Warga Bukit Duri tetap berjuang di jalur hukum

Seperti yang direncanakan, pemerintah Kota Jakarta Selatan menggusur kawasan permukiman di Bukit Duri yang berbatasan dengan Sungai Ciliwung sebagai bagian normalisasi Sungai Ciliwung.

Tidak seperti biasanya, penggusuran pada Rabu (29/09) itu berlangsung tanpa aksi kekerasan dari warga maupun aparat keamanan.

Bagaimanapun, Direktur Ciliwung Merdeka, Sandyawan Sumardi, yang mewakili komunitas warga berpendapat pemerintah kota tidak menghargai proses hukum karena tetap melakukan pembongkaran meskipun ada class action dari warga Bukit Duri di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Sandyawan Sumardi yang lebih dikenal dengan Romo Sandy berkata: “Saya bangga sekali dengan warga di Bukit Duri ini. Mereka tidak kehilangan keadabannya sebagai warga mereka bahkan tidak kehilangan akal sehatnya sehingga mereka menjadi emosi. Bahkan mereka tetap menjaga hati nuraninya bersih.”

“Mereka akan terus berjuang. Kami sekarang sedang merancang perjuangan jangka panjang lewat jalur hukum,” tambah Romo Sandy.

Surta tanah diragukan

Sementara proses mediasi yang sudah dilakukan sebelumnya tidak membuahkan hasil.

Walikota Jakarta Selatan, Tri Kurniadi, berkilah tidak ada Undang-Undang yang menghalangi pemkot (pemerintah kota) untuk melakukan penggusuran meski proses hukum masih berlangsung.

“Orang tak ada putusan apa-apa di pengadilan, yah saya laksanakan”, kata Tri Kurniadi.

Pemkot berdalih, Menurut UU No. 5 Tahun 1986 Pasal 67 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan tidak menunda pelaksanaan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara.

Terkait surat-surat tanah yang diakui dimiliki oleh warga, Tri Kurniadi meragukan validitasnya.

“Setahu saya Belanda gak bodoh-bodoh amat. Mana ada di pinggir kali jual beli tanah. Ada sertifikat di sana cuman trasse, buat jalan. Belanda udah tahu ini aliran sungai kok”, kata Tri Kurniadi.

Urgensi penggusuran

Pemilihan waktu penggusuran ditetapkan karena pemkot mengantisipasi banjir yang diprediksi rentan terjadi Januari tahun depan.

“Besok sudah mulai kerja (untuk normalisasi kali Ciliwung), harus sebelum Januari selesai. Yang penting seat belt dulu beres, yang penting orang jangan kena banjir,” jelas Tri Kurniadi terkait kelanjutan proyek normalisasi Sungai Ciliwung setelah penggusuran selesai dilaksanakan.

Proses penggusuran sendiri berjalan damai. Berbeda dengan penggusuran sebelumnya di kawasan Kampung Pulo, yang terletak tepat diseberang Bukit Duri, yang ricuh.

Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Tubagus Ade Hidayat, berkata sudah dilakukan sosialisasi sejak awal tahun.

“Ada saran intel dihimpun satu panitia di bawah Pak Walikota (Jakarta Selatan) sehingga (penggusuran) dilaksanakan hari ini tidak ada kendala. Setiap minggu kita di sini melepas warga dibantu mobil dari pemerintah kota. Makanya begitu pelaksanaan memang udah kosong”, jelas Kombes Tubagus Ade.

Warga dan Rawabebek

Sebagian warga sudah direlokasi ke Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Rawabebek di Bekasi Barat. Namun sebagian warga masih menolak.

Leli, warga yang ikut direlokasi berkata: “Yaudah pasrah. Nyaman sih di rawa bebek daripada kita nyari tempat susah-susah.”

Rahma juga memilih untuk ikut ke Rawabebek sejak tiga minggu yang lalu.

“Saya gak ikutan (proses hukum). Saya ngikutin Pak lurah, Pak RT/RW, ambil kunci Rawabebek aja”, kata Rahma.

Namun, ada juga warga yang menolak, seperti Supri, “Kami menolak karena ketika kami di Rawabebek itu harus sewa selamanya."

"Dan jaraknya jauh. Terus mata pencaharian, itu yang lebih penting. Warga disini yang berdagang di Pasar Minggu, di Manggarai, di Jatinegara, ketika pindah di Rawa bebek harus mulai dari nol. Dan itu tidak mudah,” tambah Supri.

Pemkot Jakarta Selatan masih akan melanjutkan proses penggusuran wilayah sekitar bantaran Sungai Ciliwung. Namun masih menunggu Rumah Susun (Rusun) di Pasar Rumput selesai dibangun.