Kudeta Myanmar: Ratusan ribu orang turun ke jalan dalam demonstrasi terbesar menentang militer

Ratusan ribu orang berdemonstrasi di seluruh Myanmar Rabu kemarin dalam unjuk rasa anti-militer terbesar sejak kudeta 1 Februari lalu.

Di kota terbesar, Yangon, sejumlah pengendara memblokir jalan-jalan utama dengan mobil mereka, dan mengatakan kepada polisi bahwa mobil mereka mogok.

Di Mandalay, aparat keamanan melepaskan tembakan di dekat stasiun kereta api. Setidaknya satu orang dilaporkan cedera.

Para demonstran menuntut pembebasan Aung San Suu Kyi dan pemimpin sipil terpilih lainnya setelah kudeta.

Sehari sebelumnya, Suu Kyi dijatuhi tuntutan pidana kedua. Militer mengulangi janjinya untuk mengadakan pemilihan baru dan melepaskan kekuasaan, meski demikian, banyak pengunjuk rasa tetap skeptis.

Perkembangan itu terjadi setelah pelapor khusus PBB untuk Myanmar, yang juga dikenal sebagai Burma, memperingatkan potensi kekerasan oleh militer.

Pengacara Suu Kyi mengatakan kepada BBC pada hari Rabu (17/02) bahwa dia tidak memiliki kontak langsung dengannya.

Khin Maung Zaw, seorang veteran pengacara hak asasi manusia, mengatakan rekan-rekannya yang berdiri di luar pengadilan Suu Kyi mendeteksi bahwa "tidak ada tanda-tanda kesengsaraan atau gangguan kesehatan" dalam suaranya.

Tidak ada laporan tentang masalah besar yang bergulir pada hari Rabu (17/02), tetapi rekaman video yang beredar di media sosial menunjukkan aparat mengeluarkan sejumlah tembakan di dekat stasiun kereta Mandalay. Belum jelas apakah mereka menggunakan peluru.

Laporan-laporan menyebutkan pengunjuk rasa berusaha mencegah kereta yang mengangkut logistik militer meninggalkan stasiun. Para petugas kereta api mengatakan mereka dipaksa mengoperasikan kereta di bawah todongan senjata.

Berbagai aksi unjuk rasa terjadi di sejumlah kota besar dan kecil lainnya. Di ibu kota, Nay Pyi Taw, para insinyur, dokter, dan guru bergabung untuk menunjukkan pembangkangan terhadap militer.

'Hari pemblokiran jalan'

Demonstrasi pada hari Rabu (17/02) hampir melumpuhkan lalu lintas di pusat kota Yangon.

Sebuah kampanye di media sosial yang menyerukan pengunjuk rasa untuk secara sengaja memblokir jalan-jalan di kota utama negara itu mulai mendapat perhatian besar parda Rabu pagi (17/02). Tujuannya tampaknya adalah untuk menghentikan pegawai negeri pergi bekerja dan juga menghambat pergerakan pasukan keamanan.

Dijuluki "Hari Pemblokiran Jalan", kampanye itu mengumpulkan banyak unggahan gambar di internet yang menampilkan mobil-mobil di jalan-jalan utama dengan kap dan bagasi yang terbuka sehingga jalan tidak dapat dilalui. Seorang reporter BBC Burma melihat sejumlah bus umum berhenti dan memblokir beberapa persimpangan di Yangon.

Protes tersebut adalah perkembangan terbaru dari gerakan pembangkangan sipil yang meningkat, yang juga melibatkan aksi mogok dari para dokter dan guru, serta pemboikotan berbagai produk dan layanan milik militer. Tujuannya adalah untuk melumpuhkan fungsi pemerintahan dan merusak legitimasi rezim baru.

Tetapi seorang aktivis mengkritik pemblokiran jalan dan mengatakan aksi itu menghambat pengunjuk rasa yang menuju ke pusat Yangon.

"Hentikan aksi 'mobil yang rusak' dan bantu para pengunjuk rasa mencapai Sule secepat mungkin," kata aktivis Maung Saung Kha menurut laporan Reuters.

Sekitar 100.000 orang membanjiri daerah Sule pada hari Rabu (17/02), menurut perkiraan wartawan BBC Burma. Kerumunan besar serupa lainnya berkumpul di Hledan dekat Universitas Yangon. Adapula sejumlah protes kecil di dekat Bank Sentral, kedutaan besar AS, dan kantor PBB.

Para demonstran turun ke jalan hampir setiap hari selama dua pekan terakhir, dan ini merupakan protes terbesar sejak kudeta, kata wartawan BBC.

"Mari berkumpul dalam jumlah jutaan orang untuk menjatuhkan para diktator," tulis Khin Sandar, anggota senior partai Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), di Facebook.

"Mari kita berbaris secara massal [dan] menunjukkan kekuatan kita melawan pemerintah kudeta yang telah menghancurkan... masa depan negara kita."

Pelapor Khusus PBB untuk situasi hak asasi manusia di Myanmar, Tom Andrews, pada hari Selasa (18/02) lalu telah memperingatkan "potensi kekerasan dalam skala yang lebih besar", dan menambahkan bahwa tentara tambahan telah dikerahkan di kota-kota tempat demonstrasi direncanakan.

