Rohingya: Cerita penyelamatan pengungsi yang terdampar di Aceh serta dilema antara kemanusiaan dan kecemburuan sosial

Keputusan menerima pengungsi Rohingya adalah langkah yang dilematis dan memiliki dua mata sisi pisau.

Di satu sisi yang dipertaruhkan adalah rasa kemanusiaan rakyat Indonesia dalam menolong sesama manusia.

Namun di sisi lain, apakah Indonesia, khususnya Pemerintah Provinsi Aceh memiliki sumber daya yang cukup untuk menghidupi mereka di tengah tingkat kemiskinan di Aceh yang tinggi - urutan pertama termiskin di Sumatra dan urutan keenam secara nasional.

Terlebih lagi, berkaca dari pengalaman yang ada, apakah pemerintah siap menanggulangi potensi munculnya kecemburuan sosial di tengah masyarakat akibat perhatian yang cukup besar kepada para pengungsi tersebut, kata sosiolog dari Universitas Syiah Kuala, Masrizal.

Sebanyak 99 pengungsi etnik Rohingya yang mayoritas perempuan dan anak-anak tampak kehausan dan kelaparan saat ditemukan di tengah laut, sekitar empat mil dari pesisir Pantai Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara, pada Rabu (24/06).

Mereka sejatinya bertujuan ke Malaysia dengan harapan akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan bertemu keluarga mereka di sana, kata salah satu pengungsi.

Terombang-ambing di tengah laut yang minim makanan dan minuman, warga sekitar merasa iba dan membawa mereka ke darat.

Pemerintah kini menampung pengungsi tersebut sementara di gedung bekas Kantor Imigrasi Punteut, Blang Mangat, Lhokseumawe. Gabungan pemangku kebijakan akan melakukan rapat intensif guna membahas nasib ke depan para pengungsi Rohingya tersebut.

Pengungsi Rohingya: Kami mau ke Malaysia

Seorang pengungsi Rohingya yang bisa berbahasa Melayu, Zaibur Rahman, mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya bertujuan untuk ke Malaysia.

"Dari Bangladesh, naik kapal orang Bugis, mau ke Malaysia untuk cari kerja, kehidupan yang lebih baik. Perempuan-perempuan ini suaminya ada di sana, ada kawan-kawan juga di sana di Malaysia," kata Zaibur kepada wartawan Saiful Juned yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, dari bekas kantor imigrasi di Lhoksumawe, Aceh, Jumat (26/06).

Akan tetapi Malaysia menegaskan tidak bisa lagi menerima pengungsi Rohingya karena tengah mengalami kesulitan ekonomi dan sumber daya akibat wabah virus corona. Padahal, Malaysia merupakan salah satu tujuan utama para pengungsi Rohingya.

Kronologi penyelamatan

Di tengah perjalanan, sekitar 80 mil dari pesisir Pantai Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara, kapal yang mereka tumpangi rusak sehingga air menutupi hampir setengah lambung kapal.

Pada Senin (21/06), terdapat satu kapal nelayan yang melintas dan memindahkan mereka semua ke kapalnya. Perlahan kapal itu pun mendekat ke pantai. Namun sekitar empat mil dari pantai, mesin kapal itu rusak.

Beberapa hari terombang-ambing, melintas kapal nelayan lokal lainnya yang melihat para pengungsi Rohingnya tersebut.

Kapal itu pun memberikan cadangan makanan dan minumannya kepada para pengungsi.

"Setelah melakukan penyelamatan nelayan itu tidak tahu lagi harus berbuat apa karena hari ini isu corona lagi besar. Dia sudah pada takut jika yang dilakukan salah, sehingga dimintalah kepada Abdul [kapten kapal yang datang] supaya jangan dilapor ke darat," kata Kepala Desa Lhok Puuk T Bahtkiar.

Namun karena iba melihat banyak perempuan dan anak-anak terkulai lemas, maka kejadian itu dilaporkan ke pemerintah desa.

Bahtkiar lantas melaporkan ke panglima laot (sebutan bagi pimpinan adat laut di Aceh) namun tidak mendapat jawaban.

Lalu ia menghubungi Pangkalan Angkatan Laut Lhoksumawe dan dijawab "kejadiannya di sana, minta untuk ke panglima laot saja, saya bilang panglima laotnya belum bangun tidur, dia minta ke wakil panglima laot kabupaten," kata Bahtkiar.

