Perang AS-Israel vs Iran: WNI gelisah dengan potensi kenaikan harga BBM – 'Hidup akan semakin berat'

Puluhan negara dilaporkan telah menaikkan harga bahan bakar minyak imbas dari melambungnya harga minyak dunia akibat perang AS-Israel melawan Iran. Beberapa pengamat memandang "APBN akan jebol" jika pemerintah terus menahan harga BBM subsidi.

Pemerintah beralasan langkah itu diambil karena kapasitas APBN masih cukup kuat untuk menanggung beban kenaikan biaya energi global. Ditambah lagi, kenaikan harga BBM berisiko menekan daya beli masyarakat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Di tengah kondisi itu, sejumlah masyarakat mulai khawatir dampak buruk yang ditimbulkan jika harga BBM subsidi dinaikkan. Kerisauan itu diwujudkan dengan, antara lain, melakukan pembelian secara panik.

"Hidup akan semakin lebih berat. Kebutuhan pokok, listrik dan segala macam akan naik. Lebih cocok MBG yang dihapus daripada BBM dinaikkan," kata Ari Kristanto, warga Solo, Senin (16/03).

Apa dampak yang akan dihadapi oleh warga jika harga BBM subsidi naik? Sebaliknya, apa konsekuensi yang akan dihadapi pemerintah jika tetap menahan harga BBM subsidi? Dan, apakah langkah-langkah yang diambil saat ini mampu mengatasi dilema itu?

Aksi pembelian secara panik dan tak jadi mudik

Sejak Kamis (05/03) lalu, sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sumatra Utara dipadati oleh warga yang melakukan pembelian secara panik (panic buying). Dampaknya, sejumlah SPBU sempat dilaporkan kehabisan stok BBM jenis Pertalite, Pertamax, dan Biosolar.

Salah satunya adalah Fahri Hamzah, 46 tahun, warga Kota Medan. Dia rela mengantre berjam-jam mendapatkan solar subsidi untuk mobil rentalnya.

"Ini di mana-mana sudah antre berjam-jam. Orang panik jadi SPBU penuh, akhirnya berpengaruh untuk orang yang bekerja sebagai sopir rental seperti saya," ujar Fahri pada Senin (16/03).

Antrean yang lama dan panjang itu membuat Fahri terpaksa beralih ke BBM non-subsidi.

"Karena langka, mau tak mau harus saya naikkan [harga sewa rental], karena belum tentu di luar kota bisa dapat BBM," sambung pria yang biasa menghabiskan 30 liter BBM jenis solar untuk mengantar penumpang ke luar kota.

Mungkin Anda tertarik:

Selain itu, permasalahan BBM juga menyebabkan dirinya tak jadi mudik Lebaran ke kampung halamannya di Padang Sidempuan. Pasalnya, ujar Fahri, antrean panjang SPBU juga disebut terjadi di sana.

"Di sana kadang mau satu hari sampai dua hari minyak tidak ada. Bahaya. Jadi batal, akhirnya Lebaran tahun ini saya tidak pulang kampung. Nanti saja lah, kalau kondisinya sudah normal," ujar Fahri.

Pengalaman hampir serupa dialami Angga Prasetya Nasution, 35 tahun, yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online di Kota Medan.

Saat antrean BBM subsidi terjadi, penghasilan Angga berkurang nyaris 50%.

"Minggu lalu saya antre sampai 1,5 jam. Itu saja sudah berapa orderan yang lewat," kata Angga yang bisa menghabiskan tiga liter Pertalite dan menghasilkan pendapatan Rp200.000 per hari.

Angga berkata aksi pembelian secara panik di wilayahnya dipicu oleh pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang bilang bahwa kapasitas tampung BBM nasional tidak lebih dari 25 hari sesaat setelah perang antara AS-Israel dan Iran berlangsung.

Baca juga:

Di tengah kenaikan harga bahan pokok jelang Lebaran, Angga berharap pemerintah tak meningkatkan harga BBM subsidi dan melindungi kelompok masyarakat ekonomi rentan.

"Ini sangat berpengaruh sekali kepada kami. Apa-apa harganya naik, sementara tarif tetap, kebutuhan naik. Kami khawatir," ujar Angga.

Walaupun kepadatan di SPBU mulai berkurang di Kota Medan, antrean panjang diselingi kemacetan lalu lintas masih terpantau mengular di banyak daerah lainnya di Sumatra Utara. Antara lain di Kabupaten Langkat dan Kota Padang Sidempuan.

