Kepala BGN klaim nilai pengadaan ribuan motor listrik di bawah harga pasar

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengklaim pengadaan sepeda motor listrik untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) jauh berada di bawah harga pasar motor listrik.

"Harga pasaran Rp52 juta, tapi kita beli kalau enggak salah Rp42 juta, di bawah harga pasaran," ujar Dadan kepada sejumlah wartawan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (08/04).

Menurut Dadan, BGN hanya bisa merealisasikan 21.800 unit—dari target pembelian 24.400 motor listrik.

Dia juga mengklaim pembelian sepeda motor listrik ini sudah masuk ke dalam anggaran 2025 dan tidak akan ada lagi anggaran untuk pembelian barang serupa pada 2026.

Dadan mengatakan, sepeda motor listrik akan disalurkan ke dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berada di daerah sulit.

"Ya program ini kan menjangkau daerah-daerah yang nanti akan sangat sulit. Menjangkau desa-desa, daerah-daerah yang hanya bisa dengan motor. Itu untuk menunjang operasional," ujar Dadan.

Secara terpisah, Tenaga Ahli Wakil Kepala Wakil Kepala BGN Bidang Investigasi, Komunikasi dan Media Sosial, Dian Islamiati Fatwa, menyampaikan pengadaan sarana operasional dilakukan melalui mekanisme resmi sesuai regulasi dan prinsip akuntabilitas.

"Pengadaan sarana operasional, termasuk kendaraan, merupakan bagian dari sistem pengadaan pemerintah yang dilaksanakan melalui mekanisme resmi, termasuk e-purchasing, dengan parameter teknis, tahapan, serta pengawasan yang telah diatur secara ketat," paparnya kepada BBC News Indonesia.

Ketika ditanya mengenai temuan Center for Budget Analysis (CBA) bahwa anggaran pengadaan sepeda motor listrik sebesar Rp3,2 triliun untuk 65.067 unit, Dian Islamiati Fatwa menyatakan pengadaan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan operasional dan kesiapan distribusi di masing-masing wilayah.

"Karena itu, angka yang muncul di ruang publik tidak dapat serta-merta diperlakukan sebagai gambaran realisasi sekaligus," ujarnya.

Adapun soal spesifikasi dan penyedia sepeda motor listrik, Dian mengatakan "seluruh proses mengikuti ketentuan pengadaan pemerintah yang berlaku, dengan mempertimbangkan aspek teknis, efisiensi, serta kesesuaian dengan kondisi lapangan."

Lembaga pemerhati anggaran, Center for Budget Analysis (CBA), menemukan pengadaan motor listrik untuk para kepala SPPG dianggarkan pada 2025 sebesar Rp3,2 triliun untuk 65.067 unit. Namun, BBC News Indonesia tak bisa memverifikasi hal ini secara independen.

Adapun sejumlah media, termasuk Project Multatuli, menemukan data pengadaan sepeda motor listrik sebesar Rp1,2 triliun (belum ongkos kirim) untuk tahun 2025 yang dipublikasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Pada laman pengadaan, perusahaan penyedia sepeda motor listrik menjual dua jenis sepeda motor seharga Rp49.950.000 dan Rp48.840.000—berbeda dengan klaim Kepala BGN, Dadan Hindayana.

DPR akan panggil BGN

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, menyebut Komisi IX DPR akan memanggil BGN untuk meminta pertanggungjawaban dari pengadaan ribuan sepeda motor listrik untuk para kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Kami akan memanggil dan meminta pertanggungjawaban resmi dari BGN. Kita tidak akan membiarkan anggaran negara digunakan tanpa akuntabilitas yang jelas," ucapnya, sebagaimana dikutip Detik.com.

Charles mengkritik pengadaan puluhan ribu motor listrik yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN). Dia menilai ada masalah dalam pengadaan jika memang pernah ditolak Kementerian Keuangan.

"Kalau benar pengadaan ini sudah pernah ditolak oleh Kementerian Keuangan, lalu tetap dijalankan oleh BGN, maka ini sudah masuk ranah pelanggaran dalam tata kelola anggaran negara. Tidak boleh ada lembaga yang merasa bisa berjalan di luar mekanisme anggaran yang sah," kata Charles, Rabu (08/04).

