Perjuangan Sekolah Perempuan untuk suara perempuan akar rumput – Disebut ajaran sesat hingga dipercaya desa

Meski terus menerus disuarakan di tiap perhelatan Hari Perempuan Internasional, perempuan masih menghadapi berbagai tantangan di ruang kehidupan sehari-hari. Bahkan ketika krisis dan bencana terjadi, perempuan menjadi kelompok yang paling terdampak, tapi sekaligus paling tak terlihat.

Dalam Webinar bertajuk "Indonesia Dalam Pusaran Darurat Kekerasan Terhadap Perempuan: Mengurai Kekerasan Struktural" yang diselenggarakan Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia, Farah dari LBH Aceh menuturkan kekerasan seksual menimpa mahasiswi yang mencari tempat aman saat bencana banjir bandang akhir tahun lalu.

Selain itu, hak dasar para perempuan sukar diakses. Para perempuan tak bisa mengakses air bersih dan kehilangan rasa aman ketika berada di tempat pengungsian.

Kebutuhan spesifik perempuan, seperti pembalut, juga luput dari prioritas bantuan saat itu. Belum lagi, para ibu menyusui, perempuan hamil, lansia, dan difabel yang kian terabaikan.

"Budaya patriarki ini memperparah keadaan. Kebutuhan spesifik perempuan dianggap tak penting, bahkan dijadikan bahan ejekan oleh laki-laki ketika dalam paket bantuan ada pakaian dalam perempuan," ujar Farah dari LBH Aceh.

Bayang-bayang kekerasan ini berkelindan dengan beban ganda. Urusan domestik, kerja perawatan, hingga upaya menyokong ekonomi di tengah bencana jatuh semua pada perempuan. Sedangkan, keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan minim.

Situasi nyaris serupa juga pernah terjadi ketika pandemi. Jumlah perempuan kepala keluarga meningkat 12,73% pada 2023, menurut data dari Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA). Para perempuan kepala keluarga ini menjadi tulang punggung keluarga akibat kematian suami selama masa pandemi.

Dalam babakan krisis lain, seperti konflik wilayah, Nerlian Gogali, pendiri Institut Mosintuwu, menjadi saksi para perempuan yang bertahan pasca konflik Poso. Selain menata kembali keluarga, Nerlian menemukan para perempuan di Poso kala itu yang menjajal kembali merajut damai yang sempat terkoyak.

"Bagaimana perempuan Muslim membantu perempuan Kristen, dan perempuan Kristen membantu perempuan Muslim. Mereka saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang hampir tidak pernah diberitakan oleh media massa," ujar Lian.

"Saya melihat bahwa kekuatan perempuan seharusnya menjadi aset besar dalam membangun perdamaian yang setara dan berkelanjutan di Poso,

"Ini juga menunjukkan bahwa konflik tersebut didasarkan pada politik ekonomi. Bukan didasarkan pada agama. Karena sejak lama, penduduk Poso selalu hidup berdampingan dengan berbagai perbedaan," tambah Lian.

Di tengah tekanan sosial harus tetap bertanggungjawab terhadap urusan domestik, para perempuan ini harus menghidupi keluarga bahkan kadang dituntut juga kiprah di masyarakat sebagai dalih representasi, padahal suaranya tak dihitung.

Akibatnya, kelelahan mental menyerang. BBC News Indonesia menemukan peristiwa ibu bunuh diri dengan anaknya di Bandung pada 2025 merupakan salah satu gambaran dari ketidakadilan dari beban ganda yang menimpa perempuan.

Beberapa waktu lalu, ibu tunggal di Ngada juga harus pasrah kehilangan anaknya yang bunuh diri karena himpitan ekonomi.

Alih-alih mendapat sokongan, ibu tersebut justru dipertanyakan bagaimana dirinya mengurus anak. Padahal sekitar 10 tahun, ia bekerja serabutan di ladang tetangga untuk membiayai lima anaknya. Suaminya yang izin bekerja ke Kalimantan sejak 10 tahun lalu tak lagi ada kabar.

Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Amurwani Dwi Lestariningsih. berkata keterlibatan perempuan dalam pekerjaan domestik lebih tinggi dibanding laki-laki meski sebagian juga merangkap sebagai penyedia utama finansial keluarga.

