Quick count Pilkada 2024: Jagoan PDIP keok di ‘kandang banteng’ Jateng dan Sumut – Faktor cawe-cawe Jokowi atau apa?

Sumber gambar, ANTARAFOTO/Getty Images
- Penulis, Nicky Aulia Widadio & Muhammad Irham
- Peranan, BBC News Indonesia
- Waktu membaca: 12 menit
Hasil hitung cepat menunjukkan jagoan PDI-Perjuangan keok melawan calon yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus dalam Pemilihan Gubernur di Jawa Tengah dan Sumatra Utara yang selama ini dikenal sebagai “kandang banteng”.
Sejumlah pengamat politik menilai dukungan Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto menjadi faktor paling menentukan dalam kemenangan pasangan calon yang diusung KIM Plus di kedua wilayah itu.
Ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri pun dengan lantang merespons kekalahan partainya di kandang banteng.
“Demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara,” kata Megawati melalui pesan video pada Rabu (27/11) malam.
Dia menambahkan kondisi itu dia amati di sejumlah daerah, antara lain Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, dan Sulawesi Utara.
“Di Jawa Tengah misalnya, saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan penjabat kepala daerah hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral. Ini tidak boleh dibiarkan lagi,” tutur Megawati.
Tetapi efek dukungan Jokowi dan Prabowo tidak berdampak signifikan di beberapa daerah lainnya seperti Jakarta dan Bali, wilayah calon yang diusung PDIP justru menang melawan jagoan KIM Plus.
Bagaimana ini bisa terjadi?
Hasil hitung cepat di kandang PDIP
Pilkada Jawa Tengah
Hasil hitung cepat dari Pilkada Jawa Tengah menjadi pukulan telak bagi PDIP.
Calon yang mereka usung, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi kalah sekitar 16% hingga 18% suara dari Ahmad Luthfi-Taj Yasin yang diusung oleh KIM Plus.
Ini seperti koreng lama yang tergaruk kembali sebagaimana kekalahan Pilpres 2024, saat Prabowo-Gibran memenangkan suara Jateng (53,08%) dibandingkan jagoan PDIP Ganjar-Mahfud (34,34%).

Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul enggan berkomentar banyak menanggapi hasil itu.
Dia hanya menyampaikan sebuah metafor bahwa, "Cuaca sedang tak baik-baik saja".
Di sisi lain, Ahmad Luthfi menyatakan berterima kasih kepada Jokowi dan Prabowo atas dukungan yang diberikan kedua figur itu padanya.
"Ini adalah sebuah kepercayaan, dalam arti integrasi dengan presiden ketika saya nanti terpilih," kata Luthfi di posko pemenangannya di Semarang.

Sumber gambar, ANTARA FOTO
Pilkada Sumatra Utara
Di Sumatra Utara, menantu Jokowi, Boby Nasution dan calon wakil gubernurnya, Surya unggul telak dari pasangan calon PDIP Edy Rahmayadi-Hasan Basri.
Namun sebagai catatan, hanya ada satu lembaga survei yang merilis hasil hitung cepat Pilgub Sumatra Utara, sehingga BBC News Indonesia tak bisa membandingkan dengan yang lain.
Ketika mendeklarasikan kemenangannya pada Rabu (27/11) malam, Bobby juga menyampaikan terima kasih kepada mertuanya, Jokowi, serta Prabowo.

Dia menyebut kemenangan ini diperoleh berkat dukungan dari sukarelawan Prabowo, sukarelawan Jokowi, dan sukarelawan wakil presiden sekaligus kakak ipar Bobby, Gibran Rakabuming Raka.
Sementara itu, Edy Rahmayadi mengatakan pihaknya akan mengikuti proses penghitungan suara resmi oleh KPU sampai hasilnya ditetapkan.
"Saya, salah satu wakil kontestasi, saya akan ikuti [proses] ini," kata Edy.

