Pilkada DKI dimenangkan Pramono-Rano, Ridwan-Suswono batal gugat ke MK

Pasangan Ridwan Kamil-Suswono akhirnya menerima kekalahan dalam Pemilihan Gubernur Jakarta 2024 setelah pasangan Pramono Anung-Rano Karno ditetapkan menang satu putaran dengan perolehan suara 50,07%.

Ridwan Kamil mengatakan pihaknya memutuskan menerima hasil pilkada Jakarta yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) DKI Jakarta, kendati pihaknya sudah menyiapkan materi gugatan hasil Pilkada Jakarta 2024 yang akan dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Bahkan, menurutnya, banyak sekali fakta yang bisa memperkuat gugatannya di MK.

"Kami menemukan banyak sekali fakta yang perlu diklarifikasi dan konfirmasi," ujar Ridwan Kamil dalam konferensi pers di Kantor DPD Golkar, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (13/12).

Namun, berdasarkan masukan dari banyak pihak, termasuk dari para tokoh, ahli, pimpinan partai KIM Plus, Ridwan Kamil-Suswono memilih untuk tidak melanjutkan gugatan ke MK.

Usai menerima kekalahan, Ridwan Kamil mengucapkan selamat kepada pasangan Pramono Anung-Rano Karno yang ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Jakarta 2024.

"Dengan begitu, kami mengucapkan selamat kepada Mas Pramono Anung dan Rano Karno Jakarta di lima tahun ke depan," ujar Ridwan Kamil.

Sebelumnya, diwarnai aksi walk out tim Ridwan Kamil-Suswono, KPU DKI Jakarta mengumumkan penetapan hasil resmi pilkada, Minggu (08/12). Pramono Anung-Rano Karno meraih suara terbanyak.

Pramono-Rano meraup 2.183.239 suara, setara 50,07% dari total suara pemilih sah di Jakarta.

Merujuk regulasi, KPU menyebut angka itu membuat Pramono-Rano menang satu putaran.

Pasal 10 ayat 2 pada UU 2/2024 menyatakan, "pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara lebih dari 5O% ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih."

Pengamat pemilu dari Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menilai selisih suara Pramono-Rano dan RK-Suswono cukup besar.

RK-Suswono dari Koalisi Indonesia Maju Plus yang disokong Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto meraih 39,4% suara—setara 1.718.160 suara.

Meski begitu, suara Pramono-Rano sesungguhnya sangat tipis dengan syarat kemenangan satu putaran.

"Ini berbeda dengan Prabowo-Gibran saat Pilpres yang punya angka kemenangan besar, yakni 58% suara," ujar Titi.

Seperti diberitakan sebelumnya, tingkat partisipasi Pilkada Jakarta 2024 adalah 57,52% alias turun dibandingkan Pilkada 2017 yang mencapai sekitar 77,8%.

Titi menyebut terdapat apatisme pemilih pada pilkada tahun ini, antara lain tampak pada anjuran 'coblos semua' atau gercos.

"Tidak semua pemilih merasa terwakili atas pilihan kandidat yang ada," ujar Titi.

"Ini relatif berbeda dengan Pilkada 2017 yang diwarnai oleh pertarungan hegemoni politik identitas," tuturnya.

Di sisi lain, Titi menilai perolehan suara Pramono-Rano yang melampaui 50% suara menandakan dukungan hampir seluruh partai terhadap RK-Suswono tidak memiliki efek apapun terhadap pemilih.

"Hal itu tak lepas dari kontribusi dari pemilih Jakarta yang relatif lebih melek politik dan melek digital," kata Titi.

"Pemilih Jakarta sangat otonom dan punya pendirian politik yang kuat untuk berani menentukan pilihannya," ujarnya.

Beberapa blunder juga turut berperan dalam kekalahan RK-Suswono, menurut pakar politik dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor.