Ia juga menambahkan perempuan menanggung beban terbesar dari pekerjaan perawatan/pengasuhan tidak berbayar dalam keluarga. Sementara itu, para perempuan ini acap kali tak didengar pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan, baik di lingkup rumah hingga di tengah masyarakat.

"Sudah adilkah rumah kita? Ini merupakan refleksi penting. Rumah adalah fondasi dari masyarakat. Jika rumah tangga kita belum adil, bagaimana mungkin kita bisa membangun bangsa yang adil dan setara?" ucap Amurwani.

Cara berjuang lewat Sekolah Perempuan

Kendati demikian, para perempuan selalu punya cara untuk bertahan dan berjuang, bahkan meretas kemiskinan struktural. Salah satu melalui sekolah perempuan yang memberikan secercah harapan bagi para perempuan, terutama yang berasal dari akar rumput.

Direktur Institut KAPAL Perempuan, Misiyah menjelaskan sekolah perempuan menyasar perempuan akar rumput yang tinggal di desa-desa untuk memperkenalkan berbagai hal dasar melalui modul pendidikan yang berisi mengenai gender, pluralisme, kesehatan reproduksi dan seksualitas, pengorganisasian, dan juga advokasi.

"Tujuan utama dari sekolah perempuan ini mengembangkan kepemimpinan agar terbangun kesadaran, kepedulian, solidaritas, hingga berkomitmen menjadi pelaku perubahan sosial agar terbebas dari kemiskinan," ujar Misiyah.

Sekolah Perempuan di bawah naungan Institut KAPAL Perempuan sudah berkiprah sejak 2000 dan telah menyebar di berbagai wilayah.

Adapun wilayah-wilayah pengembangan Sekolah Perempuan adalah desa miskin kepulauan, desa miskin pesisir, wilayah kering, desa miskin rawan bencana alam, desa miskin yang terjadi penguatan identitas berbasis nilai-nilai konservatif, wilayah dengan kerusakan lingkungan dan kelurahan miskin kota yang rawan bencana banjir.

"Mereka belajar secara intensif setiap 1 atau 2 minggu sekali di rumah-rumah penduduk, lahan kosong, pinggir sungai, pinggir pantai, di kantor RW atau balai desa," kata Misiyah.

Pengalaman perempuan dijadikan sumber utama dalam proses pembelajaran dan membangun pengetahuan. Perempuan di setiap komunitas didampingi oleh fasilitator atau seorang edukator yang tinggal di lokasi Sekolah Perempuan.

Institut Mosintuwu yang didirikan Nerlian Gogali pada 2009 di Poso, Sulawesi Tengah juga memiliki Sekolah Perempuan sebagai salah satu program utamanya.

Sekolah Perempuan Mosintuwu dimulai dari teras rumah Lian di desa Tentena, Poso. Lian berkeliling dari desa ke desa, mengundang para perempuan. Sekitar 20 perempuan menjadi anggota pertama sekolah tersebut. Mereka berkumpul untuk belajar dan berkembang sebagai komunitas.

Keanggotaan Sekolah Perempuan berkembang menjadi 200 wanita di 24 desa. Mereka berbagi pengalaman, bertukar ide, dan mendiskusikan posisi wanita dalam masyarakat dan pembangunan perdamaian.

Sekolah Perempuan mengajarkan sembilan tema utama: wanita dan perdamaian; gender; wanita dan budaya; wanita dan politik; keterampilan berbicara dan berargumen; hak layanan masyarakat; hak ekonomi, sosial-budaya, dan politik; kesehatan seksual dan hak reproduksi; serta ekonomi solidaritas.

Untuk pelajaran terakhir, Sekolah Perempuan membantu perempuan mencapai kedaulatan ekonomi melalui ekowisata dan kebun permakultur.

Lian menghadapi berbagai tantangan ketika mengembangkan sekolah ini karena tidak terbiasa mengorganisir orang. Belum lagi, tantangan lain datang dari suami-suami perempuan.

"Ada saja yang tidak setuju dengan informasi yang dibagikan, terus datang ke saya atau mengirim pesan. Ini malah jadi kesempatan untuk saya menjelaskan dan berdialog dengan para bapak ini. Yang terberat malah datang dari pejabat lokal, yang merasa tersinggung oleh beberapa materi," ujar Lian.

