Ditempatkan di salah satu pusat infrastuktur tempur Hamas, bagaimana risiko tentara Indonesia di Gaza?

Pelibatan tentara Indonesia dalam proyek Dewan Perdamaian (Board of Peace) di Gaza menuai pro-kontra. Yang jelas, selama 70 tahun terakhir Indonesia telah mengirim pasukan untuk ikut serta dalam misi PBB "menjaga perdamaian" di sejumlah wilayah konflik di Afrika, Asia, dan Eropa.

Dalam kurun waktu itu, tentara Indonesia telah mendapat pujian, tapi sebagian dari mereka pernah diculik dan ada pula tewas. Lantas bagaimana nasib mereka di Gaza nantinya?

Indonesia akan menjadi satu dari lima negara yang mengirim tentara untuk bergabung ke Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Gaza. Empat negara lainnya adalah Kosovo, Kazakhstan, Albania, dan Maroko.

Dari empat negara itu, hanya Maroko yang punya pengalaman mengirim pasukan ke dalam kontingen penjaga perdamaian yang dibentuk PBB.

Namun jumlah tentara Maroko di kontingen penjaga perdamaian tidak sebanyak Indonesia, yang masuk 10 negara paling berkontribusi untuk program di bawah Dewan Keamanan PBB.

Bagaimana kontroversinya?

ISF berbeda dengan misi penjaga perdamaian PBB. ISF juga tidak berada di bawah kendali Dewan Keamanan PBB, melainkan Board of Peace.

Walau begitu, Dewan Keamanan PBB telah menyatakan dukungan kepada Board of Peace pada sidang 17 November 2025. Mereka juga memberi hak kepada anggota PBB, termasuk Indonesia, untuk bergabung dengan ISF.

Merujuk Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2803 , negara yang mengirim pasukan untuk ISF, termasuk Indonesia, akan bekerja sama dan berkonsultasi secara erat dengan Israel dan Mesir.

Di Gaza, pasukan ISF akan mengemban enam tugas, di antaranya membantu mengamankan wilayah perbatasan, melindungi warga sipil, melatih calon polisi Palestina, mengamankan "koridor kemanusiaan" yang menjadi jalur masuk bantuan untuk warga sipil, serta menjalankan tugas tambahan yang mungkin dianggap perlu oleh Board of Peace.

Satu tugas pasukan ISF lainnya adalah terlibat dalam demilitarisasi Gaza dengan cara, antara lain, menghancurkan infrastruktur militer dan melucuti persenjataan Hamas.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah berulang kali menyatakan, termasuk pada 19 Februari lalu, bahwa tanpa demilitarisasi Hamas, "proyek rekonstruksi" Gaza yang digagas Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dan didukung setiap anggota Board of Peace, termasuk Indonesia, tidak akan berjalan.

Tugas melucuti persenjataan dan infrastruktur Hamas ini berpotensi menghadirkan risiko terbesar bagi tentara Indonesia, menurut Muradi, pakar pertahanan di Universitas Padjajaran.

"Selain pelucutan senjata, yang berisiko itu soal penghancuran terowongan. Itu bisa memicu perang kota yang merepotkan pasukan Indonesia," kata Muradi.

Muradi berkata, terlibat dalam demiliterisasi Hamas secara konsep akan menempatkan Indonesia dalam posisi yang tidak netral.

Selain risiko terlibat dalam pertempuran, terutama dengan Hamas, Muradi menyebut ketidaknetralan TNI tidak sejalan dengan konstitusi dan kebijakan politik luar negeri Indonesia.

Pemerintah Israel, melalui militer mereka, IDF, selama bertahun-tahun telah mengupayakan berbagai cara untuk menghancurkan terowongan bawah tanah yang dibangun dan dioperasikan Hamas di Gaza.

Koresponden BBC, Quentin Sommerville pernah masuk ke salah satu bagian terowongan bawah tanah itu pada 2015.

Kantor berita Reuters juga mendokumentasikan sebagian terowongan itu dalam kunjungan yang diatur oleh Hamas setahun sebelumnya.

