Militer Myanmar dituduh membunuh dan bakar belasan warga desa setelah konvoinya diserang

Tentara Myanmar dituduh membunuh 13 warga sebuah desa, 11 jenazah di antaranya ditemukan dalam keadaan sudah dibakar pada hari Selasa.

Insiden itu terjadi di dekat kota Monywa, setelah milisi lokal yang menentang junta militer melakukan setidaknya dua serangan bom terhadap konvoi militer.

Penduduk setempat mengatakan para tentara kemudian menyapu desa-desa terdekat, mengumpulkan dan membunuh enam pria dan lima remaja.

Junta militer belum memberi tanggapan atas insiden tersebut.

Baca juga:

Penduduk setempat mengatakan bahwa relawan pasukan pertahanan rakyat - yaitu kelompok bersenjata yang dibentuk untuk melawan kekuasaan militer di kota-kota dan desa-desa - dari daerah itu menanam dua bahan peledak rakitan di jalan yang digunakan oleh militer.

Salah satu bom itu meledak lebih awal, membunuh dua orang yang menanamnya. Ketika perangkat kedua meledak, dua pria lagi dilaporkan ditahan dan ditembak mati.

Warga menuding pihak militer kemudian menyapu desa-desa terdekat, mengumpulkan dan menangkap enam pria dan lima remaja laki-laki yang bersembunyi.

Tangan mereka diikat, dan mereka ditembak sebelum tubuh mereka dibakar.

Monywa juga dekat dengan tambang tembaga milik China yang kontroversial, yang telah memicu protes dari penduduk desa setempat sejak 10 tahun yang lalu atas keluhan bahwa perusahaan China yang mengoperasikannya, Myanmar Wanbao, menjalin usaha patungan dengan konglomerat yang dikendalikan oleh militer Myanmar.

Pasukan pertahanan relawan bersenjata di kota-kota dan desa-desa di Myanmar telah melakukan ratusan pemboman dan pembunuhan yang menargetkan pejabat yang bekerja dengan junta militer setelah hampir mustahil melakukan lagi aksi protes damai anti-kudeta setelah sebelumnya selalu dibalas dengan aksi kekerasan oleh aparat.

Apa yang melatari kekerasan itu?

Protes massal pecah di seluruh Myanmar setelah militer menguasai negara Asia Tenggara itu pada Februari lalu dan mengumumkan keadaan darurat selama setahun setelah pemilihan umum.

Militer mengklaim telah terjadi kecurangan yang meluas selama pemilihan akhir tahun lalu, yang telah mengembalikan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi dan partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) ke tampuk kekuasaan. Komisi Pemilu telah membantah klaim militer itu.

Sejak itu, militer terlibat dalam kampanye represi yang brutal, menewaskan sedikitnya 1.303 orang dalam rangkaian aksi demonstrasi dan menangkap lebih dari 10.600 orang.

Awal pekan ini, Suu Kyi dijatuhi hukuman empat tahun penjara - dan akhirnya dikurangi dua tahun - karena menghasut perbedaan pendapat dan melanggar aturan Covid-19, dalam serangkaian vonis pertama yang bisa membuatnya dipenjara seumur hidup.

Militer terapkan 'taktik pertempuran' hadapi pengunjuk rasa, kata Amnesty International

Beberapa waktu lalu, kelompok hak asasi manusia Amnesty International telah memverifikasi lebih dari 50 video insiden kekerasan yang beredar di media sosial.

Berdasarkan bukti ini, walaupun pasukan keamanan juga menerapkan taktik tidak mematikan terhadap pendemo, mereka disebutkan meningkatkan penggunaan senjata untuk digunakan dalam medan perang.

Milter Myanmar juga dianggap menggunakan kekuatan mematikan dalam menghadapi para pemrotes pada pekan-pekan terakhir.

Baca juga:

Beberapa kasus kematian pengunjuk rasa di tangan aparat militer dan polisi masuk dalam kategori tindakan eksekusi di luar hukum, kata Amnesty.

Dalam satu video, seorang anggota Tatmadaw di Dawei terlihat meminjamkan senapannya kepada seorang petugas polisi yang ditempatkan di sampingnya.

Aparat polisi itu lantas berjongkok, membidik dan menembak, dan disambut sorak-sorai anggota lainnya di sekitarnya.

Beberapa pengunjuk rasa di Yangon, kota terbesar di Myanmar, telah mengkonfirmasi kepada BBC bahwa mereka telah melihat aparat militer menembakkan peluru tajam ke arah kerumunan demonstran, yang menyebabkan kematian dan cedera.

Amnesty mengatakan militer telah menggunakan berbagai senjata di berbagai aksi protes — dari senapan sniper hingga uzi. Terkadang mereka memuntahkan pelurunya tanpa pandang bulu.

Satu potongan video memperlihatkan pasukan keamanan di kota Mawlamyine mengendarai truk dan diduga menembakkan peluru tajam secara acak, termasuk yang diarahkan ke beberapa rumah.

Sejumlah warga Yangon, yang tidak terlibat dalam aksi protes, juga mengatakan kepada BBC bahwa rumah mereka telah ditembaki oleh pasukan keamanan.

Amnesti juga mengungkapkan keprihatinannya perihal penempatan unit militer yang sebelumnya diduga terlibat dalam kejahatan perang terhadap komunitas etnis seperti Rohingya.

"Mereka adalah anggota militer dan komandan yang memiliki catatan sangat buruk dan mengkhawatirkan dalam hal pertempuran militer.

"Penempatan mereka untuk melatih aparat kepolisian merupakan kesalahan," kata Joanne Mariner, salah-seorang pimpinan Amnesty.

"Jelas sekali militer tidak setuju dengan apa yang disuarakan pelaku protes, tetapi di bawah hukum internasional mereka memiliki hak untuk mengungkapkan pandangan mereka secara damai," tambahnya.

'Tidak boleh gunakan senjata api'

Di bawah hukum internasional dan standar PBB, pasukan keamanan tidak boleh menggunakan senjata api dalam menghadapi pengunjuk rasa, kecuali ada ancaman kematian atau cedera serius, dan alternatif yang tidak terlalu berbahaya tidak tersedia.

Sebaliknya, "aturan kekuatan minimum" harus diterapkan pada pengunjuk rasa, kata Ian Foxley, peneliti di Centre for Applied Human Rights, Universitas York.

Tapi senjata api hanyalah bagian sistem persenjataan junta militer.

Dokumen anggaran pemerintah dari dua tahun fiskal terakhir, seperti dilaporkan New York Times, menunjukkan militer mengalokasikan jutaan dolar untuk teknologi pengawasan — termasuk drone, peretasan perangkat lunak, dan alat untuk melacak lokasi warga secara real time.

Militer juga menargetkan akses internet selama kudeta, dan menutup akses ke berbagai situs web dan media sosial, termasuk Facebook.

Para kritikus menunjukkan bahwa kemampuan teknologi ini telah memberikan kekuatan yang luas kepada militer untuk memantau warga sipil dan mengoordinasikan tindakan terhadap para demonstran.

Dengan jumlah kematian yang meningkat, lembaga advokasi seperti Justice for Myanmar menyerukan agar diberikan sanksi terhadap Tatmadaw dan kepentingan bisnisnya yang luas.

"Mengingat pembunuhan yang sistematis dan eksesif serta persenjataan yang secara historis telah digunakan terhadap komunitas etnis selama beberapa dekade, Dewan Keamanan PBB harus segera memberlakukan embargo senjata global," tambah kelompok itu.