Tiga alasan mengapa perolehan suara pasangan Dharma-Kun pada Pilkada Jakarta 'di luar prediksi'

Walaupun kalah, perolehan suara pasangan calon gubernur-wakil gubernur Dharma Pongrekun-Kun Wardana di Pilkada Jakarta melampaui prediksi sejumlah pengamat. Apa saja faktor-faktor penyebabnya?

Berdasarkan data resmi yang diunggah situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Kamis (28/11) malam, rekapitulasi suara Pilkada Jakarta 2024 telah mencapai 99,93%.

Dari jumlah itu tampak pasangan Dharma-Kun mampu meraup 458.886 suara dari 4.358.070 suara di 14.825 tempat pemungutan suara.

Perolehan itu tak jauh dari hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei pada Pilkada Jakarta.

Pada Rabu (27/11) malam, Charta Politika melaporkan pasangan calon nomor urut 2 dari jalur independen itu meraih 10,60% suara. Sementara Lembaga Survei Indonesia dan Indikator sama-sama melaporkan Dharma-Kun mendapat 10,61% suara.

Perolehan suara yang diraih Dharma-Kun tersebut melampaui perkiraan para pengamat.

“Di luar prediksi,” ujar peneliti Indikator Politik, Kennedy Muslim, kepada BBC News Indonesia pada Kamis (28/11).

BBC News Indonesiahadir di WhatsApp.

Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

Kennedy mengatakan survei sebelumnya memprediksi pencapaian Dharma-Kun sekitar 5% - 6%.

Selain itu, Kennedy menambahkan data Indikator menunjukkan jumlah pemilih Dharma-Kun yang mengenyam pendidikan di atas SMA jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pemilih berlatar pendidikan SD-SMA.

Survei pra-Pilkada dari Indikator Politik juga menunjukkan tren basis demografi pendukung Dharma-Kun lebih banyak dari kelompok minoritas agama dibandingkan kelompok Muslim.

Sosok Dharma yang menjadi calon gubernur melalui jalur independen sebenarnya tidak luput dari kontroversi.

Dharma merupakan pensiunan Polri yang sempat menjadi wakil kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Dalam beberapa tahun terakhir, dia berulang kali menyebarkan teori konspirasi tak berdasar.

Selain itu, Dharma dianggap menyebarkan narasi di media sosial yang menyudutkan kelompok minoritas.

Kennedy mengingatkan Dharma-Kun sebelumnya banyak diduga maju ke Pilkada Jakarta untuk menjadi lawan Ridwan Kamil demi menghindari kotak kosong.

Pada saat itu, aturan yang berlaku membuat partai tidak dapat menominasikan calonnya sendiri di Pilkada.

Namun, pada perjalanannya, putusan Mahkamah Konstitusi pada bulan Agustus memuluskan PDIP untuk mengusung nominasi mereka.

“Pada perkembangannya, putusan Mahkamah Konstitusi di luar perkiraan. Tapi [Dharma-Kun] sudah terlanjur masuk,” ujar Kennedy.

Lantas, apa yang membuat orang-orang memilih pasangan Dharma-Kun?

BBC News Indonesia melontarkan pertanyaan ini ke pengamat politik dan orang-orang yang memilih Dharma-Kun.

Kejenuhan terhadap manuver partai politik

Pengamat politik dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, mengatakan ada “kejenuhan dari para pemilih terhadap manuver partai politik”.

“[Publik] sudah cukup muak dengan pertarungan politik standar,” ujar Firman.

Firman menyoroti adanya “keresahan” di antara para pemilih terhadap elite-elite politik serta “kejenuhan” melihat pertarungan sengit antara PDI Perjuangan dan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

“Mereka mencari figur-figur yang terbebas dari pertarungan antara partai-partai itu,” ujar Firman.

“Manuver politik [Dharma-Kun] yang tidak bergantung pada elite politik atau endorsement [dukungan] siapa pun, itu justru menarik bagi mereka.”

Senada, Kennedy Muslim dari Indikator Politik mengatakan ada semacam protest vote atau suara protes dari masyarakat Jakarta yang kemudian dialirkan kepada Dharma-Kun.

“Narasi yang dibawa Dharma-Kun adalah kandidat yang bukan didukung partai. Jadi, seperti ada narasi perlawanan terhadap elite,” ujar Kennedy.

Kejenuhan terhadap elite politik diamini pemilih Dharma-Kun bernama Bimo Wisaksono.

Bimo, 28 tahun, pekerja swasta di Jakarta Selatan, mengaku dirinya adalah salah satu pemilih yang “makin lama, makin jenuh” dengan manuver elite politik.

