Kelaparan di Papua: Pemerintah akan buat gudang stok pangan, pengamat minta 'kembalikan pola pertanian era Soeharto'

Pemerintah Indonesia akan membangun gudang stok pangan dan infrastruktur lainnya untuk mengatasi bencana kelaparan yang menimpa warga di dua distrik di Provinsi Papua Tengah. Pengamat meminta pemerintah mengembalikan "pola pertanian era Soeharto" agar bencana kelaparan tidak terulang lagi di Tanah Papua.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah akan membangun gudang stok pangan dan beberapa infrastuktur lainnya untuk mengatasi kelaparan di Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi.

Pembangunan infrastruktur itu akan ditunjang dengan transfer teknologi yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah makanan lokal, terutama umbi-umbian, yang merupakan bahan pokok bagi masyarakat pegunungan.

“Kita harapkan dia bisa menyetok sehingga nanti dia bisa membangun ketahanan pangan diri sendiri, kita hanya menyiapkan infrastrukturnya misalnya gudang,” kata Muhadjir.

Pengamat pertanian dari Universitas Papua, Mulyadi mengatakan langkah yang ditempuh pemerintah itu sudah “bagus”, tapi dia menekankan pola pertanian di Papua perlu diperbaiki agar bencana yang kerap terulang ini tidak lagi terjadi.

Mulyadi juga meminta pemerintah melibatkan “banyak peneliti lokal Papua” jika benar-benar ingin melakukan transfer teknologi.

“Mereka yang lebih tahu tentang kondisi di Papua. Selama ini kan peneliti banyak dari luar, misalnya dari IPB, dari UGM, yang masuk ke Papua,” kata Mulyadi kepada BBC News Indonesia, Jumat (11/08).

Yang terjadi di Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi bukan bencana kelaparan pertama di Papua.

Pada Agustus 2022, ratusan warga di pegunungan Kabupaten Lanny Jaya menderita kelaparan dan tiga orang meninggal dunia.

Penyebabnya sama, gagal panen yang terjadi akibat cuaca dingin saat musim kekeringan.

Membangun infrastruktur

Selain membangun gudang stok pangan, untuk jangka menengah, pemerintah juga memutuskan memperpanjang landasan pacu Bandara Sinak agar pesawat-pesawat berbadan besar yang membawa logistik bisa mendarat di bandara terdekat dari lokasi bencana.

Pemerintah juga akan membangun infrastruktur jalan dari Jayapura-Wamena hingga ke Sinak untuk memudahkan akses.

Saat ini bandara yang bisa diakses dengan pesawat besar, yang terdekat dengan Agandugume dan Sinak, adalah Bandara Timika. Muhadjir mengatakan satu kali penerbangan dari Timika ke dua distrik itu bisa menelan biaya “Rp35 juta”.

Baca juga:

‘Kembalikan pola pertanian era Soeharto’

Masyarakat Papua memiliki kearifan lokal sendiri ketika berbicara tentang pertanian dan bagaimana membuat stok yang bisa dikonsumsi dalam satu tahun.

Ketika mereka panen, umbi-umbian yang dihasilkan tidak dipanen semuanya dalam satu waktu, kata Dr Mulyadi menjelaskan.

“Mereka panen satu pohon itu, bagian yang satu sisi, untuk kebutuhan hari itu. Setelah mereka gali dan cabut umbinya itu, mereka timbun kembali. Harapannya supaya umbinya itu tumbuh lagi. Besok butuh lagi, mereka gali yang sebelah lagi,” ujar dia.

Pola seperti itu membuat satu pohon bisa dijadikan konsumsi untuk satu pekan, tambah Dr Mulyadi.

Namun ternyata, perubahan cuaca tidak membuat pola yang mereka terapkan bisa berhasil setiap waktu. Cuaca ekstrem diduga menjadi penyebab mereka gagal panen.

Oleh sebab itu, dosen pertanian di Universitas Papua itu menyarankan pemerintah mengembalikan “pertanian pola lama yang sudah familier” dan membagikan pengetahuan serta “teknologi yang tepat guna”, yang bisa meningkatkan produksi untuk dikonsumsi sendiri dan bahkan lebih jauh lagi, produksi untuk diperdagangkan.

“Kembalikan pola pertanian era Soeharto kalau saya bilang. Ada tenaga penyuluh, litbang [penelitian dan pengembangan] pertanian.

