Siapa Ali Larijani dan apakah kematiannya bakal memperdalam krisis di jantung kepemimpinan Iran?

Serangan udara Israel yang menewaskan kepala keamanan Iran, Ali Larijani, telah menghilangkan salah seorang pembuat kebijakan paling berpengaruh dan berpengalaman di Republik Islam Iran.

Larijani bukan seorang komandan militer, namun dia adalah tokoh sentral dalam merumuskan keputusan strategis Iran.

Sebagai sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi, dia berada di pusat pengambilan keputusan terkait perang, diplomasi, dan keamanan nasional.

Suaranya memiliki bobot di seluruh struktur kekuasaan, terutama dalam menangani konfrontasi Iran dengan AS dan Israel.

Setelah pembunuhan Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei pada 28 Februari 2026 lalu, Larijani mengambil sikap menantang, menandakan bahwa Iran siap menghadapi konflik berkepanjangan.

Kematian Larijani, yang telah dikonfirmasi oleh media pemerintah Iran, terjadi di tengah rangkaian serangan yang lebih luas di mana sejumlah pejabat senior dan komandan Iran tewas hanya dalam hitungan pekan.

Pola ini menunjukkan adanya upaya berkelanjutan untuk melemahkan struktur kepemimpinan Iran di masa perang.

Meski dikenal bersikap keras terhadap Barat, Larijani kerap digambarkan sebagai sosok pragmatis di dalam negeri.

Dia memadukan loyalitas ideologis dengan pendekatan teknokratis, lebih mengutamakan strategi yang terukur ketimbang retorika.

Dia tetap sangat skeptis terhadap keterlibatan negaranya dengan negara‑negara Barat, namun dia turut terlibat dalam sejumlah upaya diplomatik penting, termasuk menjadi utusan dalam perjanjian kerja sama jangka panjang Iran dengan China.

Siapa Ali Larijani?

Ali Larijani adalah Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi (SNSC) Iran.

Dia diangkat pada Agustus 2025 oleh Presiden Masoud Pezeshkian sebagai sekretaris SNSC.

Larijani juga dilantik sebagai perwakilan Pemimpin Tertinggi Iran yang telah wafat, Ayatollah Ali Khamenei, di dewan tersebut.

Larijani juga digambarkan oleh sejumlah media Iran sebagai penasihat bagi mendiang pemimpin tertinggi.

Dia menjabat sebagai ketua parlemen Iran selama 12 tahun, dari Mei 2008 hingga Mei 2020.

Meski memimpin faksi prinsipil (principlist) di parlemen pada 2008–2012, dalam beberapa tahun terakhir dia kerap disebut sebagai 'konservatif moderat'.

Sebelum menjadi ketua parlemen, Larijani pernah menjabat sebagai kepala negosiator nuklir Iran antara 2005 dan 2007.

Saudaranya, Sadegh Larijani, juga merupakan figur berpengaruh di Republik Islam.

Dia memimpin Dewan Penentu Kebijakan, sebuah lembaga arbitrase tertinggi yang menjadi penentu akhir dalam perselisihan antara parlemen dan lembaga pengawas konstitusi, Dewan Garda.

Apa tiga krisis besar yang dihadapi pengganti Larijani?

Pada saat kematiannya, Larijani tengah menangani tiga krisis besar.

Krisis pertama adalah perang itu sendiri. Dia berpendapat bahwa Iran harus bersiap menghadapi perjuangan berkepanjangan dan memperluas konflik ke seluruh kawasan dan bahkan lebih jauh, termasuk menutup Selat Hormuz.

Krisis kedua adalah gelombang kerusuhan dalam negeri, yang bermula dari keluhan ekonomi tetapi dengan cepat berubah menjadi protes yang lebih luas yang menuntut tumbangnya Republik Islam.

Pemerintah menanggapinya dengan tindakan keras yang menewaskan ribuan pengunjuk rasa di seluruh negeri.

Krisis ketiga adalah program nuklir Iran dan negosiasi tidak langsung dengan Washington yang mandek. Kedua hal ini terganggu oleh serangan militer AS-Israel.

Kematian Larijani membuat isu‑isu ini tetap tak terselesaikan dan mewariskannya kepada pengganti yang belum diketahui, yang akan menghadapi situasi yang sangat rapuh.

Walaupun Iran menunjukkan ketahanan—sebagian dengan mengguncang pasar energi global—wilayah udaranya tetap terbuka terhadap serangan lanjutan.

Setiap pejabat senior baru bakal menghadapi risiko langsung untuk menjadi target serangan AS-Israel.

Apakah militer Iran akan berperan setelah kematian Larijani?

Hal ini dapat menggeser kekuasaan lebih jauh ke arah militer.

Pernyataan terbaru Presiden Masoud Pezeshkian menunjukkan bahwa unit‑unit angkatan bersenjata pada dasarnya telah diberi kewenangan luas untuk bertindak jika kepemimpinan senior tidak dapat menjalankan tugasnya.

Dalam praktiknya, hal ini bisa berarti keputusan diambil lebih cepat, tetapi dengan koordinasi pusat yang lebih lemah.

Ada pula tanda‑tanda bahwa para pemimpin Iran tengah kesulitan mengelola proses suksesi.

Iran menunda pengumuman publik dan menjaga sejumlah tokoh—termasuk pemimpin tertinggi yang baru, Mojtaba Khamenei—tetap berada di luar sorotan.

Tidak jelas apakah ini dilakukan demi alasan keamanan atau karena ketidakpastian internal.

Dalam jangka pendek, situasi yang muncul kemungkinan akan makin tidak stabil: sikap militer yang lebih keras di medan perang dan tindakan represi yang lebih ketat di dalam negeri.

Namun seiring waktu, sebuah sistem yang terus kehilangan para pejabat senior dapat semakin kesulitan berfungsi secara efektif, terutama di negara berpenduduk lebih dari 90 juta jiwa.

Dampak dari kematian Larijani, dengan demikian, bukan sekadar hilangnya satu pejabat.

Peristiwa ini memperdalam krisis kepemimpinan yang dapat memengaruhi jalannya perang sekaligus stabilitas negara Iran itu sendiri.