Pilot Susi Air: 'Phillip sangat dicintai keluaganya,' Pemerintah Selandia Baru minta OPM membebaskan sang pilot

Perdana Menteri (PM) Selandia Baru, Chris Hipkins, meminta pembebasan seorang pilot yang disandera oleh sayap militer Organisasi Papua Merdeka (OPM) sejak enam bulan lalu.

Phillip Martens, warga negara Selandia Baru, bekerja untuk maskapai penerbangan Susi Air ketika dia diculik dan disandera di bandara Nduga, Papua, pada Februari 2023.

"Phillip adalah seorang ayah, suami, saudara, dan anak yang sangat dicintai," kata sang PM Selandia Baru kepada wartawan di Auckland, Rabu (09/08).

"Saya ingin meminta, sekali lagi, kepada yang menahan Phillip untuk melepaskannya segera. Sama sekali tidak ada pembenaran untuk menyandera tawanan.

"Semakin lama Phillip ditawan, semakin besar bahayanya kepada kesehatannya dan semakin sulit ini untuknya dan untuk keluarganya," imbuh Hipkins, seperti dilaporkan kantor berita AFP.

Hipkins mengatakan Kementerian Luar Negeri Selandia Baru memimpin respons negara tersebut dengan bekerja sama dengan otoritas Indonesia.

Sejauh ini belum ada reaksi dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) atas permintaan pemerintah Selandia baru itu.

Namun dalam wawancara dengan BBC News Indonesia, akhir Juni lalu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sambom, mengatakan pihaknya akan tetap menjamin keselamatan pilot.

Sebby mengatakan bahwa pimpinan TPNPB-OPM, Egianus Kogoya, telah setuju untuk tidak menembak sang pilot.

"Dia ditahan sebagai teman, bukan musuh. Kami akan lindungi dia, kita harus jaga pilot itu seperti telur," ujar Sebby, Jumat (30/6).

Baca juga:

Jaminan ini disampaikan sebagai bentuk keseriusan mereka untuk melakukan perundingan dengan pemerintah Indonesia dan pemerintah Selandia Baru.

Sebby pun melontarkan keinginan kelompok itu untuk berunding dengan pihak yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo.

Awal Juli lalu, Presiden Joko Widodo mengatakan, upaya pembebasan melalui jalan damai terhadap pilot Susi Air itu "masih terus berlangsung".

Jokowi tidak menjelaskan seperti apa proses negosiasi pembebasan pilot Philip Max Merhtens yang disandera sejak lima bulan lalu.

"Nggak bisa sampaikan isinya apa dan upayanya apa [kepada publik], tapi pemerintah sudah berusaha keras untuk menyelesaikan persoalan itu dan masih dalam proses terus," kata Joko Widodo, seperti dilihat di YouTube Setpres, Jumat, 7 Juli lalu.

Presiden Jokowi menjelaskan, pemerintah Indonesia sudah berupaya dengan 'amat sangat' demi membebaskan sang pilot.

"Kita ini jangan dilihat diam loh ya. Kita ini sudah berupaya dengan amat sangat, tetapi tidak bisa kita buka apa yang sudah kita upayakan, apa yang sudah kita kerjakan di lapangan," ujarnya saat berada di Papua, Jumat (07/07).

Dalam bagian lain keterangannya, Presiden juga mengakui kunjungan kerjanya ke Australia dan Papua Nugini, tidak terlepas dari upaya pemerintah Indonesia untuk "bisa meredam konflik" di Papua.

"Saya sudah berbicara dari hati ke hati, informal, baik kepada Australia maupun Papua Nugini.

"Dan kita harapkan dengan dua kunjungan itu bisa meredam konflik-konflik, keinginan-keinginan," jelas Jokowi kepada pers di Jayapura, Papua, Jumat (07/07), sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden.

Hal itu diutarakan Jokowi menjawab pertanyaan wartawan. Namun Presiden tidak merinci pernyataannya itu.

Sebelumnya, para pejabat keamanan Indonesia mengatakan, salah-satu opsi yang disiapkan untuk membebaskan pilot Susi Air itu adalah dengan menyiapkan uang Rp5 miliar. Mereka menyebutnya sebagai 'uang tebusan'.

Pihak penyandera, yaitu Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), mengatakan, pihaknya tidak pernah meminta uang tebusan sebagai syarat pembebasan.

Mereka berulangkali mengatakan pihaknya akan membebaskan sandera jika pemerintah pusat membuka perundingan.

Pemerintah pusat mempercayakan proses perundingan yang melibatkan pejabat lokal di Papua, tokoh gereja dan masyarakat setempat.

'Ini masa-masa sulit bagi keluarga Philip'

Lebih lanjut, Perdana Menteri (PM) Selandia Baru juga berkata bahwa dia sudah berbicara dengan keluarga Mehrtens, pekan ini.

Tujuannya, "untuk memastikan bahwa pemerintah melakukan semua yang bisa dilakukan untuk membawa Phillip pulang".

"Saya memahami bahwa ini adalah masa-masa yang sulit buat mereka," ujarnya.

"Keselamatan Phillip dan kesehatannya masih menjadi prioritas kami."

Suara-suara agar Philip dibebaskan sudah dilontarkan berbagai pihak, termasuk Amnesty Internasional.

Mereka menyerukan agar pilot segera dibebaskan tanpa syarat karena melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia mendasar.

Sejumlah perwakilan gereja dan uskup di Jayapura, Papua, juga menawarkan diri untuk menjadi mediator dengan kelompok bersenjata dalam rangka membebaskan pilot Susi Air itu.

Namun meski sudah ada berbagai opsi untuk penyelesaian konflik, sejauh ini belum tanda-tanda sang pilot akan dibebaskan.

Pihak yang menyandera, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), sebelumnya menuntut agar Indonesia mengakui kemerdekaan Papua sebagai imbalan pembebasan warga Selandia Baru itu. Tuntutan ini ditolak oleh Jakarta.