Kelompok OPM bantah minta uang tebusan Rp5 miliar, upaya pembebasan pilot Susi Air diprediksi bakal 'alot dan lebih sulit'

Upaya pembebasan sandera pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, disebut bakal lebih sulit akibat pola komunikasi pejabat keamanan Indonesia yang dinilai buruk sehingga menjadi bumerang untuk proses negosiasi, kata pengamat konflik Papua, Hipolitus Wangge.

Sebelumnya pejabat keamanan Indonesia mengeklaim salah satu cara melepaskan pilot asal Selandia Baru itu yakni dengan menyiapkan uang tebusan sebesar Rp5 miliar.

Namun Egianus Kogoya, pimpinan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat -Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) menampik pernyataan itu dan justru mengancam tidak akan membebaskan sandera sampai Indonesia setuju menggelar referendum untuk Papua.

Menanggapi upaya pembebasan pilot Susi Air yang dianggap alot, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Theofransus Litaay, meminta masyarakat bersabar.

Adapun untuk mengurai kekerasan di Papua, anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, menilai penempatan pasukan keamanan di Papua dikurangi. Kalau perlu meniadakan operasi militer, katanya.

Pimpinan TPNPB-OPM yang menculik pilot Susi Air, Egianus Kogoya, terlihat marah terkait kabar yang menyebutkan dirinya meminta uang tebusan agar mau melepaskan Philip Mark Mehrtens.

Dalam video yang dikirim kepada BBC News Indonesia, dia menyebut pernyataan yang disampaikan pejabat keamanan Indonesia tersebut adalah "omong kosong".

"Saya tidak minta uang Rp5 miliar atau berapa pun. Saya hanya minta kemerdekaan bagi [bangsa Papua]," ujar Egianus.

Dia kemudian mengisyaratkan bakal menutup pintu perundingan untuk pembebasan sandera dengan menyatakan "tidak akan melepaskan Philip Mark Mehrtens" sampai Papua memperoleh referendum.

Sebab tenggat waktu dua bulan yang diberikan kepada pemerintah Indonesia untuk memulai proses negosiasi pembebasan warga Selandia Baru itu, kata Egianus, tidak kunjung dilakukan.

"Kami kasih waktu dua bulan untuk Indonesia, tapi Indonesia tidak mampu menyelesaikan masalah ini. Indonesia bukan negara, kalau Indonesia negara maka [seharusnya] bisa selesaikan," sambungnya.

"Jadi kami minta ke Selandia Baru tidak usah bicara dengan Indonesia lagi, karena Indonesia tidak mau selesaikan masalah ini."

"Pilot tidak akan kami tembak, tidak akan kasih kembali. Tapi bersama saya sampai mati di Papua. Kecuali Papua merdeka," ucapnya.

Baca juga:

Akan tetapi juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, mengatakan sebagai komando pusat TPNPB-OPM "ruang perundingan" masih terbuka.

Syarat perundingan itu masih sama, kata Sebby, yakni pemerintah Indonesia mengirim utusan resmi dengan dimediasi oleh pihak ketiga yang dianggap netral.

Dia juga berkata proses negosiasi harus dilakukan antara Indonesia dengan komando pusat TPNPB-OPM, bukan Egianus Kogoya.

Lebih lanjut, Sebby juga mengeklaim pihaknya telah mengirim tim lobi kepada pemerintah Indonesia untuk menyampaikan tuntutan mereka. Tapi sejauhmana keberhasilan lobi tersebut, dia tak mau menjelaskan.

"Itu rahasia, yang kami harapkan bisa cepat demi kemanusiaan," imbuhnya.

Pembebasan pilot Susi Air 'jadi lebih sulit'

Pengamat konflik Papua yang juga peneliti di Australian National University, Hipolitus Wangge, memperkirakan upaya pembebasan Philip Mark Mehrtens bakal lebih sulit dari operasi pembebasan sandera-sandera sebelumnya.