Hamas dan milisi lainnya di Gaza seperti Jihad Islam Palestina dalam berbagai kesempatan mengakui bahwa mereka menggunakan terowongan bawah tanah sebagai bagian dari strategi tempur melawan IDF.

Di mana pasukan Indonesia akan ditempatkan dan apa risikonya?

Perusahaan Penyiaran Publik Israel, KAN, awal Februari lalu mengabarkan bahwa tentara Indonesia bakal bertugas di wilayah selatan Gaza, tepatnya di sekitar Rafah dan Khan Younis.

Rafah sejak 7 Oktober 2023 menjadi sangat vital bagi warga Gaza. Ini adalah jalur keluar warga Gaza menuju Mesir, melalui Semenanjung Sinai.

Dua jalur keluar lainnya, yaitu Erez dan Kerem Shalom, ditutup pemerintah Israel sejak Peristiwa 7 Oktober itu.

Rafah juga merupakan satu-satunya pintu gerbang bagi bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Menurut pensiunan jenderal IDF, Amir Avivi, Israel telah meratakan Rafah. Berbicara kepada Reuters Januari lalu, meski bukan sebagai representasi IDF, Avivi bilang Israel akan mendirikan kamp di Rafah untuk warga sipil Palestina.

Hunian yang akan didirikan pada "proyek rekonstruksi" itu, kata Avivi, akan dilengkapi dengan teknologi pengenal wajah dan alat-alat pemantau.

Kompleks hunian itu disebut Avivi akan berdiri di atas terowongan bawah tanah Hamas—yang hendak demiliterisasi oleh Board of Peace dengan tenaga pasukan ISF.

Di sinilah letak risiko yang juga dianalisis Heru Susetyo Nuswanto, pakar studi perdamaian dan hak asasi manusia di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Heru berkata, Rafah adalah area dengan jaringan terowongan Hamas yang padat dan kompleks. Dia menyebut Rafah sebagai "zona sensitif Hamas".

"Pasukan Indonesia bisa dianggap hostile force, pasukan lawan atau musuh, oleh Hamas, ketika sedang membersihkan infrastruktur bawah tanah ini," kata Heru dalam sebuah diskusi daring, Sabtu (21/02).

"Mandat utama ISF adalah stabilisasi. Apa maknanya? Ini tidak jelas. Realitas di lapangan, terowongan bawah tanah ini dianggap ancaman keamanan. Pasukan Indonesia bisa alami transisi dari peace support menjadi counter insurgency atau counter terrorism," ujarnya.

Jika analisis itu benar-benar terjadi, Heru menyebut pasukan Indonesia akan secara tidak langsung masuk dan terlibat dalam konflik antara Hamas dan IDF. "Kita bisa masuk dalam jebakan. Ini bahaya," tuturnya.

Menurut Heru, terowongan bawah tanah di Rafah bukan saja alat pertahanan bagi Hamas, tapi juga simbol perlawanan terhadap Israel.

Heru khawatir dalam situasi dengan potensi benturan dengan Hamas seperti itu, tentara Indonesia malah berisiko melakukan pelanggaran hukum humaniter.

Tidak hanya rawan melakukan perusakan yang merugikan warga sipil, Heru berkata, tentara Indonesia bakal kesulitan membedakan orang-orang yang berstatus kombatan atau non-kombatan di wilayah itu.

"Walau sejak awal berkeras yang dikirim pasukan non-kombatan, saya tidak yakin mereka tidak akan membawa senjata, apalagi di daerah seperti Rafah," kata Heru.

Apa kata pemerintah Indonesia soal pertentangan yang muncul?

Menteri Luar Negeri, Sugiono, mengklaim keberadaan Indonesia di ISF tidak berkaitan dengan ada atau tidaknya hubungan diplomatik dengan Israel. Dia menuturkan ini di Washington DC, Sabtu (20/02).

Klaim tersebut dikatakan Sugiono, meski dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2803, negara yang mengirim pasukan ke ISF akan bekerja sama dan berkonsultasi secara erat dengan Israel dan Mesir.

