2.721 SPPG sempat ditutup sementara - 'Sertifikasi jangan hanya pemenuhan administrasi saja'

Sebanyak 2.721 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tiga klaster wilayah sempat diberhentikan sementara sejak 7 Maret. Alasannya, ribuan dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) ini belum mendaftar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) belum memadai.

Belakangan dari jumlah tersebut, ada 994 SPPG beroperasi kembali karena disebut sudah mengajukan pendaftaran SLHS. Pakar keamanan pangan mengingatkan agar SLHS ini bukan "hanya sekadar pemenuhan administrasi tanpa memperhatikan substansi dan kompetensinya".

"Proses normalnya itu butuh waktu untuk keluar sertifikasi. Kalau malah ada percepatan, bisa jadi pemeriksaan fisiknya apa adanya saja, asal-asalan. Pemeriksaan kesiapan SDM-nya asal cepat saja. Akhirnya, yang penting secara administrasi muncul selembar sertifikat tadi," kata Kepala Pusat Studi Pangan dan Gizi (PSPG) UGM, Prof. Dr. Ir. Sri Raharjo kepada BBC News Indonesia, Kamis (12/02).

"Munculnya sertifikat yang dipercepat itu, tidak bisa langsung diidentikkan bahwa SPPG yang mendapatkan itu memang sudah terjamin keamanan pangannya. Apalagi jika cara perolehannya tidak wajar."

Secara terpisah, Founder dan CEO CISDI, Diah Saminarsih, menyampaikan pemerintah perlu memoratorium operasionalisasi penambahan SPPG dan jumlah penerima manfaat MBG hingga saat ini agar lebih berfokus untuk mengevaluasi program MBG secara menyeluruh. Selain itu, moratorium memungkinkan evaluasi tata kelola MBG dapat dilakukan secara optimal.

Berdasarkan data BGN per 13 Maret, jumlah SPPG saat ini mencapai 24.738 dapur.

Untuk tahun ini, banyaknya SPPG ditargetkan antara 33.000 hingga 36.617 dengan rincian sekitar 28.000 SPPG di wilayah aglomerasi dan 8.617 di daerah terpencil, dengan tujuan melayani 82,9 juta penerima manfaat.

Menanggapi hal ini, Staf Khusus Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Redy Hendra Gunawan berkata jumlah SPPG akan tetap bertambah sesuai target yang diberikan presiden.

Mengenai percepatan sertifikasi yang dikhawatirkan menjadi masalah baru, Redy menjelaskan urusan penerbitan SLHS ini berada di ranah dinas kesehatan setempat yang mengacu pada aturan Kementerian Kesehatan.

"Sebetulnya bukan percepatan ya, SLHS ini enggak ada percepatan dalam konteks pengurusan. Masing-masing sudah ada persyaratannya dan itu wilayahnya dari Kemenkes, bukan di BGN. Bola di BGN saat sampai kepada SPPG sudah mendaftarkan SLHS yang artinya oke sudah boleh aktif kembali," ujar Redy.

"Karena sebetulnya kan ini SPPG yang sudah lama beroperasi dari tahun lalu, sekitar semester I 2025. Kami sisir lagi supaya mereka mendaftarkan SLHS semua. Kalau yang periode baru ini, sebelum beroperasi harus sudah mendaftarkan SLHS," ucap Redy.

BBC News Indonesia pernah menanyakan perihal sertifikasi ini beberapa waktu lalu pada Kepala BGN, Dadan Hindayana. Ia menyampaikan masa-masa awal diutamakan pada pendirian dan operasional SPPG agar bisa segera melakukan distribusi sehingga sertifikasi diurus menyusul.

Namun kasus keracunan yang bertubi-tubi terjadi, mendorong Kementerian Kesehatan mengambil langkah mengeluarkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/C.I/4202/2025 tentang Percepatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi pada Program Makan Bergizi Gratis pada 1 Oktober 2025.

Dalam surat itu, disebut keamanan pangan menjadi faktor penting untuk diperhatikan selain aspek gizi.

