Banjir Jakarta: Pemda DKI Jakarta dianggap kurang optimal dalam mengambil langkah-langkah antisipasi

Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengatakan sebagian besar pengungsi sudah kembali ke rumah masing-masing, setelah air mulai surut pada hari Kamis (02/01) akibat banjir dan longsor yang melanda Jakarta dan sekitarnya pada tahun baru.

Anies menjelaskan pihaknya sudah mulai melakukan fase pembersihan lokasi-lokasi yang mengalami banjir, di samping melanjutkan penyediaan pelayanan kesehatan dan pemberian pasokan logistik.

"Hampir semua warga ingin segera kembali dan mulai bersih-bersih rumahnya. Jadi dugaan kami, di semua wilayah, ada sekitar 5,000-an yang belum bisa kembali ke rumahnya.

"Kemudian, saat ini kami lakukan pembersihaan di jalan-jalan umum dan di sekitar kampung-kampung yang terdampak dengan banjir kemarin," ujar Anies Kamis (01/01) saat meninjau Kampung Pulo di Jatinegara, Jakarta Timur, salah satu daerah yang terkena dampak banjir.

"Seperti disini di Kampung Pulo, ini sekarang pompa-pompa dari pemadam kebarakan digunakan untuk membersihkan air-air yang masih ada di kampung dan juga lumpur-lumpur yang di jalanan sehingga segera mungkin jalan bisa berfungsi," tambahnya.

Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di Jakarta dan sekitarnya, di mana setidaknya 30 orang meninggal dunia dan lebih dari 62.000 lainnya mengungsi, berdasarkan data pada hari Kamis.

Data dari Kementerian Sosial menyebutkan korban meninggal termasuk tenggelam dan terseret banjir di Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang dan terkena longsor di Depok.

Kepala Pusat Meteorologi Publik, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, (BMKG), Fachri Radjab, mengatakan puncak hujan "kita perkirakan di pertengahan Januari hingga awal Maret nanti".

Penanganan pemerintah Jakarta yang kurang memadai

Terkait kejadian banjir terparah yang melanda ibu kota dan sekitarnya sejak tahun 2013, DPRD DKI menilai langkah yang diambil pemerintah Jakarta belum optimal dalam mengantisipasi banjir pada musim hujan.

Menurut Nova Harivan Paloh, Wakil Ketua Komisi D yang membidangi pembangunan, harus ada perhatian yang lebih besar terkait tata kelola air, karena kapasitas penampungan air di Jakarta, termasuk yang berasal dari Bendungan di Katulampa di Bogor, Jawa Barat, sudah tidak mencukupi.

Antara lain, ia menekankan pentingnya pemeliharan kebersihan gorong-gorong sehingga tidak menyumbat saluran air hingga juga penambahan sumur resapan disekitar wilayah ibu kota.

"Jangan sampai sumber resapan hanya di beberapa titik saja. Bahkan kita sarankan juga bahwa di hutan kota dan jalur hijau pun harus ada sumur resapan," jelas Nova.

Politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu menambahkan, pembuatan waduk dan normalisasi sungai di ibu kota selama ini terhenti akibat terkendala masalah anggaran sejak perencanaan Pemprov DKI di tahun 2019.

Ia menjelaskan bahwa salah satu masalah menjalankan normalisasi sungai adalah proses pembebasan lahan yang tersendat.

"Itu kan perencanaannya sudah ada, tapi realisasinya belum ada sampai sekarang," kata Nova, mengenai proses pembebasan lahan.

Hal itu juga menjadi sorotan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljon, yang pada hari Rabu (01/01) mengungkapkan, salah satu penyebab utama banjir di kawasan Jabodetabek adalah normalisasi sungai Ciliwung yang tidak berjalan cepat.

"Mohon maaf pak gubernur, dalam penyurusan kali Ciliwung sepanjang 33 kilometer, yang sudah ditangani normalisasi 16 kilometer itu aman dari lupan. Sementara yang belum dilakukan normalisasi itu tergenang," ucap Basuki setelah meninjau dampak banjir pada hari Rabu lalu.

Namun, direktur eksekutif Rujak Center for Urban Studies Elisa Sutanudjaja, tidak setuju dengan hal itu, karena buktinya ada daerah sekitaran sungai yang sudah dilakukan normalisasi yang akhirnya mengalami banjir, termasuk Kampung Pulo.

Ia mengatakan penanganan masalah banjir di Jakarta tidak bisa diatasi dengan satu solusi saja.

Elisa menjelaskan bahwa masalah banjir di Jakarta dapat digolongkan ke beberapa macam, seperti banjir akibat intensitas curah hujan yang tinggi, banjir rob yang diakibatkan oleh air laut yang pasang, maupun banjir kiriman yang yang diakibatkan oleh luapan dari sungai.

Dengan begitu, kata Elisa, langkah penanganannya pun tidak bisa disederhanakan dengan satu pendekatan. Menurut dia, normalisasi kali, yang berupa pembangunan turap beton di sisi kanan-kiri bantaran sungai, hanya sebuah solusi yang juga terbatas.

"Kalau menurut saya dia [normalisasi] hanya bisa menyelesaikan solusi sampai ke debit air tertentu saja. Tapi begitu puncak [air] tinggi lagi, akibat curah hujan yang naik terus, berarti akan terus balapan dengan air karena nanti akan meluap lagi," ujar Elisa.

Lebih lagi, ia menambahkan bahwa air yang meluap dari sungai pun juga akan kesulitan mengalir kembali ke sungai akibat tembok tanggul yang tinggi.

Di sisi lain, jelasnya, proses naturalisasi kembali, yaitu penghijauan pinggiran kali, bisa menjadi pendekatan komplementer di beberapa titik-titik tertentu untuk membantu meningkatkan daya serap air, mengingat mayoritas wilayah Jakarta juga sudah ditutupi dengan pembangunan beton.

Walaupun ia mengatakan konsep itu juga belum jelas.

"Wilayah terbangun Jakarta itu udah 80 persen yang sudah jadi beton semua. Nah semuanya itu kan mengalirkan semua airnya kepada drainase kota, yang kalau misalnya dihitung-hitung nggak tahu mesti butuh berapa supaya demi tak tergenang. Tapi selama ini nggak pernah dipikirkan 80 persen itu gimana caranya supaya dia tidak mengalirkan ke drainase semua tetapi mengalirkan ke tanah," ujar Elisa.

Menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, hujan yang mengguyur Jakarta pada 1 Januari 2020 tercatat memecahkan rekor sejak 1996.

Hujan deras yang mengguyur kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi diperkirakan masih akan berlangsung hingga awal pekan depan.