Salah satu contoh yang dikemukakan Bimo adalah upaya penjegalan UU Pilkada oleh DPR pada bulan Agustus yang menuai protes di berbagai tempat di Indonesia.

“Saya memutuskan untuk pilih Dharma-Kun sebagai bentuk protes,” ujar Bimo kepada BBC News Indonesia pada Kamis (28/11).

“Saya sudah merasa cukup muak dan capek dengan yang sudah terjadi belakangan ini," sambungnya.

Dalam konteks Pilpres, Bimo mengakui dirinya sebelumnya memilih Joko Widodo sebagai presiden. Namun, Bimo menilai Jokowi tidak memenuhi janji-janjinya selama menjabat.

Pada saat yang sama, Bimo juga mencermati Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat yang menurutnya juga tidak sesuai dengan janji kampanye.

“Permainan elite-elite tapi ujung-ujungnya kita enggak dapat apa-apa, Kenapa tidak kita buat kacau sekalian?” ujar Bimo menjelaskan mengapa dirinya memilih Dharma-Kun.

“Kita sebagai rakyat yang punya suara pun juga punya andil untuk bisa menentukan sesuatu. Tidak bisa seenaknya mereka atur-atur begitu saja," imbuhnya.

Secara terpisah, Fransiscus Mario, 44 tahun, pelatih kebugaran di Jakarta, mengaku dirinya sudah bosan melihat tokoh-tokoh yang itu-itu saja dalam pertarungan politik.

“Sehingga adanya tokoh yang baru ini seperti memberi angin segar,” ujarnya.

Pernyataan Ridwan Kamil dan Suswono soal janda

Bagi Herlina Butar Butar, 54 tahun, di Jakarta Timur, salah satu faktor utama yang membuat dirinya memilih Dharma-Kun adalah pernyataan Ridwan Kamil serta Suswono mengenai janda.

Herlina merujuk ke video viral pada awal awal bulan ini ketika Ridwan Kamil menyebut bahwa “janda-janda” akan “disantuni, diurus lahir batin, dan dinikahi”, seperti diberitakan Kompas.com.

Adapun Suswono pernah menyebut agar janda kaya menikahi pemuda menganggur.

“Saya bukan feminis tapi kalau dia menghina perempuan… buat saya itu blacklist [daftar hitam],” tutur Herlina ketika dihubungi pada Kamis (28/11).

Herlina menilai pernyataan Ridwan Kamil itu tidak tepat disampaikan terhadap penduduk Jakarta.

Di sisi lain, Herlina mengakui dirinya kurang memahami sepak terjang Pramono Anung sehingga dia urung memilih Pramono-Rano pada Pilkada 2024.

Selain itu, Herlina menilai apa yang terjadi selama 10 tahun belakangan ini tidak lepas dari keterlibatan PDIP.

Herlina mengaku tidak menyetujui beberapa pandangan Dharma, tapi dia mengapresiasi visi dan misi mantan anggota Polri tersebut.

Apa yang diutarakan Herlina ini digaungkan oleh peneliti BRIN, Firman Noor.

“[Ridwan Kamil] harus banyak belajar mengenai karakteristik masyarakat setempat. Dia masih merasa dirinya populer di mana pun dia berada,” ujar Firman.

Firman menilai Ridwan Kamil mendapat “pelajaran berharga” karena, menurut dia, level pendidikan Jawa Barat tidak bisa disamakan dengan Jakarta.

Sehingga, lontaran-lontaran bernada seksis itu justru tidak akan dapat diterima.

“Kalau di Jakarta, tingkat pendidikannya jauh lebih tinggi. Makanya Anies [Baswedan] bisa menang karena dia juga menjual ide, bukan hanya sekadar bansos,” ujar Firman.

Sisa-sisa dari Pilkada 2017 silam?

Peneliti Indikator, Kennedy Muslim, menyoroti kecenderungan sebagian simpatisan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak jadi menyokong Pramono-Anung ketika Anies Baswedan memberi dukungan kepada pasangan tersebut.

“Analisa sementara saya, ini bisa punya efek negatif terhadap pendukung Ahok [Basuki Tjahaja Purnama] yang tadinya bulat ke Pramono-Rano,” ujar Kennedy.

Penelitian Indikator, menurut Kennedy, melihat ada tren ketidaknyamanan dari pendukung Ahok yang secara elektoral bertentangan dengan Anies.

Ini tidak luput dari kontroversi ucapan Ahok tentang ayat Al-Qur'an menjelang Pilkada 2017 yang membuat Ahok dipenjara dan Anies menjadi Gubernur Jakarta.

“Ketidaknyamanan itu membuat mereka termanifestasi menjadi protest vote dengan tidak memilih keduanya [Pramono-Rano dan Ridwan Kamil-Suswono],” ujar Kennedy.

