Bansos: 'Rakyat khawatir', BPK akan audit aliran anggaran penanganan Covid-19 yang 'cukup dahsyat'

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berencana memeriksa anggaran penanganan pandemi Covid-19, termasuk bantuan sosial (bansos), dalam beberapa minggu ke depan menyusul permintaan masyarakat kepada lembaga tersebut.

Kontroversi soal pemakaian anggaran mengemuka setelah Kementerian Dalam Negeri mengumumkan hadiah lomba inovasi daerah-daerah dalam menyusun dan melaksanakan protokol Covid-19 sebesar Rp168 miliar.

Achsanul Qosasi, salah seorang anggota BPK, mengatakan bahwa BPK telah melakukan persiapan untuk audit dengan menggelar kelompok diskusi berfokus, atau FGD, dengan beberapa lembaga seperti Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

"Kita sudah melakukan langkah-langkah persiapan, kemungkinan kita akan [mulai audit] di awal Juli 2020 ini, tapi dalam dua-tiga minggu ke depan ini BPK sudah melakukan langkah-langkah persiapan...untuk sebenarnya [mengetahui] apa tujuan pemerintah menjalankan program ini? Goals-nya apa? Dasar-dasar [kebijakan] yang diambil pemerintah apa? Sehingga saat kita melakukan pemeriksaan itu, kita sudah tahu ke mana arah tujuan pemerintah," kata Achsanul saat dihubungi BBC Indonesia pada Rabu (24/06).

Audit BPK untuk program bansos pemerintah

Achsanul mengatakan bahwa pemeriksaan anggaran penanganan Covid-19, yang jumlahnya mencapai Rp905 triliun, akan fokus pada program-program bantuan sosial (bansos), baik yang lama maupun yang baru diterbitkan di tengah pandemi.

"Ada tujuh program bansos yang menjadi program pemerintah dengan anggaran yang cukup dahsyat, sekarang sudah Rp905 triliun. Jadi program-program itu sudah disampaikan oleh Menkeu, dan juga oleh gugus tugas, lewat sejumlah kementerian dan lembaga," kata Achsanul.

"Ada tujuh program [bansos], tiga di antaranya adalah program lama atau existing, empat adalah program tambahan, ada kartu pra-kerja, ada Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), ada subsidi listrik, dan bantuan sosial tunai non-Jabodetabek. Itu yang membutuhkan hampir 900 triliun, yang juga termasuk pengadaan APD, pengadaan alat-alat tes, pengadaan ventilator, itu kan ditanya nanti oleh rakyat, sehingga BPK harus bisa menjawab hal ini."

Achsanul mengatakan bahwa jumlah anggaran yang "cukup dahsyat" membuat "rakyat khawatir" soal potensi penyalahgunaannya.

"Rakyat itu biasa khawatir karena melihat jumlahnya, Rp905 triliun itu hampir 50% dari APBN.

"Itu kan menjadi beban negara nantinya, mereka tentunya bertanya. Nah, BPK akan memeriksa [pemakaian anggaran] setelah jalan, biar saja mereka jalan [dulu] itu, tapi kita masuk di awal, agar pemetaan terhadap permasalahan itu bisa dini kita ketahui seperti apa," jelas Achsanul.

Soal PEN, juru bicara Kementerian Keuangan, Rahayu Puspasari, telah mengatakan bahwa distribusi dan implementasinya di lapangan menemui beberapa tantangan.

"Pemerintah dalam hal [pemulihan ekonomi nasional ini], mengalokasikan anggaran cukup besar, sebesar Rp695,20 triliun. Itu juga diikuti dengan [usaha] pemerintah untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan ekonomi yang harus juga diikuti dengan kebijakan.

"Implementasinya seperti apa di lapangan dan ini sangat challenging (menantang) mengingat dinamika di lapangan dan kebutuhan tata kelola di mana harus lahir berbagai inovasi agar tidak mengganggu proses implementasi ataupun pencairan dana yang sudah dialokasikan untuk kebutuhan penanganan Covid-19 dan juga pemulihan ekonomi," kata Rahayu, Selasa (23/06).

