Aturan baru Rusia bisa hambat pemberantasan korupsi

Pemerintah Rusia sudah menyetujui undang-undang yang bisa merahasiakan properti yang dimiliki oleh pejabat negara sehingga menghambat penyelidikan korupsi, kata Transparency International (TI).

Langkah untuk merahasiakan properti negara ini belum disahkan karena masih harus diajukan ke parlemen.

Transparency International, lembaga pengawas antikorupsi, mengatakan undang-undang ini akan "meningkatkan impunitas pejabat pemerintah".

Undang-undang ini diajukan oleh Badan Keamanan Federal Rusia atau FSB yang menggantikan KGB.

Komite pemerintah menyepakati proposal tersebut minggu ini. Sebagian besar anggota parlemen Rusia adalah pendukung pemerintah, sehingga kemungkinan besar undang-undang ini disahkan.

"Undang-undang ini akan menyulitkan pemberantasan pencucian uang dan cara ilegal memperkaya diri sendiri," kata Andrey Zhvirblis, wakil direktur TI di Rusia.

Indeks Persepsi Korupsi TI memberikan penilaian buruk pada Rusia di 2014. Rusia berada di peringkat 136 dari 175 negara, di bawah Pakistan, Kazakhstan, Azerbaijan, dan Meksiko.

FSB juga ingin menutup akses publik terhadap daftar resmi kepemilikan pesawat dan kapal mewah.

Namun kebanyakan aset tersebut terdaftar di luar negeri, seringnya atas nama perusahaan, sementara kepemilikan rumah di Rusia jauh lebih serius, kata Zhvirblis.

Klaim palsu

FSB berpendapat bahwa warga biasa tak boleh mendapat akses ke Daftar Kepemilikan Properti Negara, sebuah basis bank data real estat.

Dalam proposal undang-undang yang diajukan FSB, hanya badan dan organisasi resmi yang bisa dengan bebas menggunakan data tersebut tanpa izin dari pemilik properti.

Juru kampanye antikorupsi Alexei Navalny, seorang pengkritik keras Presiden Vladimir Putin, menunjukkan beberapa contoh pegawai negeri sipil memiliki properti yang jauh lebih mewah jika dibanding dengan gaji resmi mereka.

Sebelum diperkenalkannya daftar kepemilikan properti terbuka pada 1990-an, Zhvirblis mengatakan, ada ribuan klaim palsu terhadap properti.

Menurutnya, undang-undang baru ini akan membuat kepemilikan rumah menjadi tidak aman dan berpengaruh pada "hampir semua orang", katanya kepada BBC dari Moskow.

Saat ini, seorang pembeli bisa memperoleh detail kepemikan dari bank data hanya dengan 200 ruble atau sekitar Rp40 ribu, katanya. Meski begitu, data yang muncul hanya "sebidang lahan dan nama pemiliknya" - tak ada lagi data pribadi.

Zhvirblis mengatakan bahwa FSB tidak bertugas untuk menyusun undang-undang di Rusia dan "aneh jika mereka melakukannya".

Presiden Putin memimpin FSB pada akhir 1990-an sebelum menjadi presiden. Dia juga pernah menjadi perwira di KGB, polisi rahasia Soviet.

Situs berita Lenta.ru mengatakan bahwa proposal baru ini bertepatan dengan pembatasan akses Rusia terhadap harta di luar negeri. Sanksi keuangan dunia Barat pada Rusia, termasuk juga upaya antikorupsi global, membuat penempatan harta di luar negeri menjadi tidak menarik, tulis mereka.

Dengan merahasiakan informasi properti di Rusia bisa mengurangi insentif pada pejabat untuk menyimpan hartanya di luar negeri.