Anggota parlemen Thailand akan mundur
Anggota parlemen dari partai oposisi Thailand mengatakan akan mundur bersamaan menyusul maraknya unjuk rasa antipemerintah selama sepekan.
Unjuk rasa yang didukung oposisi mendesak Perdana Menteri Yingluck Shinawatra mengundurkan diri karena menganggap dia dikendalikan abangnya, Thaksin Shinawtra yang kini mengasingkan diri di luar negeri.
Pemimpin unjuk rasa, Suthep Thauksuban -mantan wakil perdana menteri- sudah menolak seruan dialog dan kembali menyerukan <link type="page"><caption> aksi untuk menurunkan Yingluck,</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2013/12/131203_thailand_protest.shtml" platform="highweb"/></link> Senin 9 Desember.
Perdana Menteri Yingluck sebelumnya menawarkan referendum untuk menyelesaikan kebuntuan politik.
Dia juga mengatakan siap membubarkan parlemen dan menggelar pemilihan umum jika tercapai kesepakatan dengan para penentangnya.
Namun kubu oposisi mendesak Yingluck harus mundur dan diganti dengan Dewan Rakyat yang tidak dipilih lewat pemilihan umum.
Ratusan anggota
Sebanyak 153 anggota Partai Demokrat -yang merupakan partai poltik tertua di <link type="page"><caption> Thailand-</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/topik/thailand/" platform="highweb"/></link> akan mundur untuk menekankan tuntutannya.
"Kami memutuskan mundur sebagai anggota parlemen dan berpawai bersama rakyat Thailand untuk melawan rezim Thaksin," tutur seorang anggota Partai Demokrar, Sirichok Sopha dalam pitato TV.
Thaksin digulingkan militer Thailand tahun 2006 dan sudah didakwa secara in-absentia dengan kasus korupsi namun pemerintahan Yingluck beberapa waktu lalu mengajukan RUU Amnesti, yang memungkinkan Thaksin kembali tanpa diadili.
Parlemen Thailand yang terdiri dari 500 kursi didominasi oleh Partai Pheu pimpinan Yingluck.
