Pengadilan Myanmar kembali vonis Aung San Suu Kyi, hukuman penjara bertambah jadi 20 tahun

Sebuah pengadilan di Myanmar menjatuhkan vonis hukuman penjara selama tiga tahun ditambah kerja paksa terhadap pemimpin Myanmar yang digulingkan junta militer, Aung San Suu Kyi.

Vonis tersebut dijatuhkan setelah Suu Kyi dinyatakan bersalah terkait kecurangan pemilu, sebagaimana dilaporkan kantor berita Reuters.

Sebelumnya, Suu Kyi telah divonis hukuman penjara selama 17 tahun lantaran diputuskan bersalah melakukan berbagai pelanggaran, termasuk korupsi dan menghasut kerusuhan. Sehingga secara keseluruhan Suu Kyi telah menerima vonis penjara selama 20 tahun.

Vonis terbaru ini praktis membungkam suara perempuan tersebut yang telah ditahan sejak kudeta militer pada Februari 2021.

Keberlangsungan partai yang didirikannya, Liga Nasional untuk Demokrasi, juga terancam setelah pemerintah secara terang-terangan mengancam akan membubarkannya sebelum pemilihan umum berlangsung pada 2023 mendatang.

Baca juga:

Pada April 2022, pengadilan junta militer Myanmar menyatakan Suu Kyi menerima suap US$600.000 (sekitar Rp8,6 miliar) dalam bentuk emas batangan dari mantan ketua menteri Yangon, kota terbesar di Myanmar.

Pada Januari 2021, dia nyatakan bersalah memiliki alat komunikasi walkie-talkie di kediamannya.

Pada Desember 2021 lalu, dia dinyatakan bersalah atas kasus menghasut kerusuhan dan melanggar aturan Covid.

Baca juga:

Suu Kyi membantah semua tuduhan itu. Dakwaan itu secara luas dikecam sebagai tuduhan tidak adil.

Kepala HAM PBB, Michelle Bachelet mengutuk apa yang ia sebut "pengadilan palsu" dan mengatakan hal ini hanya akan "memperdalam penolakan terhadap kudeta".

Juru bicara Komisioner Tinggi PBB untuk HAM, Ravina Shamdasani dalam keterangannya mengatakan "sangat menyesalkan atas hukuman penetapan bersalah Aung San Suu Kyi atas pelanggaran itu."

Ia menambahkan, "sidang itu sendiri dibuat-buat oleh pengadilan yang dikendalikan militer, tanpa mempedulikan kewajiban atas sidang yang adil di Myanmar."

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Inggris, Liz Truss menyerukan agar Myanmar membebaskan semua tahan politik dan merelakan kembalinya demokrasi.

"Penahanan sewenang-sewenang terhadap politisi yang terpilih dalam pemilu hanya berisiko menimbulkan kerusuhan lebih lanjut," katanya.

Selaras dengan itu, kelompok HAM Amnesty meminta penahanan "mengada-ada" dengan mengatakan itu "contoh terbaru dari tekad militer untuk menghilangkan semua oposisi dan mencengkram kebebasan di Myanmar".

Junta militer tahan ribuan orang

Milter Myanmar sebelumnya mengambil alih kekuasaan karena menuding telah terjadi kecurangan dalam pemilihan umum yang dimenangkan oleh NLD.

Suu Kyi termasuk di antara 10.000 orang lebih yang ditahan junta sejak kudeta Februari lalu. Sedikitnya 1.303 orang tewas dalam demonstrasi menentang kudeta militer, menurut Lembaga pemantau Assistance Association for Political Prisoners.

"Hukuman keras yang dijatuhkan kepada Aung San Suu Kyi atas tuduhan-tuduhan palsu itu adalah contoh terbaru dari pihak militer untuk melenyapkan semua oposisi dan mencekik kebebasan di Myanmar," kata wakil direktur regional Lembaga itu, Ming Yu Hah, dalam sebuah pernyataan.

Militer menuding pemilihan umum tahun lalu, yang dimenangi oleh Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Suu Kyi dengan telak, adalah curang - meskipun tidak ada bukti tentang hal ini.