Isu administrasi masih menjadi tantangan utama Kemenkeu dalam mendistribusikan anggaran untuk penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat, katanya.

"Yang sangat challenging adalah isu berkaitan administrasi. Ini mencerminkan tata kelola. Ada yang menemukan syarat administrasi yang dianggap terlalu berbelit-belit. Dalam hal ini Kemenkeu dengan pihak terkait, contohnya Kemenkes, kami melakukan koordinasi untuk mencari solusi, contohnya penyederhanaan administrasi atau penyederhanaan skema insentif agar dapat dilakukan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi tersebut," ujar Rahayu.

"Untuk pelaksanaan program dukungan bagi dunia usaha baik UMKM maupun korporasi dilakukan percepatan penyelesaian regulasi dan administrasi yang saat ini semuanya masih berproses."

Juru bicara Kementerian Keuangan ini tidak segera merespons permintaan berkomentar dari BBC Indonesia pada Rabu (24/06) soal proses evaluasi anggaran-anggaran yang banyak dibicarakan oleh masyarakat dan akan diperiksa oleh BPK.

Apa lomba yang digelar Kemendagri?

Kementerian Dalam Negeri pada Senin (22/06) mengumumkan nama daerah-daerah pemenang lomba yang diprakarsainya yang bertajuk "Lomba Inovasi Daerah Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19."

Menurut Staf Khusus Menteri Dalam Negeri, Kastorius Sinaga, daerah-daerah didorong untuk membuat inovasi protokol kesehatan menyambut tata kenormalan baru di tengah pandemi.

Protokol ini kemudian direkam di dalam video dan dikirim ke tim penilai di Jakarta, yang terdiri dari beberapa kementerian dan lembaga seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, dan Gugus Tugas Covid-19.

Dalam videonya, daerah-daerah harus menunjukkan inovasinya dalam menerapkan protokol kesehatan 'new normal' di tujuh sektor yakni pasar tradisional, pasar modern, hotel, restoran, kawasan wisata, transportasi publik, serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

"Yang pertama kita tahu daerah tidak sama tingkat semua penyebaran Covid-19-nya, ada yang zona merah, zona hijau. Yang kedua kita lihat bahwa jenis-jenis protokol kesehatan itu sangat beragam, ada yang di bidang pariwisata, perhotelan. Kita ingin menggelorakan penyusunan dan juga penerapan protokol itu dengan standar dari gugus tugas dan juga dari Kemenkes," kata Kastorius kepada BBC Indonesia, Rabu (24/06).

"Di berbagai negara, mereka berlomba-lomba semua masuk ke new normal life dan kita mencoba untuk menciptakan stimulus dengan membuat kompetisi itu, sehingga kita dapatkan model protokol terbaik dan model itu bisa dicontoh daerah lain," kata Kastorius.

Lomba ini telah digelar sejak Mei dan diikuti oleh provinsi, kabupaten, kota, dan daerah tertinggal atau perbatasan. Pemenang pertama di setiap kategori diganjar hadiah uang sebesar tiga miliar, runner up dua miliar, dan yang ketiga satu miliar.

Total video yang masuk ada 2.157, dan hadiah Rp168 miliar tersebut diberikan ke 84 daerah pemenang.

Hadiah lomba Kemendagri 'pemborosan anggaran'

Setelah diumumkan, beberapa kritikus mengatakan bahwa jumlah hadiah untuk lomba tersebut mencerminkan pemborosan anggaran, salah satunya adalah Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi.

