Jembatan penghubung Takengon-Bireuen tersambung, tapi bantuan belum mencapai pelosok Aceh Tengah – 'Kerahkanlah helikopter agar semua merasakan bantuan'

Dua pekan lebih usai banjir dan longsor menerjang tiga provinsi di Sumatra, jalan darat menuju Aceh Tengah, terutama ke Takengon dan Bener Meriah, akhirnya terbuka sejak Minggu (14/12).

Jembatan Teupin Mane yang menghubungkan Takengon-Bireuen, yang sempat ambrol di salah satu sisi, kini ramai dilalui pengendara.

Senin (15/12) siang, puluhan kendaraan roda dua dan roda empat tampak berbaris sekenanya demi bisa melintas. Ini karena jembatan tersebut belum sepenuhnya diperbaiki.

Beberapa kilometer dari jembatan yang putus itu "ditambal" dengan rangka besi yang hanya bisa menopang berat 20 ton.

Kendaraan yang lewat pun harus bergantian. Tidak bisa dua arah berlawanan.

Seperti apa respons warga?

Yunus, 33 tahun, adalah salah satu warga yang gembira karena jembatan darurat tersebut akhirnya berfungsi.

Warga Kampung Rejewali, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah, ini sedang duduk bersandar di tiang Masjid Baitul Huda. Matanya jauh menatap ke arah jembatan rangka baja tersebut. Sudah sepekan dia singgah di Dusun Mane, Gampong Beunyot, Bireuen.

"Seminggu saya di sini. Tugas saya menjadi penghubung teman-teman petani di Ketol," ucap Yunus.

Saat kami menjumpainya, wajah Yunus nampak kusut. Terasa betul lelah di raut mukanya.

Persis seminggu lalu, Yunus memulai petualangan penuh liku, menempuh jalan darat dari kampungnya ke Bireuen, supaya cabai hasil kebun para petani di sana bisa dijual ke pasar.

Perjalanan darat itu, kata dia, tidak mudah. Longsor membuat jalan amblas di beberapa titik.

Derasnya banjir juga membuat jembatan yang menghubungkan sungai di sana putus. Takengon dan Bener Meriah terisolir dari "dunia luar".

"Kampung saya di pedalaman Aceh Tengah. Saat bencana memuncak pada 26 November, kampung saya terkurung," ujarnya.

Akses jalan yang terputus lebih dari dua pekan telah membuat harga kebutuhan pokok di Aceh Tengah melonjak drastis. Bahan Bakar Minyak (BBM) juga jadi langka. Kalaupun ada, minyak itu dijual hingga Rp80.000 per liter.

Jalan alternatif yang berat, kata Yunus, menyebabkan harga sembako mahal. Tapi warga tidak punya pilihan lain.

Sebaliknya, hasil panen cabai di Tanoh Gayo, dibeli murah lantaran stoknya melimpah sejak daerah mereka terisolir. Di sinilah peran Yunus, dia menjadi penghubung petani yang ingin menjual hasil bumi ke Bireuen dengan harapan dihargai layak.

"Fungsi saya sebagai penghubung. Sulitnya komunikasi karena listrik padam dan jaringan internet mati, menyulitkan komunikasi ke Ketol," kata Yunus.

Afrianto, 23 tahun, warga Kampung Kute Kering, Kabupaten Bener Meriah, juga harus menempuh perjalanan puluhan kilometer menuju Bireuen sebelum Jembatan Teupin Mane berfungsi lagi.

Sejak bencana melanda, Dia turun menjadi relawan. Sasaran bantuannya: Aceh Tengah dan Bener Meriah.

Tapi, kata Afrianto, menyalurkan bantuan ke dua wilayah itu tidak mudah akibat jalur darat yang terputus. Dia harus berjalan kaki untuk sampai ke Tanah Gayo.

"Semangat dari warga kampung halaman yang membuat saya dan teman-teman mampu menempuh perjalanan panjang. Kadang berjalan kaki, kadang menumpang kendaraan," ujarnya.

"Saya sampai di Teupin Mane jelang magrib. Tujuan saya menjemput bantuan dari Banda Aceh. Rupanya sampai di sini, jembatan sudah siap selesai diperbaiki, syukurlah," ucapnya.

