Masalah impor senjata Polri, Wiranto: 'Beri kesempatan saya untuk koordinasi'

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengakui ada persoalan koordinasi antara TNI, Polri dan Badan Intelijen Negara terkait impor senjata api oleh Polri yang akan digunakan Korps Brimob Polri.

Senjata yang diimpor oleh Mabes Polri tersebut, saat ini, masih tertahan di gudang sebuah perusahaan kargo di Bandar udara Sukarno Hatta, Jakarta, karena harus menunggu rekomendasi Badan Intelijen TNI, BAIS.

Isu tentang pengadaan senjata ini menjadi perbincangan dan memanaskan politik tatkala Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berbicara kepada sejumlah mantan petinggi militer di Markas TNI, Cilangkap, Jakarta, Jumat pekan lalu.

Di sela-sela peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Minggu (01/10), Menkopolhukam Wiranto -yang didampingi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian- berjanji untuk menyelesaikan apa yang disebutnya sebagai persoalan ini.

"Beri kesempatan saya untuk bersama-sama Panglima TNI, Kapolri, dengan BIN (Badan Intelijen Negara), PINDAD, dan siapapun yang terlibat dalam masalah pengadaan senjata, biar kami koordinasi," kata Wiranto di hadapan wartawan.

Wiranto kemudian menambahkan khalayak umum tidak perlu tahu secara detil tentang upaya penyelesaian masalah terkait pengadaan senjata tersebut. "Banyak hal yang tidak perlu menjadi komoditas publik," katanya.

Hanya saja, Wiranto mengisyaratkan bahwa pihaknya akan menyelesaikan apa yang disebutnya persoalan koordinasi itu secara "musyawarah mufakat".

"Tugas saya sebagai Menkopolhukam atas perintah Presiden mengkoordinasikan di bawah saya untuk sama-sama kita selesaikan," kata Wiranto.

Usai memberikan keterangan, para wartawan meminta agar Wiranto, Panglima TNI dan Kapolri untuk saling menggenggam tangan. Mereka kemudian mengiyakan seraya kemudian tertawa saat difoto oleh para jurnalis.

Presiden Jokowi: 'Itu masalah teknis'

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo tidak bersedia berbicara banyak ketika ditanya wartawan tentang keberadaan senjata milik Polri di sebuah gudang milik perusahaan kargo di Bandara Sukarno-Hatta.

"Itu teknis, nanti tanyakan kepada Menkopolhukam," kata Presiden Jokowi usai memimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Kesaktian Pancasila, Lubang Buaya, Jaktim.

Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan bahwa ratusan senjata pelontar pelempar granat dan ribuan peluru itu diimpor oleh pihaknya. Menurut Juru bicara Polri Irjen Setyo Wasisto, Sabtu (30/09), impor senjata sudah melalui prosedur yang benar.

"Barang yang ada di Bandara Soekarno Hatta itu memang milik Polri, dan merupakan barang yang sah," kata Irjen Setyo Wasisto dalam jumpa pers yang digelar mendadak.

"Semuanya sesuai prosedur, mulai perencanaan, lelang, hingga pengkajian pihak Polri dan BPKP," tambahnya.

"Barang tersebut masuk pabean di Bandara Soekarno Hatta. Komandan Korps Brimob sudah diberi tahu, dan sudah meminta rekomendasi BAIS TNI. Karena prosedurnya memang begitu: barangnya harus masuk terlebih dahulu, dikarantina, diinspeksi oleh BAIS TNI, apakah sesuai dengan dokumen."

'Bukan untuk membunuh'

Yang terutama jadi sorotan adalah sebagian dari senjata yang datang itu tampak bukan merupakan senjata kelengkapan standar polisi lapangan. Misalnya peluncur granat.

Namun Danko Brimob Irjen Murad Ismail menunjukkan sejumlah foto dan menyebutkan bahwa semuanya merupakan kelengkapan standar satuan anti huru-hara.

Sementara, Danko Brimob Irjen Murad Ismail menyatakan semua senjata impor itu bukan untuk membunuh, tetapi untuk memberi efek kejut.

"Pelurunya banyak macamnya: ada peluru karet, peluru hampa, gas air mata, peluru asap, 'peluru kabur'," kata Murad Ismail.

"Ini modelnya serem, namun senjata-senjata ini bukan untuk membunuh, melainkan untuk memberi efek kejut," tambahnya. "Senjata-senjata ini nanti akan kita bawa ke Poso dan Papua.

Isu tentang pengadaan senjata ini jadi perbincangan dan memanaskan politik tatkala Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berbicara kepada sejumlah mantan petinggi militer di Markas TNI, Cilangkap, Jakarta, Jumat pekan lalu.

Gatot mengaku mendapatkan informasi intelijen tentang satu lembaga negara yang mencatut nama presiden untuk membeli senjata.

Setelah menjadi polemik di masyarakat, Menkopolhukam Wiranto harus mengklarifikasi dan meluruskan informasi yang diungkap Panglima TNI.

Namun belakangan terungkap bahwa Mabes Polri membenarkan bahwa pihaknya mengimpor ratusan senjata yang kini masih tersimpan di gudang di bandara karena belum mendapat rekomendasi Badan Intelijen TNI, BAIS.