Namun, Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) memastikan pasokan BBM dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di wilayahnya aman selama Ramadan hingga menjelang Lebaran.

Selain di Sumut, aksi beli panik juga sempat terjadi di beberapa wilayah lain.

Antrean panjang mengular di sejumlah SPBU di Kota Banda Aceh sejak Kamis (05/04). Seorang warga cerita antrean itu dipengaruhi dari pernyataan Bahlil, trauma bencana banjir yang membuat kelangkaan BBM, hingga persiapan mudik Lebaran.

Antrean panjang juga nampak di Kabupaten Gayo Lues selama beberapa hari sejak Kamis (12/03).

Di Jember, Jawa Timur, Jumat (06/03), sejumlah SPBU dilaporkan diserbu warga yang ketakutan tak mendapatkan BBM jelang Lebaran.

Kemudian di Sambas dan beberapa wilayah di Kalimantan Barat, sejumlah media melaporkan antrean panjang di sejumlah SPBU pada minggu lalu.

Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan cadangan BBM secara nasional maupun regional aman dan pengisian tangki-tangki di SPBU dilakukan secara berkala 16 hari sekali. Untuk periode 6 sampai 29 maret 2026, suplai BBM jenis Pertalite mencapai 40.000 KL, Pertamax 6.000 KL, dan Solar 38.000 KL.

'Jangan naikkan harga BBM'

Sementara itu di beberapa daerah lain, antrean di SPBU belum terjadi.

Di Solo, Jawa Tengah, Ari Kristanto, 57 tahun, berkata tak melihat adanya antrean panjang di SPBU dekat rumahnya.

Meski demikian, pedagang otak-otak bandeng ini khawatir jika kenaikan minyak dunia akibat perang di Timur Tengah akan berdampak pada kehidupan masyarakat.

Pasalnya, kata Ari, kondisi ekonomi yang dihadapinya saat ini sudah terasa begitu sulit.

"Itu akan lebih berat untuk hidup kita. Pada bulan-bulan puasa ini seluruhnya sudah naik. Kalau BBM naik maka harga bahan kebutuhan pokok akan semakin naik lagi, segala macam pasti naik lah. Terus nanti listriknya akan naik juga," keluhnya.

"Sementara pendapatan sekarang jika dibandingkan dengan puasa yang kemarin sudah jauh berbeda. Sama tahun kemarin saja turun drastis," kata Ari.

Ari pun berharap agar pemerintah tak menaikkan harga BBM subsidi karena dampak yang ditimbulkan bagi pelaku UMKM akan sangat besar.

"Kalau saya, lebih cocok MBG yang hilang, dihapuskan daripada BBM dinaikkan," keluhnya.

Senada, warga Solo lainnya, Asih merasa khawatir jika harga BBM subsidi naik maka akan berdampak terhadap kenaikan berbagai bahan kebutuhan pokok.

"Otomatis semua nanti harganya jadi naik, bahan pokok jadi naik. Ini saja sudah semrawut terdampak apa itu MBG, apalagi BBM naik. Pasti tambah semakin sulit," keluhnya yang berprofesi sebagai pedagang makanan.

Perempuan berusia 56 tahun itu mencontohkan beras saat ini dengan harga Rp15.000 memiliki kualitas yang kurang bagus. Padahal sebelumnya dengan uang Rp10.500 hingga Rp12.000 sudah mendapat beras yang lebih berkualitas.

"Lebaran naik terus nanti abis Lebaran BBM naik. Wah pasti naik lagi, makanya ini diirit-irit," kata dia.

Asih pun berharap agar pemerintah tidak menaikkan harga BBM dan mengurangi jatah program lain yang menguras anggaran.

"Jangan naikkan harga BBM. Kalau MBG itu mubazir terus terang, mending dihapus kalau saya pribadi karena enggak pernah dimakan, terus dibuang. Buang-buang anggaran."

"Daripada makanan dibuang kan bisa disalurkan ke yang lain seperti subsidi BBM, subsidi listrik, atau pendidikan lebih pasnya karena semua menikmati," harap Asih.

Apa dampak jika harga BBM subsidi naik?

Apa yang disampaikan beberapa warga itu selaras dengan pandangan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira.

Bhima berkata kini telah terlihat adanya riak-riak dari dampak kenaikan minyak dunia, yang berpotensi selaras dengan harga BBM subsididi Indonesia.