Sumber gambar, ANTARAFOTO

Sumber gambar, ANTARAFOTO
Pilkada Jakarta
Jakarta tidak sepenuhnya jadi kandang banteng. Tapi Jokowi ikut cawe-cawe dalam pilkadanya, sebagaimana ia terang-terangan menyokong Ridwan Kamil-Suswono ditambah surat dukungan Presiden Prabowo Subianto sehari sebelum pencoblosan.
Namun, dukungan dua pembesar ini tidak cukup membuat paslon ini unggul.
Perolehan suara berdasarkan hasil hitung cepat didominasi calon PDIP, Pramono Anung-Rano Karno, yang juga didukung oleh Anies Baswedan.
Dengan hasil yang mepet, lembaga hitung cepat belum memastikan apakah Pilkada DKI Jakarta akan berlanjut ke putaran dua atau tidak.

Meski demikian, kubu Pramono-Rano secara resmi meyakini kemenangan satu putaran karena menggaet lebih dari 50% suara.
Sekretaris Tim Pemenangan Pramono-Rano, Aria Bima mengeklaim kubunya menggaet suara sebesar 50,09% berdasarkan penghitungan suara dari formulir C1
"Pasangan Mas Pram-Bang Doel secara resmi kami nyatakan menang dalam satu putaran," kata Aria dalam konferensi pers pada Kamis (28/11) dini hari.
Sebaliknya, kubu Ridwan Kamil-Siswono juga yakin bahwa Pilkada DKI Jakarta akan berlanjut ke putaran kedua.
"Hasil input data yang kami terima menyatakan bahwa Pilkada 2024 di Jakarta akan berlangsung dua putaran," kata Ketua tim pemenangan Ridwan Kamil-Siswono, Ahmad Riza Patria.

Sumber gambar, ANTARA FOTO
Pilkada Bali
Lalu di Bali yang merupakan kandang Banteng, PDIP berhasil mempertahankan dominasinya. I Wayan Koster-I Nyoman Giri Prasta mengeklaim menang berdasarkan survei internal PDIP.
Sayangnya, klaim ini belum bisa diverifikasi karena tak ada lembaga survei yang mempublikasi hasil hitung cepat Pilgub Bali.
Namun lawan politik mereka, Made Muliawan Arya alis De Gadjah-Putu Agus Suradnyana telah mengakui kekalahan mereka terhadap Koster-Giri.

BBC News Indonesiahadir di WhatsApp.
Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

Apakah Jokowi masih berpengaruh?
Liputan mendalam BBC News Indonesia langsung di WhatsApp Anda.
Klik di sini
Akhir dari Whatsapp
Hasil pilkada di Jawa Tengah dan Sumatra Utara kali ini adalah replikasi dari hasil pilpres yang lalu, saat koalisi gemuk berpadu dengan efek dukungan Jokowi, kata peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Aisah Putri Budiarti.
"PDIP meskipun punya suara yang besar dan signifikan di kedua daerah itu, tapi koalisi lawan, partai politik pendukungnya itu besar. Secara akumulatif, punya kekuatan partai politik yang juga signifikan. Ibaratnya PDIP versus the others," kata Aisah.
Tetapi yang paling berpengaruh signifikan menurutnya adalah dukungan Jokowi dan Prabowo terhadap Ahmad Luthfi-Taj Yasin dan Bobby Nasution-Surya.
Baca Juga:
Dukungan itu menjadi kekuatan politik tersendiri yang mengalahkan kekuatan parpol di akar rumput.
"Di Jawa Tengah tentunya masih dipengaruhi oleh Jokowi karena dia berasal dari Jawa Tengah, sejak lama menjadi tokoh yang punya karir politik menjulang. Jadi pasti masih punya pengaruh," kata Aisah.
"Sumatra Utara juga tentu ada efek Jokowi karena bagaimanapun Bobby adalah trah langsung, walaupun menantu, tapi merupakan trah langsung Jokowi sehingga ini sangat simbolik untuk kekuatan politik Jokowi, jadi pasti dipastikan menang di dua wilayah itu."

