UMKM. Secara real, pasti akan membunuh," tukasnya.

"Jika bisa menggandeng UMKM ya mungkin akan membantu, tapi kan kita tahu pemerintah haru ini agak membingungkan," sambungnya.

Pria 40 tahun ini sudah berbinis konveksi sejak 2007. Ia biasa melayani berbagai pesanan kaos, jersey, baju, celana, sampai seragam sekolah.

Namun, sejak 2007, usaha terasa kian berat sejak November 2025 bahkan terpaksa 'mengistirahatkan' sementara pekerjanya karena tidak ada pemasukan atau pesanan sama sekali.

"Dua minggu enggak ada pesanan, ya terpaksa lima pekerja saya liburkan. Ada pergerakan, tapi sangat sedikit. Apalagi saya pasarnya di lokal aja."

Ia hanya berharap pemerintah bisa memanfaatkan anggaran ratusan triliun itu untuk membantu memasarkan produk UMKM demi menghidupkan kembali pasar-pasar tradisional.

Pemilik pabrik tekstil di Kawasan Malajaya, Bandung, Jawa Barat, Aep Hendar juga mengharapkan hal serupa.

Menurutnya, dana Rp101 triliun itu sebaiknya dipakai untuk bantuan modal produksi, peremajaan mesin, atau kredit industri padat karya agar bisa tetap bertahan di tengah gempuran banjirnya produk-produk impor dari China dan masih beredarnya pakaian bekas.

"Pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan yang membantu membantu pemasaran, subsidi bunga untuk permodalan, pengendalian pasokan dan harga bahan baku, serta memperketat izin impor dan barang ilegal. Kalau semua itu bisa dikendalikan, Insyaallah IKM tekstil produk tekstil akan aman lagi."

BUMN tekstil berpotensi caplok pasar pengusaha kecil

Sejumlah pengamat menilai industri tekstil dan alas kaki di Indonesia tengah mengalami kemunduran. Gejolak ekonomi global dan banjirnya produk impor telah mengancam keberlanjutan industri ini.

Sederhananya, Indonesia berada dalam fase deindustrialisasi.

Menengok ke belakang, pada tahun 2000, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dan alas kaki menyumbang 3,27% pada PDB nasional. Tapi, merosot hingga hanya tersisa 1,45% pada tahun 2022 lalu.

Jika dihitung terhadap PDB total manufaktur, kontribusinya turun dari 11,78% menjadi 7,10% pada periode yang sama.

Hingga saat ini, pasar tekstil dan produk tekstil juga masih "berdarah-darah" akibat ketidakpastian ekonomi global, perang tarif, hingga pelemahan daya beli masyarakat.

Atas dasar itulah, Direktur Riset Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, mengaku tidak mengerti mengapa Danantara tetap bersikeras untuk berinvestasi di sektor ini.

Terlebih, menurutnya, sudah banyak "pemain" yang berkecimpung di dalamnya.

"Pemerintah itu semestinya hadir untuk mengadakan public goods yang memang tidak ada swasta yang ingin bermain di sana. Tapi kalau sudah ada swasta, ketika ada pemerintah yang masuk, justru pemain tekstil yang lain akan tersingkirkan," beber Andri kepada BBC News Indonesia, Jumat (16/01).

Andri tak menampik bahwa industri tekstil di era presiden Soeharto "merajai" di Asia Tenggara. Sebab, pada masa itu, Indonesia mengalami liberalisasi ekonomi yang terbilang cepat. Upah buruh pun masih sangat murah dibandingkan negara-negara lain.

Dugaannya, Presiden Prabowo Subianto ingin mengulang kejayaan itu sehingga mengarahkan Danantara berinvestasi di sektor tekstil.

Masalahnya, kondisi saat ini berbeda.

Dari segi upah, Indonesia kalah dari Vietnam dan Bangladesh. Selain itu, bahan baku tekstil maupun barang-barang jadi mayoritas mengimpor dari China.

Kalau Danantara tetap ingin berinvestasi dengan situasi sekarang, kata Andri, secara hitung-hitungan ekonomi tidak masuk akal.

Tingkat pengembalian atau return yang diperoleh sudah pasti rendah lantaran tidak ada pangsa pasar baru. Kecuali, mencaplok 'lapak' pengusaha lain.

Dan, seumpama Danantara mau menggantikan China sebagai penyedia substitusi dari produk-produk bahan baku tekstil, juga berat, karena Indonesia tidak memiliki keunggulan.

"Jadi, sama sekali tidak membantu industri tekstil apalagi ketika nanti yang dicaplok pasarnya sama dengan yang sudah eksis," cetus Andri.

"Saat ini, industri TPT kita ditekan oleh proteksionisme AS dan gelombang tarif. Di dalam negeri tertekan oleh pelemahan daya beli masyarakat. Jadi itulah mengapa industri TPT kita lihat sekarang sulit."