Pertama, kata Bhima ditandai dengan penurunan jumlah pemudik.

Survei Kementerian Perhubungan menunjukkan pergerakan mudik pada tahun ini turun 1,7% dibandingkan 2025, dari 154,6 juta orang menjadi 143,9 juta orang.

"Jadi memang dampak ke masyarakatnya itu akan langsung terasa pasca-Lebaran. Makanya mudik sekarang ini sudah mulai turun karena banyak yang duration of stay-nya berkurang, banyak yang sisakan THR buat dipakai pasca-Lebaran, untuk antisipasi kalau harga pangan naik, sama BBM naik," kata Bhima.

Kedua adalah terciptanya efek psikologis di masyarakat, yang ditandai dengan aksi beli panik, penimbunan dan kenaikan harga BBM subsidi di atas kewajaran.

Selanjutnya adalah potensi inflasi harga-harga kebutuhan masyarakat.

"Efeknya itu nanti ke inflasi, khususnya pangan energi. Kemudian sampai ke suku bunga nanti efeknya. Jadi orang habis uang pendapatannya hanya untuk bayar cicilan, karena bunganya makin naik," ujar Bhima.

"Dan efek terbesarnya kemungkinan dirasakan habis Lebaran. Kenaikan harga BBM karena tak sanggup lagi ditahan dan berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah. Jadi bisa double hit," tambahnya.

Seberapa kuat pemerintah menahan harga BBM subsidi?

Harga minyak dunia melonjak drastis akibat perang AS-Israel dengan Iran. Sebelum perang pecah, harga minyak di kisaran US$65–US$72 per barel. Namun kini telah di atas US$100 per barel.

Implikasinya, menurut platform yang mendata harga energi ritel, Global Petrol Prices, setidaknya terdapat 85 negara yang telah menaikan harga BBM.

Vietnam mencatat kenaikan harga bensin tertinggi yaitu hampir 50%, dari Rp12.600 menjadi Rp19.100 per liter (RON 95) pada Senin (09/03). Laos menaikan 33%, Kamboja 19%, Australia 18% dan Amerika Serikat 17%.

Indonesia juga turut menaikkan harga BBM non-subsidi pada 1 Maret lalu, yaitu Pertamax sebesar Rp12.300 per liter, Pertamax Green 95 jadi Rp12.900 per liter, Pertamax Turbo Rp13.100 per liter, Dexlite Rp14.200 per liter, dan Pertamina Dex sebesar Rp14.500 per liter.

Sebagai gambaran, produksi minyak mentah Indonesia berada di sekitar 700.000 barel per hari. Jumlah itu kurang dari setengah kebutuhan nasional yang mencapai 1,5 juta barel per hari. Untuk memenuhinya maka diimpor dari negara lain.

Walaupun harga minyak dunia meningkat tajam, pemerintah tak akan menaikan BBM subsidi, seperti Pertalite dan Biosolar, kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

"Di luar tidak ada gejolak berarti sekarang karena pemerintah mengabsorpsi kenaikan biayanya," kata Purbaya, Jakarta, Senin (16/03).

Dia berkata fungsi kebijakan fiskal saat ini difokuskan sebagai peredam gejolak (shock absorber) global.

Menurutnya, jika kenaikan harga minyak dunia langsung diteruskan ke harga jual BBM domestik, hal itu berisiko menekan daya beli masyarakat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Purbaya pun menegaskan kapasitas APBN masih cukup kuat untuk menanggung beban kenaikan biaya energi pada kondisi saat ini.

"Ekonomi global tidak dapat bertahan lama dengan harga minyak yang terlalu tinggi. Jika mencapai level itu, dunia akan resesi dan setelah itu harga akan jatuh kembali," ujarnya.

Selain itu, Purbaya menambahkan kondisi fiskal kini masih dalam kategori aman sehingga belum membahas tentang kemungkinan penerbitan Perppu untuk pelebaran defisit anggaran.

Senada, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan harga BBM subsidi tidak akan naik sampai lebaran. Pasokan BBM dan LPG juga akan aman hingga lebaran.

"Untuk harga BBM subsidi, saya pastikan bahwa sampai dengan Hari Raya tidak ada kenaikan apa-apa sekalipun ada terjadi kenaikan harga minyak akibat perang Israel, Amerika, dan Iran," kata Bahlil, Rabu (04/03).

Namun, Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira memprediksi pemerintah tak akan kuat menahan kenaikan harga BBM subsidi, khususnya setelah lebaran.

