Negara-negara di Asia mulai antisipasi gejolak harga minyak, Presiden Prabowo singgung BBM dari sawit hingga tebu

Sejumlah negara di Asia telah mengumumkan langkah-langkah untuk mengatasi dampak kenaikan biaya minyak dan gas global yang disebabkan perang AS-Israel dengan Iran. Langkah ini termasuk membatasi harga bahan bakar di masyarakat alias mulai memberi subsidi.

Seperti diketahui pada Senin (09/03), harga minyak mentah melonjak di atas US$100 per barel akibat kekhawatiran potensi kekurangan pasokan energi dari Timur Tengah karena perang yang mungkin berkepanjangan.

Akhir pekan kemarin, Iran menunjuk Mojtaba Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi baru. Sejumlah kalangan melihat ini sebagai tanda, faksi garis keras masih memegang kendali negara, dan menunjukkan sikap perlawanan Iran terhadap AS dan Israel.

Di sisi lain, beberapa negara Teluk menghentikan produksi minyak dan serangan udara terbaru sedang berlangsung di wilayah tersebut.

Negara-negara Asia Timur terkena dampak yang sangat parah akibat konflik ini. Pasokan energi mereka sangat bergantung dari rute laut strategis Selat Hormuz.

Pemerintah Korea Selatan dan Thailand menyatakan akan menetapkan batas harga bahan bakar (price cap) di dalam negeri.

Dengan kata lain, harga BBM di SPBU tidak boleh melebihi angka tertentu meskipun harga minyak dunia sedang melonjak. Konsekuensinya pemerintah akan menanggung biaya sebagian.

Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung mengatakan pemerintahannya akan "segera menerapkan" batas harga untuk produk bahan bakar.

Konflik Iran telah menimbulkan "beban yang signifikan" bagi perekonomian negara, yang sangat bergantung pada pasokan energi dari kawasan tersebut, kata Lee dalam rapat kabinet darurat.

Dia menambahkan, Seoul siap mengambil langkah tambahan dan memperluas program stabilisasi pasar keuangan senilai 100 triliun won (Rp1.130 triliun) jika diperlukan.

Kementerian Perdagangan Korea Selatan juga memperingatkan perusahaan minyak bahwa setiap upaya untuk memanfaatkan krisis akan ditindak tegas, seraya menyerukan penetapan harga yang "transparan dan adil" setelah harga bensin naik dalam beberapa hari terakhir.

Di Thailand, Perdana Menteri Anutin Charnvirakul mendesak masyarakat tidak menimbun bahan bakar dan mengumumkan rencana menetapkan batas harga solar selama 15 hari.

Antrean panjang terbentuk di stasiun bahan bakar di seluruh negeri dalam beberapa hari terakhir, dengan pasokan menipis di beberapa pom bensin.

Kementerian Keuangan Vietnam mengatakan sedang mempersiapkan untuk sementara menghapus pajak impor bahan bakar.

Di Filipina, langkah-langkah baru untuk menghemat energi mulai berlaku.

Presiden Ferdinand Marcos Jr pada Jumat (06/03) mengumumkan rencana menerapkan kerja empat hari dalam seminggu bagi sebagian besar kantor pemerintah. Ketentuan ini tidak berlaku untuk layanan kritis seperti pemadam kebakaran dan rumah sakit.

Universitas di Bangladesh juga ditutup mulai Senin (09/03) untuk menghemat energi, menurut media pemerintah.

Presiden Prabowo: 'Nanti BBM kita dari sawit, singkong, jagung, tebu'

Sejumlah pejabat di Indonesia tampak lebih tenang merespons gejolak harga minyak dan gas. Belum ada pengumuman tentang langkah yang menonjol dari pemerintah.

Menteri Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM), Bahlil Lahaladia memastikan persediaan minyak dan gas untuk masyarakat aman sampai lebaran.

Menurutnya, Indonesia memiliki kapasitas penyimpanan BBM hingga 25 hari. Pemerintah merencanakan membangun kapasitas penyimpanan lebih besar agar stok BBM mencapai tiga bulan.

Bahlil menjamin harga bahan bakar bersubsidi tidak akan naik, setidaknya sampai Hari Raya Idul Fitri 2026.

"Problemnya, kita sekarang bukan di stok. Stok, enggak ada masalah, sudah ada semuanya. Kita itu sekarang tinggal di masalah harga," katanya dalam keterangan resmi di situs Kementerian ESDM, Senin (09/03).

Pada Selasa sore (10/03), Bahlil dipanggil Presiden Prabowo. Kata dia, kemungkinan pertemuan, salah satunya membahas gejolak Timur Tengah dan dampak pada harga minyak.

Ia mengakui gejolak harga minyak dunia yang terus berlanjut akan berdampak pada anggaran negara.