Rasa lega juga dirasakan Rafika. Sarjana kesehatan dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Payung Negeri Aceh Darussalam ini bersama teman-temannya di Bener Meriah hendak menuju Bireun untuk menjemput bantuan.

"Kampung kami di Simpang Tiga Redelong terkurung. Hari ketiga pascabencana, logistik mulai habis. Warga kelaparan. Alhamdulilah secara perlahan, relawan dari luar masuk membawa logistik," ujar perempuan berumur 23 tahun ini.

Selama terisolir, kata Rafika, harga-harga kebutuhan pangan naik berkali-kali lipat. Ia mencontohkan beras 15 kilogram dijual Rp400.000, minyak goreng curah Rp30.000 per kilogram.

BBM jenis Pertamax per liternya Rp30.000, sementara telur ayam satu papan dijual Rp150.000, kata Rafika.

'Kami masih terisolir'

Berdasarkan pantauan, Jembatan Teupin Mane sempat ditutup pada pukul 10.00 WIB, Senin (15/12).

Beberapa petugas tampak membersihkan lumpur yang mengeras di atas jembatan. Puluhan kendaraan antre mengular dari dua sisi jembatan.

Sekitar jam 12 siang, jembatan kembali dibuka. Pelintas kelihatan semringah. Ada yang tersenyum, mengucap syukur, dan melambaikan tangan.

Namun, Saka, warga Aceh Tengah, menyebut Jembatan Teupin Mane yang dibuka kembali itu belum berdampak besar pada kelangkaan dan kenaikan harga pangan maupun BBM di daerahnya.

Selain Teupin Mane, Saka menyebut setidaknya terdapat beberapa titik jembatan lain yang masih terputus. Akibatnya, distribusi bantuan masih bergantung pada jalur udara.

"Sampai sekarang bantuan itu masih lewat udara di Bandara Rembele, Bener Meriah dan Lapangan Musara Alun di Takengon," ujarnya.

"Jadi kami sebetulnya masih terisolasi, belum bisa keluar dari Aceh Tengah dan Bener Meriah. Sampai sekarang belum ada truk-truk BBM masuk," tuturnya.

Dalam kondisi itu, kata Saka, warga terpaksa tetap berjalan kaki melalui jalur yang penuh liku dan curam, melewati jalan KKA yang amblasnya menuju Lhokseumawe. Tujuannya: membeli kebutuhan pangan, seperti beras dan BBM yang harganya melejit.

"Beras dua liter dijual Rp60.000, padahal normalnya seliter Rp11.000-Rp12.000. Telur satu butir Rp5.500. Kemarin kami ada jumpa orang jual gas elpiji 3 kilogram harganya Rp200.000," katanya Saka, lemas.

Alhasil, warga mengolah kayu gelondongan yang hanyut bersama banjir untuk memasak.

"Kayu-kayu yang bekas longsor dikelola warga, dipotong-potong jadi kayu bakar. Karena gas susah," ujar Saka.

"SPBU kosong, habis minyak. Kami harus beli bawa jeriken ke Lhokseumawe," ucapnya. Dia menyebut, perjalanan kaki dengan medan yang berat bisa memakan waktu 5-6 jam.

Saka berkata, satu-satunya kemajuan terjadi baru setelah kedatangan Presiden Prabowo Subianto pada jelang akhir pekan lalu. Listrik mulai menyala di beberapa tempat di Bener Meriah.

"Presiden sampai Jumat, listrik baru nyala tapi belum merata," ucapnya.

"Kami menganggap kedatangan Presiden kemarin itu cuma wisata aja. Dia cuma datang, sapa-sapa, pulang. Bahkan yang dilihatnya kota-kota, bukan daerah yang di gunung sana."

Saka berharap pemerintah pusat maupun daerah segera mempercepat distribusi bantuan sampai ke darah-daerah yang masih sulit diakses di Aceh Tengah. Caranya, kata dia, dengan mengerahkan helikopter.

