Program makan siang gratis Prabowo-Gibran - Mungkinkah diwujudkan tanpa bergantung pada impor bahan pangan?

Program makan siang gratis yang diusung oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming ditargetkan akan masuk ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Akan tetapi, program yang menyasar 80 juta penerima ini menuai kontroversi dan kritik dari berbagai sisi kebijakan.

Pengamat pertanian mengatakan besar kemungkinan program ini akan bergantung pada impor bahan pangan lantaran kapasitas produksi Indonesia yang belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Padahal, Prabowo-Gibran mengeklaim bahan pangannya "akan dipasok dari petani lokal".

"Program ini harus diimbangi dengan peningkatan produksi pangan, kalau tidak, saya yakin akan bergantung pada impor. Dengan kondisi sekarang saja, kita tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan," kata Koordinator Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah, kepada BBC News Indonesia.

Anggarannya yang jumbo --ditaksir mencapai Rp450 triliun-- juga dikritik oleh ekonom dari Institute for Development of Economic and Finance (Indef) lantaran berisiko membebani keuangan negara.

Sementara itu, Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) --yang fokus pada isu kesehatan masyarakat-- meragukan program sebesar itu efektif untuk mencapai target utamanya, yakni perbaikan gizi dan meningkatkan sumber daya manusia (SDM).

Meski demikian, program yang menjadi janji politik Prabowo-Gibran ini akan dibahas dalam rapat kabinet pada Senin (26/02) untuk pertama kalinya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan makan siang gratis menjadi salah satu yang dibahas dalam rapat soal Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPFK) 2025.

Sejauh ini, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Gibran memperhitungkan bahwa program ini membutuhkan anggaran sekitar Rp450 triliun untuk berjalan penuh pada 2029.

Namun untuk tahap awal program ini, yang rencananya akan dimulai pada 2025, butuh anggaran sekitar Rp100 triliun-Rp120 triliun.

Dewan Pakar TKN, Budiman Sudjatmiko memaparkan bahwa setiap tahunnya akan diperlukan pasokan 6,7 juta ton beras, 1,2 juta ton daging ayam per tahun, 500.000 ton daging sapi per tahun, 1 juta ton daging ikan per tahun, serta 4 juta kiloliter susu sapi segar per tahun.

Dengan skala program sebesar itu, apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program ini menurut para pakar?

Bagaimana beban anggaran yang mesti ditanggung?

Dalam keterangannya kepada media, Budiman Sudjatmiko mengatakan butuh alokasi anggaran sebesar Rp50 triliun-Rp60 triliun dari total kebutuhan pembiayaan sebesar Rp100 triliun-Rp120 triliun pada tahun pertama program ini dimulai.

Menurutnya, itu karena Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi akan “dikonsolidasikan” untuk menyusun rantai pasok khusus penyediaan kebutuhan bahan pangan untuk program ini.

Namun ekonom Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan butuh waktu lama untuk mencapai apa yang diutarakan oleh Budiman. Apabila program ini akan segera diimplementasikan, pendanaannya kemungkinan tetap bertumpu pada APBN.

Persoalannya menurut Esther, ruang fiskal yang tersedia sangat sempit. Tanpa program ini saja, APBN 2023 sudah defisit sebesar Rp347,6 triliun.

Rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) telah mencapai 38%. Sedangkan rasio pajak selama 10 tahun terakhir cenderung menurun.

Sementara itu, program makan siang gratis apabila telah berjalan penuh membutuhkan anggaran sebesar Rp450 triliun. Itu berarti setara dengan 13,5% dari APBN 2024 yang berjumlah Rp3.325 triliun.

Jika makan siang gratis nantinya dibiayai seutuhnya oleh APBN, program tersebut akan menjadi beban anggaran terbesar setelah pendidikan dan perlindungan sosial.

Padahal anggaran pendidikan yang porsinya sudah mencapai 20% dari APBN saja masih belum mumpuni untuk menuntaskan persoalan pendidikan di dalam negeri.

“Implikasinya belanja pemerintah untuk program-program lainnya akan semakin terbatas. Itu berarti pemerintah tidak bisa leluasa menggunakan anggarannya,” kata Esther kepada BBC News Indonesia, Minggu (25/02).