Sugiono juga menyanggah tanda tanya berbagai kalangan apakah tentara Indonesia bakal ikut melucuti senjata dan mendemiliterisasi terowongan bawah tanah milik Hamas.

"Petunjuk pelaksanaan mandat ISF mengizinkan negara-negara yang berpartisipasi untuk memberikan satu batasan yang lebih rigid dari apa yang sudah dikeluarkan lewat Resolusi Dewan Keamanan," kata Sugiono.

"National caveat [batasan Indonesia] sudah kami sampaikan ke ISF bahwa Indonesia tidak melakukan operasi militer, tidak melakukan pelucutan senjata, dan tidak melakukan apa yang disebut demiliterisasi," ujarnya.

Sugiono berkata, yang akan dilakukan tentara Indonesia di Gaza adalah "menjaga masyarakat sipil di kedua belah pihak [Palestina dan Israel] dan terlibat dalam upaya kemanusiaan."

Selain itu, Kementerian Luar Negeri Indonesia sebelumnya menyatakan, tentara Indonesia di Gaza hanya diperbolehkan menggunakan kekuatan senjata untuk mempertahankan diri dan menjalankan mandat. Pernyataan ini berkaitan dengan kekhawatiran bahwa pasukan Indonesia berpotensi melanggar hukum internasional.

Penggunaan kekuatan oleh tentara Indonesia, menurut Kemlu, harus dilakukan secara proporsional, sebagai upaya terakhir, dan harus sesuai hukum internasional.

Terlepas dari berbagai batasan ini, Sugino tidak menampik risiko terburuk yang bisa saja dialami tentara Indonesia selama di Gaza.

"Namanya operasi tentara, ya tentu ada risiko," ujarnya. "Makanya kami perlu mandat dan rule of engagement yang jelas. Kami juga tidak mau prajurit Indonesia jadi korban," kata Sugiono.

BBC News Indonesia telah mengajukan wawancara kepada pihak TNI dan Kementerian Pertahanan, tapi belum mendapatkan jawaban.

Siapa yang bayar operasional tentara Indonesia di Gaza?

Isu biaya ini telah dipertanyakan berbagai pihak, salah satunya oleh Dewi Fortuna Anwar, pakar hubungan internasional di Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Selama puluhan tahun, kata Dewi, keterlibatan tentara Indonesia di misi penjaga perdamaian dibiayai Dewan Keamanan PBB. Alasannya, operasi itu merupakan bagian dari mandat organisasi yang bermarkas di New York tersebut.

"Kalau misi di Gaza dibuat sebagai UNPKO [United Nations Peacekeeping Operations], misi ini benar-benar diotorisasi oleh Dewan Keamanan PBB dan pasukannya menggunakan helm biru, biaya operasional akan ditanggung oleh PPB," kata Dewi.

"Tapi kalau itu misi di luar PBB, biaya ditanggung oleh negara yang mengirim pasukan atau oleh otoritas wilayah yang menerima, tapi Gaza kan tidak akan mampu membayari," ujarnya.

Menurut Dewi, pemerintah harus melakukan perhitungan matang, terutama jika hendak mengambil uang dari APBN untuk membiayai misi di Gaza. Apalagi, kata dia, Indonesia juga punya kewajiban menyetor iuran sekitar Rp17 triliun kepada Board of Peace.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, sebelumnya menyatakan iuran Rp17 triliun itu akan dibayar dengan anggaran Kementerian Pertahanan. Pada 2026, kementerian ini mendapat jatah Rp187,1 triliun dari APBN.

Per 20 Februari kemarin, kata Sugiono, Indonesia belum membayar iuran itu kepada Board of Peace.

Sugiono bilang, biaya operasional tentara Indonesia di Gaza akan ditanggung pemerintah dan pihak-pihak yang telah menyatakan dukungan pada Board of Peace.

"Di Board of Peace ada beberapa yang komitmen untuk kontribusi [biaya ISF], baik swasta maupun negara. Itu akan digunakan untuk menopang semua operasional," kata Sugiono.