Makanan harus aman dikonsumsi dan harus dilakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi kontaminasi di sepanjang rantai pangan olahan siap saji. Penerapan higiene sanitasi pangan yang baik dapat mengendalikan titik kritis pencemaran pada pengelolaan pangan dan menjamin keamanan pangan olahan siap saji.

Melalui surat itu, Penerbitan SLHS dilakukan paling lama 14 hari setelah pengajuan permohonan oleh SPPG dengan catatan dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat. Umumnya, SLHS bisa memakan waktu hingga 21 hari kerja.

Di mana saja lokasi SPPG yang sempat ditutup?

Pada 7 Maret, BGN mengeluarkan surat yang mengumumkan penghentian sementara pada 492 SPPG di wilayah I yang mencakup area Sumatra. Melalui siaran pers BGN penutupan ini tanpa batas waktu sehingga wajib bagi SPPG untuk mendaftarkan SLHS jika ingin aktif lagi.

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I, Harjito, berkata keputusan suspend dilakukan sebagai langkah penegakan standar keamanan dan kelayakan dapur dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Harjito menambahkan ketentuan tersebut berlaku bagi dapur yang telah beroperasi lebih dari 30 hari, tapi belum melakukan pendaftaran SLHS. Adapun jumlah SPPG belum mendaftar SLHS terbanyak berada di Sumatra Utara dengan 252 dapur, disusul Lampung 77 dapur, Aceh 76 dapur, Sumatra Barat 69 dapur, Riau sembilan dapur, Kepulauan Riau lima dapur, dan Bengkulu empat dapur.

Sementara Jambi, Sumatra Selatan, dan Kepulauan Bangka Belitung tercatat tidak memiliki dapur yang belum mendaftar.

Kini, 169 SPPG kembali beroperasi karena telah mendaftarkan SLHS. Salah satunya adalah SPPG Kedai Durian 2 di Sumut.

SPPG Kedai Durian 2 ini adalah satu di antara 252 SPPG yang sebelumnya sempat dihentikan sementara oleh pemerintah. Ratusan dapur MBG ini berhenti beroperasi lantaran belum memenuhi berbagai persyaratan, contohnya SLHS dan IPAL.

Lokasi SPPG Kedai Durian 2 ini berada dalam suatu gang di tengah permukiman. Sisi belakangnya menempel dengan tembok rumah warga.

Menurut Kepala SPPG Kedai Durian 2, Rizki Khalid, dapur MBG ini sempat berhenti operasi sejak Senin (09/03), tapi dibolehkan beroperasi kembali pada Kamis (12/03).

"Kami diberi tahu ada beberapa dapur yang memang di-suspend. Termasuk dapur saya ini," ujar Rizki.

Meski sudah kembali beroperasi, dapur MBG yang dikelola Rizki belum melengkapi syarat-syarat seperti SLHS dan IPAL. Saat ini pihaknya masih dalam proses pengurusan.

"Ini sedang diurus. Kami sedang proses SLHS, jadi untuk saat ini belum. Mungkin setelah Lebaran. Karena ini prosesnya panjang," ujar Rizki.

Asisten Lapangan SPPG Tanjung Rejo IV, Muhammad Nurhadi mengungkapkan dapur MBG tersebut sempat berhenti produksi karena belum melengkapi SLHS.

"Perihal suspend kemarin itu terkait SLHS dari dinas kesehatan. Jadi itu memang bagian dari kelengkapan administrasi dapur. Itu bagian tanggung jawab kami sebagai pihak dapur," ujarnya.

Penghentian sementara produksi MBG, lanjut Nurhadi, otomatis berdampak pada nasib para pekerja meskipun tidak signifikan. Sebab, mereka akan tetap memperoleh gaji.

"Sebenarnya tidak rugi. Karena kebijakan BGN itu kami diberhentikan untuk tidak produksi. Tapi untuk aktivitas bekerja, terakhir saya dapat informasi, tetap dibayarkan. Karena kami tetap beraktivitas," ujarnya.