Kini, Sekolah Perempuan Mosintuwu telah melahirkan juga sejumlah perempuan yang mampu membantu sesama perempuan untuk memahami hak dasarnya dan mengakses kebijakan publik. Hal ini juga terjadi pada Sekolah Perempuan dibawah Institut KAPAL Perempuan.

Disebut ajaran sesat hingga dipercaya desa

Saraiyah (54) yang kini dikenal sebagai penggerak perempuan dan tokoh masyarakat dari Desa Sukadana, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat merupakan besutan dari Sekolah Perempuan di bawah Institut KAPAL Perempuan.

Sejak 2014, Saraiyah dan puluhan perempuan mengikuti Sekolah Perempuan ini. Mereka menyerap berbagai pengetahuan dan informasi melalui materi kesetaraan gender, seksualitas dan kesehatan reproduksi, pemetaan persoalan perempuan, kepemimpinan perempuan, penguatan organisasi, penguatan ekonomi perempuan, dan advokasi.

"Yang terpenting juga bagaimana perempuan bisa berbicara, ikut andil dalam segalanya sehingga kan perempuan-perempuan yang ada di Lombok ini bisa melakukan perubahan. Enggak ada lagi perempuan yang jadi korban kekerasan dan ketidakadilan, baik di keluarga juga di masyarakat," ujar Saraiyah.

"Selama ini, kan memang itu tidak ada keberaniannya, sehingga di komunitas ini mengajak perempuan-perempuan itu untuk bisa berani, kritis," imbuh Saraiyah.

Ia bercerita situasi perempuan di daerah sekitarnya, bahkan secara keseluruhan di Lombok hanya berkutat di ranah domestik. Untuk itu, tidak mudah untuk mengajak para pempuan ini bergabung dalam komunitas dan mengikuti materi yang diberikan.

"Ada yang sama sekali waktu kita belajar itu tidak bisa baca tulis sama sekali. Ada yang sekolah, ada yang tidak tamat sekolah, macam-macam anggotanya. Tapi terkadang mereka yang tidak sekolah sama sekali itu yang lebih cepat menangkap pembelajaran. Karena memang mereka menginginkan perubahan," ucap Saraiyah.

Diakuinya pada tahun-tahun pertama, materi yang diberikan tidak mudah untuk diterima dan dipahami bahkan oleh perempuan. Akibatnya, anggotanya pun silih berganti. Hingga kemudian tantangannya datang juga dari para suami yang istrinya tetap bertahan di sekolah perempuan dan perlahan menerapkan materi yang diterima.

"Itu sampai dikatakan ajaran melanggar suami, ajaran sesat. Tantangan jadi semakin berat untuk mengajak mereka, merangkul mereka. Dari situ, tiap kali pertemuan, saya beri masukan untuk tetap menyampaikan pada suami pelan-pelan. Karena memang tidak mungkin secepat ajak ke sebuah perubahan," kata Saraiyah.

"Ada yang suaminya bisa mudah paham untuk berbagi peran. Ada yang malah jadi kekerasan. Ini kami bantu semua."

Meski berat dan penuh tantangan, Saraiyah tetap berjalan dan rutin melakukan advokasi yang jenjangnya sampai ke pemerintah desa.

Dari lingkup keluarga dan masyarakat desa, Saraiyah berhasil membuka ruang pada perempuan agar bisa turut duduk dan mengambil keputusan dalam musyawarah. Pada 2018, Saraiyah kemudian dipercaya menjadi anggota Majelis Krama Desa (MKD) Sukadana. Ia menjadi satu-satunya perempuan dari 11 orang anggota.

Tugas dari MKD ini menyelesaikan sengketa ada di masyarakat secara adat yang umumnya memang menjadi wewenang para laki-laki.

Ia juga aktif diundang ke Musyarawah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang). Menariknya, alih-alih datang sendiri, Saraiyah akan mengajak sejumlah perempuan lain. Bahkan ia memberikan kesempatan juga pada anggota perempuan lain untuk aktif di Musrenbang tersebut.