"Kerahkan helikopter dari pusat untuk mendistribusikan barang-barang yang sudah ada di gudang Aceh Tengah. Biar semua warga merasakan bantuan karena sebagian orang ada yang sampai minta-minta beras," ujar Saka.

Bagaimana dengan jalan lintas KKA?

Selain memperbaiki Jembatan Teupin Mane yang menuju Bireuen, pemerintah juga berupaya membuka akses yang menghubungkan Jalan KKA-Bener Meriah. Jalur ini amblas cukup dalam.

Jalan lintas tersebut menjadi andalan utama warga Bener Meriah ke Lhokseumawe.

Jalur tersebut sudah bisa dilalui kendaraan roda empat, tapi masih terbatas untuk jenis 4WD yang memang dirancang untuk traksi maksimal di medan berat seperti lumpur, pasir, atau bebatuan.

Meskipun demikian, pengerjaan untuk memadatkan badan jalan masih berjalan dengan mengerahkan setidaknya enam unit alat berat.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Aceh Tengah, Mustafa Kamal, mengklaim pemerintah Aceh Tengah saat ini berupaya membuka jalur Takengon-Nagan Raya.

Dari lima jalan nasional, jalan ini diperkirakan lebih mudah dan cepat untuk dilalui.

Mustafa berkata, meskipun Teupin Mane sudah bisa dilalui, masih terdapat dua jembatan lain yang masih rusak.

Sementara di sekitar Kalan KKA, kata dia, tanahnya labil. Situasi ini ditambah musim penghujan akan mempengaruhi akses jalan. Akibatnya, jalan ini tetap tidak mudah untuk dilalui sebelum benar-benar paripurna direhabilitasi.

"Kalau isolasi akibat akses jalan ini berlangsung lama, banyak kerugian yang dihadapi, kerugian ekonomi utamanya, apalagi masyarakat di Aceh Tengah dan Bener Meriah hidup bergantung dengan kopi Arabika Gayo.

"Begitu juga sebaliknya, sembako, BBM, akan dibeli masyarakat dengan harga mahal," kata Mustafa.

Apakah Pemerintah Aceh kirim surat ke PBB?

Di tengah situasi tanggap darurat bencana, pemerintah provinsi Aceh dilaporkan telah melayangkan kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Surat itu terkait permintaan bantuan untuk penanganan bencana pasca-banjir dan longsor yang terjadi di Aceh.

"Secara khusus Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004 seperti UNDP dan UNICEF," kata Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA dilansir Detik.

Namun dihubungi terpisah, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengaku tidak mengetahui terkait surat permintaan bantuan penanganan bencana Aceh kepada dua lembaga di bawah PBB.

Dua lembaga PBB itu adalah United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children's Fund (UNICEF).

"Saya tidak tahu apa-apa, sebenarnya keliru, bukan ke PBB, kepada LSM yang ada di Aceh," kata Mualem saat diwawancarai wartawan di Banda Aceh, Selasa (16/12), seperti dilaporkan Antara.

Terkait pernyataan Mualem ini, Juru Bicara Pemprov Aceh Muhammad MTA menjelaskan bahwa terjadi "kesalahpahaman".

Surat pemerintah Aceh itu, menurut Muhammad MTA, bukan kepada PBB, melainkan kepada UNDP dan UNICEF, dan mereka ada di Indonesia.

"Ada salah pemahaman, itu untuk lembaga yang ada di Indonesia, bukan untuk PBB, tapi yang terbangun seakan-akan Gubernur kirim surat ke PBB, itu lembaga yang sudah ada. Karena mereka juga ada program di Aceh," jelas Muhammad MTA di hadapan wartawan, Selasa (16/12).

Secara terpisah, UNDP dilaporkan telah menerima surat resmi dari Pemerintah Provinsi Aceh pada Minggu (14/12).

Kepala Perwakilan UNDP, Sara Ferrer Olivella mengaku telah menerima surat permintaan bantuan dari Pemprov Aceh.

"Saat ini, UNDP sedang melakukan peninjauan untuk memberikan dukungan terbaik kepada para national responders atau tim penanggulangan bencana serta masyarakat yang terdampak, sejalan dengan mandat UNDP dalam pemulihan dini (early recovery)," kata Sara, Senin (15/12).