Pada 10 Maret, BGN mengumumkan lagi penghentian sementara operasional terhadap 1.512 SPPG yang tersebar di Pulau Jawa.

"Ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari evaluasi terhadap pemenuhan standar operasional serta persyaratan sarana dan prasarana di sejumlah SPPG." kata Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN, Albertus Dony Dewantoro seperti dilansir dari siaran pers BGN.

Penutupan ini dilakukan karena SPPG tersebut tak memiliki SLHS dan IPAL yang belum memadai. SPPG yang ditutup tersebar dari DKI Jakarta sebanyak 50 unit; Banten 62 unit; Jawa Barat sebanyak 350 unit; Jawa Tengah 54 unit; Jawa Timur sebanyak 788 unit; dan DI Yogyakarta 208 unit.

Namun pada Kamis (12/03), BGN mengumumkan 825 SPPG kembali aktif karena sudah mengurus SLHS. Masih tersisa 218 SPPG yang belum melakukan pendaftaran SLHS.

Salah satu SPPG yang kembali aktif usai dihentikan operasionalnya adalah SPPG Lenteng 3 di Jawa Timur. Kepala SPPG Lenteng 3, Mellisa Agustin berkata SPPG-nya kembali beroperasi setelah mendaftar SLHS.

"Kami baru beroperasi bulan dua kemarin. Sampai sekarang, baru sekitar satu bulan. Saat beroperasi, langsung urus SLHS ini. Dikiranya enggak ada SLHS, padahal sudah lengkap semua. Saat saya buat surat pencabutan penghentian itu, saya sertakan dokumentasi SLHS," jelas Mellisa.

Pada 11 Maret, BGN juga melakukan penangguhan operasional terhadap 717 SPPG di Wilayah III. Hal ini menyasar pada SPPG yang belum mendaftarkan SLHS.

Berdasarkan rekapitulasi pemantauan BGN Wilayah III, dari total 4.219 SPPG yang terdata, sebanyak 2.138 dapur telah memiliki SLHS, 1.364 dapur sedang dalam proses pengurusan, sementara 717 dapur lainnya belum melakukan pendaftaran sama sekali.

SPPG yang belum mendaftar tersebut tersebar di sejumlah provinsi, di antaranya Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, hingga Maluku dan beberapa wilayah di Papua.

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III BGN, Rudi Setiawan, melalui siaran pers BGN, berkata kepemilikan SLHS merupakan syarat penting untuk memastikan SPPG memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan bagi para penerima manfaat program.

Apa pendapat warga terkait SPPG?

Sejak sebulan terakhir, suara bising menghampiri kediaman Ramto ketika malam tiba. Selain itu, lelaki 66 tahun ini juga hanya bisa pasrah melihat limbah makanan lalu-lalang di selokan pribadi rumahnya.

Ramto adalah pedagang warung kopi. Rumahnya berada persis di samping dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kedai Durian 2 di Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara.

"Pertama bising, kedua saluran air itu. Dari dapur MBG itu salurannya ke tanahku di sini. Jadi dia buangnya kemari, ke tanahku," ujar Ramto saat berbincang di warungnya, Jumat (13/03).

Sebenarnya, kata Ramto, dia tidak begitu mempermasalahkan suara bising yang kerap muncul saat dapur MBG beroperasi malam hari. Namun Ramto berharap ada solusi dari pihak pengelola agar limbah dapur tersebut tidak lagi dibuang ke saluran parit di lahan pribadinya.

Paling tidak, kata Ramto, mereka berkenan membenahi saluran tersebut supaya tak tersumbat pada kemudian hari.

"Saya sudah pernah minta agar disemen paritnya. Jadi sisa-sisa nasi pun bisa lancar. Ini tanah saya, tapi pembuangan mereka kemari. Kalau tidak ada parit di tanahku itu, tidak bisa mengalir. Kalau untuk bising, saya sudah maklum, karena banyak orang di dapur MBG itu. Paling pembuangannya itu saja," ujar Ramto.

