Soal penggusuran, Ahok diminta ajak warga berdialog

Beberapa penggusuran yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai tidak memberikan ruang dialog bagi masyarakat untuk ikut menentukan pembangunan kota.

Hal ini disampaikan pengamat setelah Pemprov Jakarta mulai menggusur Kampung Luar Batang, di Jakarta Utara.

Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, mengatakan penataan wilayah kumuh perkotaan memang dibutuhkan, namun penggusuran melupakan aspek pembangunan manusia dalam menata kota.

Kepada para wartawan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sudah menyatakan bahwa penertiban kampung di Luar Batang dibutuhkan untuk membangun kawasan wisata sekaligus juga untuk mengangkat warga dari kemiskinan dan melindungi dari penyebaran penyakit.

Tiga penggusuran menonjol yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta adalah Kampung Pulo pada Agustus 2015 lalu, Kalijodo pada Februari 2016, dan Kampung Luar Batang pada Senin (11/4) lalu.

Menurut Yayat, tiga penggusuran pada kampung-kampung ini memperlihatkan pola "memotong pendekatan-pendekatan konvensional, misalnya melalui musyawarah pembangunan, di tingkat kelurahan, kecamatan, sampai di tingkat pemerintah kota dan provinsi".

"Ini terkait dengan tipikal gaya gubernur yang ingin semuanya cepat. Dia kan bukan tipe yang sabar, tapi ingin semua cepat. Di situlah jadi pertanyaan, tidak memberikan ruang untuk menyampaikan masukan dan usulan," ujar Yayat.

Yayat melihat bahwa penggusuran yang dilakukan terlalu mengacu pada kebijakan gubernur sehingga birokrat dari wali kota sampai lurah dan camat "dipaksa fokus, mampu tidak menyelesaikan tantangan".

"Siapa-siapa yang tidak mampu menyelesaikan apa yang diminta gubernur itu diancam dipecat," ujarnya.

Sehingga menurutnya, pendekatan ini menutup ruang kreatif dari birokrat untuk berkomunikasi dengan warga dan lebih memilih pendekatan-pendekatan cepat dalam bentuk penggusuran.

Padahal, Yayat mengingatkan, bentuk solusi yang ditawarkan seperti memindahkan warga ke rumah susun bukanlah hal yang gratis, warga tetap harus membayar sewa dan membangun ekonomi keluarganya, sehingga pemindahan bisa berpotensi menimbulkan masalah sosial baru.

Tanah negara

Ahok sudah menyatakan bahwa warga di Luar Batang menduduki tanah milik negara, tetapi Yayat juga menyoroti bahwa bukan hanya masyarakat miskin perkotaan saja yang menggunakan lahan negara.

"Pembangunan pulau-pulau reklamasi di atas HPL negara, itu kan artinya negara memberi kesempatan pada pengembang untuk mengembangkan wilayah perairan. Tapi yang kecil tidak diberi ruang untuk mengolah tanah negara, ini yang jadi konflik pro dan kontra," kata Yayat.

Sebelumnya, dalam pernyataannya kepada wartawan, selain soal status kepemilikan tanah di Luar Batang, Ahok mengatakan memikirkan kesehatan warga sekitar Pasar Ikan Luar Batang terutama "penyebaran TBC" di wilayah tersebut sebagai dasar melakukan penertiban.

Ahok juga menyatakan bahwa dia akan mempertahankan pasar sehingga warga tetap bisa berjualan, dan nantinya akan menyediakan lahan bagi PKL dan nelayan.

Dia menolak jika tindakan penggusuran Kampung Luar Batang dan penggusuran lainnya disebut melanggar hak asasi manusia.

"Melanggar HAM apa, orang Jakarta tinggal dalam kemiskinan terus, dimainkan terus, itu lebih melanggar HAM. Lihat saja Kalijodo, anak-anak sekarang sekolah lebih baik nggak, dijemput bus, dikasih KJP (Kartu Jakarta Pintar), dibilang melanggar HAM? Membiarkan anak-anak melihat pelacuran, prostitusi, perjudian, mabuk di depan muka pintu, tidak melanggar HAM anak? Jadi sudah kalau dia mau ribut, urusan dengan aparat, itu saja," ujar Ahok.

Pegiat yang mendampingi warga miskin perkotaan Sandyawan Sumardi mengapresiasi langkah Ahok dalam melakukan "terobosan pemikiran dan keberanian eksekusi", meski begitu dia melihat "nyaris tak ada" pemetaan wilayah, demografi warga, ekonomi warga, serta pendataan antropologi sejarah kampung yang mendahului penggusuran.

Dia menilai bahwa "satu-satunya" bentuk komunikasi antara Ahok dengan warga di Luar Batang hanya dari pernyataan yang disampaikan lewat media dari Balai Kota.

"Ini kan hanya satu arah. Warga tidak pernah diajak bicara, sebetulnya mereka cukup terbuka dan rasional. Tidak ada yang ingin tempat tinggalnya kumuh. Pengalaman kami mendampingi warga di Bukit Duri, warga terbuka untuk diajak, bahkan untuk pendataan dan pemetaan," ujarnya.

Ketiadaan komunikasi ini, menurut Sandyawan, membuat solusi yang ditawarkan pada warga pun tidak tepat, seperti warga Luar Batang yang sehari-hari berprofesi sebagai nelayan dan kemudian akan dipindah ke Rusun Marunda sehingga perpindahan membuat warga "praktis kehilangan pekerjaan".

Hal ini juga yang menurutnya kini terjadi pada warga di Kampung Pulo. Di rumah mereka dulu, bagian bawah tempat tinggal bisa menjadi warung, dan bagian atas menjadi tempat tidur.

Namun kini, "Di rusun itu tidak ada tempat untuk kerja, bagi warga yang bekerja di sektor informal, ketimbang tempat tidur, ruang untuk bekerja itu lebih penting. Tidur bisa di mana saja," ujar Sandyawan.

Dia melihat sebenarnya ada alternatif solusi, yaitu dengan memberi warga kesempatan untuk menentukan bentuk penataan kampung mereka.

"(Daripada uang) warga sebenarnya lebih ingin tukar guling lahan, beri kesempatan pada warga atau urban planner mendesain lahan, membangun blok plan sendiri. Banyak sekali sebenarnya urban planner yang mau membantu dengan sukarela tapi kesempatan ini tidak dibuka," kata Sandyawan.