"Kalau dihitung-hitung, misalkan US$90-US$100 per barrel membutuhkan Rp126 triliun-Rp130 triliun tambahan subsidi energi, belum lagi tambahan defisit APBN-nya yang harus tutup."

"Jadi memang berat banget menahan harga BBM yang sekarang, sudah enggak sanggup lagi APBN. Dan pasca-Lebaran akan menjadi tantangan terberat jika harga minyak dunia terus naik," kata Bhima.

Senada, analis energi dan Managing Director Energy Shift Institute, Putra Adhiguna memandang dampak terberat dari kenaikan minyak ini berpotensi akan dirasakan usai lebaran.

"Ketika pemerintah secara eksplisit menyatakan kita tahan sampai lebaran, secara implisit di belakang itu, sudah tampak ada indikasi bahwa akan berubahan setelah lebaran."

"Sekarang belum terlihat karena pemerintah masih menahan di periode lebaran. Kemungkinan baru terasa 3-4 minggu ke depan kalau pemerintah tidak segera mengerem demand dan mengerem anggaran lainnya. Jika tidak, maka mau enggak mau pasti akan naik [harga BBM]," ujar Putra.

Pakar energi dari Universitas Gadjah Mada, Prof. Tumiran berkata pemerintah hingga lebaran masih bisa menahan harga karena mungkin menjalankan kontrak-kontrak dengan harga sebelumnya.

"Tapi ketika kontrak habis dan pakai harga baru, mau uang dari mana? Kalau kita enggak naikkan di dalam negeri pasti beban negara akan tinggi dan APBN akan jebol," katanya.

Apa saja respons pemerintah menghadapi kenaikan minyak dunia?

Pemerintah mengeluarkan beragam rencana aksi dalam menangulangi potensi dampak yang muncul akibat melambungnya harga minyak dunia.

Pertama, Presiden Prabowo Subianto, pada Jumat (13/03) berencana menghemat anggaran, seperti yang dilakukan Pakistan.

Opsi-opsinya mulai dari penerapan kerja dari rumah bagi ASN, efisiensi kegiatan, hingga penghematan konsumsi BBM subsidi.

"Umpamanya berapa ASN dan pejabat tidak usah ke kantor, mengurangi macet dan melaksanakan penghematan besar-besaran. Mengurangi hari kerja pun harus kita pertimbangkan dan langkah-langkah penghematan lainnya," kata Prabowo.

Namun, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengingatkan agar kebijakan itu tidak mengganggu pelayanan publik.

Putra Adhiguna dari Energy Shift Institute setuju dengan upaya penghematan itu karena langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengurangi permintaan BBM subsidi.

"Saya rasa akan cukup membantu ya. Kayaknya paling tidak bisa menekan 10-15% dari konsumsi BBM juga akan cukup membantu."

Selain itu Putra melihat wacana itu juga menunjukkan bahwa pemerintah telah masuk ke dalam "mode krisis karena beberapa pekan lalu pemerintah seolah tenang-tenang saja, sementara negara lain sudah bergerak cepat, seperti China membatasi BBM, Pakistan dan lainnya."

Pemerintah Indonesia bergerak aktif mencari alternatif sumber minyak mentah selain Timur Tengah, seperti AS, Nigeria, Brasil, Australia dan negara lain.

Pasalnya, impor minyak mentah dan LPG di Indonesia mayoritas berasal Timur Tengah seperti Arab Saudi, Irak, Oatar, UEA dan Kuwait.

Terbaru, Indonesia kini sedang menjajaki kerja sama dengan Brunei Darussalam.

"Penjajakan impor minyak bumi dari Brunei menjadi salah satu opsi strategis yang kita dorong, sekaligus memastikan ketersediaan pasokan energi nasional tetap dalam kondisi aman," kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Senin (16/03).

Melihat itu, Putra berkata diversifikasi impor merupakan langkah yang normal dilakukan untuk mencari persediaan minyak.

"Namun yang akan jadi tantangannya tentunya pada harga berapa? Apalagi dalam kondisi kritis di mana semua produsen akan menjual dengan harga setinggi-tingginya. Sehingga kita akan berebut di kolam yang sama dan apakah uangnya ada?" kata Putra.