Sumber gambar, ANTARAFOTO
Suara-suara yang menyerukan agar masyarakat tidak memilih calon yang didukung Jokowi juga sempat bergema di media sosial. Salah satu alasannya, karena Jokowi dianggap sebagai sosok yang melanggengkan politik dinasti.
Namun menurut Aisah, suara-suara itu sayangnya tak menonjol di dunia nyata.
"Kalau kita lihat efeknya di pilkada karena toh di dua provinsi yang lekat dengan Jokowi cukup telak hasilnya. Ini bukti kalau narasi itu belum melewati batas-batas media sosial atau segmen tertentu," ujar Aisah.

Sumber gambar, ANTARAFOTO
Peneliti dari lembaga survei Charta Politika, Nachrudin, juga berpendapat senada soal efek Jokowi di Jateng dan Sumut.
Tetapi dia juga menggarisbawahi bahwa di Sumatra Utara, ada pula pengaruh ketidakpuasan warga Sumut terhadap kepemimpinan Edy Rahmayadi pada periode sebelumnya.
“Karena di kepemimpinan Edy Rahmayadi sering sekali terjadi konflik termasuk dengan wakil gubernurnya terdahulu, Ijeck (Musa Rajeckshah),” kata Nachrudin.
Tak ada efek Jokowi di Pilkada Jakarta?
Walau di beberapa daerah Jokowi dianggap masih punya pengaruh kuat, bukan berarti pengaruh itu merata di semua daerah yang menggelar pilkada, tutur Aisah.
Dia mencontohkan di Jakarta, Pramono-Rano yang didukung Anies unggul dibanding Ridwan-Suswono yang didukung Jokowi.
"Kalau kita lihat ya pada akhirnya jadi jelas bahwa Anies punya dukungan suara yang signifikan, berpengaruh, dan populer di Jakarta," kata Aisah.

Sumber gambar, ANTARAFOTO
Walau pengaruh Jokowi ternyata disebut tak signifikan, namun Aisah tak mau serta merta menyimpulkan bahwa pengaruhnya kalah oleh dukungan Anies Baswedan terhadap Pramono-Rano.
Di sisi lain, Jokowi juga dinilai tak jor-joran mendukung Ridwan Kamil di Jakarta.
"Jokowi memang memberi dukungan ke Ridwan Kamil tapi tidak terlibat kampanye aktif seperti yang terjadi di Jawa Tengah, tidak hadir dalam kampanye akbar," kata Aisah.
"Jadi saya melihat kontribusi Jokowi untuk mendukung Ridwan Kamil juga tidak sepenuhnya dilakukan."
PDIP tuding ada 'mobilisasi dan intimidasi'
Menanggapi analisis soal pengaruh Jokowi, Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Pilkada PDIP, Aryo Seno Bagaskoro membelokkannya pada "faktor dugaan intimidasi dan mobilisasi".
"Kalau ada potensi kekalahan, itu bisa jadi disebabkan faktor dugaan intimidasi dan mobilisasi," ujar Seno ketika dihubungi BBC News Indonesia pada Rabu (27/11).
Seno mengatakan kubunya menerima banyak laporan soal itu di Jawa Tengah, dan sedang mengumpulkan bukti-buktinya.
“Jangan-jangan pengaruh figur itu berkorelasi dengan dugaan mobilisasi dan intimidasi-intimidasi tersebut. Ini yang harus kita uji. Mana yang lebih berefek? Endorsement figur atau mobilisasi dan intimidasi?” kata Seno.
Menurutnya, pencapaian suara 40% untuk paslon Andika Perkasa-Hendrar Prihadi juga membantah dugaan banyak orang bahwa mesin partai tidak solid atau bekerja secara maksimal.

Sumber gambar, Getty Images
Sementara menanggapi kekalahan PDIP di ‘kandang banteng’ lainnya, yakni Sumatra Utara, Seno menyebut wilayah itu masuk ke dalam “lingkar kekuasaan” dan pihaknya juga mencatat “adanya pergerakan-pergerakan di luar konstitusi”.
“Kita sedang kumpulkan segala bukti-bukti yang ada di lapangan untuk nanti bisa kita perjuangkan,” papar Seno.
Seperti diketahui, menantu Jokowi, Bobby Nasution, yang juga wali kota Medan, unggul di Pilkada Gubernur Sumatra Utara bersama pasangannya, Surya.
Seno menambahkan peristiwa banjir di Medan pada Rabu (27/11) menunjukkan kepemimpinan Bobby di ibu kota provinsi itu sedang bermasalah.
“Itu tanda alam,” ujar Seno.