Penurunan antusiasme pemilih, kata Firman, tidak berarti para pemilih dapat dipengaruhi oleh anjuran Jokowi dan Prabowo yang mendukung RK-Suswono.

Apa saja faktor yang membuat Ridwan Kamil-Suswono gagal di Pilkada Jakarta?

Titi Anggraini menyebut mantan gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, "tidak mengakar" di Jakarta. Menurutnya, publik masih melihat Ridwan sebagai "milik orang Jawa Barat".

"Ditambah lagi Ridwan Kamil dan Suswono sama-sama mencoblos di Jawa Barat. Ini yang kemudian membuat pada hari-H, sentimen dan kesenjangan hubungan itu semakin menguat," ujar Titi.

Seperti diketahui, Ridwan memegang KTP Bandung sementara Suswono memiliki KTP Bogor. Keduanya memilih di daerah masing-masing pada Pilkada yang berlangsung serentak tanggal 27 November 2024.

Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menilai ini adalah blunder terbesar RK-Suswono.

"Semestinya mereka bisa masuk Jakarta, pindah, dan bersama-sama sebagai warga Jakarta. Menurut saya, itu tamparan telak bagi Ridwan Kamil," ujar Hendri.

Hendri juga menilai RK-Suswono "memaksakan" diri untuk menjadi "orang Jakarta".

"Mereka terlalu pura-pura Jakarta," ujar Hendri.

Dia mencontohkan bagaimana Ridwan Kamil yang sudah terkenal sebagai pendukung klub sepakbola Persib alias bobotoh kemudian "pura-pura suka Jakmania [sebutan untuk pendukung Persija]".

Pakar politik Firman Noor menilai Ridwan Kamil terlalu mengandalkan partai politik. Akibatnya, menurut Firman, Ridwan luput untuk mempelajari karakter masyarakat setempat.

"Meskipun ada PKS, tapi itu tidak menjamin semuanya," ujar Firman.

Firman berpendapat, sekalipun diusung Koalisi Indonesia Maju Plus, sejumlah partai di dalamnya ada yang "mematikan mesin partai", "beralih", "mendua" atau sekadar "tidak maksimal" dalam memperjuangkan Ridwan Kamil-Suswono.

"Nasdem mempunyai dendam tersendiri ke RK karena dia masuk Golkar setelah diperjuangkan di Bandung," ujar Firman.

"PKB lebih cenderung ke Anies. Ibarat kesebelasan, tidak bisa hanya mengandalkan satu partai."

Berita-berita sebelumnya tentang lontaran kalimat Ridwan Kamil yang dinilai seksis seperti kata-katanya mengena janda pun juga turut menurunkan simpati.

Firman menilai Ridwan Kamil mendapat "pelajaran berharga" karena ucapan bernada seksis itu tidak akan dapat diterima dengan level pendidikan di Jakarta.

"[Ridwan Kamil] belum banyak belajar [untuk] menarik simpati masyarakat Jakarta yang kompleks ini. Dia masih merasa dirinya populer di mana pun dia berada," ujar Firman.

BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

Bagaimana tanggapan tim RK-Suswono atas hasil Pilkada Jakarta dan pandangan para pengamat?

Walau pihaknya mengapresiasi setiap analisis dan pandangan terkait Pilkada, juru bicara tim Ridwan Kamil-Suswono, Fakhruddin Muchtar, menyebut "penting untuk meluruskan dan memberikan perspektif yang lebih luas" atas pendapat pengamat tadi.

"Upaya Ridwan Kamil mendekatkan diri dengan salah satu elemen Jakarta, seperti Persija, bukanlah upaya 'pura-pura' tetapi sebuah penghormatan kepada nilai-nilai ke-Jakarta-an yang penting bagi warga Jakarta," ujar Fakhruddin dalam keterangannya.

Selain itu, Fakhruddin menilai banyak pemimpin daerah di Jakarta sebelumnya juga bukan asli Jakarta, tetapi mampu diterima dengan baik.