"Dulunya yang diundang itu hanya laki-laki saja, tapi karena kami memang diajarkan bagaimana mengadvokasi tentang kebijakan, kebijakan tidak hanya kebijakan tentang pendanaan, tapi banyak hal kebijakan lain tentang perempuan yang perlu kita advokasi dan sampaikan ke pemerintah desa, kami diundang juga. Undangan kan hanya ketua seringnya. Saya maunya teman-teman juga jadi paham, akhirnya datang juga yang lain," tutur Saraiyah.

Selain berbagi materi terkait kesetaraan gender, Saraiyah dan anggota sekolah perempuan juga aktif turun ke lapangan untuk membantu para perempuan mengurus administrasi kependudukan sehingga bisa terjangkau pelindungan sosial mengingat banyak perempuan yang terjerat kemiskinan di wilayah tersebut,

Hal ini diawalinya pasca gempa 2018 dan ketika pandemi 2019. Saraiyah membentuk pos pengaduan dan turun langsung juga mendata keluarga yang administrasi kependudukannya tertimbun reruntuhan gempa atau yang butuh akses pengobatan saat pandemi.

"Bersama teman-teman itu melakukan pendataan adminduk. Waktu itu ada tujuh ribu lebih data adminduk masyarakat yang hilang karena reruntuhan, padahal syarat untuk menerima bantuan itu kan harus ada itu. Karena itu, kami data dan advokasinya ke Dukcapil," kata Saraiyah.

Ia mengakui banyak perempuan di desanya yang belum melek terkait hal-hal semacam ini sehingga luput hak dasarnya, termasuk menerima akses kesehatan seperti BPJS. Hal ini tak bisa dilepaskan dari perempuan yang selalu dibatasi ruang geraknya di rumah sehingga tidak berani untuk melihat dunia luar.

"Saat kemudian berubah menjadi perempuan kepala keluarga, jadi bingung mau ke mana arahnya. Karena banyak sekali nih perempuan-perempuan yang tidak tau, jangankan tentang adminduk, BPJS saja itu mereka enggak tau bagaimana cara menggunakannya," jelas Saraiyah.

Akibatnya, para perempuan ini takut berobat karena khawatir biaya. Para anggota sekolah perempuan pun tak hanya mengurus BPJSnya tapi kemudian melakukan pendampingan ketika harus berobat sehingga para perempuan bisa mempelajari prosedurnya.

Pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan juga korban tindak pidana perdagangan orang yang masif di Lombok juga rutin dilakukan. Pemberdayaan ekonomi juga dilakukan dengan mengolah barang daur ulang hingga menanam tanaman pangan lokal yang kemudian diolah dan dipasarkan, seperti ubi dan jagung.

Dari empat desa di wilayahnya, sekolah perempuan disebutnya telah menyebar hingga ke 33 desa. Di tiap desa, biasanya ada 30 anggota aktif.

Representasi perempuan bukan formalitas

Nengah Susilawasih (50), anggota Sekolah Perempuan Mosintuwu dari desa Kilo, Poso Sulawesi Tengah, terlibat di komunitas ini karena didorong suaminya. Pada 2013, ia bergabung dengan Sekolah Perempuan Mosintuwu sebagai perwakilan dari kelompok Hindu. Ia pun bersyukur ikut dalam komunitas ini karena materi yang diberikan telah membuka matanya dan membuatnya bisa membantu sesama perempuan.

Nengah menikah ketika usianya 14 tahun dan suaminya saat itu masih berusia 15 tahun. "Kami tidak tahu kalau akan dinikahkan. Saat hari H baru tahu kalau ini kami mau dinikahkan. Kebetulan karena kondisi ekonomi juga," ujar Nengah yang tak pernah merampungkan SD.

Menikah di usia muda tanpa persiapan menyebabkan Nengah mengalami kekerasan pada tahun-tahun awal pernikahan. Dari bentakan kadang pukulan diterimanya. Namun saat itu, ia menganggap hal tersebut biasa terjadi karena pemandangan di sekelilingnya serupa yang dialaminya.

Ketika masuk Sekolah Perempuan Mosintuwu, ia baru tahu jika semua itu merupakan bentuk kekerasan dan tidak bisa dibenarkan. "Kalau berkelahi dengan suami tidak pernah berani melawan. Hanya air mata saja yang menetes. Menyelesaikan masalah itu dengan air mata."