"Saya takut bahwa mengingat pertemuan dari dua perkembangan ini - protes massal yang direncanakan dan pasukan berkumpul - kita bisa berada di titik permulaan di mana militer dapat melakukan kejahatan yang lebih besar terhadap rakyat Myanmar."

Otoritas militer telah berjanji untuk bersabar dalam menangani protes - tetapi janji itu secara luas tidak dipercaya, kata koresponden BBC Asia Tenggara Jonathan Head.

Tuntutan pidana kedua terhadap Aung San Suu Kyi

Pemimpin oposisi Myanmar yang ditahan, Aung San Suu Kyi, menghadapi tuntutan pidana kedua saat menghadiri persidangan melalui tautan video, pada Selasa (16/02).

Suu Kyi, yang sebelumnya dituduh memiliki walkie-talkie ilegal, kini juga dituduh melanggar Undang-Undang Bencana Alam negara itu.

Tidak jelas apa yang dikaitkan dengan dakwaan baru yang dikeluarkan pada hari Selasa (16/02) itu.

Militer Myanmar sebelumnya mengulangi janji untuk mengadakan pemilihan baru dan melepaskan kekuasaan selagi aksi protes terus berlanjut.

Para demonstran anti-kudeta menuntut pembebasan pemimpin terpilih mereka, termasuk Suu Kyi, setelah kudeta militer pada 1 Februari.

PBB memperingatkan militer Myanmar akan ada "konsekuensi berat" bila terjadi penekanan brutal terhadap demosntran anti-kudeta. Pada Senin (15/02) lalu, militer mengumumkan akan menjatuhkan hukuman hingga 20 tahun penjara bagi mereka yang menentang para pemimpin kudeta.

Utusan khusus PBB, Christine Schraner Burgener mengatakan "hak untuk berkumpul secara damai harus dihargai."

Peringatan Schraner Burgener itu ia katakan dalam percakapan telpon dengan wakil kepala junta Soe Win, kata juru bicara PBB.

Utusan khusus PBB itu menekankan pemblokiran internet "merongrong prinsip dasar demokrasi".

Militer berjanji serahkan kekuasaan

Dalam konferensi pers pertama yang diselenggarakan pihak militer sejak pengambilalihan pemerintahan, juru bicara Brigjen Zaw Min Tun mengatakan angkatan bersenjata tidak akan berkuasa lama, dan berjanji untuk "menyerahkan kekuasaan kembali kepada partai pemenang" menyusul pemilihan yang direncanakan.

Namun, dia tidak memberikan tanggal untuk penyelenggaraan pemungutan suara baru.

Saat berbicara di Nay Pyi Taw pada hari Selasa (16/02), Zaw Min Tun juga mengulangi klaim - tanpa memberikan bukti - adanya kecurangan dalam pemilihan November lalu.

Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Suu Kyi meraih kemenangan telak dalam jajak pendapat. Militer mengklaim terjadinya kecurangan sebagai pembenaran untuk kudeta tersebut.

Inggris dan Amerika Serikat mengkritik tuduhan oleh militer Myanmar. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan itu "dibuat-buat" dan "jelas merupakan pelanggaran hak asasi manusia", sementara juru bicara departemen luar negeri AS menyebut tuduhan tersebut "menggelisahkan".

Di mana Aung San Suu Kyi berada?

Suu Kyi tampil dalam persidangan virtual yang diadakan di ibu kota Nay Pyi Taw, pada Selasa (16/02). Dia dilaporkan menjawab pertanyaan tentang pengaturan dan perwakilan hukum.

Dia dijadwalkan menghadiri persidangan berikutnya pada 1 Maret.

Zaw Min Tun mengatakan bahwa Suu Kyi telah ditahan di rumahnya demi keselamatannya sendiri, dan bahwa dia "nyaman dan sehat".

Zaw menggunakan konferensi pers untuk menuduh pengunjuk rasa anti-kudeta melakukan kekerasan dan intimidasi terhadap pasukan keamanan.

Ia mengatakan bahwa seorang petugas polisi terluka oleh "tindakan melanggar hukum" dan kemudian meninggal karena luka-lukanya.

Bagaimana protes dibatasi?

Dalam rentetan unjuk rasa selama beberapa hari terakhir, para pengunjuk rasa bentrok dengan aparat keamanan. Bahkan, polisi dilaporkan menggunakan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan massa.

Seorang pengunjuk rasa masih dalam kondisi kritis setelah ditembak di bagian kepalanya pada 9 Februari.

Mya Thwe Thwe Khaing, 19, terluka saat mengikuti protes - meskipun tidak jelas apa yang menghantamnya. Kelompok hak asasi manusia mengatakan lukanya konsisten dengan luka dari senjata api.

Zaw Min Tun mengatakan bahwa sejumlah langkah yang diambil untuk mengendalikan massa pengunjuk rasa adalah sebagai respons dari pelemparan batu bata ke polisi.

Myanmar - apa saja yang diketahui sejauh ini?