Tahun lalu, warga Aceh juga melakukan penyelamatan terhadap etnik Rohingya yang terdampar.

Sebanyak 79 Rohingnya terdampar di pantai Kuala Raja, Kabupaten Bireuen, Aceh, Jumat (20/4) tahun lalu, setelah awal April nelayan setempat menyelamatkan lima pengungsi Rohingya - yaitu dua lelaki dewasa, dua perempuan dan seorang anak- yang 20 hari terombang-ambing di laut.

Alasan kemanusiaan

Setelah berita ini tersebar dan koordinasi dengan banyak pihak, Bahtkiar bersama panglima laot, beberapa masyarakat dan Musyawarah Pimpinan Kecamatan atau Muspika menuju lokasi untuk melihat kebenaranya.

"Sesampai di laut, mereka kelihatan lapar dan haus semua sehingga diupayakan ditarik ke darat tapi tidak diperbolehkan karena corona, siapa yang tes swab dan segala macam maka ini menjadi suatu kendala, tapi kami putuskan tetap tarik ke darat," kata Bahtkiar.

"Kasarnya, kita rawat 30 anak-anak, satu desa 10 orang, sampai segitu pemikiran kami saat itu demi harus menolong mereka," katanya.

Senada, Muklisin, kapten kapal yang melakukan penjemputan mengatakan "waktu saya merapat ada yang menangis, ada saya lempar [minuman dan makanan] dan mereka berebutan karena kelaparan dan kehausan," katanya.

Panglima laot Seunuddon, Aceh Utara, M Hasan, mengungkapkan, alasan membawa mereka ke darat adalah "harus membantu sesama hamba Allah karena orang Aceh sifatnya harus membantu, karena orang Aceh tidak bisa melihat orang lain sengsara. Badan mereka kurus semua, khususnya anak-anak. Rasa iba dan kasih saya kami muncul seketika," katanya.

Seorang warga yang bernama Linda juga menyebut tidak mungkin bagi warga Aceh membiarkan orang lain menderita bahkan bisa meninggal, padahal mereka bisa diselamatkan.

"Jadi kami memilih untuk menyelamatkan, dan meminta pemerintah untuk menyelamatkan karena mereka juga manusia," ujarnya.

Komisioner Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi atau UNHCR memuji keputusan Indonesia mengizinkan para pengungsi mendarat.

"Penyelamatan jiwa harus selalu menjadi prioritas utama. Kami memuji pihak otoritas di Indonesia yang telah mengizinkan kelompok pria, perempuan, dan anak yang rentan ini untuk mendapat keselamatan," kata Kepala Perwakilan UNHCR di Indonesia Ann Maymann.

International Concern Group for Rohingya (ICGR) juga mengapresiasi tindakan warga Aceh tersebut.

'Dua sisi pisau: Antara kemanusiaan dan potensi kecemburuan sosial'

Keputusan nelayan menyelamatkan pengungsi, menurut sosiolog dari Universitas Syiah Kuala, Masrizal bak dua sisi mata pisau.

Di satu sisi, dilihat dari sosiologi agama, kata Masrizal, jika seseorang memiliki akidah yang sama, itu akan ada kedekatan untuk menerima.

"Satu karena sisi kemanusiaan, kedua karena konteks agama, karena akidah yang sama," kata Masrizal, kepada Hidayatullah wartawan di Aceh yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Sabtu (27/06).

Menolong sesama umat manusia, kata Masrizal, merupakan bentuk pelaksanaan butir kedua Pancasila.

"Menurut saya di sinilah diuji Pancasila dengan persoalan Rohingya, persoalan kemanusiaan, peran ini harus betul-betul dimunculkan," ujarnya.

Namun, di sisi lain, kedatangan pengungsi Rohingya akan memunculkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat maupun pemerintah Aceh, apalagi jika mereka mendapat bantuan yang lebih banyak dibandingkan warga lokal.

Mengapa? Karena Aceh saat ini masih menduduki urutan pertama sebagai provinsi termiskin di Sumatra, atau berada pada urutan keenam secara nasional. Artinya, Aceh memiliki anggaran terbatas dan utamanya adalah harus focus untuk mensejahterakan warganya, bukan sebaliknya.