Sumber gambar, Getty Images
Dihubungi terpisah, juru bicara PDI Perjuangan, Chico Hakim, mengatakan pihaknya tidak melihat dukungan Jokowi dan Prabowo sebagai faktor yang berkontribusi dalam kekalahan pihaknya di Jawa Tengah dan Sumatra Utara.
“Karena Pilkada dan pemilihan-pemilihan langsung seperti ini, tentunya adalah pemilihan tokoh dan sosok yang dikembangkan. Sedangkan endorsement ini memang hanya akan membantu sedikit,” ujar Chico.

Sumber gambar, ANTARAFOTO
Khusus Prabowo Subianto yang cawe-cawe dalam pilkada, pihak Istana menyatakan, keberadaannya dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.
Keterlibatan Prabowo Subianto dalam kampanye pilkada ini menuai kritik luas.
"Sesungguhnya adalah merusak ekualitas di antara aktor-aktor yang selevel kabupaten, kota, dan provinsi," kata analis politik dari Universitas Diponegoro, Nur Hidayat Sardini.
Anomali di Bali
Meskipun Banteng keok dalam hitung cepat Pilkada di Jawa Tengah dan Sumatra Utara, tapi di Pulau Dewata dia nampak gemilang.
PDIP mengeklaim kemenangan jagoan mereka, I Wayan Koster-I Nyoman Giri Prasta (Koster-Giri).
Hasil penghitungan suara versi PDIP yang mencapai 80% menunjukkan Koster-Giri memperoleh suara 61,62%. Rivalnya, Made Muliawan Arya-Putu Agus Suradnyana (Made-PAS) hanya memperoleh 38,38%.
Baca juga:
Walaupun hasil hitung ini sepihak dan belum sepenuhnya terkumpul, tapi pasangan Made-PAS mengakui kemenangan Koster-Giri.
"Saat ini memang belum 100% TPS, tapi sudah 80% (suara masuk). Untuk mengejar ketertinggalan kemungkinan sangat berat," kata Made Muliawan Arya atau akrab disapa De Gadjah, Rabu (27/11) seperti dikutip dari Detik.com.
De Gadjah juga mengucapkan selamat kepada duet Koster-Giri, sambil mengutarakan harapan agar rivalnya itu bisa memenuhi janji kampanye.

Sumber gambar, ANTARAFOTO
Juru bicara TPN Pilkada PDIP, Aryo Seno Bagaskoro, menyebut ada sejumlah faktor yang membuat partai itu berhasil mengamankan “kandang banteng” di Bali.
Yang pertama adalah “intensitas kekuasaan” di Bali lebih minim dibandingkan Jawa Tengah dan Sumatra Utara. Kedua wilayah itu, menurut Seno, “sangat dekat dengan figur Pak Jokowi”.
“Artinya, potensi kekuasaan yang digunakan juga lebih besar,” ujar Seno.
“Kalau di Sumatra Utara, kita melihat ada keluarga dari Pak [Jokowi]. Di Jawa Tengah itu tempat tinggalnya Pak Jokowi.”
Seno juga menyoroti ikatan emosional yang dibangun PDIP di Bali sejak lama.
“Saya pastikan sebenarnya mesin partai [di semua daerah] maksimum berjalan. Di daerah-daerah yang luput dari perasi khusus dari lingkar kekuasaan, terbukti kita bisa menang cukup tebal. Termasuk di Bali.”
Baca juga:
Di sisi lain, Seno mengakui pada akhirnya ketokohan dari Wayan Koster-Giri di Bali yang memegang peranan penting dalam pemenangan mereka.
“Pak Giri sebagai kepala daerah [Bupati Badung] itu banyak mendapat apresiasi dan approval rating-nya sangat baik. Pak Koster juga popularitasnya itu sangat tinggi,” kata Seno.
Klaim Seno senada dengan analisis peneliti Charta Politica, Nachrudin, yang menilai kemenangan Koster-Giri dalam hitung cepat versi PDIP, kemungkinan "ada faktor ketokohan dari wagubnya yaitu Giri".
"Karena beberapa kali survei kita sebelum berpasangan (dengan Koster), elektabilitas Giri sangat tinggi," katanya.