Baca juga:

Menurutnya, program ini secara sekilas memang terlihat “berpihak” pada rakyat dan populis. Namun Esther mengingatkan bahwa ada risiko jangka panjang yang dapat membebani keuangan negara.

Salah satu solusi untuk menutupi defisit itu adalah dengan menambah utang yang akan menjadi beban jangka panjang. Opsi lainnya, menurut Esther, pemerintah bisa mencetak lebih banyak uang. Namun, itu akan memicu inflasi.

Rencana untuk mengefektifkan anggaran subsidi BBM agar lebih tepat sasaran pun perlu dilakukan secara berhati-hati. Sebab dampaknya bisa memicu inflasi dan kenaikan biaya hidup.

Menambah ruang fiskal dengan meningkatkan rasio pajak juga bukan hal mudah yang bisa dilakukan dalam waktu singkat.

Selain itu, Esther meragukan program konsumtif semacam ini bisa memberikan efek ganda pada perekonomian Indonesia.

“Seharusnya masyarakat diberi kailnya, bukan ikannya. Itu akan lebih produktif kalau Rp120 triliun sampai Rp450 triliun itu digunakan untuk investasi di bidang pendidikan dan membuka kesempatan kerja seluas-luasnya,” ujar Esther.

Seberapa realistis klaim untuk tidak impor?

Salah satu klaim yang pernah diutarakan oleh TKN Prabowo-Gibran adalah bahwa program makan siang gratis ini akan "menyerap produksi pangan dari petani lokal", bukan dari impor.

Namun Koordinator Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah, justru khawatir yang terjadi malah sebaliknya mengingat kapasitas produksi bahan-bahan pangan di Indonesia sampai saat ini bahkan belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi.

Tanpa diimbangi dengan peningkatan produksi bahan-bahan pangan, maka program ini kemungkinan besar pada akhirnya akan bergantung pada impor.

"Dengan kondisi sekarang saja, kita tidak bisa memenuhi kebutuhan harian. Susu, ikan, daging kita masih impor. Beras dalam kondisi sekarang pun berat juga, untuk konsumsi normal saja morat marit,” kata Said.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa produksi beras Indonesia pada 2023 susut menjadi 30,89 juta ton. Sedangkan angka konsumsinya mencapai 35,3 juta ton.

Hampir setengah dari kebutuhan daging sapi nasional sebesar 500.000 ton per tahun juga dipenuhi melalui impor.

Untuk komoditas susu segar, produksi dalam negeri hanya dapat memenuhi 20% dari kebutuhan nasional yang mencapai 4,4 juta ton pada 2022.

Belakangan ini pun, pemerintah mengimpor 600.000 ton beras untuk menutupi defisit produksi beras dalam negeri, yang telah mengakibatkan harga beras melonjak tinggi.

Situasi tersebut, kata Said, menggambarkan bahwa pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah besar untuk mencapai kedaulatan pangan sehingga program semacam ini tidak bergantung pada impor.

TKN memang sempat menyinggung untuk melibatkan 10.000 desa untuk memproduksi padi demi memenuhi kebutuhan program ini.

Selain itu, 20.000 desa akan dilibatkan untuk membangun peternakan ayam pedaging dan petelur; penggemukan sapi serta usaha sapi perah; 2.000 desa nelayan untuk penyediaan ikan segar; dan ribuan desa lainnya untuk memenuhi kebutuhan sayur, buah-buahan, dan bumbu masakan.

Baca juga:

Namun mewujudkan hal itu bukan perkara mudah, membutuhkan waktu, dan kebijakan yang berpihak. Yang terjadi di Indonesia saat ini, kata Said, justru sebaliknya.

Jumlah petani di Indonesia misalnya terus berkurang dari 31,27 juta pada 2013 menjadi 29,36 juta orang pada 2023.

Dari data itu, jumlah petani gurem --yang memiliki lahan kurang dari 0,5 hektare-- justru bertambah.

Produktivitas pertanian di Indonesia masih tergolong rendah. Belum lagi sektor pertanian juga mengalami tantangan perubahan iklim, kekeringan, hingga situasi global yang berimbas pada lonjakan biaya produksi.

