'Potong satu kepala, kepala baru akan tumbuh' – Sejumlah pejabat tewas, pemerintah Iran tidak tumbang

Pemerintah Iran menghadapi masa paling genting, lebih dari empat dekade sejak Republik Islam Iran berdiri.

Serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel telah menewaskan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei serta sejumlah petinggi militer.

Yang terbaru, serangan udara Israel telah menewaskan kepala keamanan Iran, Ali Larijani—yang disebut-sebut sebagai tokoh sentral dalam merumuskan keputusan strategis Iran.

Walau sejumlah petinggi Iran meninggal dunia, para analis menilai pemerintah Iran punya struktur kekuasaan yang kokoh dan sulit digoyang.

Lalu, apa yang membuatnya begitu tahan banting—dan bagaimana perbedaannya dengan negara-negara lain di Timur Tengah?

'Struktur seperti hidra'

Sejak menggulingkan monarki Iran, Republik Islam secara bertahap membangun sistem politik yang dirancang untuk menahan berbagai guncangan, menurut para pakar.

Sistem ini memadukan institusi yang dikendalikan ketat, indoktrinasi ideologis, kelekatan elite, serta oposisi yang terpecah belah.

"Strukturnya seperti hydra: Anda memotong satu kepala, dan kepala-kepala baru akan tumbuh," ujar Sébastien Boussois, peneliti Timur Tengah di European Geopolitical Institute, Belgia.

Sebagai contoh, Mojtaba Khamenei, putra Ali Khamenei, ditunjuk sebagai penerus ayahnya, kurang dari dua minggu setelah sang pemimpin tewas.

Mojtaba diperkirakan akan melanjutkan garis kepemimpinan yang keras seperti dijalankan mendiang ayahnya.

'Polidiktator'

Berbeda dengan negara negara lain di Timur Tengah seperti Tunisia, Mesir, dan Suriah—yang para pemimpinnya berhasil digulingkan—Iran dinilai lebih mampu bertahan dari guncangan eksternal karena aparat keamanannya digerakkan oleh ideologi.

Alih alih beroperasi sebagai kediktatoran konvensional yang terpusat pada satu tokoh, Iran memiliki apa yang disebut sebagai "polidiktator"—sebuah "aliansi antara pendukung Islam politik dan nasionalisme Iran yang kuat," jelas Bernard Hourcade, mantan direktur French Institute for Research in Iran yang berbasis di Teheran.

Baca juga:

Kekuasaan tersebar di berbagai pusat—lembaga keulamaan, militer, hingga sektor ekonomi berskala besar—sehingga sistem tersebut jauh lebih sulit digulingkan dibandingkan kediktatoran yang bertumpu pada satu pemimpin.

Lembaga berpengaruh lainnya termasuk Dewan Wali, yang berwenang memveto rancangan undang-undang dan memilah kandidat-kandidat dalam pemilu.

Hal ini makin memperkecil peluang bagi satu faksi untuk menantang negara.

Meski Iran secara luas dipandang sebagai sebuah autokrasi, negara itu tetap memberi rakyat kesempatan untuk memilih dalam sejumlah pemilu, termasuk pemilihan presiden.

Namun prosesnya sangat dikendalikan; para calon harus lolos penyaringan Dewan Wali dengan kriteria yang mencakup loyalitas pada Republik Islam.

Peran penting Garda Revolusi

Jika institusi-institusi diibaratkan sebagai kerangka rezim, aparat keamanan dipandang sebagai ototnya.

Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), yang beroperasi berdampingan dengan angkatan bersenjata reguler, kerap disebut sebagai "tulang punggung rezim," ujar Hourcade.

Selain berperan sebagai kekuatan militer, IRGC telah menjelma menjadi aktor politik dan ekonomi yang sangat berpengaruh. Kepentingan bisnis IRGC luas dan jaringan pengaruhnya tersebar melalui milisi Basij, organisasi paramiliter yang terdiri dari para relawan.

Yang tak kalah penting, aparat keamanan tetap solid meski berulang kali menghadapi gelombang kerusuhan.

Baca juga:

Boussois mengaitkan loyalitas itu dengan faktor ideologi.

"Budaya kesyahidan yang kita temukan di kalangan Syiah dan dalam kelompok seperti Hamas dan Hezbollah, hampir dianggap sebagai bagian dari tugas," katanya.

Wakil Menteri Pertahanan Iran, Reza Talaeinik, baru-baru ini mengatakan dalam sebuah wawancara televisi bahwa setiap komandan IRGC memiliki penerus yang sudah ditunjuk hingga tiga tingkat di bawahnya demi menjaga kesinambungan.

Kasra Aarabi, kepala riset bidang Garda Revolusi di United Against Nuclear Iran, mengatakan struktur kepemimpinan Iran yang terdesentralisasi dibentuk setelah belajar dari runtuhnya militer Irak pada 2003 saat invasi koalisi pimpinan AS.

Jika rezim bertahan, ia meyakini bahwa "peran Garda akan menjadi lebih penting lagi."

Kelekatan elite

Sebagian besar perekonomian Iran dikendalikan oleh organisasi-organisasi yang terhubung dengan negara, seperti bonyad—yayasan amal yang berkembang menjadi pemilik ribuan perusahaan di berbagai sektor.

Jejaring ini menyalurkan pekerjaan dan kontrak kepada kelompok kelompok yang loyal kepada rezim.