Lebih lanjut Juru Bicara Pemprov Aceh Muhammad MTA menjelaskan bencana Aceh masih berstatus tingkat provinsi, pemerintah pusat dalam hal ini melakukan supervisi dan menjadi prioritas.

Dia mengatakan, karena status bencana provinsi, maka Pemerintah Aceh memandang perlu melakukan langkah-langkah penting.

Salah satunya mengundang beberapa lembaga yang konsen terhadap penanganan kebencanaan, termasuk program pemulihan pasca-bencana, ungkapnya.

Maka melihat pengalaman saat bencana tsunami Aceh, UNDP, IOM UNICEF, mereka mitra strategis Pemerintah Indonesia, bahkan masih banyak program kemitraan di seluruh Indonesia.

Seperti UNICEF, kata dia, mereka masih ada program pendampingan perlindungan anak di Aceh sampai April.

Karena itu Pemerintah Aceh yang menjadi pilar utama penanganan bencana, penting melakukan dan mengundang mereka tetap eksis di Aceh, apalagi pengalaman bencana yang mereka tangani dulu.

"Kami berharap mereka tetap punya program, terutama pemulihan pasca-bencana untuk bisa berkomunikasi dengan Pemerintah Indonesia, untuk tetap memiliki program itu, UNDP juga seperti itu," ucapnya.

Sebelumnya, Muhammad menyebut saat ini juga telah ada 77 lembaga beserta 1.960 relawan yang telah membantu penanganan bencana di Aceh.

Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional dan internasional serta keterlibatan relawan dalam lembaga diperkirakan akan terus bertambah.

Beberapa lembaga disebut sudah masuk dalam Desk Relawan BNPB untuk Aceh seperti Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Matan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, Yayasan Geutanyoe dan beberapa lainnya.

Banjir yang melanda Aceh terjadi pada Rabu (26/11). Total ada 18 kabupaten/kota di Aceh terdampak bencana.

Sejumlah daerah paling parah diterjang banjir di antaranya Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Bener Meriah dan Aceh Tengah.

Warga Aceh kibarkan bendera putih

Sementara itu, bendera putih berkibar di sejumlah titik di jalan-jalan Aceh sebagai tanda darurat. Warga mengaku sudah menyerah menangani banjir di Aceh.

"Masyarakat menyerah dan butuh bantuan. Kami tidak sanggup lagi," ujar Bahtiar, warga Alue Nibong, Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Minggu (14/12) seperti dilansir Kompas.com.

Warga juga menilai pemerintah pusat lamban dalam menangani bencana banjir dan longsor Sumatra, terutama di Aceh.

Bendera putih nampak memenuhi jalanan di wilayah Aceh Timur.

Bendera putih juga dikibarkan warga di sepanjang jalan nasional antara Banda Aceh dan Medan hingga Kabupaten Aceh Tamiang.

Hingga tiga pekan sejak bencana banjir melanda wilayah itu, bantuan masih sangat kurang. Warga akhirnya berinisiatif saling bantu dan membangun dapur umum mandiri.

Namun, ketersediaan bahan makanan yang mereka miliki kian menipis dan banyak warga kelaparan.

"Masyarakat di sini sudah tidak sanggup. Bendera putih ini tanda kami menyerah oleh keadaan," ujar Zamzami, warga lainnya.

Untuk diketahui, pemerintah bersama PT PLN (Persero) melaporkan kondisi pemulihan pasokan listrik di Aceh baru 36% per 11 Desember 2025. Kemudian, Sumatra Utara sudah 99,8% setelah longsor susulan.

Sedangkan Sumatra Barat telah menyala 100% sejak 5 Desember 2025.

Ketua Tim ESDM Siaga Bencana, Rudy Sufahriadi, bilang Aceh masih memerlukan perhatian khusus.

Sebab, PLN memerlukan dukungan pembukaan akses jalan yang masih terputus untuk transportasi material jaringan serta penyediaan BBM untuk operasional kendaraan.

Wartawan Iwan Bahagia di Aceh Tengah dan Muhajir Juli di Bireuen, Aceh, berkontribusi untuk laporan ini.