Charles mengatakan pengadaan motor listrik tersebut sebagai potensi pemborosan yang serius dan mengada-ada.

"Ini juga menunjukkan adanya potensi pemborosan yang serius. Di saat fiskal negara sedang tertekan, semua diminta berhemat, tapi justru ada pengadaan puluhan ribu motor listrik yang urgensinya tidak jelas. Saya tegaskan program gizi bukan program bagi-bagi proyek," ucapnya.

"Fokus utama harus pada perbaikan gizi anak, bukan pada pengadaan yang berpotensi mengada-ada. Kalau tidak ada penjelasan yang kuat dan transparan terkait dasar penganggaran dan urgensinya, maka ini patut diduga sebagai kebijakan yang tidak tepat dan harus dihentikan," sambungnya.

Baca juga:

Satu hari sebelumnya, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengaku Kementerian Keuangan pernah menolak usulan anggaran pengadaan komputer dan sepeda motor operasional untuk program MBG.

"Setahu saya tahun lalu pernah diajukan juga untuk motor dan komputer kalau enggak salah, tapi ditolak," ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Selasa (07/04).

Dia menambahkan, untuk pengajuan anggaran tahun ini pihaknya belum mengetahui secara pasti dan akan melakukan pengecekan lebih lanjut.

"Yang tahun ini saya enggak tahu, nanti saya akan cek lagi. Harusnya sama treatment-nya," jelasnya sebagaimana dikutip Kompas.com.

Purbaya menegaskan, pemerintah ingin memastikan fokus utama program MBG tetap pada penyediaan makanan bagi masyarakat.

"Bukan enggak boleh, kita enggak tahu programnya seperti apa. Tapi kan harusnya utamanya untuk makanan. Kalau yang pebisnisnya kan sudah untung cukup," tuturnya.

BGN telah mengonfirmasi pembelian sepeda motor listrik untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setelah video viral di media sosial.

Video itu menunjukkan ratusan unit sepeda motor listrik berstiker BGN dan masih terbungkus plastik. Motor-motor itu diklaim akan dialokasikan bagi kepala-kepala SPPG.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, bilang, sepeda motor ini belum didistribusikan.

Kata dia, kendaraan yang telah tersedia masih harus melalui proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum dapat digunakan.

"Motor tersebut belum dibagikan. Setelah seluruhnya lengkap, akan dicatat terlebih dahulu sebagai BMN sebelum didistribusikan," tambahnya.

Dadan menambahkan, proses realisasi pengadaan motor secara bertahap dimulai pada Desember 2025.

Ia juga membantah narasi dalam video viral yang menyebutkan jumlah pengadaan mencapai 70.000 unit.

"Informasi 70.000 unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan di tahun 2025," sebut Dadan.

Reaksi warganet

Di media sosial, video viral yang menunjukkan motor-motor listrik baru ini menuai banyak komentar warganet. Sebagian menyandingkan pengeluaran anggaran "jor-joran" untuk MBG dengan kesejahteraan guru.

"Apa kabar guru yang di pelosok?" tanya seorang warganet dalam komentar Instagram media nasional.

Warganet lain mempertanyakan tentang urgensi, dan efisiensi anggaran yang saat ini sedang dijalankan pemerintah di tengah konflik Timur Tengah.

"Buat apa? Ada urgensinya?" tanya warganet lainnya.

Keberadaan sepeda motor listrik untuk operasional MBG ini muncul di tengah langkah pemerintah mengumumkan defisit anggaran yang terjadi Kuartal I 2026.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam keterangan kepada media mengatakan defisit APBN sebesar Rp240,1 triliun pada akhir Maret 2026; atau setara 0,93% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurut Menkeu, defisit besar di awal tahun ini "karena kita percepat belanja pemerintah".

