Korban gugur TNI dalam misi penyelamatan pilot Susi Air di Papua bertambah jadi lima orang, operasi siaga tempur diberlakukan

Jumlah prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang meninggal dunia kembali bertambah - menjadi total lima orang - akibat baku tembak dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

Dalam keterangan resmi yang diterima BBC News Indonesia, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyebut, prajurit yang gugur adalah Pratu F, personel dari Satgas Yonif R 321/GT.

"Almarhum merupakan korban kelima yang gugur oleh serangan gerombolan KST di Mugi-Mam Nduga, Sabtu (15/04). Jenazah Almarhum Pratu F ditemukan oleh Tim Gabungan yang sejak peristiwa penembakan itu terus mencari dan menelusuri tempat kejadian penembakan oleh KST," kata Yudo, Minggu (23/04).

Yudo menambahkan, jenazah Pratu F langsung dievakuasi ke Timika, untuk selanjutnya dibawa ke rumah sakit daerah untuk dilakukan pemulasaraan jenazah.

"Rencana besok Senin (24/4) Jenazah akan diterbangkan ke kampung halamannya di Magelang," tambah Yudo.

Sebelumnya, TNI menyampaikan bahwa, empat prajurit meninggal dunia di tengah misi penyelamatan pilot pesawat Susi Air, Philips Mark Methrtens, di Distrik Mugi, Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu (15/04).

Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Kolonel (Kav) Herman Taryaman, mengungkapkan empat jenazah prajurit ditemukan pada Rabu (19/04).

"Tim gabungan TNI-Polri berhasil menemukan empat prajurit TNI, termasuk di dalamnya Pratu Miftahul Arifin,” kata Herman kepada Kompas.com, Rabu (19/04).

Keempat prajurit TNI yang meninggal dunia adalah Prajurit Satu (Pratu) Miftahul Arifin, Pratu Ibrahim, Pratu Kurniawan, Prajurit Dua (Prada) Sukra.

Keempat prajurit ini berasal dari Satuan Tugas Batalion Infanteri (Yonif) Raider 321/Galuh Taruna Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat.

"Saat ini keempat prajurit yang gugur tersebut telah dievakuasi ke RSUD Timika Kabupaten Mimika," kata Herman.

Sebelumnya, dalam konferensi pers di Jakarta, Kepala Pusat Penerangan TNI, Julius Widjojono, menyebut hanya ada satu prajurit yang tewas akibat kontak tembak dengan kelompok bersenjata pro-kemerdekaan di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, pada Sabtu (15/04).

Klaim berbeda disampaikan Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat -Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sambom.

Kata dia, anggota TNI yang tewas dalam kontak senjata di sana mencapai 12 orang.

Menanggapi peristiwa ini, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono memberlakukan operasi siaga tempur di Papua.

Namun, kalangan pegiat hak asasi manusia mendesak pemerintah dan TNI menghentikan operasi siaga tempur tersebut karena dikhawatirkan bakal memproduksi spiral kekerasan terhadap masyarakat sipil.

Di sisi lain, Kapuspen TNI, Julius Widjojono, memastikan operasi siaga tempur ini hanya diberlakukan di daerah rawan dan tidak ada penambahan persenjataan.

Apa makna operasi siaga tempur?

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menjelaskan operasi siaga tempur merupakan kondisi di mana tentara dalam keadaan siap bertempur secara efektif.

Itu artinya, semua bentuk persenjataan yang digunakan sudah siap tembak jika sewaktu-waktu terjadi ancaman.

Prajurit juga, sambungnya, tidak perlu lagi ragu-ragu melepaskan tembakan ketika terjadi pengadangan maupun serangan.

"Jadi bukan sekadar stand by di titik-titik atau pos tertentu. Tapi di pos tertentu yang mereka tempati, mereka sudah harus dalam kondisi siap. Senjata sudah kepegang terus. Bukan kalau ada serangan baru lari-lari ambil senjata," terang Khairul Fahmi kepada BBC News Indonesia, Rabu (19/04).