"Tapi Indonesia juga sebagai pengirim pasukan ya pasti mengeluarkan biaya," ujarnya.

Sebagai perbandingan, anggaran Dewan Keamanan PBB untuk misi penjaga perdamaian pada periode 1 Juli 2024 hingga 30 Juni 2025 sebesar Rp94 triliun.

Penyumbang terbesar untuk anggaran ini adalah pemerintah AS (26,95%), disusul China (18.69%) Japan (8.03%), Jerman (6.11%), Kerajaan Bersatu (UK) (5.36%), dan Prancis (5.29%).

Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 9 misi penjaga perdamaian, termasuk gaji para tentara yang terlibat di dalamnya.

Merujuk dokumen PBB per 2017, seorang prajurit yang ikut misi penjaga perdamaian PBB mendapat setidaknya US$1.410 per bulan atau sekitar Rp23 juta. Gaji prajurit ini ditransfer Dewan Keamanan PBB ke pemerintah asal sang tentara. Pemerintahlah yang kemudian diminta menyalurkannya ke sang tentara.

Indonesia penyumbang terbesar misi penjaga perdamaian PBB

Militer Indonesia memiliki rekam jejak panjang dalam operasi penjaga perdamaian yang digagas PBB. Operasi pertama yang diikuti Indonesia adalah misi di Mesir pada 1957.

Sejak saat itu, pemerintah Indonesia telah mengirim tentara ke berbagai negara yang masih atau baru saja dilanda perang, seperti ke Kongo, Vietnam, Bosnia, Macedonia, Georgia, Irak, Kuwait, Suriah, Liberia, Sierra Leone, Sudan, dan Lebanon.

Pada 2012, TNI membentuk satu lembaga khusus untuk mengurus seleksi dan pelatihan bagi tentara yang akan diberangkatkan dalam operasi di bawah Dewan Keamanan PBB itu, yaitu Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian.

Menurut data lembaga itu, sepanjang 1957 hingga 2020 Indonesia sudah mengirim 45.087 tentara ke misi penjaga perdamaian PBB.

Selama bertahun-tahun, Indonesia konsisten menjadi salah satu negara pengirim personel militer terbanyak ke misi PBB ini.

Merujuk riset Women's International League for Peace and Freedom pada 2017, negara yang mengirim pasukan ke misi penjaga perdamaian PBB "mendapatkan banyak uang" dari program itu. "Mereka tidak mau tidak mengirim pasukan," kata Madeleine Rees, pimpinan lembaga pengadvokasi gerakan antiperang berbasis di Belanda itu.

Merujuk data Dewan Keamanan PBB, Rees menyebut sejumlah negara pengirim pasukan terbanyak ke misi penjaga perdamaian tergolong negara yang masuk kategori miskin, seperti Ethiopia, Rwanda, dan Nepal.

Diculik dan tewas di Vietnam

Ban Ki Moon, saat menjabat Sekretaris Jenderal PBB, hadir dan berpidato pada seremoni peresmian kompleks Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian, yang secara struktur berada di bawah Markas Besar TNI, pada 20 Maret 2012.

Dalam ceramahnya, Ban menyanjung kontribusi Indonesia dalam program misi penjaga perdamaian PBB. Pembentukan lembaga yang menyeleksi dan melatih pasukan penjaga perdamaian itu, kata Ban, menunjukkan visi jangka panjang Indonesia terhadap "perdamaian dunia".

Ban menyebut data bahwa per 2012 terdapat 31 tentara Indonesia yang gugur selama menjadi pasukan penjaga perdamaian PBB. Dia juga bertutur tentang tantangan yang dihadapi personel TNI, salah satunya penolakan dari masyarakat Darfur, Sudan, yang tengah berkonflik.

"Pasukan penjaga perdamaian Indonesia tidak disambut dengan baik saat pertama kali tiba di sana. Beberapa orang melempari batu ke arah pasukan penjaga perdamaian," kata Ban.