"KTP bukanlah penentu utama, melainkan program kerja yang ditawarkan dan bagaimana program tersebut bisa menjawab kebutuhan warga," ujarnya.

Fakhruddin mengatakan Ridwan Kamil sudah membangun hubungan dengan warga Jakarta dengan melibatkan diri secara aktif dalam berbagai komunitas selama kampanye.

Sementara mengenai kontroversi pernyataan Ridwan Kamil soal janda, Fakhruddin menyatakan pihaknya "percaya bahwa warga Jakarta adalah masyarakat yang kritis tetapi juga bijak dalam menilai esensi dari program dan visi yang ditawarkan".

Berdasarkan keseluruhan visi dan misi serta program RK-Suswono, Fakhruddin menyebut "[RK-Suswono] menjadi satu-satunya pasangan calon yang menghadirkan Pancasila dan perempuan dalam program unggulannya".

Adapun mengenai pengumuman KPU Jakarta pada Minggu (8/12), Fakhruddin mengatakan penetapan itu bukanlah akhir dari upaya Konstitusional yang bisa ditempuh dalam kontestasi ini.

"Tim hukum kami tengah menyusun upaya memperjuangkan peluang-peluang untuk tetap berada di jalur persaingan melalui mekanisme gugatan ke MK [Mahkamah Konstitusi]. Tinggal kita menunggu hasilnya," ujar Fakhruddin.

Fakhruddin menyebut pihak RK-Suswono menemukan adanya surat pemberitahuan pemungutan suara atau formulir C6 yang tidak tersebar yang menurutnya membuat tingkat partisipasi di Pilkada Jakarta kali ini sangat rendah.

Fakhruddin mengeklaim insiden ini terjadi di tempat pemungutan suara atau TPS 028 di Pinang Ranti, Jakarta Timur.

Fakhruddin mengatakan gugatan tim RK-Suswono ke Mahkamah Konstitusi akan memfokuskan ke hak-hak suara yang menurut pihaknya "banyak yang hilang".

Fakhruddin menjadi putusan Mahkamah Konstitusi pada Juni 2024 yang memerintahkan penghitungan ulang di salah satu TPS di Kabupaten Rokan Hulu, Riau, karena rendahnya partisipasi pemilih sebagai dasar gugatan tim RK-Suswono.

Seperti diberitakan Kompas.com, sengketa itu dilayangkan pihak Golkar yang mengeklaim banyak pemilih tidak memiliki formulir C6.

KPU saat itu menyebut rendahnya partisipasi pemilih disebabkan adanya PHK besar-besaran.

Sebaliknya, apa yang menjadi faktor kemenangan Pramono-Rano?

Putusan Mahkamah Konstitusi pada awal tahun ini tentang ambang batas parlemen membuka jalan bagi PDIP untuk mencalonkan anggotanya sendiri.

Dinamika yang muncul setelahnya, termasuk upaya DPR untuk merevisi UU Pilkada membuat Pramono-Rano Karno dianggap sebagai "simbol perlawanan politik.

Hal ini dipaparkan pengamat pemilu dari Universitas Indonesia, Titi Anggraini.

"Pramono-Rano dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap kubu mayoritas yang berusaha menguasai semua ceruk suara dengan hampir tidak menyisakan peluang bagi parpol lain dalam pencalonan," ujar dosen pemilu di Fakultas Hukum UI itu.

"Untungnya ada putusan MK sehingga skenario tersebut bisa dicegah sehingga pada akhirnya PDIP bisa mengusung sendiri calonnya."

Selain itu, Titi menyoroti sosok Rano Karno dengan julukan "Si Doel" yang membuatnya lekat dengan budaya Betawi sehingga dianggap lebih mewakili identitas masyarakat Jakarta.

"Keberadaan Rano juga sangat membantu Pramono Saya kira hal itu yang ikut memperkuat sentimen positif terhadap mereka," ujar Titi.