"Pasukan tidak bisa enak-enakan atau tidur-tiduran. Ke mana-mana bawa senjata."

Sebelumnya Kapuspen TNI, Julius Widjojono menyebut operasi ini diberlakukan lantaran agresivitas kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) semakin tidak terkendali.

Selain itu, klaimnya, operasi siaga tempur ini diberlakukan di daerah rawan atau wilayah yang ditandai sebagai pusat operasi mereka.

Pasalnya kelompok yang disebut separatis teroris itu kerap menggunakan taktik tempur dengan menempatkan ibu-ibu dan anak-anak sebagai tameng untuk merebut senjata prajurit TNI.

'Tidak menutup kemungkinan salah sasaran'

Namun begitu Khairul Fahmi mengingatkan kalau operasi siaga tempur ini bakal meningkatkan intensitas kekerasan dan rasa takut di masyarakat.

Sebab tidak menutup kemungkinan terjadi salah sasaran penembakan atau pemukulan terhadap warga sipil yang dianggap simpatisan TPNPB-OPM.

"Ngeri juga kita lihat tentara ke sana kemari nenteng senjata yang kesenggol sedikit meletus," ucap Fahmi.

"Itu pasti rasa takut masyarakat meningkat."

Karena itulah dia meminta Panglima TNI merancang operasi ini lebih mendetil sembari menjelaskan kepada publik kalau penanganan di lapangan tidak akan salah sasaran.

Di sisi lain Fahmi menilai DPR perlu turun tangan mengawasi operasi yang dijalankan TNI di Papua.

"DPR perlu mengambil bagian dari upaya pengawasan, minta Panglima TNI menjelaskan apa-apa yang akan dilakukan dan bagaimana menjamin keselamatan masyarakat."

Koalisi masyarakat sipil: Terjadi peningkatan jumlah kehadiran pasukan TNI

Sejumlah LSM hak asasi manusia yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil mendesak TNI maupun pemerintah menghentikan operasi siaga tempur di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.

Koalisi menilai operasi ini tidak akan menghentikan konflik berkepanjangan di Papua tapi hanya meningkatkan praktik kekerasan yang menyasar warga sipil dan berujung pada pelanggaran HAM.

Beberapa kasus yang mencuat dari imbas pendekatan militeristik di Papua adalah terbunuhnya Pendeta Yeremia Zanambani pada 2010, kemudian pembunuhan yang disertai mutilasi terhadap empat orang warga sipil Papua pada 2022.

Lalu penyiksaan terhadap tiga orang anak yang dituduh melakukan pencurian.

Kapolri juga sebelumnya merilis data sebanyak 22 prajurit TNI-Polri tewas dari tahun 2022 hingga sekarang.

Terkait pendekatan keamanan di Papua, koalisi menduga ada indikasi terjadi peningkatan jumlah kehadiran pasukan TNI yang semakin tidak proporsional seiring dengan terus dijalankannya pemekaran struktur organik dan pengiriman pasukan TNI non-organik dari luar Papua.

Berdasarkan estimasi LSM Imparsial, jumlah prajurit TNI di Papua dari unsur organik aupun non-organik diperkirakan mencapai 16.900 prajurit, yang terdiri dari 13.900 prajurit TNI organik tiga matra (darat, laut dan udara) dan 3.000 prajurit TNI non-organik.

"Pada konteks pasukan non-organik, jika dilihat latar belakang satuannya, sebagian besar yang dikirim ke Papua adalah satuan dengan kualifikasi tempur," kata koalisi dalam rilis yang diterima BBC News Indonesia.

Dari sisi legalitas dan akuntabilitas, sambung koalisi, pelibatan TNI dalam penanganan Papua memiliki banyak persoalan dan dipandang tidak sejalan dengan UU TNI.

Merujuk pada pasal 7 ayat 3 UU TNI, pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang dilakukan oleh prajurit TNI, termasuk dalam hal ini penanganan separatisme dan perbantuan terhadap kepolisian, harus didasarkan pada keputusan politik negara.