Di lokasi berbeda, keluhan juga disampaikan Jojo, warga Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara. Rumah lelaki berusia 38 tahun ini bersebelahan dengan dapur MBG SPPG Tanjung Rejo IV.

Walau tidak mempersoalkan limbah, Jojo terkadang agak terganggu dengan suara bising yang ditimbulkan operasional dapur. Seperti SPPG Kedai Durian 2, lokasi dapur MBG ini juga berada di tengah permukiman warga.

"Kalau bagi yang kenal, ada manfaatnya. Kalau tidak, ya, tidak ada. Kalau kami yang bersamping-sampingan ini yang kami rasakan malah ribut, bising. Dari ketenangan, ya, berkurangan. Mengganggu istirahat," ujar Jojo.

Sementara itu, Kadi Triyono (52) warga Dusun Sarperreng Desa Lenteng Kecamatan Lenteng yang rumahnya berada tepat di belakang SPPG Lenteng 3 justru mengaku selama sebulan ini tidak ada masalah dengan beroperasinya dapur MBG tersebut.

"Sampai saat ini, enggak masalah ya. Mereka kan bekerja di dalam itu ya. Jadi, tidak terdengar juga. Kalau limbah, itu kan ada jalurnya di paralon itu. Jalurnya ke mana, saya tidak tahu. Tapi selama ini masih aman untuk warga sekitar," ucap Kadi.

Terlepas dari operasional, Laila Maryati (45), warga Bogor mempertanyakan persoalan sertifikasi dapur MBG yang baru dikejar pengurusannya sekarang.

"Bingung juga ya, kenapa baru sekarang? Harusnya kan sebelum jalan, sudah punya sertifikasi. Ini anak-anak banyak yang sampai keracunan dan jadi trauma kan," kata Laila.

Menurut dia, program prioritas pemerintah dengan anggaran triliunan ini semestinya direncanakan dengan baik sehingga tidak muncul banyak problem di lapangan yang merugikan masyarakat.

"Sebenarnya di sekolah anak saya, MBG-nya aman saja. Walau di Ramadhan ini menu kering ini agak mengkhawatirkan tanggal kadaluwarsanya ya. Tapi kan tidak semua aman. Padahal untuk program penting gini, standarnya kan mestinya sama. Biar sama itu ya kalau saya mikirnya sertifikasinya ada dulu lah baru operasi. Jangan kebolak-balik," kata Laila.

Secara terpisah, staf khusus BGN, Redy Hendra Gunawan berkata pihaknya terus berupaya mengatasi hal tersebut. Dari pemindahan hingga perbaikan menjadi opsi ketika ada warga sekitar SPPG yang merasa terganggu dengan operasionalnya.

"Pada saat pendirian sebetulnya BGN melihat perizinan awal yang terutama biasanya ada persetujuan keberatan pembangunannya Jadi, di beberapa tempat kita sudah juga meminta untuk memindahkan ketika warga sekitar kurang berkenan. Ada juga di beberapa lokasi dilakukan perbaikan."

Mengenai sertifikasi, ia menyampaikan semua SPPG baru wajib mendaftarkan SLHS sebelum beroperasi. Sedangkan, persoalan SLHS saat ini berkaitan dengan SPPG yang berdiri pada periode awal MBG bergulir.

Apa sebenarnya SLHS itu?

SLHS atau Sertifikat Laik Higiene Sanitasi merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh dinas kesehatan setempat untuk menyatakan suatu usaha telah memenuhi standar higiene dan sanitasi. Dokumen ini wajib dimiliki restoran, jasa boga, depot air minum, hingga kolam renang.

Adapun syarat yang harus dilengkapi adalah:

Kepala SPPG Lenteng 3, Melissa Agustin mengingat kembali sejumlah dokumen yang diserahkan saat itu adalah sertifikat penjamah makanan sebagai bukti telah melakukan pelatihan, sertifikat pelatihan keamanan pangan juga bagi penanggungjawab, serta sampel makanan.

"Untuk sampel, saya masih belum masukkan sampel basahan. Soalnya kan sekarang itu masih Ramadhan pakainya masih yang keringan," ujar Melissa.