Dari Sekolah Perermpuan juga, Nengah yang semula tak ingin punya urusan dengan kelompok agama lain akibat peristiwa Poso, mau tidak mau menjalin relasi. Ia pun menyadari ada persepsi salah yang dibangun karena ketakutan dan trauma Poso waktu itu. Namun, ia akhirnya malah bisa bertindak sebagai juru damai yang melekatkan berbagai kelompok agama ini usai mengikuti sekolah perempuan.

Nengah kemudian dipercaya untuk mengampu enam desa pasca rampung dari sekolah perempuan. Hingga pada 2019, ia terlibat dalam pemerintah desa. Ia juga ditunjuk menjadi Ketua Rukun Tetangga pada 2020 sampai hari ini. Di Wanita Hindu Dharma Indonesia yang ada di wilayahnya, Nengah juga menjadi ketua.

Posisinya sebagai pemimpin ini memudahkannya melakukan advokasi hingga membantu mengurus administrasi kependudukan yang selama ini gelap bagi para perempuan. Kebiasaan hanya diperbolehkan mengurus ranah domestik saja membuat para perempuan menjadi buta terkait birokrasi dan kebijakan.

Nengah menjembatani hal ini sekaligus memberikan pengetahuan. Meski kesibukannya itu rupanya masih harus menerima cibiran bahkan dari keluarganya besarnya sendiri.

"Dibilang ngapain itu keluar rumah terus, bilang ke suami saya kalau perempuan keluar rumah terus bisa bahaya, selingkuh lah. Suami saya tenang saja dan bilang memang dia yang kasih izin," ungkap Nengah.

Dengan restu suami itu, Nengah tak ambil pusing. Toh, kegiatannya tersebut juga berdampak positif pada keluarganya. Suaminya tak pernah lagi melakukan kekerasan dan bisa berbagi peran serta bersama mengurus tiga anaknya hingga secara finansial bisa bangkit.

Ia pun ingin perempuan lain di sekitarnya juga bisa merasakan hal yang serupa. Keberadaan perempuan sebagai pemimpin atau berada di lingkup pengambil kebijakan harusnya bisa mendorong program yang pro pada perempuan. Ia pun menyinggung mengenai soal representasi perempuan yang dipandangnya hanya sebagai formalitas, baik di pemerintah desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

"Bukan hanya biar ada perempuan. Tapi beri mereka ruang untuk bersuara, ikut menentukan kebijakan. Karena di pemerintah desa itu, ada kepala urusan yang sebagian perempuan tapi hanya ikut saja dengan keputusan yang laki-laki. Tidak ada keputusan yang berbasis perempuan. Di BPD juga begitu, apa fungsinya perempuan, kok ibarat gaji buta," kata Nengah.

Yusnaningsi Kasim dan Indri Sri Sembadra dari Institut KAPAL Perempuan menyoroti persoalan ini dalam tulisannya bertajuk Partisipasi Kepemimpinan Perempuan dari Pinggiran ke Pusat: Studi Kasus Sekolah Perempuan dalam Meningkatkan Peran Perempuan Merumuskan Kebijakan Publik yang Berkeadilan di Jurnal Perempuan.

Menurut keduanya, absennya perempuan dan kelompok marginal dari ruang-ruang ini membuat kepentingan dan kebutuhan mereka hilang dari perspektif dan agenda kebijakan pembangunan. Bahkan ketika kelompok perempuan "dihadirkan", mereka sering kali luput merepresentasikan perempuan dari kelompok marginal.

"Perlu kita tekankan perempuan memiliki pengalaman yang unik dan berbeda karena ketubuhannya. Pengalaman tersebut penting untuk disuarakan oleh perempuan sendiri."

Karena itu, mekanisme representasi dalam ruang-ruang pengambilan keputusan kebijakan publik perlu berpihak pada kepentingan perempuan yang berbeda tersebut, apalagi bias terhadap apa yang dibutuhkan perempuan sering kali membuat kebijakan yang dihasilkan meleset jauh dari apa yang dirasakan oleh perempuan.

Dengan demikian, peristiwa yang terjadi di Ngada atau kejadian ibu dan anak bunuh diri di Bandung tidak perlu terus berulang.