Sumber gambar, ANTARAFOTO
Sepekan sebelumnya, Charta Politica mengeluarkan survei yang memenangkan pasangan Koster-Giri yaitu 69,8%, dan Made-PAS 23,8%. Sisanya 6,5% menyatakan tidak tahu.
Lembaga ini juga menyandingkan elektabilitas dari masing-masing cawagub yaitu Giri Prasta yang elektabilitasnya mencapai 72,9% dibandingkan PAS yaitu 19,8%.
Selain itu, survei juga menampilkan kinerja Pemprov Bali di mana 84,7% responden menyatakan sangat puas dan cukup puas. Seperti diketahui, I Wayan Koster menjabat Gubernur Bali periode 2018-2023.
Lembaga survei lainnya yaitu View Data Indonesia juga menunjukkan keunggulan Koster-Giri dengan elektabilitas 70,7%. Namun, ada satu survei dari LKPP Peradah yang menunjukkan sebaliknya, yaitu polling Mulia-PAS dengan hasil 47,9% dan Koster Giri 43,6%.
Pengamat politik dari Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar, I Nyoman Subanda, mengatakan ada sejumlah faktor yang menyebabkan PDIP mempertahankan dominasinya dalam Pilgub Bali.

Sumber gambar, ANTARAFOTO
Pertama, PDIP merupakan partai tradisional yang sudah punya basis massa loyal di Bali. Lalu, kemenangan Koster-Giri lebih banyak didongkrak oleh popularitas Giri yang sejak lama "mempunyai personal branding yang kuat atau investasi yang kuat di masyarakat."
Sebaliknya, pasangan Made-PAS hanya baru beberapa bulan terakhir merangkak memperkenalkan diri pada masyarakat Bali.
"Paket ini kan baru-baru [saja] dipasangkan," kata Subanda.
Kenapa dukungan Prabowo dan Kaesang tidak berpengaruh?
"Figur Prabowo sendiri sebenarnya sudah punya masa di Bali. Nah, akan menjadi berbeda ketika pilkada ini, karena tidak ada lagi Prabowo yang bersaing, walaupun ngasih restu... tapi yang bersaing itu adalah figur," kata Subanda.
Dalam masa kampanye pilkada, Prabowo turut menyokong pasangan Made-PAS, termasuk Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi.
Setelah putaran pemilu dan menelan banyak kekalahan apakah PDIP akan beroposisi?
Juru bicara PDIP, Chico Hakim, mengatakan partainya tetap berada di luar pemerintahan untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo “dengan memberikan solusi-solusi dan kebijakan alternatif”.
“Sebagai penyimbang dan menjalankan fungsi checks and balances di parlemen,” ujar Chico kepada BBC News Indonesia, Senin (25/11)
Posisi PDIP sampai hari ini tetap sama, sambung Chico, yang menyebut kongres partainya akan berlangsung pada Februari 2025.
Meskipun begitu, Chico menegaskan PDIP tidak pernah menyebut diri mereka sebagai oposisi.
“Kami enggak pernah menyebutnya oposisi. Anda yang menyebut [itu] terus.”

Sumber gambar, ANTARAFOTO
Para pengamat politik pun berharap PDIP dapat menjalankan peran sebagai oposisi di daerah di mana mereka kalah dalam pilkada.
"PDIP sebagai partai besar di dua wilayah itu seharusnya mampu menempatkan posisinya sebagai partai oposan gitu," jelas Aisah.
"Jadi memastikan fungsi negara berjalan secara imbang, dan memastikan adanya elemen di parlemen yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap kepala daerahnya, begitu pun di level nasional, mengawasi pemerintahan nasional dan presidennya," kata Aisah.
Amahl Azwar di Jakarta, Kamal di Semarang, dan Nanda Fahriza Batubara di Medan berkontribusi dalam laporan ini