Selain itu, kata Putra, diversifikasi juga akan mempengaruhi biaya transportasi dan spesifikasi teknis yang sesuai dengan kilang di Indonesia.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berkata Presiden Prabowo mendorong agar dilakukan peningkatan tempat penyimpanan (storage) BBM. Pasalnya, Indonesia hanya cukup menampung stok selama 25 hari.

Putra menilai proses itu telah dibahasa selama puluhan tahun, namun tak kunjung tereksekusi.

"Saya berharap komitmen politiknya real dan benar-benar bisa dipegang. Dulu waktu Covid atau konflik Ukraina, harga minyak naik, semua orang heboh. Habis itu selesai, komitmen enggak berjalan lagi," kata Putra.

Selain itu, pemerintah juga akan mengembangkan energi alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada BBM fosil. Salah satunya adalah peningkatan pemanfaatan bahan bakar nabati (singkong, sawit, tebu, dan jagung) melalui program bioenergi, yaitu biodiesel dan bioetanol.

Kementerian Pertanian mencatat produksi kelapa sawit nasional mencapai 48,12 juta ton pada 2025, dan untuk jagung diproyeksi mencapai 18 juta ton pada 2026.

Bahkan, Kementerian ESDM menargetkan penerapan bahan bakar campuran etanol 10% atau E10 dapat dilakukan pada 2028 atau lebih cepat.

Selain bioenergi, pemerintah juga mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan nasional, termasuk PLTS hingga 100 gigawatt.

Terkait langkah pengembangan biodiesel, bioetanol dan elektrifikasi, Putra memberikan beberapa catatan.

"Pertama biodiesel dan bioetanol itu lebih mahal sekitar 20% daripada minyak reguler secara umum. Selisihnya ditanggung oleh siapa, negara atau korporat?" kata Putra.

Pasalnya untuk biodiesel, katanya, para pengusaha sawit telah mensubsidi sekitar Rp35-40 triliun. "Lalu bagaimana dengan bioetanol yang industrinya masih kecil?"

Senada, Dewan Pengarah Pusat Studi Energi (PSE) UGM, Prof. Deendarlianto berkata pengembangan energi terbarukan di Indonesia terhambat karena harganya masih jauh dari harga minyak fosil.

Ia mendorong pemerintah untuk mempercepat implementasi kebijakan energi baru, seperti B40 yang 40% bahannya berasal dari minyak sawit serta E10 bioetanol dari singkong atau tebu.

Adakah cara lain yang bisa dilakukan pemerintah?

Bhima dari Celios mendorong pemerintah setidaknya melakukan tiga langkah.

Pertama, kata Bhima, adalah pemerintah segera berdiskusi dengan DPR untuk membahas APBN Perubahan, yang di dalamnya adalah penghematan pos anggaran yang jumbo.

"Apa itu? Penghematan anggaran Kopdes Merah Putih, food estate, MBG, dan anggaran pertahanan keamanan."

"Kalau anggaran di pos itu tidak direlokasi, APBN enggak bakal sanggup, dan efeknya akan dibebankan ke Masyarakat," kata Bhima.

Kedua adalah memberikan stimulus ke masyarakat untuk mengurangi konsumsi BBM subsidi.

Bhima mencontohkan transportasi publik seperti MRT, KRL, TransJakarta, dan lainnya dibebankan biaya hanya Rp1 misalnya, selain sekedar imbauan kerja dari rumah.

"Itu yang dilakukan Spanyol menghadapi tekanan harga minyak dan terbukti berhasil turun konsumsinya."

Ketiga melakukan percepatan transisi energi terbaharukan.

"Memang tidak ada cara instan mengatasi ketegantungan dengan energi fosil, kecuali mendorong pembangunan energi terbaharukan seperti mikrohidro, air, tata surya."

Senada, Putra juga berkata untuk menciptakan ketahanan energi merupakan proses jangka panjang.

"Kalau short term responses nya sudah dilakukan semua sama pemerintah. Sekarang tantangannya di komitmen politik jangka panjang. Apakah kita benar-benar serius membangun energi alternatif untuk mengurangi fosil."

Prof Tumiran dari UGM menambahkan peristiwa ini juga harus menjadi refleksi untuk melakukan akselerasi konversi ke energi alternatif.

"Dengan catatan, kita harus membangun industri-nya di dalam negeri sehingga uang APBN pun yang dipakai tadi menciptakan lapangan kerja baru dan ketahanan energi."

---

Wartawan Nanda Fahriza Batubara dari Medan dan Fajar Sodiq dari Solo berkontribusi dalam artikel ini.