“Jadi pasokan bahan bakunya memang tidak bisa dipenuhi dalam negeri tanpa diiringi dengan program peningkatan sektor pertaniannya. Tapi, saya tidak melihat program pertanian ada di dalam visi-misi mereka,” kata Said.

Kebutuhan akan pasokan bahan pangan yang besar ini, menurut Said, pada akhirnya menghasilkan keadaan yang serba salah. Kebijakan impor untuk memenuhinya dapat menekan petani, peternak, dan nelayan, serta rentan “ditunggangi” oleh kepentingan bisnis tertentu.

Kalaupun pemerintah memutuskan untuk menggunakan bahan pangan lokal, ada risiko kenaikan harga yang mengintai apabila suplainya terbatas dan tidak diimbangi oleh diversifikasi jenis pangannya.

“Kalau itu terjadi, sudah pasti hukum supply and demand akan berlaku. Para vendor kan sudah terikat kontrak, bisa juga itu menggerus ketersediaan pangan di pasar, sehingga harganya akan naik,” ujar Said.

“Apa artinya program ini jalan tapi sektor pertanian kita ambruk. Betul bahwa program investasi pada anak-anak penting tapi tidak hanya dari makan siang. Jangan sampai mengorbankan kedaulatan pangan,” sambungnya.

Dia juga menyoroti pentingnya memasukkan komoditas pangan lokal di dalam program ini. Sejauh ini, komoditas pangan lokal belum disinggung sama sekali dalam rencana implementasi yang telah diutarakan oleh kubu Prabowo-Gibran.

“Di Nusa Tenggara Timur misalnya, apa betul makan siangnya menggunakan beras, atau bisa diganti dengan komoditas lokal seperti sorgum dan kelor yang nilai vitaminnya tinggi,” kata dia.

“Pemerintah perlu berpikir sampai ke pasokan lokal karena jika bahan pangannya tersentralisasi, volumenya besar, bagaimana mekanisme rantai pasoknya di daerah-daerah yang tidak memproduksi beras misalnya. Rantai pasok kita belum secanggih itu,” ujar Said.

Persoalan di balik komposisi ‘Empat Sehat Lima Sempurna’

Dalam pernyataannya dikutip dari Kompas.com, Budiman Sudjatmiko mengatakan bahwa program makan siang gratis ini mengacu pada komposisi ‘Empat Sehat Lima Sempurna’ yang dicetuskan sejak tahun 1952.

Padahal, menurut Kepala Riset dan Kebijakan Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) Olivia Herlinda, konsep ‘Empat Sehat Lima Sempurna’ sudah “tidak relevan” karena menekankan pada konsumsi nasi, lauk, sayur, buah, dan menempatkan susu sebagai penyempurna.

Kementerian Kesehatan sudah lama mengubah konsep itu menjadi pedoman gizi seimbang, yakni dengan mengonsumsi makanan yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah sesuai dengan kebutuhan tubuh.

“Itu sudah tidak relevan lagi, terutama soal susu yang masih dianggap sebagai penyempurna. Di pedoman yang sekarang digunakan, susu dianggap bisa tergantikan dengan protein lain,” kata Olivia.

CISDI juga khawatir program ini akan berakhir menjadi ajang penyaluran produk kemasan dan pangan olahan tanpa mempertimbangkan kebutuhan gizi dan kadar nutrisi dalam makanan.

“Termasuk bila akan menjadi ajang memberikan susu kemasan dalam program ini. Susu tidak menjadi keharusan dalam diet masyarakat Indonesia yang mayoritas lactose intolerant, juga tingginya kandungan gula dalam mayoritas produk susu kemasan yang ada di Indonesia,” papar Olivia.

Pada akhirnya, CISDI menyatakan “tak sepakat” jika program makan siang gratis ini menjadi prioritas pemerintahan selanjutnya untuk meningkatkan kualitas SDM seperti yang diharapkan.

Pelaksanaan program ini dipandang sangat kompleks dan "rawan korupsi". Padahal belum tentu juga dapat menyentuh akar masalah yang ingin dituntaskan.

"Isu gizi itu kompleks dan membutuhkan penyelesaian lintas sektor untuk memastikan pemenuhannya dapat berjalan secara mandiri dan berkelanjutan, mulai dari isu kemiskinan, pendidikan, sanitasi, dan kedaulatan pangan," kata Olivia.