"Akan muncul dampak secara lokal di kalangan masyarakat, yaitu kecemburuan sosial. Kenapa Rohingnya lebih dipentingkan dari pada kita? Aceh sebagai daerah termiskin di Sumatra kok malah membantu orang lain. Dari sisi sosiologis, konflik kecemburuan sosial ini berpotensi ada," kata Masrizal.

Untuk itu, kata Masrizal, perlunya peran penting dari pemerintah pusat dan lembaga internasional untuk mengambil peran dalam mengatasi masalah ini sehingga potensi-potensi gesekan sosial di masa depan dapat terhindari.

Sebelumnya Kabupaten Aceh pernah mempunyai kompleks penampungan pengungsi Rohingya yang dibangun pada 2015, namun fasilitas untuk ratusan pengungsi itu sudah ditinggalkan meskipun mereka diizinkan tinggal lebih lama di Indonesia.

Berdasarkan data UNHCR Indonesia, terdapat sekitar 13.500 pengungsi yang terdaftar di Indonesia, dan 28% di antaranya adalah anak-anak.

Berdasarkan data Kemlu tahun 2015, terdapat sekitar 11.000 pengungsi Rohingya di Indonesia.

Secara gelobal, terdapat lebih dari 70 juta orang yang melarikan diri dari perang, penganiayaan dan konflik - jumlah tertinggi dalam sejarah PBB menangani pengungsi.

'Rencana mendorong mereka ke laut tapi tidak berhasil'

Setelah sempat ditarik mendekati bibir pantai Aceh sehari sebelum diturunkan pada Kamis (25/06), Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Aceh (FORKOPIMDA) berencana mendorong Rohingnya kembali keluar wilayah Indonesia.

Komandan Korem 011/Lilawangsa, Kolonel Infanteri Sumirating Baskoro, langkah itu dilakukan usai memberikan bantuan logistik, berupa makanan dan minuman, untuk sementara ke mereka mereka.

"Setelah itu, kapal mereka (Rohingya) akan didorong keluar dari NKRI, dengan pengawalan kapal milik Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Lhokseumawe, dengan keputusan tidak diturunkan kedarat," kata Sumirating Baskoro, Rabu (24/06).

Namun rencana itu tidak berhasil karena menimbulkan keributan di masyarakat yang meminta mereka untuk diturunkan ke darat.

"Sebelumnya saya biasa saja, tapi pada malam hari saya melihat sendiri, bahwa ada anak-anak dan orang yang sudah tua di dalam kapal, makanya harus diturunkan mereka ke darat," kata warga Aceh Utara, Aples Kuari.

'Pemda rencana sediakan tempat layak'

Sejak diturunkan ke darat pada Rabu (25/06), bantuan sosial dari masyarakat sekitar terus berdatangan di mana hingga berita ini diturunkan belum ada bantuan apapun dari pemerintah setempat.

Wakil Wali Kota Lhokseumawe, Yusuf Muhammad, mengatakan Pemerintah Kota Lhokseumawe juga berencana memindahkan Rohingya ini ke tempat yang lebih layak sebab di lokasi saat ini masih kekurangan fasilitas seperti tidak adanya listrik dan ketersediaan air bersih.

"Rencananya dipindahkan ke Pasar Induk Lhokseumawe tapi saya tidak bisa memberikan komentar panjang karena baru rapat dan duduk bersama dengan tim gugus, TNI, Polri, bagaimana akan kita sikapi ini, karena situasi saat ini masih dalam Covid-19, jadi kita harus bersama tanggulangi semuanya," jelas Yusuf Muhammad.

Sementara itu Kementerian Luar Negeri mengatakan fokus pemerintah saat ini adalah pemenuhan kebutuhan dasar, pemberian penampungan sementara, dan pelayanan kesehatan.

Otoritas Indonesia juga tengah menyelidiki kemungkinan adanya unsur penyelundupan manusia sehingga migran ireguler tersebut menjadi korban.

"Penyelundupan manusia adalah kejahatan yang harus dihentikan dan memerlukan kerja sama kawasan dan internasional. Perjalanan laut yang tidak aman ini dipastikan akan terus terjadi sepanjang akar masalah tidak diselesaikan," kata keterangan resmi Kemlu.