Hungaria gelar referendum terkait kebijakan pengungsi Uni Eropa

Warga Hungaria akan memberikan suara dalam referendum untuk menentukan apakah mereka akan menerima kuota wajib Uni Eropa untuk menerima pengungsi.

Perdana Menteri sayap kanan Viktor Orban menentang rencana untuk merelokasi 160.000 pengungsi di seluruh negara Uni Eropa.

Dalam pengaturan yang diumumkan setelah krisis pengungsi tahun lalu, Hungaria akan menerima 1.294 pencari suaka.

Polling sementara menunjukkan dukungan kuat terhadap penolakan tersebut. Agar hasil referendum tersebut valid, maka jumlah pemilih harus melebihi 50% total penduduk.

Selama krisis pengungsi, Hungaria menjadi salah satu negara transit di rute Balkan Barat menuju Jerman dan berbagai tujuan Uni Eropa lainnya.

Dalam upaya untuk mengurangi arus pengungsi, mereka menutup perbatasan dengan Serbia dan Kroasia. Kebijakan tersebut populer di dalam negeri tapi dikritik oleh kelompok hak asasi manusia.

Para pemilih akan ditanya, "Apakah Anda menginginkan Uni Eropa memberi mandat pada relokasi wajib bagi warga negara non-Hungaria masuk ke Hungaria meski tanpa persetujuan Dewan Perwakilan?"

Pada Desember lalu, Hungaria mengajukan tuntutan hukum terhadap rencana Uni Eropa yang menargetkan relokasi dalam dua tahun.

Dalam wawancara televisi pada Kamis, Orban mengatakan, "Jika ada lebih banyak yang memilih 'tidak' daripada 'ya', maka Hungaria tidak menerima aturan yang ingin diterapkan oleh birokrat Komisi Eropa secara paksa pada kami."

"Semakin banyak pengungsi, semakin besar risiko terornya," tambahnya lagi, seperti dikutip oleh kantor berita Reuters.

Proposal Uni Eropa tersebut dimaksudkan untuk meringankan beban di Yunani dan Italia, titik masuk para pengungsi ke blok Uni Eropa.