"Tidak ada titik terangnya bagi industri tekstil untuk jauh lebih baik dibandingkan sebelum pandemi," jelasnya.

Pemerintah, menurut Andri, bisa mengupayakan cara lain seandainya ingin membangkitkan industri tekstil. Yakni, memulihkan daya beli masyarakat. Dengan begitu, pasar di dalam negeri bisa hidup lagi.

"Pasar dalam negeri ini andaikan pertumbuhan konsumsi rumah tangganya sudah menunjukkan perbaikan, pasti akan sangat berdampak positif terhadap industri tekstil," katanya.

"Maka, yang pemerintah perlu lakukan sebenarnya mengupayakannya. Itu jauh lebih baik tidak hanya untuk industri TPT saja, tapi keseluruhan industri yang melayani pasar domestik."

Pembentukan BUMN tekstil bernuansa politis

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, sependapat. Ia bahkan mencurigai Danantara bakal merestrukturisasi PT Sri Rejeki Isman (Sritex) yang sudah pailit.

Musababnya di masa-masa awal pemerintahan Presiden Prabowo, dia pernah menjanjikan untuk menghidupkan kembali Sritex Grup dan mempekerjakan lagi lebih dari 10.000 karyawannya.

Masalahnya, menurut Bhima, kalau pemerintah mengambil alih Sritex yang sudah pailit, bakal menjadi beban BUMN lainnya yang berada di bawah Danantara.

"Jadi [investasi Danantara] ini bukan hitung-hitungan secara ekonomi, tapi lebih ke arah politis. Nah ini kita wajib mempertanyakan bagaimana feasibility-nya ketika Danantara masuk ke industri yang sedang sunset," ujar Bhima kepada BBC News Indonesia, Jumat (16/01).

Terlepas dari itu, Bhima menilai pemerintah sebaiknya menjadi offtaker dari produk-produk tekstil dan produk tekstil ketimbang masuk dalam industri tekstil yang sudah banyak pemainnya.

"Misalnya produk yang sudah ada dijual kepada BUMN-BUMN dan dipasarkan untuk ekspor," cetus Bhima.

"Jadi fungsi BUMN itu sebagai agregator pemain tekstilnya, mulai dari pelaku usaha UMKM, itu yang harusnya direvitalisasi. Bukan membuat BUMN baru."

"Kalau membuat BUMN baru, risiko gagalnya relatif cukup besar," tukasnya.

Cara lain, bisa dengan memberikan bunga kredit rendah kepada pelaku usaha UMKM, menekan ongkos logistik yang mahal gara-gara infrastruktur yang belum memadai, birokrasi serta regulasi yang rumit, hingga pungutan tidak resmi.

Hal itu, menurutnya, lebih rasional menghidupkan industri tekstil dalam negeri.

Sama seperti Andri, Bhima juga khawatir kehadiran BUMN tekstil ke depannya justru menjadi kompetitor baru yang berpotensi mencaplok 'lapak' pengusaha lain dan bisa mematikan pelaku usaha kecil-menengah.

Sebab, BUMN tekstil sudah barang tentu punya peluang lebih besar untuk masuk ke rantai pasok pengadaan pakaian ASN.

Sepanjang pengamatannya, Indonesia pernah punya BUMN tekstil yang cukup terkenal yaitu PT Primissima.

Namun, perusahaan milik negara tersebut mengalami krisis keuangan parah sejak 2020 akibat kenaikan harga kapas dan modal—yang berujung pada penghentian operasi pada Juni 2024.

Bhima bilang salah tata kelola tersebut, bisa saja terulang pada BUMN baru yang akan dibentuk. Apalagi kalau diisi oleh orang-orang tidak profesional.

"Ya, itu akan memperbesar peluang untuk gagal. Kemudian korupsi masih terjadi di dalam BUMN."

Apa tanggapan pemerintah?

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengakui pembentukan BUMN baru di sektor tekstil ditujuan untuk mengembalikan kejayaan industri pakaian seperti PT Sri Rejeki Isman (Sritex).

BUMN baru tersebut, klaimnya, akan fokus menangani masalah garmen dan tekstil melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

"Jadi ini sedang proses, kita harapkan dalam waktu dekat semua proses sudah bisa diselesaikan sehingga PT Sritex bagaimana pun kita harus selamatkan dalam artian kegiatan ekonominya tetap harus berjalan," ucap Prasetyo di Istana Kepresidenan, Senin (19/01) seperti dikutip dari Antara.

Prasetyo menjelaskan kegiatan operasional dan ekonomi Sritex harus tetap berjalan, meskipun perusahaan tersebut dinyatakan pailit.

Pasalnya, produsen tekstil terbesar di Asia Tenggara itu mempekerjakan 10.000 karyawan dan diklaim berpotensi menghasilkan kegiatan ekonomi yang besar dari produk-produk pakaian dan seragam baik di dalam negeri maupun mancanegara.