Saya kira lebih baik karena gagal panen yang terjadi itu kan akibat tidak ada tenaga penyuluh, jadi mereka mau bertanya kepada siapa ketika ada serangan hama, bagaimana menghadapi iklim ekstrem,” tegas Dr Mulyadi.

Kekeringan yang tidak biasa

Pada akhir Juli lalu, media memberitakan bencana kekeringan yang memicu gagal panen dan kelaparan di Distrik Agandugume dan Lambewi, di Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Sebanyak enam orang meninggal dunia, menurut laporan per tanggal 3 Agustus 2023, dengan total 7.500 jiwa terdampak.

Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNBP) mengatakan bencana kekeringan yang terjadi di Puncak bukanlah kekeringan yang disebabkan musim kemarau, seperti yang biasanya terjadi di wilayah Indonesia lainnya.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan penyebab kekeringan Papua Tengah adalah udara dingin dari Australia.

“Pada saat periode Juli-Agustus seperti ini yang terjadi, sehingga ketika butiran es muncul setiap malam atau setiap pagi, dia akan menggembosi umbi-umbian yang ada di dalam tanah, yang menjadi sumber makanan utama bagi saudara-saudara kita di Papua,” kata Abdul Muhari dalam Disaster Briefing yang ditayangkan 7 Agustus lalu di Youtube BNPB Indonesia.

Ketika umbi-umbian yang ditanam warga tidak bisa dikonsumsi, lanjut Abdul, “cadangan pangan mereka sudah tidak ada”.

Masyarakat di daerah terdampak bercocok tanam secara swadaya untuk memenuhi kebutuhan kelompok mereka sendiri.

Setiap beberapa kelompok, yang terdiri dari beberapa rumah atau keluarga, memiliki ladang masing-masing. Abdul Muhari memperkirakan, satu lahan pertanian mencakup kebutuhan maksimal sekitar 15 rumah.

Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, berada di ketinggian rata-rata 3.000-3.400 meter di atas permukaan laut. Abdul Muhari mengasumsikannya setinggi Gunung Lawu yang berada di Jawa Timur.

“Pada saat kami ke sana jam 11:00 [siang] itu suhunya di sekitar 12 derajat [Celsius], jam 11:00 siang pada saat matahari sedang full. Kalau malam bisa kita bayangkan dan itu setiap hari seperti itu,” ujar Abdul Muhari.

Dua hari satu malam, jalan kaki jemput bantuan

Sebelum bantuan bisa menembus Distrik Agandugume pada Sabtu (05/08), kata Abdul, warga harus menempuh perjalanan selama dua hari satu malam untuk mengakses bantuan yang diberikan pemerintah.

Sebab, bantuan yang diangkut dengan pesawat Cessna 208 Caravan dari Timika itu hanya bisa mendarat di bandara di Distrik Sinak.

“Satu hari itu mereka butuhkan dari Agandugume ke Sinak, kemudian bermalam di Sinak. Besoknya, baru pulang ke rumah mereka,” lanjut Abdul Muhari.

Warga terpaksa jalan kaki karena jarang ada kendaraan. Bahkan ketika kendaraan bisa digunakan, ada beberapa titik yang tidak memiliki jembatan, sehingga tidak bisa dilalui.

Biasanya warga lokal mencari solusinya dengan berjalan menyebrangi sungai, itu pun ketika sungai surut.

Dari pusat bantuan di Sinak, satu kepala keluarga (KK) bisa membawa dua kantong bantuan, dan maksimal 4-5 kantong, kata Abdul Muhari.

Satu kantong berisi lima kilogram beras dan beberapa makanan siap saji. Bantuan itu diperkirakan bisa dikonsumsi untuk 3-4 hari.

Medan yang sulit

Beberapa pihak, termasuk para wartawan lokal di Papua, mengatakan akses ke lokasi terdampak bencana memang sulit karena berada di ketinggian.

Bandara terdekat, berada di Distrik Sinak, dan itu pun hanya pesawat kecil saja yang bisa menjangkaunya karena landasan pacunya yang pendek. Itulah sebabnya pemerintah berencana memperpanjang landasan pacu tersebut.

Sekalipun pesawat bisa diberangkatkan, Abdul Muhari mengatakan, cuaca dan angin menjadi tantangan tersendiri.