Namun, Firman mempertanyakan pandangan ini.

“Seberapa besar, sih, kalangan anti-Anies sampai bisa mendongkrak [suara]?” ujarnya.

Firman lagi-lagi lebih menyoroti kejengahan masyarakat yang tidak lagi mau terikat manuver politik para elite.

Kapan KPU DKI Jakarta memastikan putaran kedua?

KPU DKI Jakarta mengatakan, kepastian pelaksanaan putaran kedua Pilkada Jakarta 2024 menunggu hasil rekapitulasi manual berjenjang.

"(Kepastiannya menunggu) Rekapitulasi manual berjenjang," kata Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata di Jakarta, Kamis (28/11), seperti dikutip Kantor berita Antara.

KPU DKI Jakarta dijadwalkan melaksanakan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kecamatan pada Kamis dan akan berlangsung selama enam hari.

Merujuk Keputusan KPU DKI Jakarta Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024 adapun perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara dimulai 27 November hingga 16 Desember 2024.

Bagaimanapun, Herlina Butar Butar mengaku dirinya tidak akan mengikuti putaran kedua Pilkada Jakarta, sementara Fransiscus Mario menyebut dirinya masih menimbang-nimbang.

Bimo Wisaksono mengatakan dirinya kemungkinan akan memilih Pramono-Rano atau tidak sama sekali apabila Pilkada Jakarta masuk putaran dua.

“Yang penting bukan Ridwan Kamil atau KIM Plus,” ujarnya.

Menanggapi isu dua putaran, Kennedy mengatakan keberadaan Dharma-Kun “mempersulit Pramono-Rano untuk melewati ambang batas 50%.”

Apa reaksi para paslon tentang wacana putaran kedua?

Kun Wardana, yang mendampingi Dharma Pongrekun pada Pilkada Jakarta, mengakui pihaknya mengapresiasi perolehan suara mereka hingga 10%.

“Sebetulnya keinginan kami lebih dari itu, tapi angka ini kami syukuri. Paling tidak, ini bisa lebih besar 2-4 kali lipat dari berbagai survei itu,” ujar Kun kepada BBC News Indonesia pada Kamis (28/11).

Kun menekankan perolehan suara Dharma-Kun tercapai meski sumber daya finansial mereka terbatas dan tidak adanya dukungan partai politik.

“Prinsip kami dengan jalur independen adalah memberikan pembelajaran kepada masyarakat bahwa alternatif independen ini bisa memiliki satu kekuatan,” papar Kun.

“Saya pikir masyarakat Jakarta ini sudah memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi dari sebelumnya Sudah lebih cerdas memilih.”

Jika Pilkada Jakarta sampai dua putaran, Kun mengemukakan pihak Dharma-Kun belum menentukan apakah pihaknya akan mendukung calon lain.

“Tidak. Tidak ada, tidak ada. Sampai saat ini kita belum berpikir sejauh itu,” ujar Kun.

Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Pilkada PDIP, Aryo Seno Bagaskoro, ketika dihubungi terpisah mengutarakan optimismenya bahwa Pramono-Rano akan menang dalam satu putaran.

Menanggapi kenaikan angka Dharma-Kun, Seno dengan diplomatis mengatakan “apa pun bisa terjadi di pemilu”.

“Di Jakarta itu masyarakatnya sangat kritis. Meskipun di-endorse oleh tokoh-tokoh yang berpengaruh, ternyata faktor ketokohan itu menjadi yang utama,” ujar Seno.

Sementara juru bicara Ridwan Kamil-Suswono, Angkie Yudistia, melalui keterangan tertulis menilai perolehan suara Dharma-Kun adalah "hasil kerja keras tim dan perjuangan dari para pendukung".

"Tapi kita masih tetap perlu menunggu hasil resmi dari KPUD," jelas Angkie.

Menanggapi hasil sejauh ini yang memenangkan Pramono-Rano Karno, Angkie mengeklaim adanya laporan dugaan kecurangan di berbagai tempat dan timnya tengah mengumpulkan data dan bukti.

Berbeda dengan PDIP yang sudah yakin satu putaran, Angkie menyebut pihaknya bersiap-siap menghadapi putaran kedua.

Meski begitu, dia enggan menyebut strategi apa yang akan digunakan pihak Ridwan Kamil-Suswono untuk menggaet pemilih, termasuk mereka yang mendukung Dharma-Kun.

"Semua masukan akan kami terima, kami belajar dan akan memperbaiki diri," ujar Angkie menanggapi masukan dari pengamat.

"Hasil di putaran kedua Insya Allah lebih baik. Karena, dalam sejarah Pilkada Jakarta, biasanya yang kalah di putaran pertama justru menang di putaran kedua."