Sementara itu berdasarkan penelusuran Imparsial, hingga saat ini pemerintah tidak pernah mengeluarkan kebijakan tertulis terkait dengan pengerahan pasukan TNI ke Papua.

"Dengan demikian, dari sisi hukum, pelibatan militer tersebut dapat dikatakan ilegal."

Baca juga:

Koalisi menilai presiden dan DPR harus mengevaluasi kebijakan keamanan di Papua dan membuka ruang dialog dengan kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pemerintah.

Selama itu tidak dilakukan maka pelanggaran HAM akan terus berlangsung.

"Pengalaman penyelesaian konflik Aceh, Poso dan Ambon semestinya menjadi pelajaran penting bagi pemerintah untuk penyelesaian konflik Papua."

Panglima TNI berlakukan operasi siaga tempur

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono sebelumnya menyatakan untuk menggelar "operasi siaga tempur darat" di beberapa wilayah yang dianggap rawan di Papua.

Hal itu dinyatakan Yudo Margono dalam jumpa pers di Timika, Papua Pegunungan, Selasa (18/04).

Yudo juga memastikan satu anggota TNI tewas tertembak oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

Prajurit itu meninggal saat terlibat operasi pembebasan pilot Susi Air yang berkewarganegaraan Selandia Baru, Philip Max Merhtens.

Dalam jumpa pers, Yudo mengatakan dari 36 prajurit yang terlibat operasi penyergapan, satu orang prajurit bernama Pratu Miftakhul Arifin meninggal dunia.

Sementara itu, empat personel TNI dinyatakan mengalami “luka-luka” dan empat personel lainnya masih “belum terkonfirmasi sampai saat ini”.

“Pada saat ini kita konsentrasi untuk evakuasi yang meninggal, yang terjatuh di jurang, dan ini kita usahakan untuk evakuasi, sampai saat ini belum berhasil karena cuaca.

"Tapi kita konsentrasi atau prioritaskan mereka-mereka yang luka, kita akan bawa ke rumah sakit,” kata Laksamana Yudo dalam jumpa pers yang dilakukan di Lapangan Udara Yohanis Kapiyau, Timika, Papua Tengah, Selasa (18/04).

Melihat kondisi yang terjadi di lapangan saat ini, Panglima Yudo memutuskan untuk menerapkan “operasi siaga tempur darat” di beberapa wilayah yang dianggap rawan, salah satunya di Distrik Mugi, Nduga, Papua Pegunungan— tempat kontak senjata itu terjadi.

“Artinya ditingkatkan dari yang tadinya soft approach, dengan menghadapi serangan yang seperti ini, yang seperti terjadi tanggal 15 April yang lalu, tentunya kita tingkatkan menjadi siaga tempur untuk pasukan kita sehingga naluri tempurnya terbangun,” tegas Yudo.

Operasi teritorial dan komunikasi sosial juga akan tetap diterapkan di wilayah-wilayah yang dianggap tidak rawan.

Yudo juga menegaskan tidak ada penambahan personel dan alutsista di lapangan setelah kejadian tersebut dan hanya ada rotasi pasukan.

Sejauh ini Panglima Yudo mengatakan belum bisa memastikan perubahan seperti apa yang terjadi di lapangan karena pihaknya masih harus melakukan berbagai evaluasi.

Bagaimanapun Selandia Baru “masih menyerahkan sepenuhnya” upaya penyelamatan pilot Susi Air itu kepada Indonesia.

Kronologi versi TNI

Pada 15 April lalu, pasukan menerima informasi bahwa pilot berada di Distrik Mugi, Nduga, Papua Pegunungan. Pasukan lantas melakukan operasi penyergapan ke lokasi.

“Harapan kita bersama dengan masyarakat di situ, barangkali kita bisa laksanakan untuk komunikasi koordinasi supaya [pilotnya] diserahkan, mungkin tidak perlu dengan kekerasan. Tapi ternyata belum sampai sana, di jalan sudah dihadang dan ditembak seperti itu,” papar Yudo.

Dalam peristiwa itu satu prajurit terjatuh ke jurang dan meninggal dunia, ada juga yang terkena tembakan, terserempet peluru, dan terpeleset.