Kerajaan bisnis IRGC, termasuk konglomerat Khatam al Anbia, turut memperkuat sistem "patronase" dalam dunia usaha tersebut.

Meski rentetan sanksi Barat telah memukul keras perekonomian Iran secara keseluruhan, jaringan ini membantu melindungi elite-elite kunci serta memastikan mereka tetap berkepentingan atas kelangsungan sistem, menurut para analis.

Menurut Boussois, sistem itu "begitu solid sampai-sampai kami hampir tidak melihat adanya pembelotan."

Ideologi dan warisan Revolusi 1979

Agama juga memainkan peran kuat dalam mempertahankan kekuasaan.

Revolusi 1979 membentuk jaringan lembaga keagamaan, politik, dan pendidikan yang bertahan hingga kini dan terus membentuk cara pandang negara.

"Struktur yang sangat tua dan sangat kuat ini—bersifat ideologis, birokratis, dan administratif—membuat sistem tetap kokoh," kata Boussois.

Ia menilai ideologi tersebut "menjadi sumber nyata bagi persatuan, panggilan tugas, dan rekrutmen."

Baca juga:

Oposisi yang terbelah

Oposisi di Iran sudah lama terpecah-belah.

Kubu oposisi mencakup kelompok reformis, kaum monarkis, kelompok kiri, gerakan diaspora seperti National Council of Resistance of Iran, serta berbagai organisasi etnis.

Fragmentasi ini sudah berlangsung lama, kata Ellie Geranmayeh, peneliti senior di European Council on Foreign Relations, sebuah lembaga kajian di UK.

Setelah revolusi, perdebatan mengenai pembentukan partai politik tersisih, ujarnya, terutama karena Iran memasuki perang dengan Irak pada 1980—konflik yang berlangsung hampir delapan tahun.

Geranmayeh menambahkan bahwa pada berbagai periode, faksi-faksi moderat telah "dimarjinalkan, didiskreditkan, atau dipenjara" oleh rezim maupun kelompok garis keras.

Selama bertahun tahun, terjadi sejumlah gerakan protes besar terhadap pemerintah, termasuk Gerakan Hijau pada 2009 dan demonstrasi yang dipicu oleh kematian Mahsa Amini pada 2022.

Namun protes-protes itu tidak memiliki kepemimpinan terpusat dan menghadapi tekanan negara yang sangat keras.

Gelombang protes terbaru pada tahun ini dan tahun lalu muncul setelah seruan dari putra mendiang syah yang hidup di pengasingan untuk menggelar "hari aksi global".

Iran juga mengoperasikan salah satu sistem pengawasan paling canggih di kawasan Timur Tengah, dengan menggelar pemadaman internet berkala, pemantauan berbasis kecerdasan buatan, dan unit siber yang menargetkan aktivis di luar negeri.

Baca juga:

Atensi publik yang terkikis

Selama bertahun tahun, banyak warga Iran enggan mendorong perubahan rezim setelah menyaksikan dampak intervensi pimpinan AS di Afghanistan dan Irak, kata Geranmayeh.

Ia menambahkan, konsekuensi gelombang Arab Spring makin memperdalam kehati hatian itu.

Namun ia mengatakan perhitungan tersebut kini berubah. Banyak warga Iran merasa negara tak lagi mampu menjamin kebutuhan dasar—mulai dari pekerjaan hingga akses air bersih—serta semakin mengandalkan kekerasan brutal untuk membungkam perbedaan pendapat.

Penumpasan pada Januari 2026 terhadap gelombang unjuk rasa terbesar dalam sejarah negara itu—yang menewaskan ribuan orang—ikut mempercepat perubahan sikap tersebut, ujarnya.

Hourcade mengatakan ada "kesenjangan generasi" di Iran terkait sikap terhadap rezim.

Menurutnya, warga Iran yang lebih muda—banyak di antaranya berpendidikan tinggi, terhubung dengan dunia global, dan dipengaruhi media sosial—menolak rezim, yang mereka pandang sebagai "korup, menindas, dan tak relevan dengan aspirasi mereka."

'Setiap rezim pasti akan berakhir'

Para analis mengatakan rezim otoriter cenderung tumbang ketika tiga kondisi terjadi secara bersamaan: mobilisasi massa, perpecahan di kalangan elite penguasa, dan pembelotan aparat keamanan.

Selama ini, Iran kerap mengalami kondisi pertama, namun tidak dua yang lainnya, menurut para pakar.

Hourcade meyakini akhir dari Republik Islam "tak terelakkan", tetapi tidak akan terjadi dalam waktu dekat.

"Setiap rezim pasti akan berakhir. Pertanyaannya adalah waktunya—kronologinya," ujarnya.

Ia berpendapat kematian Khamenei menjadi pukulan besar bagi rezim.

"Tidak akan ada sosok lain seperti dia. Penggantinya tidak akan pernah memiliki otoritas sebesar yang dimiliki Khamenei."

Namun Boussois menilai kejatuhan Republik Islam Iran masih jauh dari kepastian.

Jika itu terjadi dan dipicu oleh intervensi militer asing, situasinya bisa menjadi lebih buruk, katanya.

Trump sebelumnya pernah mengatakan kepada The New York Times bahwa penangkapan mantan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh AS akan menjadi "skenario sempurna" bagi Iran.

Tetapi Boussois mengingatkan: "Yang terjadi bisa justru sebaliknya—seperti di Korea Utara atau Kuba—yakni penguatan kelompok garis keras."