"Kalau terus terjadi (fluktuatif) dampaknya di anggaran, pemerintah akan menambah anggaran untuk subsidi, tetapi kami sedang memitigasi bahwa kita harus mencari sumber-sumber energi lain selain energi fosil, termasuk (meningkatkan pemanfaatan) energi nabati," ujar Bahlil seperti dinukil dari Antara.

Baca juga:

Belum ada pengumuman dari pertemuan presiden dan para menterinya baru-baru ini.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim anggaran negara "masih aman, masih kuat" di tengah gejolak harga minyak dan gas.

"Ini kan baru beberapa hari naiknya. Kita kan subsidinya setahun penuh. Rata-rata setahun 70 ($70 per barel) asumsi kita. Ini kan baru beberapa hari saja," kata Purbaya dikutip dari Kompas.com, Selasa (10/03). "Jadi belum cukup untuk mengubah anggaran kita".

Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya baru-baru ini membagikan visinya bahwa Indonesia di kemudian hari tidak akan impor minyak dari negara lain.

Ia yakin, Indonesia akan mampu memproduksi BBM sendiri dengan memanfaatkan sawit, singkong, jagung, dan tebu.

"Masalah BBM juga bertahun-tahun saya perjuangkan swasembada energi. Dan kita memiliki karunia besar dari Yang Maha Kuasa bahwa kita nanti mampu kebutuhan BBM kita bukan dari impor luar negeri, bahkan dari tanaman-tanaman kita, dari kelapa sawit, dari singkong, dari jagung, dari tebu," kata Prabowo.

Sebelumnya, sejumlah kalangan memberi saran, dalam situasi tersulit, pemerintah didorong mengevaluasi kembali program dengan anggaran jumbo seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggarannya dapat dialihkan pada struktur ekonomi kecil dan menengah serta menambal subsidi BBM.

Menurut Profesor Vedi R. Hadiz, dalam kondisi tekanan terburuk, pemerintah akan menghadapi pilihan sulit antara menaikkan harga BBM, yang berisiko memicu inflasi dan protes, "atau memperbesar subsidi dalam konteks APBN yang sekarang pun sudah terlihat rapuh".

Professor dari Asian Studies di Asia Institute, Universitas Melbourne ini menjelaskan ketidakpastian global ini umumnya menguatkan dolar AS dan menekan rupiah. Akibatnya, rupiah yang melemah akan membuat impor—termasuk energi dan pangan—lebih mahal. Tentunya ini juga mendorong inflasi.

"Persoalannya, tekanan ini datang ketika ruang fiskal karena kewajiban pembayaran utang serta komitmen belanja prioritas seperti infrastruktur dan program macam MBG yang rada tidak masuk akal pelaksanaannya. Jadi ada risiko terhadap stabilitas ekonomi jangka pendek yang cukup tajam," katanya.

Apa yang bisa mengembalikan keadaan?

Membuka kembali selat Hormuz untuk pengiriman merupakan kunci meredakan harga energi di Asia, karena banyak ekonomi besar di kawasan tersebut bergantung pada pasokan energi dari Timur Tengah, kata Roc Shi dari Universitas Teknologi Sydney.

Penutupan efektif jalur air tersebut merupakan "krisis rantai pasokan, bukan hanya lonjakan harga", terutama bagi Jepang dan Korea Selatan, yang keduanya mengimpor sebagian besar energi mereka dari negara-negara Teluk, tambahnya.

Rencana untuk menetapkan batas harga bahan bakar "menarik secara politik" karena menawarkan "relief yang terlihat", tetapi berisiko berbalik arah jika langkah tersebut memicu pembelian panik (panic buying) dan kelangkaan bahan bakar, kata Shi.

Seberapa lama lonjakan harga minyak berlangsung tergantung pada durasi konflik dan seberapa parah gangguan pasokan, kata Christopher Wong, strategis bank OCBC.

Harga minyak dapat turun "relatif cepat" jika ketegangan di kawasan mereda, tetapi dapat terus naik jika ada gangguan produksi atau pengiriman, kata Wong.

Presiden AS Donald Trump mengatakan pada Minggu (08/03), lonjakan harga minyak dalam jangka pendek adalah "harga kecil yang harus dibayar" untuk menghilangkan ancaman nuklir Iran.

Menteri Energi AS, Chris Wright mengatakan harga minyak dan gas akan turun ketika AS menghancurkan kemampuan Iran untuk menyerang kapal tanker di Selat Hormuz, jalur air kritis yang mengangkut sekitar 20% pasokan minyak dan gas dunia.

Pengiriman melalui selat tersebut terhenti setelah Iran mengancam akan menyerang kapal-kapal yang mencoba melewati selat tersebut sebagai respons terhadap serangan udara AS dan Israel.