Dosen Departemen Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian UGM, Sri Raharjo menekankan SLHS ini bukan hanya selembar kertas kelengkapan administrasi. Detil substansinya harus bisa dibuktikan secara nyata di lapangan.

"Kalau mau pakai caranya yang lazim diterapkan, itu pertama mesti ada yang namanya CPPOB atau Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik. Komponennya paling tidak tiga ini harus diamankan dulu," ujar Sri.

Pertama, terkait dengan fasilitas bangunan dan infrastrukturnya. Semua elemen dalam bangunan beserta infrastrukturnya harus bisa melindungi area dalam ruangan-ruangannya terhindar dari cemaran dari luar, seperti udara kotor, serangga, hingga hama semacam tikus.

"Jadi, bagaimana ventilasinya, bagaimana pintunya, bagaimana atap, langit-langitnya, semuanya harus dipastikan yang bisa mencegah atau menghindarkan serangan atau cemarannya dari luar itu," ucap Sri.

Bahkan lantai, dinding, dan semua detil di dalam bangunan harus mudah dibersihkan.

Kedua, fasilitas dan perlengkapannya harus diperhatikan. Fasilitas mendasar seperti tempat cuci tangan, cuci piring, hingga toilet, kata Sri, harus dibuat dengan seksama agar aliran airnya terpisah sehingga tidak terjadi cemaran. Begitu pula dengan peralatan dan penyimpanan makanan dari bahan pangan segar hingga yang dingin atau beku perlu tempat khusus dengan pengaturan suhu yang sesuai.

Alat masak juga harus disesuaikan dengan sasaran jumlah makanan yang hendak diolah. "Kalau memang yang akan dihadapi itu volumenya besar, sekali masak mungkin ratusan porsi sampai dua ribuan, berarti unitnya harus banyak. Tidak bisa misalnya pakai kompor rumah tangga, nanti ada yang matangnya tidak sempurna. Suhu saat merebus, menggoreng itu juga perlu rutin dicatat," ujar Sri.

Hal lain yang perlu disoroti adalah ketika menyiapkan bahan pangan dari mencuci sayur dan buah, mengupas, memotong, meracik, menyiapkan, sampai dikirim, semua harus dalam keadaan bersih, Kebersihan ompreng juga tidak bisa main-main karena berpotensi tercemar jika tidak dicuci bersih sesuai standar.

Ketiga, sumber daya manusianya harus terlatih dan selalu mengikuti petunjuk. Ia memahami para tenaga SPPG ini sudah diberi pelatihan keamanan pangan dan memperoleh sertifikat.

"Tapi, apakah setelah mengikuti pelatihan itu, yang bersangkutan itu memang bisa memiliki keterampilan, pengetahuan, dan keterampilan untuk menangani makanan, mengolah makanan, hingga menyimpan makanan secara aman?"

Ia mengacu pada banyaknya peristiwa di lapangan yang berkaitan dengan keracunan makanan di berbagai sekolah sejak awal MBG berjalan.

"Belakangan baru BGN, tolong itu sertifikasi pakai SLHS. Bagi yang sudah terlanjur beroperasi, silakan dapatkan SLHS secepatnya. Ini suatu kondisi yang berisiko. Idealnya sudah tersedia dulu semuanya, baru ajukan sertifikasi. Saat inspeksi, ada temuan maka segera perbaiki sampai sesuai baru bisa diberikan sertifikat dan diizinkan beroperasi,"

Langkah ini disebutnya sebagai masa uji coba. Ketika masa uji coba, layanannya tidak langsung hingga ribuan porsi sehingga bisa dilihat berbagai permasalahan yang perlu diperbaiki dan aman beroperasi saat waktunya melayani porsi besar.

Berbicara mengenai SLHS, Sri berkata tak bisa dilepaskan dari IPAL atau pengolahan limbahnya. Pemeriksaan instalasi pengolahan limbah ini, kata dia, bukan hanya formalitas fisiknya saja.

