Myanmar Hukuman penjara Aung San Suu Kyi dikurangi enam tahun

Pemimpin Myanmar yang digulingkan, Aung San Suu Kyi, mendapat pengurangan hukuman penjara enam tahun. Sebelumnya dia mendapat hukuman penjara 33 tahun.

Dia mendapat pengampunan dalam lima dari 19 dakwaan yang diajukan militer kepadanya.

Mantan presiden Win Myint, yang digulingkan bersama dengan Suu Kyi, juga menerima pengurangan hukuman penjara setelah dua dakwaannya diampuni.

Biasanya amnesti diumumkan secara berkala, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka menyertakan Suu Kyi dan Myint.

Junta militer telah membuat kelonggaran-kelonggaran lain, yang tampaknya merupakan upaya untuk menghidupkan kembali upaya diplomasi yang mandek.

Dipindahkan dari penjara

Pekan lalu, Aung San Suu Kyi, dipindahkan dari penjara ke tahanan rumah.

Sumber-sumber BBC News Burma mengatakan Aung San Suu Kyi sekarang tinggal di sebuah gedung pemerintah di ibu kota Naypyidaw.

Sejauh ini belum ada keterangan dari pemerintah junta militer Myanmar tentang informasi tersebut.

Sumber-sumber BBC News Burma menyebutkan, pemerintah junta militer telah mengatur pertemuan antara Suu Kyi dengan T. Khun Myat, ketua majelis rendah parlemen Myanmar.

Namun, militer belum mengungkapkan rincian apapun tentang pertemuan tersebut.

Suu Kyi sebelumnya dikabarkan sakit, namun militer membantah laporan itu.

Awal pekan ini, sebuah sumber dari penjara Naypyidaw tempat dia ditahan mengatakan kepada BBC Burma bahwa dia dalam keadaan sehat.

Pada 12 Juli lalu, Menteri Luar Negeri Thailand, Don Pramudwinai, mengaku telah menemui Suu Kyi. Pertemuan itu disebut sebagai "upaya pendekatan" kepada pihak-pihak di Myanmar yang menginginkan penyelesaian secara damai di tengah krisis.

Baca juga:

Peraih Nobel berusia 78 tahun itu ditahan oleh militer sejak Februari 2021, menyusul kudeta yang menggulingkannya.

Kudeta tersebut memicu perang saudara di Myanmar dan telah menyebabkan kematian ribuan orang.

Junta militer juga dituduh melakukan kekerasan yang tidak proporsional terhadap mereka yang menentang pemerintahannya.

Beberapa negara, terutama China dan Thailand, telah memulai dialog dengan junta, tetapi prakarsa ini dikritik karena tidak melibatkan partai Suu Kyi yang memenangkan mayoritas besar dalam pemilu 2020.

Cakupan kemenangan partainya yang memenangkan sampai 83% kursi parlemen membuat militer menuduh kecurangan pemilu - yang kemudian mereka gunakan sebagai pembenaran untuk kudeta.

Setiap negosiasi kompromi dengan masyarakat internasional hampir pasti membutuhkan keterlibatan Suu Kyi.

Namun, dia tetap diisolasi sejak penangkapannya setelah kudeta. Hampir tidak ada berita yang muncul tentang kondisinya selama lebih dari dua tahun.

Suu Kyi mengajukan banding untuk pelanggaran lain, yang berkisar dari penipuan pemilu hingga korupsi.

Semua tuduhan - yang dia bantah - diajukan kepadanya dalam persidangan tertutup yang dijalankan militer. Kelompok-kelompok hak asasi mengutuk persidangan pengadilan dan menyebutnya "palsu".

Pada Senin (31/07), junta militer menunda pemilihan yang dijanjikan akan diadakan pada Agustus tahun ini menyusul kudeta dua tahun lalu.

Baca juga:

Suu Kyi dinyatakan bersalah

Dalam perkembangannya, Suu Kyi dinyatakan bersalah oleh pemerintahan militer atas kasus menghasut kerusuhan dan melanggar aturan Covid.

Pada September 2022, pengadilan di Myanmar menjatuhkan vonis hukuman penjara selama tiga tahun ditambah kerja paksa kepadanya.

Sebelumnya, Suu Kyi telah divonis hukuman penjara selama 17 tahun lantaran diputuskan bersalah melakukan berbagai pelanggaran, termasuk korupsi dan menghasut kerusuhan. Sehingga secara keseluruhan Suu Kyi telah menerima vonis penjara selama 20 tahun.

Suu Kyi membantah semua tuduhan itu. Dakwaan itu secara luas dikecam sebagai tuduhan tidak adil.

Penahanan dan dakwaan atas pemimpin NLD ini kemudian dikecam dunia internasional.

PBB menyebutnya sebagai "pengadilan palsu" dan mengatakan hal ini hanya akan "memperdalam penolakan terhadap kudeta".

Baca juga:

Kelompok HAM Amnesty saat itu mengatakan penahanan itu "contoh terbaru dari tekad militer untuk menghilangkan semua oposisi dan mencengkram kebebasan di Myanmar".

Suu Kyi termasuk di antara 10.000 orang lebih yang ditahan junta sejak kudeta Februari 2021.

Sedikitnya 1.303 orang tewas dalam demonstrasi menentang kudeta militer, menurut Lembaga pemantau Assistance Association for Political Prisoners.