"Ini namanya program ngawur sekali, karena [lomba] video ini tidak cocok, atau tidak aktual, tidak relevan untuk menghadapi pandemi Covid-19 ini. Video ini hanya melakukan pemborosan anggaran, yang faedahnya sama sekali tidak ada buat rakyat. Diminta program ini supaya dihentikan. Atau dihapus. Alokasi anggaran [sebaiknya] dipindahkan kepada masyarakat yang betul-betul sampai ke masyarakat dan yang menikmati masyarakat," kata Uchok.

Uchok mengatakan bahwa anggaran penanganan Covid-19 bukan pertama kali saja mendapat kritik masyarakat. Sebelum pandemi tiba di Indonesia, pemerintah mengeluarkan Rp72 miliar untuk promosi pariwisata melalui berbagai media dan kanal — termasuk pemengaruh atau influencer.

"Anggaran-anggaran itu bukan untuk menuntaskan pandemi atau membangkitkan ekonomi masyarakat tapi anggaran ini diperuntukkan untuk meningkatkan daya tahan pemerintah supaya mereka kuat," kata Uchok.

Kastorius Sinaga dari Kemendagri mengatakan bahwa sumber hadiah lomba itu berasal dari pos anggaran kementerian bernama Dana Insentif Daerah (DID) yang dianggarkan setiap tahunnya untuk "memberikan stimulus untuk pertumbuhan ekonomi [daerah-daerah] sesuai dengan kondisi dan tantangan yang ada."

Total anggaran DID tahun ini dari Kemenkeu adalah Rp13,5 triliun. Ia membantah kritik yang mengatakan bahwa lomba ini memboroskan anggaran.

"Maka sebenarnya kita tidak membuat anggaran baru untuk hadiah lomba ini tapi justru memanfaatkan, mengoptimalkan anggaran yang sudah tersedia agar terfokus dalam menggelorakan masyarakat dan pemda untuk menerapkan protokol kesehatan secara disiplin sehingga mereka cepat terbebas dari Covid-19 dan [memicu] pemulihan ekonomi di daerah," kata Kastorius.

Apa kata pemenang lomba?

Salah satu daerah yang menjadi pemenang adalah Jawa Timur, yang menjadi juara satu di kategori transportasi umum dan pasar modern.

Untuk kategori pasar modern, provinsi ini memunculkan ide lumbung pangan modern yang memungkinkan pembeli membeli barang-barang pokok dengan harga di bawah pasar, baik online maupun lewat toko fisik yang menerapkan protokol kesehatan new normal.

"Lumbung pangan sendiri idenya adalah bagaimana di tengah pandemi Covid-19 itu kebutuhan pangan terpenuhi dengan harga murah, jadi itu salah satu upaya juga untuk mengatasi Covid-19 secara tidak langsung, kan itu ada belanja online juga," kata Tiat Sutiarti Suwardi, Kepala Biro Administrasi Perekonomian di Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

"[Kemenangan ini] menjadi pemicu semangat untuk semakin bergiat kerja untuk mengurangi laju pertumbuhan Covid-19, syukur-syukur nanti malah hilang. Yang kedua ini juga menjadi tantangan sendiri untuk kita supaya ke depannya jadi lebih baik lagi, intinya ini kan untuk masyarakat," tambah Tiat.

Ia mengatakan uang hasil menang lomba "akan bermanfaat" untuk masyarakat namun detail pemakaiannya masih perlu dibahas oleh gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Menurut Tiat, proses pembuatan video memakan waktu satu atau dua minggu, dan melalui proses-proses pembuatan video profesional seperti biasa.

Provinsi pemenang lainnya adalah Bali, yang menjadi juara di kategori pasar tradisional dan pemenang kedua kategori transportasi umum.

I Gusti Ngurah Wiryanata, Kabid Publikasi dan Dokumentasi Dinas Kominfo Provinsi Bali mengatakan: "Yang jelas [hadiah] ini masuknya menjadi Dana Insentif Daerah, jadi masuk dana pendapatan daerah. Ini sumber pendapatan, [yang tentunya] dipakai dalam rangka penanganan Covid-19."