“Saat melaksanakan evakuasi ini dilaksanakan apa penyerangan oleh KST [Kelompok Separatis Teroris) sehingga pasukan kita di samping konsentrasi mengamankan dan juga mempertahankan diri,” kata Yudo menjelaskan.

Dengan pihak TNI merilis informasi resmi setelah kontak tembak di Mugi itu, Panglima Yudo menyatakan segala informasi yang disampaikan Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambim sebagai “berita hoaks” yang selalu “menyudutkan mereka.

Sebelumnya, Sebby Sambom mengklaim setidaknya 12 anggota TNI tewas dalam kontak tembak penyergapan pilot di Mugi. Mereka juga telah merampas beberapa senjata milik TNI.

“Dalam laporannya Perek Kogeya mengatakan bahwa mereka telah melakukan serangan, dan dalam serangan ini mereka berhasil tembak mati 13 anggota militer Indonesia, dan 12 mayatnya belum di evakuasi, namun TNI hanya evakuasi satu mayat saja,” bunyi keterangan tertulis TPNPB-OPM yang disampaikan Sebby Sambom.

Kekerasan tak menyelesaikan konflik

Tewasnya anggota TNI yang bertugas dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air, Philip Max Mathens, disebut pengamat menjadi penanda bahwa pendekatan kekerasan "hanya menyisakan nyawa" alias tidak akan menyelesaikan konflik di Papua.

Sebab korban jatuh tidak hanya dari aparat keamanan tetapi kelompok bersenjata pro-kemerdekaan dan masyarakat sipil.

Kendati demikian, Kapuspen TNI Julius Widjojono, memastikan pihaknya akan tetap melakukan pendekatan 'keras' berupa bantuan tempur dengan kekuatan maksimal pasca-insiden yang terjadi Sabtu (15/04) lalu.

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, mengatakan TNI menghadapi tantangan berat untuk bisa membebaskan pilot Susi Air, Philip Max Marthens, dari tangan kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

TPNPB-OPM, menurutnya, lebih menguasai medan tempur dan cuaca ekstrem yang tak bisa diprediksi.

Sehingga peluang mereka memenangkan pertempuran jauh lebih besar.

Hal itu terbukti dari peristiwa baku tembak yang terjadi pada Sabtu (15/04).

Kelompok TPNPB-OPM mengeklaim setidaknya 12 anggota TNI yang tewas, namun TNI mengeklaim korban dipihaknya satu orang dalam operasi pengintaian dan upaya penyelamatan sandera.

"Ibaratnya mereka [kelompok kriminal bersenjata] yang sembunyi kan lebih safe ketimbang yang bergerak [TNI/Polri]," ujar Khairul Fahmi kepada BBC News Indonesia, Minggu (16/04).

Berkaca pada insiden itu, dia menilai TNI harus mengevaluasi terlebih dahulu operasi penyelamatan yang lalu, sebelum mengerahkan kekuatan maksimal.

Karena ada kemungkinan operasi rahasia dan senyap tersebut bocor.

"Ada evaluasi apakah pengadangan yang berakhir dengan kontak tembak antara kelompok kriminal bersenjata dan TNI karena operasi ini terdeteksi oleh KKB? Atau personel di lapangan yang tidak berhati-hati?"

"Kalau ada kebocoran informasi fatal."

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan TNI, Julius Widjojono, mengatakan Panglima TNI Yudo Margono telah memerintahkan agar upaya yang pencarian tetap dilakukan dan "bantuan tempur dengan kekuatan maksimal" diberlakukan.

Bantuan tempur dan kekuatan maksimal itu, menurut Khairul Fahmi, bisa dimaknai sebagai tindakan kekerasan yang lebih tinggi dari sebelumnya kendati bukan perang.

"Misalnya jika harus dilumpuhkan ya dilumpuhkan, jika harus ditembak mati, ya tembak mati. Ada kemungkinan pasukan lain digerakkan untuk mengamankan tim penyelamat di area."