"Hanya dilihat, oh ada saluran pembuangan limbah cairnya, ada unit untuk menyaringnya. Kalau hanya sesederhana itu dan awalnya yang penting pokoknya ada, kemudian sertifikat diterbitkan sehingga bisa beroperasi. Tidak heran kalau setelah beroperasi ternyata banyak masalah," kata Sri.

Penanganan limbah ini dinilainya sangat krusial berdampak pada keamanan pangan. Apalagi dapur pengolah makanan dalam jumlah besar setiap hari, pasti menghasilkan limbah cair yang cukup banyak dari berbagai proses persiapan hingga pasca penyajian.

Jika penanganan saluran limbahnya tidak benar, bisa muncul potensi air bersih yang terkontaminasi air limbah karena tidak tersalurkan dengan tepat. "MIsal, penanganan limbah cairnya tidak bagus, bisa sebagian dari cairan limbah itu tidak semuanya mengalir keluar ke pembuangan tapi masih ada yang menggenang dan kalau dibersihkan malah berbalik dan tercampur."

Hal ini berkaitan juga dengan fasilitas sanitasi lain nantinya, seperti tempat cuci dan juga toilet. Untuk itu, IPAL tidak hanya bisa dilihat dari keberadaan sarana fisiknya saja.

Menanggapi hal ini, Staf Khusus BGN, Redy Hendra Gunawan berkata SLHS baru bisa keluar jika sudah ada IPAL yang baik. Mengenai SPPG yang belum tersedia IPAL yang memadai, Redy menjelaskan hal ini terjadi pada dapur yang berdiri pada semester I 2025.

"Ada yang IPAL-nya mungkin kapasitasnya kurang, itu kami minta perbaiki. Tapi sejauh ini sih mayoritas sudah punya semua, cuma mungkin kapasitasnya aja yang kurang, itu yang kita sedang perbaiki. Kami memberikan waktu kepada mereka seminggu sampai dua minggu untuk perbaikan IPAL."

Apa cukup hanya dengan SLHS?

Founder dan CEO CISDI, Diah Saminarsih berpendapat pemerintah juga perlu memikirkan mekanisme pengawasan penegakan standar keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG di daerah selain SLHS.

Salah satu caranya adalah dengan memastikan pelibatan Dinas Kesehatan, khususnya unit kesehatan lingkungan, untuk melakukan pemantauan secara rutin serta penegakan SLHS di tingkat SPPG. Prosesnya tidak perlu dilakukan setiap hari.

"Mekanismenya dapat dilakukan, misalnya, satu bulan sekali, di mana pihak SPPG mengumpulkan dan menyerahkan hasil check list pemantauan harian selama 30 hari ke Dinas Kesehatan," ujar Diah.

Selain itu, Dinas Kesehatan bisa melakukan inspeksi lapangan secara berkala ke berbagai SPPG yang beroperasi di wilayahnya. Untuk meminimalisir berulangnya kejadian kasus keracunan, hasil pemantauan rutin yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan perlu dijadikan sebagai acuan utama dalam evaluasi dan perbaikan pelaksanaan program.

"Maka dari itu, dalam penegakan standar keamanan pangan, tidak bisa hanya melalui mekanisme internal BGN. Perlu adanya pemantauan silang yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Konsekuensinya, harus ada anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Kesehatan dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut agar bisa bekerja secara optimal," kata Diah.

Staf Khusus BGN, Redy Hendra Gunawan menyampaikan pengawasan sudah dari awal sangat ketat dilakukan. Apalagi sekarang adanya Satgas Daerah disebut juga membantu pengawasan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Meski dari BGN dan Satgas Daerah memiliki linimasa tersendiri terkait pengawasan, keduanya tetap berkoordinasi.

"Jadi, BGN punya deputi pengawasan khusus, pemerintah daerah ikut mengawasi, kemudian masyarakat juga ikut mengawasi juga. Saya kira di tahun kedua ini akan jauh lebih baik."

Artikel ini dikerjakan juga oleh Nanda Fahriza Batubara dari Medan dan Ahmad Mustofa dari Madura.