Apalagi setelah pejabat keamanan Indonesia menyebut kelompok bersenjata OPM Egianus Kogoya meminta 'uang tebusan' Rp5 miliar.

Pernyataan itu, menurut dia, bertujuan untuk "mendiskreditkan" kelompok tersebut dengan harapan bisa mengurangi tendensi politik di balik gerakan mereka menyandera pilot.

Padahal pola komunikasi seperti itu, kata Wangge, justru menjadi "bumerang" bagi pemerintah Indonesia.

Sebab dampaknya proses negosiasi jadi makin alot sehingga upaya pembebasan akan lebih lama.

"Model komunikasi mendegradasi eksistensi TPNPB-OPM, bagi saya itu bumerang," jelasnya kepada BBC News Indonesia, Senin (10/07).

Kesulitan lainnya, menurut Wangge, karena sistem komando TPNPB-OPM tidak seketat kelompok bersenjata seperti Fretilin di Timor Timur pada waktu itu yang satu suara.

Masing-masing komando militer di bawah TPNPB-OPM, sambungnya, memiliki keputusan otonom sendiri.

Ditambah lagi dengan sosok Egianus Kogoya yang dikenal sangat militan dan agresif.

"Ini yang kemudian menjelaskan kenapa kelompok Egianus Kogoya punya keputusan sendiri untuk menyandera dan bernegosiasi," jelasnya.

"Kelompok ini [Egianus] berbeda dengan kelompok di Puncak Jaya, Yahukimo, atau Timika. Kelompok ini [Egianus] punya independensi beroperasi di wilayahnya sendiri."

Itu mengapa, dia menilai upaya pembebasan Pilot Susi Air tidak bisa disamakan dengan kasus-kasus sebelumnya yang menggunakan pendekatan kultural dalam membebaskan sandera.

Egianus, klaimnya, sudah pasti bakal menolak kehadiran tokoh agama, gereja, tokoh masyarakat hingga pemda.

Baca juga:

Apa yang harus dilakukan Indonesia?

Dia menyarankan pemerintah Indonesia dan pejabat keamanan di Papua untuk tidak sembarang mengumbar informasi "yang tidak berdasar".

Menurutnya, mengumbar isu tak berdasar demi menyakinkan publik kalau kasus penyanderaan ini bisa ditangani, malah menunjukkan bahwa Indonesia "tidak memiliki cara yang baik" untuk berkomunikasi secara langsung atau bernegosiasi dengan TPNPB-OPM.

"Pemerintah bisa melakukan evaluasi dan pendekatan untuk konflik di Papua. Kesepakatan-kesepakatan apa yang bisa dicapai agar tidak diumbar ke publik."

"Harusnya lebih hati-hati menyampaikan apa yang harus disampaikan dan ketika menyampaikan tidak berpotensi menyudutkan pihak sebelah."

"Sebab satu atau dua tindakan, akan berdampak" jelas Wangge.

Tapi lebih dari itu, dia berharap pemerintah Indonesia mengubah pola pendekatan di Papua demi mengakhiri kekerasan yang berlangsung di sana.

Ini karena insiden penyanderaan sebetulnya hanya menunjukkan bahwa penanganan konflik di Papua selama ini tidak efektif.

"Yang sekarang dilakukan pemerintah adalah lebih pada menangani asapnya. Apinya tidak pernah dipadamkan. Jadi ada ekspresi konflik yang dicoba dipadamkan tanpa melihat akarnya."

"Ini juga jadi refleksi kesekian kalinya bahwa Indonesia belum ada cara atau kalau lebih vulgar disebut gagal menyelesaikan konflik di Papua."

Pengamatannya, kelompok-kelompok bersenjata di Papua dalam 20 tahun terakhir sangat aktif. Mobilisasi mereka juga meningkat.