Terpisah, Firman Noor mengakui adanya unsur popularitas dari Rano Karno yang, meski punya darah Minangkabau, tetapi identik dengan Betawi karena perannya di sinetron Si Doel Anak Sekolahan.

"Memang di antara keempatnya [Rano Karno, Pramono, Ridwan Kamil, Suswono], saya kira dia yang paling populer," ujar Firman.

Firman menambahkan ada pula faktor pendukung setia Anies Baswedan yang kinerjanya dianggap baik. Seperti dketahui, mantan gubernur Jakarta itu memberikan dukungannya ke Pramono-Rano itu.

"Peran 'anak Abah' [julukan bagi pendukung Anies] ini militan. Mesinnya masih panas, baru Februari [Pilpres 2024] kemarin. Jadi, masih bisa dipanasin lagi," ujarnya.

Para pendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang disebut Ahokers pun diakui Firman akan memilih Pramono-Rano Karno karena faktor sesama kader PDIP.

Di sisi lain, Firman menilai karena masing-masing pasangan calon tidak ada yang incumbent alias petahana, maka sulit untuk menakar kinerja mereka.

"Sebenarnya pasangan Pramono-Rano biasa-biasa saja, tetapi karena yang dihadapi yang dihadapi ini jauh lebih biasa-biasa lagi, ya, akhirnya mereka yang menang," ujar Firman.

Bagaimana KPU menanggapi reaksi atas hasil Pilkada Jakarta?

Ketua Divisi Teknis KPU Jakarta, Dody Wijaya, pada penetapan hasil Pilkada Jakarta menyatakan semua keberatan dari para paslon sudah ditindaklanjuti KPU tingkat kecamatan dan kabupaten/kota di seluruh Jakarta.

"Seperti dugaan-dugaan pemungutan suara ulang," ujar Dody.

Dody menambahkan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta dan sampai dengan Jumat (6/12), KPU Jakarta mendapatkan rekomendasi penghitungan suara ulang

Meski begitu, pihaknya menghormati apabila ada keberatan atau gugatan tingkat lanjut.

Sementara menanggapi rendahnya partisipasi, Dody mengatakan KPU Jakarta akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal ini karena ada berbagai faktor teknis yang bisa terjadi.

"Seperti sakit atau di luar kota. Atau memang faktor pilihan," ujar Dody sembari mengingatkan memilih dalam pemilu adalah hak dan bukan kewajiban.

Dody menggarisbawahi bahwa UU Pemilihan tidak mengatur tingkat partisipasi sebagai penentu keabsahan atau legitimasi dari hasil pemilu.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pilkada Jakarta kali ini memang tergolong sepi partisipasi jika dibandingkan dengan edisi sebelumnya.

Data KPU menunjukkan jumlah pemilih yang menggunakan suaranya dalam Pilkada Jakarta 2024 ini mencapai 4.724.393 orang dengan kertas suara sah sejumlah 4.360.629 dan suara tidak sah 363.764.

KPU mengumumkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Jakarta tahun ini adalah 8.214.007 orang. Adapun tingkat partisipasinya mencapai 57,52%.

Jumlah ini turun dibandingkan perhelatan Pilkada Jakarta tahun 2017—saat itu tingkat partisipasi para pemilih mencapai sekitar 77,8%.

Angka golput Jakarta yang mencapai 53% itu diprediksi sebagai yang tertinggi di Pulau Jawa.

Dalam konferensi terpisah, koordinator Tim Pemenangan RK-Suswono, Ramdan Alamsyah, mengeklaim pemenang Pilkada Jakarta 2024 sesungguhnya adalah golongan putih alias golput.

"Peserta kalah semua, yang menang golput. Fakta, bukan kata saya," ujar Ramdan dalam konferensi pers di DPD Golkar Jakarta pada Minggu (8/12) malam.

Bagaimana tanggapan dari timses Pramono-Rano dan Dharma-Kun?

Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Pilkada PDIP, Aryo Seno Bagaskoro, mengapresiasi penetapan hasil Pilkada Jakarta oleh KPU.

Seno berpendapat hasil resmi Pilkada Jakarta konsisten dengan perhitungan suara yang dilakukan oleh pihaknya.

"Jadi, ini bukan klaim kemenangan, tetapi dibuktikan melalui hasil suara yang menunjukkan ekspresi politik masyarakat Jakarta," ujar Seno kepada BBC News Indonesia melalui telepon.

PDIP sudah mempersiapkan tim hukum dan seluruh dokumen yang dibutuhkan untuk menghadapi kemungkinan gugatan hasil Pilkada Jakarta di Mahkamah Konstitusi.

Di sisi lain, Seno menyoroti kekuatan PDIP yang "sangat minimalis" dan "tidak didukung kekuasaan" sehingga dugaan pihaknya melakukan kecurangan di Pilkada adalah "salah sasaran".

"Dibandingkan dengan yang di sebelah. Mereka itu lengkap sekali. Plus-plus bahkan kekuatannya karena sangat berlebih dibandingkan kami. Bagaimana kami mau melakukan kecurangan?" ujar Seno.

"Pasangan Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono ini singkatannya RIDO. Jadi [seharusnya] menang atau kalah, kalau sudah sesuai dengan hitungan, sebaiknya menunjukkan sikap rida itu."

Di sisi lain, Seno mengakui turunnya tingkat partisipasi Pilkada Jakarta ini penting untuk dijadikan catatan mengenai edukasi dan keteladanan politik.

Akan tetapi, dia menyebut tidak ada aturan yang mengharuskan tingkat partisipasi tertentu dalam menentukan keabsahan hasil pemilihan umum.

Apa makna kemenangan Pramono-Rano Karno bagi peta perpolitikan yang lebih besar?

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, memaknai kemenangan Pramono-Rano dalam satu putaran memperjelas kompromi antara Presiden Prabowo Subianto dan PDIP.

"Pintu masuk PDIP ke kabinet lebih besar," ujar Arifki.

Arifki menyoroti sosok Pramono Anung yang sempat menjadi Sekretaris Kabinet di bawah pemerintahan Jokowi sekaligus kader lama PDIP yang punya hubungan baik dengan Megawati Soekarnoputri.

"Secara komunikasi politik [Pramono] diterima [oleh] semua elit. Baik Prabowo maupun Jokowi," ujarnya.

Meski begitu, Arifki menilai sosok Pramono dari segi elektoral tidak memiliki potensi yang sama dengan Ridwan Kamil.

"Kalau Ridwan Kamil jadi gubernur Jakarta, tentu secara elektoral dia akan punya ruang untuk menggali potensi untuk maju pada Pilpres 2029 baik sebagai capres atau cawapres," tutur Arifki.

Arifki menyebut sebelum putusan MK mengubah aturan main Pilkada, Ridwan Kamil diusung untuk menjegal Anies Baswedan. Dia bahkan digadang-gadang akan melawan antara kotak kosong atau pasangan calon nonpartai.

"Tapi sekarang elit KIM pun punya pilihan untuk menjaga komunikasi politik di 2029 dengan tidak memberi ruang Ridwan Kamil lebih besar."

Dalam konteks peta perpolitikan yang lebih besar, Arifki menilai hasil Pilkada Jakarta 2024 membuka ruang kompromi yang lebih besar bagi apa yang disebutnya "trilogi kekuasaan yang sedang berkembang", yakni PDIP, kubu Prabowo, dan kubu Jokowi.

Arifki menyoroti berita Jokowi yang dikabarkan dipecat PDIP dan menemui Prabowo di Kertanegara. Dari hasil Pilkada Jakarta ini, sambung Arifki, publik akan melihat apakah Gerindra akan condong ke PDIP atau bersama dengan Jokowi.