APBN 2026: Defisit Rp689,1 triliun – ‘Tingkatkan penerimaan, pajak kelas atas belum tergarap’

DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menjadi undang-undang, pada Selasa (23/09). Pengamat mengingatkan agar rem penggunaan anggaran tetap harus dijaga dan tidak melupakan pentingnya peningkatan penerimaan negara.

Ada sejumlah perubahan pada beberapa pos anggaran yang berdampak kenaikan nominal APBN 2026 daripada nota keuangan RAPBN pada Agustus lalu.

Semula, belanja negara mengacu pada RAPBN 2026 sebesar Rp3.786,4 triliun. Lalu, naik menjadi Rp3.842,7 triliun ketika disahkan sesuai dengan kesepakatan pemerintah dan Banggar DPR RI.

Bagian pendapatan negara yang juga disepakati meningkat tapi tidak signifikan yakni Rp 3.153,9 triliun dari Rp3.147,6 triliun.

Dengan demikian, APBN 2026 didesain dengan defisit Rp 689,1 triliun.

Keputusan itu diambil setelah Ketua DPR RI, Puan Maharani mendengar sikap seluruh fraksi partai politik di DPR RI dalam pembahasan tingkat II pada Sidang Paripurna DPR RI Ke-5 Masa Persidangan 1 Tahun Sidang 2025-2026.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta publik untuk tidak takut mengenai defisit APBN 2026 yang naik menjadi 2,6%.

Purbaya memastikan pemerintah akan tetap berhati-hati. "Jadi enggak usah takut. Kita tetap hati-hati," ujar Purbaya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, sebagaimana dikutip Kompas.com, Kamis (18/09).

Menurut Purbaya, defisit APBN 2026 ini masih dalam batas aman, yakni 2%-3%.

Dia berpandangan, defisit APBN 2026 ini juga diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

"Itu enggak apa-apa, itu masih 2-3 persen, dan diperlukan untuk nanti menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat," imbuhnya.

Pengamat ekonomi: 'Pajaki yang kaya'

Dihubungi secara terpisah pada Selasa (23/09) sore, pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia (UI), Telisa Falianty mengatakan, defisit APBN 2026 masih masuk hitungan aman, sesuai dengan relaksasi yang sempat dilakukan sebelumnya.

“Kalau antara rem sama gas, kemarin mungkin terlalu pakem remnya, gasnya kurang. Nah sekarang kan gasnya lebih, tapi remnya tetap jangan sampai blong,” ujar Telisa.

Persoalan peningkatan penerimaan yang tipis dari belanja negara ini juga menjadi sorotannya.

“Rendah sekali. Waktu awal kan punya target meningkatkan tax ratio. Kalau tidak, khawatirnya menjadi beban dan malah meningkatkan hutang,” katanya kepada wartawan Riana A Ibrahim yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Telisa Falianty ingin mengetahui skema dan strategi pemerintah untuk menggapai pendapatan negara.

Menurutnya, ada persoalan angka peningkatan pajak yang disebutnya cukup minim.

Padahal pajak ini potensial untuk meningkatkan pendapatan, katanya.

Hanya saja terkait pajak ini, Telisa meminta agar pemerintah perlu berhitung matang.

Dia meminta agar pemerintah tidak menyasar masyarakat kalangan menengah maupun menengah ke bawah, serta pelaku UMKM yang tengah mengalami pergulatan ekonomi.

“PR utamanya adalah memperluas basis pajak dan bagaimana inovasinya. Karena kalau dicermati fokusnya masih spending. Bagaimana ini terserap gitu,” kata Telisa.

Menurut dia, masih ada ruang pengembangan pajak, terutama menyasar korporasi besar yang kerap melakukan penghindaran bahkan manipulasi pajak untuk dapat pajak rendah.

Begitu juga, pajak pada tingkat kelas atas banyak belum tergarap.

“Pajak kekayaan itu kan sudah ada wacananya. Tapi belum terlaksana kan.”

Pajak pertambahan nilai barang mewah pun bisa diimplementasikan, ujarnya, sepanjang tepat sasaran dan bukan menarget kelas menengah yang terjepit.