Akan tetapi, langkah itu harus dihitung betul-betul agar jangan sampai jatuh korban lebih banyak dan berpotensi menghilangkan nyawa sandera, kata Khairul Fahmi.

Dia juga berkata, sedari awal pemerintah dan TNI memang tidak hanya mengandalkan upaya persuasif untuk membebaskan pilot Philip Max Marthens.

Di sisi lain, operasi penyelamatan oleh pasukan khusus dijalankan dengan senyap kendati sifatnya baru sebatas pengintaian.

Namun jika di lapangan terlihat ada peluang untuk mendekati sasaran dan melakukan evakuasi dengan risiko minim, maka strategi pembebasan bisa berganti ke operasi penegakan hukum, ujarnya.

"Jadi ini masih satu kesatuan misi tapi tidak dibuka saja."

"Kalau kita lihat kondisi pilot cukup baik, itu memberi ruang dan waktu bagi pemerintah dan aparat keamanan untuk mendesain atau merencanakan operasi yang lebih aman."

TNI klaim sudah ketahui posisi sandera

Dalam konferensi pers di Jakarta, Kepala Pusat Penerangan TNI, Julius Widjojono, menyebut hanya ada satu prajurit yang tewas akibat kontak tembak dengan kelompok bersenjata pro-kemerdekaan di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, pada Sabtu (15/04).

Kontak tembak itu berlangsung ketika rombongan Satgas Yonif R 321/GT sedang mencoba menyisir dan mendekati lokasi penyanderaan pilot Susi Air.

Secara tiba-tiba, kata dia, terjadi serangan dari kelompok bersenjata yang mengakibatkan satu prajurit terjatuh ke kedalaman dan ketika anggota lain mencoba menolong malah mendapat serangan ulang.

Adapun kondisi prajurit yang lain belum diketahui.

"Kami sulit menghubungi karena cuaca tidak menentu," ujar Kepala Pusat Penerangan TNI, Julius Widjojono dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (16/04).

Julius tidak menerangkan berapa banyak anggota yang dikerahkan dalam operasi penyelamatan tersebut.

Tapi klaimnya, TNI sudah mengetahui posisi sandera.

"Kondisi pilot sudah diketahui areanya dan operasi sudah makin mengerucut dan terfokus. Yang menyulitkan operasi ini cuaca," jelas Julius.

Soal insiden baku tembak yang terjadi pada Sabtu kemarin, dia berkata pihaknya akan melakukan evaluasi mendalam.

TPNPB-OPM: 12 anggota TNI tewas

Klaim berbeda disampaikan Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat -Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sambom.

Kata dia, anggota TNI yang tewas dalam kontak senjata di sana mencapai 12 orang.

Penyerangan terhadap aparat, kata Sebby Sambom, dilakukan karena Panglima TNI Yudo Margono disebutnya tidak menempati janji untuk menempuh upaya persuasif dalam membebaskan pilot Susi Air.

"Panglima katakan tidak melakukan operasi militer, tapi di lapangan berbeda. Tentara menyisir kampung-kampung warga. Bagi kami, kalau kamu masuk maka kami beli," imbuhnya.

"Kami punya hukum peran dan melakukan perang sesuai budaya. Nenek moyang kami datang membantu."

Sebby berkata, pihaknya akan tetap melancarkan serangan sampai dialog berlangsung di meja perundingan untuk membicarakan tuntutan mereka soal kemerdekaan Papua.

Ia pun memastikan hingga saat ini kondisi pilot Philip Max Marthens baik.

"Pilot kami jamin pakaian dan makanannya. Kalau fisiknya tidak terlalu gemuk atau jadi kurus, itu normal. Kami biasa makan pisang, keladi, ubi. Tidak ada susu."

Pengamat: 'Pendekatan kekerasan hanya menyisakan nyawa'

Pengamat militer dari Universitas Paramadina, Al Araf, menilai peristiwa baku tembak yang menewaskan aparat dalam upaya penyelamatan pilot Susi Air kemarin harus menjadi pelajaran penting bagi Presiden Jokowi dan DPR untuk menempuh jalan negosiasi dan dialog dalam penyelesaian konflik di Papua.