Pasalnya, orang-orang yang tergabung di TPNPB-OPM adalah anak muda militan yang "melanjutkan" instrumen bersenjata generasi sebelumnya.

Sementara pemerintah Indonesia, kata dia, kelihatan tidak menyadari situasi itu. Sehingga setiap kali ada peristiwa kekerasan yang dilakukan TPNPB-OPM, tak menguasai para pelaku, lokasi, bahkan waktu kejadiannya.

Apa tanggapan pemerintah?

Menanggapi upaya pembebasan Pilot Susi Air yang dianggap alot, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Theofransus Litaay, meminta masyarakat bersabar.

Adapun Kapolda Papua, Irjen Pol. Mathius D. Fakhiri membenarkan bahwa kelompok pimpinan TPNPB-OPM, Egianus Kogoya, tidak pernah meminta uang tebusan Rp5 miliar sebagai syarat melepaskan warga Selandia Baru tersebut.

Mathius berkata, uang yang disiapkan pemerintan itu untuk antisipasi jika TPNPB-OPM meminta atau sebagai tawaran.

"Saya sudah sampaikan bahwa Egianus dan kelompoknya memang tidak pernah menyampaikan untuk minta uang itu," ujarnya di Mapolda Papua, Senin (10/07) seperti dilansir Detik.com.

"Kita kan cari win-win agar tidak ada lagi dampak lain daripada kejadian itu sehingga apa yang dibilang kelompok itu benar. Mereka tidak pernah minta uang," sambungnya.

Terpisah, Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, menyarankan pembebasan Philip Mark Mehrtens dilakukan dengan bekerja sama dengan lembaga swada masyarakat lokal atau tokoh masyarakat.

"Misalnya Palang Merah Indonesia (PMI) dan ini berlaku di seluruh dunia. Kalau misalnya negara sebaiknya tidak dilibatkan, karena negara pasti tidak mau tunduk," ujarnya kepada BBC News Indonesia.

"Tapi masalahnya sampai sekarang belum ada yang muncul, misalnya menjadi relawan untuk hal-hal seperti itu. Tinggal berharap saja pilot tetap sehat sehingga bisa kembali lagi."

Baca juga:

Dia juga memaparkan, berdasarkan penelitian yang dilakukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan dirinya setidaknya ada empat masalah yang menyebabkan "pemberontakan di Papua berlangsung lama dan panjang".

Pertama, adanya persepsi Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Papua pada 1969 adalah semu dan dianggap tidak sah.

Persepsi itu, menurut dia, diturunkan ke generasi berikutnya hingga saat ini.

Kedua, terjadinya diskriminasi dan marginalisasi terhadap suku asli Irian.

Ketiga, adanya trauma dari masyarakat Papua seiring berlakunya operasi militer sejak Orde Baru.

Catatannya, setidaknya ada 11 operasi militer berlangsung di Papua.

"Terakhir gagalnya otonomi khusus pertama tahun 1999 di era Habibie," jelasnya.

Itu mengapa, baginya, kalau pemerintah memang berniat menyelesaikan konflik kekerasan di Papua maka empat persoalan itu harus ditangani secara serius.

Sementara penempatan pasukan di Papua, sambungnya, "cukup standar saja". Bahkan tidak perlu ada operasi militer.

Kalaupun ada penempatan tentara, hanya di pos-pos tertentu atau obyek vital yang kemungkinan akan diserbu atau diserang.

"Tapi tidak ekspansi melakukan operasi militer secara khusus."

"Malah karena kelompok itu statusnya kelompok kriminal bersenjata, harusnya polisi saja yang menghabisi mereka."

Sebab keberadaan tentara di Papua, kata TB Hasanuddin, secara de jure tidak ada landasan hukumnya.

Perpres yang mengatur keterlibatan TNI dalam berperang melawan kelompok bersenjata OPM yang disebut pemerintah sebagai teroris, tidak kunjung ditandatangani.