“Harus kelas atas yang masih banyak penghindaran terhadap pajak barang mewah. Itu kan kelas atas yang tidak terlalu sensitif,” ucap Telisa.

“Mungkin pajak untuk kekayaan yang sifatnya memang tidak digunakan secara produktif. Misal, tidak digunakan untuk menghasilkan lapangan kerja atau lebih sebagai aset nganggur saja. Ini bisa digali.”

Menurut dia, peluang-peluang pajak dari kelas atas efektif menambah penerimaan negara. Apalagi dipadukan dengan menutup kebocoran-kebocoran yang terjadi di korporasi besar dam pemberantasan korupsi.

Ia juga menyarankan jangan hanya mengandalkan obligasi saja untuk pendapatan mengingat menteri saat ini berasal dari dunia bursa saham.

”Memang kalau bisa sekarang memang tidak menyasar ke UMKM atau ke masyarakat kecil yang memang bebannya sudah meningkat,” jelas Telisa.

“Malah kan lebih banyak insentif dan stimulus ya kalau di kelas bawah. Tapi untuk pajak ini yang bisa kita sasar adalah tadi tax avoidance di kelas atas.”

Untuk apa saja APBN 2026?

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memaparkan rincian pagu anggaran berbagai agenda prioritas pada APBN 2026.

Secara keseluruhan, ada agenda prioritas yang menjadi fokus dalam anggaran negara tahun depan.

1. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp335 triliun

Purbaya menyebut, MBG didesain untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, ibu hamil, dan balita sekaligus memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) hingga mendorong ekonomi lokal.

Beberapa bulan lalu, pada era Sri Mulyani, pemerintah mengalokasikan anggaran MBG sebesar Rp335 triliun. Kemudian, dikoreksi menjadi Rp223,6 triliun.

Setelah Purbaya menjabat menteri keuangan, anggaran MBG kembali mencapai Rp335 triliun. Padahal beberapa hari lalu, Purbaya menyampaikan akan memantau serapan anggaran MBG hingga Oktober 2025. Apabila tidak terserap baik, ada kemungkinan anggarannya dialihkan.

Ekonom UI, Telisa Falianty mempertanyakan anggaran MBG yang kembali menjadi Rp335 triliun setelah sebelumnya dikoreksi. Sebab, banyaknya persoalan sepanjang berjalannya program ini mempengaruhi serapan.

“Jangan sampai sudah efisiensi anggaran dan alokasi lain dikurangi, seperti transfer daerah, tapi program MBG ini tidak berjalan sebagaimana mestinya karena banyak kendala teknis,” ujar Telisa.

Menurut dia, perlu ada rencana cadangan agar untuk anggaran tersebut. “Pemerintah bisa punya quick win, misal dialihkan jadi bantuan beras atau sembako untuk jangka pendek,” kata Telisa.

“Jangka menengah dan panjangnya kalau mau lanjuta ya desainnya harus matang dengan perbaikan agar berhasil karena alokasinya besar,” ucap Telisa.

Apalagi besaran anggaran ini menyedot anggaran pendidikan sebesar Rp223 triliun.

Baca juga:

2. Ketahanan Energi Rp402,4 triliun

Anggaran ini diarahkan untuk mendorong peningkatan lifting minyak dan gas (Migas), percepatan transisi energi yang lebih ramah lingkungan dan stabilisasi harga untuk menjaga daya beli masyarakat.

Jika tujuannya masih berlandaskan pada nota keuangan RAPBN 2026 yang disampaikan Agustus lalu, maka anggaran ini diperuntukkan agar memperkuat kedaulatan energi Indonesia, mempercepat transisi energi bersih, meningkatkan produksi migas, dan memastikan subsidi energi tepat sasaran.

Namun persoalannya, menurut ekonom UI, Telisa Falianty tidak ada rincian yang jelas mengenai hal ini. “Jadi, harus ada keberpihakan dari APBN kita untuk pengembangan dari energi baru terbarukan. Agar mengurangi ketergantungan pada impor migas atau impor migas fosil.“

Semestinya, alokasi APBN itu banyak untuk berinvestasi agar tidak tergantung kepada impor energi. Untuk subsidi yang konvensional seperti BBM ataupun subsidi LPG juga perlu tetap ada.