"Seorang kapten Indonesia menjelaskan, para pengungsi 'tidak tahu bahwa kami datang untuk melindungi mereka'.

"Pasukan penjaga perdamaian membutuhkan kepercayaan, tapi mereka tidak bisa menuntut atau memintanya—mereka harus mendapatkan kepercayaan masyarakat dengan memberi contoh," kata Ban.

"Pasukan Indonesia, seperti pasukan penjaga perdamaian PBB di mana pun, menunjukkan keberanian dan belas kasih. Itu mengubah segalanya. Mereka memenangkan hati dan pikiran masyarakat, seperti yang kita lihat dalam video tersebut," tuturnya.

Pada realitanya, Indonesia sebenarnya juga pernah mengirimkan tentara untuk misi luar negeri yang tidak digagas oleh Dewan Keamanan PBB, kata Dewi Fortuna Anwar, pakar hubungan internasional.

Dia menyebut peristiwa itu terjadi pada awal 1970-an, saat Indonesia mengirim anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI—nama terdahulu TNI) ke Vietnam.

"Pada 1973-1975, ada Internasional Commission for Control and Supervision untuk mengawasi pendamaian antara Amerika Serikat dan Vietnam setelah Perang Vietnam berakhir," kata Dewi.

"Jadi international peacekeeping force itu, namanya ICCS, adalah pasukan di luar PBB. Indonesia dengan tiga negara lain bergabung. Indonesia sebagai wakil dari negara non-blok," ujarnya.

Tiga negara lain yang turut bergabung ke ICCS di pasca-Perang Vietnam itu adalah Kanada, Hungaria, dan Polandia.

Pasukan Indonesia, bersama tiga negara itu, dibebankan tugas untuk mengimplementasikan gencatan senjata di Vietnam bagian selatan, termasuk membongkar infrastruktur milisi Viet Cong—yang bertempur melawan tentara AS.

Misi tentara ABRI di Vietnam kala itu tidak berjalan mulus. Perang tak kunjung surut, pada 1975 Kota Ban Me Thout dikuasai lagi oleh kelompok komunis.

Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu, Adam Malik, sampai menyebut peran ABRI di Vietnam ternyata "tidak bermanfaat".

"Jika keadaan terus saja makin memburuk, kita akan tarik kontingen Indonesia pulang ke Jakarta," ujarnya seperti ditulis Majalah Tempo, 29 Maret 1975.

Keberadaan militer Indonesia di Vietnam saat itu dikritik. ABRI diyakini tidak akan mampu menjadi "wasit" dalam proses gencatan senjata antara milisi Viet Cong dan milisi yang dibekingi AS. Tentara Indonesia disebut tidak dipersenjatai dan sering ditembaki Viet Cong.

Dalam peristiwa perang Ban Me Thout yang berujung kehancuran total pasukan Vietnam Selatan, milisi Viet Cong menawan seorang tentara Indonesia, Kapten Mulkan.

Terkait penculikan Mulkan, Adam Malik disebut sempat irit bicara. "Mereka toh di bawah perlindungan bendera ICCS yang sama diakui oleh dua pihak yang bertentangan", katanya.

Dua tahun sebelum peristiwa di Ban Me Thout, Vietnam Utara—yang saat itu menyatakan diri sebagai negara di bawah Partai Komunis Vietnam—juga sempat mengecam Indonesia yang mereka tuduh tidak netral.

Vietnam Utara mengkritik pameran yang digelar ABRI di Museum Satria Mandala, Jakarta. Dalam ajang itu, ABRI menampilkan sejumlah foto saat mereka bertugas di bawah ICCS pada 1973, seperti penembakan peluru kendali oleh milisi Viet Cong.

Ada pula satu foto penembakan helikopter yang mengangkut pasukan ICCS oleh Viet Cong di rute Gio Linh-Lao Bao. Satu tentara Indonesia, Letnan Kolonel Gunawan, yang berada di helikopter itu, tewas.

Dalam satu surat rahasia yang telah dibuka ke publik dan diarsipkan oleh National Security Archive di George Washington University, terungkap bagaimana awal mula keterlibatan ABRI ke Vietnam.