Menurutnya, tidak ada yang diuntungkan dari konflik berkepanjangan.

Korban jiwa akan semakin berjatuhan baik dari aparat keamanan, kelompok pro-kemerdekaan, dan juga masyarakat sipil.

Ia juga berkata jika di Aceh, Poso dan Ambon pemerintah bisa mengambil upaya perdamaian maka semestinya cara serupa bisa diberlakukan di Papua, kata Al Araf.

"Kenapa Papua tidak mau? Itu buat saya aneh dan yang pantas disalahkan atas peristiwa kemarin adalah Presiden dan DPR."

"Kasih mereka ruang untuk bicara bangun negosiasi."

Baginya, cara-cara persuasif dan dialogis akan membuka ruang penyelesaian dalam jangka panjang ketimbang menggunakan pendekatan keamanan.

Tak ada yang salah berdialog dengan kelompok bersenjata yang menuntut referendum termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat, sambung Al Araf.

Sebagai perwakilan, pemerintah bisa menunjuk special envoy atau utusan khusus yang dipercaya kedua belah pihak seperti yang dilakukan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika menunjuk Jusuf Kalla untuk menjadi juru damai di Aceh.

"Tidak gampang tapi dilakukan. Jokowi dari lama sudah dibilang harus membentuk itu, tunjuk orang yang bisa membangun ruang komunikasi dengan orang Papua sehingga ada pendekatan lain selain militer."

"Sudah cukup prajurit TNI tewas. Sekarang saatnya berpikir yang lebih ke depan dengan pendekatan persuasif. Itu loh."

Kontak senjata antara TPNPB-OPM dan pasukan TNI

Pasukan TNI yang bertugas melakukan operasi penyelamatan pilot Susi Air, Philip Max Merhtens, dilaporkan terlibat kontak tembak dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) di wilayah Mugi-Mam, Kabupaten Nduga, Papua, pada Sabtu (15/04). Kelompok itu disebut pemerintah Indonesia sebagai kelompok separatis terorisme (KST).

Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Sus Aidil dalam keterangan tertulis yang diterima BBC News Indonesia mengatakan, kontak tembak itu terjadi sekitar pukul 16:30 WIT antara KST dengan pasukan TNI dari satuan Batalyon Infanteri Yonif Raider 321/Galuh Taruna (Yonif R 321/GT) itu.

Yonif R 321/GT adalah Batalyon Infanteri yang berkualifikasi Raider berada di bawah kendali komando Brigade Infanteri 13/Galuh, Divisi Infanteri 1/Kostrad.

Di lain pihak, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat -Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengaku sebagai pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa kontak tembak tersebut.

Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom mengeklaim telah menembak hingga tewas sembilan anggota TNI dan merampas sembilan pucuk senjata api.

“Pasukan TPNPB di bawah pimpinan Perek Jelas Kogeya dan pasukannya berhasil tembak mati sembilan anggota TNI Dan juga rampas sembilan pucuk senjata api,” kata Sebby dalam keterangannya Minggu (16/04).

Sebby menambahkan, kontak senjata terjadi saat pasukan OPM menyerang pos militer di Distrik Yal, Kabupaten Nduga, Sabtu (15/04).

Sedangkan informasi dari TNI, peristiwa itu terjadi di wilayah Mugi, yang diketahui sebagai kampung halaman dari Egianus Kogoya, pimpinan tertinggi OPM di wilayah Ndugama.

Sebby menceritakan, dia menerima informasi kejadian tersebut dari Egianus pada Minggu, pukul 10:40 WIT.

Terkait kontak tembak tersebut, Sebby menegaskan, pihaknya telah menyampaikan kepada pemerintah Indonesia dan Selandia Baru, “Kami sudah ajukan negosiasi damai namun sudah dua belum belum menjawab surat-surat kami,” ujarnya.

“Dan Pemerintah Indonesia melalui militer dan polisinya tidak mengindahkan permintaan dan tuntutan, namun melakukan operasi militer yang masif di Ndugama,” ujar Sabby.