“Tetapi makin lebih selektif lagi kepada yang ada di dalam DTKS.“

3. Pendidikan Rp769,1 triliun

Anggaran ini disalurkan melalui berbagai program seperti gaji dan tunjangan guru, dosen, serta tenaga pendidik. Lalu, beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Kemudian, program Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, bantuan sekolah, bantuan operasional pendidikan anak usia dini (PAUD), dan perguruan tinggi.

Adapun jumlah anggaran pendidikan ini sebesar Rp 223 triliun diambil untuk program MBG. Sisanya digunakan untuk sejumlah program pendidikan. Akan tetapi, angkanya tidak sebesar MBG.

Misal, alokasi untuk program beasiswa anak-anak sekolah hingga kuliah yang hanya mencapai Rp 57,7 triliun. Kemudian, alokasi untuk guru non-PNS, ASN daerah, dan dosen non-PNS hanya Rp 91,4 triliun.

Namun, Purbaya menegaskan APBN 2026 ini fleksibel sehingga bisa adaptif dan responsif terhadap guncangan.

Baca juga:

4. Perlindungan Sosial Rp508,2 triliun

Anggaran ini sesuai dengan nota keuangan pada Agustus lali. Anggaran yang naik Rp40,1 triliun dibanding pada 2025 ini diarahkan dengan lebih tepat sasaran berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Berikut rincian anggaran perlindungan sosial:

Adapun kebutuhan dasar yang dimaksud dibagi lagi menjadi sejumlah program:

Dalam pos anggaran terkait layanan pendidikan, dana perlindungan sosial ini juga mencakup anggaran untuk Sekolah Rakyat sebesar Rp4,9 triliun.

5. Kesehatan Rp244 triliun

Anggaran ini akan disalurkan pada penguatan efektivitas jaminan sosial nasional, cek kesehatan gratis, dan revitalisasi rumah sakit.

Layaknya anggaran perlindungan sosial, anggaran kesehatan juga tak berubah dibandingkan nota keuangan RAPBN 2026.

Salah satu komponen terbesar adalah pembiayaan iuran JKN untuk 96,8 juta orang yang menjadi tanggungan APBN. Alokasinya Rp69 triliun.

Anggaran kesehatan ini juga sebesar Rp24,7 triliun diambil untuk MBG yang ditujukan bagi program makanan bergizi bagi ibu hamil atau menyusui dan anak balita untuk 7,2 juta orang.

6. Penguatan Desa

Dilakukan dengan membangkitkan koperasi dan pemberdayaan UMKM. Termasuk dalam hal ini adalah pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih. Namun, Purbaya tidak menyebutkan jumlah anggaran tersebut.

Bagian penguatan desa ini berkaitan juga dengan transfer ke daerah yang meningkat dari Rp649,9 triliun menjadi Rp692,9 triliun dibandingkan nota keuangan RAPBN 2026. Akan tetapi, fokusnya untuk Koperasi Merah Putih yang selama ini terkendala modal sehingga banyak unit tidak beroperasi pasca diresmikan.

7. Pertahanan

Terkait anggaran pertahanan ini, peruntukannya berkait dengan modernisasi alat utama sistem persenjataan (Alutsista), memperkuat Komando Cadangan (Komcad), memberdayakan industri strategis nasional, dan meningkatkan kesejahteraan prajurit.

Namun, Purbaya tidak menyebutkan besaran program bidang ini. Jika mengacu pada kesepakatan dengan Komisi I DPR sekitar tujuh hari lalu, mengutip situs resmi Kementerian Pertahanan, anggaran yang disetujui untuk Kemhan dan TNI senilai Rp187,1 triliun.

Sayangnya, tidak ada rincian yang jelas. Ekonom UI, Telisa Falianty berkata penting untuk merinci anggaran ini. Meski, ia memahami kenaikan ini diduga berkaitan dengan situasi geopolitik global yang belakangan memanas sehingga membutuhkan dukungan alutsista yang kuat dan perawatannya Yang umumnya memakan biaya besar.