Malaysia akan kooperatif soal penyelidikan 1MDB

Sumber gambar, Reuters
Kantor Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, menyatakan Malaysia akan bersikap kooperatif dalam penyelidikan atas badan investasi negara 1MDB.
Seorang juru bicara yang mewakili Perdana Menteri Najib menegaskan pemerintah Malaysia “bakal bekerja sama penuh dengan investigasi apapun terhadap perusahaan Malaysia atau rakyat Malaysia sesuai dengan protokol-protokol internasional.”
Perdana Menteri Najib Razak, menurut sang juru bicara, menekankan bahwa “hukum akan ditegakkan tanpa pengecualian apabila ada suatu kesalahan telah dibuktikan.”
- <link type="page"><caption> Amerika Serikat ingin sita aset 1MDB Malaysia </caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/07/160720_dunia_malaysia_1mdb" platform="highweb"/></link>
- <link type="page"><caption> Skandal 1MDB soroti pendanaan politik di Malaysia </caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/03/160329_dunia_malaysia_dana_politik" platform="highweb"/></link>
- <link type="page"><caption> Uang Rp54 triliun kemungkinan diselewengkan dari 1MDB Malaysia</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/01/160130_dunia_1mdb_malaysia_swiss" platform="highweb"/></link>
Posisi pemerintah Malaysia mengemuka seiring dengan munculnya penyelidikan Departemen Kehakiman AS terhadap badan investasi 1MDB.
Dalam dokumen gugatan di pengadilan Los Angeles, Departemen Kehakiman AS menuding dana 1MDB telah melalui pencucian melalui rekening-rekening di AS. Dana itu kemudian diduga digunakanuntuk membiayai gaya hidup sejumlah orang, termasuk pejabat negara.

Sumber gambar, Reuters
Nama Perdana Menteri Najib Razak tidak disebutkan dalam dokumen tersebut. Meski demikian, dokumen itu menggunakan istilah ‘pejabat 1 Malaysia’ saat merujuk seseorang yang menerima dana ilegal melalui rekeningnya.
”Rakyat Malaysia telah ditipu dalam skala besar-besaran,” kata Deputi Direktur Badan Investigasi Federal (FBI) AS, Andrew McCabe kepada para wartawan di Washington DC.
Tuduhan
Badan investasi 1MDB didirikan Najib Razak sesaat setelah resmi menjabat sebagai perdana menteri Malaysia pada 2009. Dewan penasihat badan itu pun diketuai Najib.
Pada Juli 2015, Jaksa Agung Malaysia kala itu, Abdul Gani Patail, mengaitkan sumbangan sebesar US$681 juta (setara hampir Rp10 triliun) yang diterima Najib melalui rekening pribadinya dengan perusahaan-perusahaan dan lembaga-lembaga yang bersangkut paut dengan 1MDB.
Patail kemudian diganti dan setelah penyelidikan dilakukan, Jaksa Agung Mohamed Apandi Ali menuturkan bahwa uang US$681 juta di rekening Najib adalah "sumbangan pribadi" dari keluarga kerajaan di Arab Saudi yang ditransfer antara akhir Maret dan awal April 2013.
Sebagian besar uang itu, menurut Jaksa Agung Mohamed Apandi Ali, telah dikembalikan.