Menlu AS Henry Kissinger, dalam surat bertanggal 18 Juli 1969, memberi tahu atasannya, Presiden Richard Nixon, bahwa Presiden Soeharto sudah menunjukkan niat bergabung ke "solusi damai Vietnam" yang digagas di Gedung Putih.

"Suharto mungkin akan menyatakan kesediaan untuk berpartisipasidalam mekanisme penegakan internasional untuk solusi perdamaian Vietnam," kata Kissinger.

"Minat untuk memainkan peran regional di sini mungkin diperkuat oleh harapan militer Indonesia bahwa mereka akan memperoleh senjata AS, mungkin dari stok surplus di Vietnam, sebagai imbalan," ujarnya.

Diserang di Kongo dan Lebanon

Dalam beberapa tahun terakhir, tentara Indonesia yang bergabung dalam misi penjaga perdamaian PBB tak bisa menghindarkan diri dari risiko berada di lokasi konflik.

Pada Juni 2020, Sersan Pertama Rama Wahyudi tewas akibat serangan milisi bersenjata Pasukan Demokratik Sekutu (ADF) di Kota Beni, Provinsi North Kivu.

Menurut keterangan resmi TNI, serangan terjadi saat Rama dan rombongan pasukan TNI tengah berkonvoi mengirim logistik untuk pembangunan jembatan.

Milisi ADF menghujani konvoi itu dengan tembakan. Rama tewas setelah peluru menembus dada kirinya. Satu tentara Indonesia lainnya juga terluka dalam peristiwa itu.

Pada Oktober 2024, dua tentara Indonesia yang bertugas di Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) terluka akibat serangan militer Israel. Keduanya terkena ledakan di dekat menara pemantau di kota Naqoura.

Pimpinan UNIFIL menuding Israel secara sengaja menargetkan pasukan penjaga perdamaian PBB itu.

Di Lebanon, tentara Indonesia tergabung dalam sekitar 10 ribu pasukan penjaga perdamaian PBB. Mereka bekerja dengan basis Resolusi PBB nomor 1701, usai perang 34 hari antara Israel an Lebanon.

Kemampuan tentara Indonesia dan risiko di Gaza

Dewi Fortuna Anwar menyebut tentara yang dikirim ke wilayah pascakonflik akan selalu menghadapi risiko besar karena situasi di wilayah itu "memang tidak aman".

Namun Dewi tidak meragukan keterampilan pasukan TNI, begitu juga kemampuan bersosialisasi dengan masyarakat lokal. Yang unik tapi ironi, kata dia, bagaimana tentara Indonesia luwes bergaul dengan warga sipil karena terbiasa terlibat dalam berbagai urusan sipil di luar urusan pertahanan.

"Tentara di Indonesia ada di mana-mana, akhirnya mereka bisa mengajar di sekolah, bisa jadi dokter, bisa jadi petani, bisa nyanyi, bisa masak, dengan kegiatan teritorialnya," kata Dewi.

"Di Indonesia ada yang tidak suka karena ini dominasi militer dan itu jadi salah satu agenda reformasi, yaitu mengakhiri Dwi Fungsi. Tapi ironinya justru bukan kemampuan tempur ya, itu laku kalau dibawa ke misi peacekeeping.

"Di Kamboja dulu yang paling populer itu tentara Indonesia karena mereka bisa bergaul dengan rakyat, bisa nyanyi, membantu di bidang rekonstruksi, bisa menjadi pengawas pertanian, bisa ikut mengajar di sekolah," kata Dewi.

Dalam pernyataan terakhirnya, Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, menyebut pihaknya akan menerima kedatangan ISF. Syaratnya, tentara ISF, termasuk dari Indonesia, tidak boleh ikut campur dalam urusan internal Gaza.

"Kami menginginkan pasukan penjaga perdamaian yang memantau gencatan senjata, memastikan pelaksanaannya, dan bertindak sebagai penyangga antara tentara pendudukan dan rakyat kami di Jalur Gaza," ujarnya.