"Saya ingin menciptakan di mana belanja pemerintah hampir merata pertumbuhannya sepanjang tahun. Jangan sampai kayak tahun-tahun sebelumnya, menumpuk di akhir tahun sehingga dampak ekonominya tidak optimal," katanya.

"Jadi, defisit yang besar itu adalah konsekuensi logis dari kebijakan kita".

Ia menambahkan belanja ini hampir merata, "Tapi yang menonjol BGN, karena memang anggarannya besar," katanya.

'Motor ini dibeli dengan uang pajak kita'

Pengamat otomotif, Bebin Djuana menduga adanya kemiripan jenis sepeda motor listrik yang beredar di media sosial dengan Emmo JVX GT.

"Sepertinya dari tulisannya betul," katanya.

Keterangan Emmo JVX GT ini dirilis melalui emmo.co.id. Situs ini menyebutnya jenis kendaraan ini sebagai "motor listrik adventure". Tenaganya diklaim mencapai 7.000 Watt dengan jarak tempuh 70 kilometer.

Spesifikasi lainnya disebutkan, pengisian daya antara 30%-80% dalam waktu satu jam "dan disain tangguh untuk jalan raya maupun off-road".

Harganya dibanderol Rp56,8 juta per unit.

Namun sejauh ini tidak ditemukan keterangan rinci dari pihak pabrikan tentang pembelian kendaraan tersebut oleh BGN.

BBC News Indonesia telah meminta tanggapan melalui pesan surel ke situs tersebut, namun belum mendapat respons.

Menurut Djuana penting bagi pabrikan untuk menyampaikan keterangan motor listrik yang digunakan untuk operasional MBG.

"Penting sekali, terutama motor ini dibeli dengan uang pajak kita. Transparasi biaya dan alasan mengapa motor di dipilih dan dibeli harus bisa diterima dengan akal sehat," katanya.

Transparansi pembelian jadi sorotan

Lembaga pemerhati anggaran, Center for Budget Analysis (CBA) menemukan pengadaan motor listrik ini menggunakan e-purchashing—cara kementerian/lembaga membeli barang atau jasa secara langsung lewat katalog online resmi negara, tanpa lelang atau tender. Sederhananya, e-purchasing itu seperti belanja di marketplace tapi khusus pemerintah.

Cara ini dibenarkan secara hukum, tujuannya di antaranya pengadaan lebih cepat dan simpel. Namun, menurut Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi sulit terdeteksi oleh publik.

"Pengadaan motor ini mempergunakan sistem E-Purchasing agar senyap dan tidak bisa dipantau oleh publik, dan hal ini berhasil," katanya.

Baca Juga:

Uchok mengklaim timnya dapat mengakses sistem ini, dan menemukan jumlah unit sepeda motor yang lebih banyak dari yang dijelaskan pihak BGN.

"‎Anggaran motor BGN sebesar Rp.3,2 Triliun untuk 65.067 unit. Pengadaan motor ini sudah dilaksanakan pada tahun 2025," katanya. Tapi BBC News Indonesia tak bisa memverifikasi hal ini secara independen.

Sejumlah pejabat BGN telah kami hubungi. Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang secara pribadi tidak mengetahui banyak tentang pengadaan motor listrik tersebut.

"Saya kan masuk baru akhir September 2025. Pengadaan [itu] di bulan April 2025," katanya.

Menurut Uchok harga motor listrik untuk operasional MBG ini "terbilang mahal sekali". Dengan nilai besar, semestinya pengadaan barang dilakukan melalui tender.

"Banyak perusahaan yang punya motor. Harusnya jangan E-purchasing. Harusnya tender, lelang. Kalau lelang itu itu berarti kan mana yang terbaik mana, yang termurah," katanya.

Ia juga menuturkan kritik, tidak semua wilayah di Indonesia memiliki kecocokan dengan spesifikasi motor listrik tersebut.

‎"Dan borong motor ini, BGN jauh dari efesien anggaran. Hanya membuang buang duit saja ketika fiskal lagi menurun banget. Borong motor ini, harus disidik oleh aparat hukum, harganya terlalu mahal, dan mencurigakan," katanya.

Artikel ini akan terus diperbarui.